Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan akhir 2021 sebesar Rp 113,38 triliun. Menkeu menyayangkan kembali melambatnya eksekusi belanja di pemerintah daerah. Padahal percepatan belanja daerah semestinya  mampu mendorong perputaran uang di daerah, sehingga pemulihan ekonomi dapat berjalan optimal. Berdasarkan data yang dimilikinya, nominal tertinggi dana pemda yang mengendap di perbankan berada di Jawa Timur yaitu mencapai Rp16,99 triliun, sedangkan yang terendah berada di Sulawesi  Barat Rp 331,18 miliar. Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI dari Fraksi Demokrat Harmusa Oktaviani mengatakan, seharusnya dalam kondisi pandemi Covid-19 ini anggaran daerah harus terserap optimal untuk mendukung perbaikan ekonomi. (Yetede)

Moda Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodetabek ditargetkan akan mulai beroperasi mulai Agustus 2022. Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo menjelaskan, LRT Jabodetabek akan dioperasikan menggunakan sistem kendali kereta berbasis komunikasi (Communication based train control/CBTC) dengan GoA level 3. Adapun GoA level 3 adalah tingkat otomatis operasional kereta, yakni pengoperasian dilakukan secara otomatis tanpa masinis, namun mensyaratkan masih terdapat petugas operasional di dalam kereta untuk penanganan kondisi darurat dan pelayanan kepada pelanggan. Train attendant selalu mobile dalam kereta dan tidak  mengoperasikan sarananya dalam operasi normal. Hal tersebut dikarenakan pengoperasian LRT Jabodetabek dilakukan secara otomatis dari operation control center (OCC) atau backup OCC secara terpusat. (Yetede)

PT Visionet Internasional (OVO), platfrom pembayaran digital, dan layanan finansial pilihan masyarakat, baru-baru ini telah menunjuk Eddy Martono selaku Chief Operating Officer (COO) OVO, Eddy menggantikan Jaygan Fu Ponnudurai yang kini menjabat sebagai CEO OVO. Sebelum ditunjuk sebagai COO OVO, Eddy merupakan partner di The Boston Consulting Group. Eddy bekerja sama dengan perusahaan dari berbagai industri dan geografi terkait transformasi, model operasi digital, dan managemen portfolio. "Latar belakang Eddy memampukannya untuk melihat  langkah-langkah perkembangan dan ekosistem OVO dari berbagai sisi dan pihak, serta memastikan agar semuanya dapat berjalan  secara terpadu." tutur Jaygan. (Yetede)

Ada gula ada semut. Adagium ini cocok untuk menggambarkan rencana pemindahan Ibu Kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Properti adalah salah satu sektor bisnis yang akan berputar kenceng di pusaran ibu kota baru. Dari informasi yang dihimpun KONTAN, sekelompok pengusaha memang menyodorkan proposal kepada pemerintah. Untuk membangun ibu kota baru tidak murah dan nilainya mencapai miliaran dollar AS. Proyek ini akan mencapai nilai ekonomis jika dalam 10 tahun pemerintah bisa mendatangkan 5 juta penduduk ke ibu kota baru. 

Pemerintah kembali menambah alokasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun ini. Namun demikian, nilainya masih lebih rendah dibanding realisasi anggaran PEN tahun 2021. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut, alokasi anggaran PEN 2022 mencapai Rp 455,62 triliun. Anggara PEN tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan dengan alokasi awal sebesar Rp 414,1 triliun. Namun jumlah ini tetap lebih rendah ketimbang alokasi tahun 2021 yang mencapai Rp 744,77 triliun dan realisasi sementara tahun lalu sebesar Rp 658,6 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2021 sebesar 4%. Angka ini lebih tinggi ketimbang proyeksi sebelumnya sebesar 3,7%. Sri Mulyani melihat, berbagai indikator perekonomian pada kuartal IV-2021 menunjukkan sinyal positif, pasca penyebaran Covid-19 varian delta pada kuartal sebelumnya. Perhitungan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu), pertumbuhan ekonomi periode Oktober-Desember tahun lalu bisa mencapai 5%, lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yang hanya 3,51%. "Jadi kalau kuartal keempat 2021 (pertumbuhan ekonomi) di 5%, keseluruhan tahun pertumbuhan akan di sekitar 4%," kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (19/1).

Warga berbelanja bahan pangan di sebuah gerai pusat perbelanjaan di Jakarta, Rabu (19/1). Curah hujan yang tinggi membuat pemerintah perlu mewaspadai stok pangan di tahun 2022. Kondisi pandemi virus korona (Covid-19) yang masih berlangsung juga mempengaruhi kenaikan harga bahan komoditas dipasaran. 

Sejumlah saham lapis dua dan tiga masih lesu di awal tahun ini. Indeks SMC Composite tercatat terkoreksi sebesar 2,61% sejak akhir tahun lalu hingga Rabu (19/1). Saham-saham yang menjadi pemberat indeks ini antara lain PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV) dengan koreksi sebesar 55,95% year to date (ytd), disusul PT Pollux Properties Indonesia Tbk (POLL) yang mencatatkan penurunan 53,44% ytd, dan saham PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) yang turun 41,47%. Menilik data BEI, hanya saham lapis dua dan tiga di sektor energi dan keuangan yang mencatatkan penguatan. Tapi kedua sektor ini tak dapat mengangkat indeks IDX SMC Composite lantaran bobotnya hanya 36% dari indeks. "Minim sentimen positif jadi alasan saham-saham small medium cap mengalami penurunan," tutur Kepala Riset Kiwoom Sekuritas, Sukarno Alatas, Rabu (19/1).

Pemerintah menambah pemanis baru untuk memancing minat investor melalui relaksasi penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang termuat di dalam UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Insentif fiskal ini diyakini akan menarik penanaman modal lebih tinggi serta mendukung pemerataan investasi. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi di level pemerintah daerah (pemda). Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan skema penghitungan PBB di dalam UU HKPD disusun lebih fleksibel sehingga meningkatkan daya saing investasi di Indonesia.

Optimisme serupa dikemukakan Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi. Menurutnya, regulasi ini merupakan instrumen pendukung dari berbagai kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah sebelumnya untuk mendorong geliat investasi. Menurutnya, relaksasi PBB menjadi pemanis baru bagi investor yang sejauh ini telah memandang Indonesia sebagai tujuan alternatif penanaman modal. Wakil Ketum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simonjarang berharap kebijakan tersebut segera disosialisasikan agar pelaku usaha lebih memahaminya.

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur akhirnya makin terang-benderang setelah Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) disahkan melalui rapat paripurna DPR RI, Selasa (18/1). Kehadiran Undang-Undang IKN tersebut mengartikan pemindahan Ibu Kota ke Kaltim bersifat wajib, walaupun di kemudian hari terjadi pergantian pemerintahan. Payung hukum itu juga diharapkan dapat memberikan kepastian kepada semua pihak terkait, termasuk investor, yang ingin terlibat dalam proyek IKN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tahapan pertama pembangunan serta pemindahan IKN, yakni 2022-2024, sangat kritis. Pemerintah akan melihat aspek pendanaan yang dapat menjadi pemicu momentum pembangunan selanjutnya. Namun, dia menegaskan anggaran pembangunan IKN akan disesuaikan dengan kondisi serta kapasitas APBN agar tetap sehat dan seimbang. Hal senada juga dikemukakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa. Pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan agar pendanaan dan pembiayaan IKN tidak memberatkan APBN. Hal penting yang perlu diatur adalah seberapa besar kontribusi APBN, apa saja peruntukannya, dan bagaimana akan dipenuhi. Kebijaksanaan dalam pengelolaan anggaran ke depan akan menjadi kunci. Jangan sampai penganggarannya justru mengikis program-program penunjang kesejahteraan bagi masyarakat.