Komitmen pemda sangat berperan dalam mengendalikan dampak buruk produk tembakau khususnya pada anak. Tapi, tidak mampu menurunkan prevalensi perokok anak jika dilakukan secara sporadis. Pemerintah pusat perlu tegas agar pengendalian tembakau bisa berjalan optimal di seluruh daerah. Riset Kesehatan Dasar menunjukkan, prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun pada 2018 mencapai 9,10 %, naik dari sebelumnya 8,80 % pada 2016. Tetapi, di Depok, prevalensi perokok usia 10 tahun ke atas menurun dari 29,5 % pada 2013 menjadi 27,7 % pada 2018. Wali Kota Depok Mohammad Idris (2/2) menyampaikan, penurunan prevalensi perokok tersebut dicapai setelah Perda No 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mulai diimplementasi, diperkuat Perda No 2 Tahun 2020 yang memperluas jenis rokok yang diatur dengan memasukkan shisha, vape atau rokok elektrik, serta rokok sintetis selain rokok konvensional. Sanksi administrasi juga diperluas, berupa penutupan reklame atau media iklan dan promosi yang melanggar ketentuan aturan KTR.

Ketegasan serupa dilakukan Pemerintah Kota Bogor. Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, kebijakan yang diatur dalam Perda KTR merupakan hal penting untuk memastikan pengendalian rokok bisa tercapai dengan baik, yang dilakukan secara komprehensif, mulai dari promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Anggota Komisi IX Fraksi Partai Gerindra, Putih Sari menyampaikan, ketegasan mengendalikan produk tembakau perlu menjadi gerakan yang dijalankan di seluruh daerah, ia mendorong agar revisi PP No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan segera diterbitkan. (Yoga)

DPR meminta pemerintah mengevaluasi dan mengusut dugaan kartel gula rafinasi yang merugikan petani tebu dan mengancam kemandirian pangan. Dewan menduga ada cacat prosedur dan pelanggaran praktik persaingan usaha yang sehat dalam proses impor dan pengawasan distribusi gula hasil olahan. Ketua Panja Pengawasan Impor Bahan Baku Industri dari Komisi VII, Bambang Heriyadi mengatakan, hasil penelusuran panja menemukan adanya praktik oligopoly di industri gula rafinasi. 11 perusahaan yang mendapat izin kuota mengimpor gula kristal mentah (GKM) menjadi gula kristal rafinasi (GKR) untuk kebutuhan industri terindikasi dikuasai hanya oleh segelintir orang, yang melanggar UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengawasan distribusi gula hasil olahan yang tidak ketat dan transparan memunculkan potensi  rembesan gula industri menjadi ke pasar konsumsi, yang merugikan petani tebu karena menekan harga gula petani dan membuat gula petani tidak terserap di pasaran. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita membenarkan, kerap ada laporan bahwa gula olahan rafinasi merembes ke pasar konsumsi. Pemerintah sedang memperkuat pengawasan dan penelusuran distribusi gula tersebut melalui Permenperin No 3 Tahun 2021 tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional yang mengatur pemisahan antara gula rafinasi untuk industri dan gula tebu untuk konsumsi. (Yoga)

Perkembangan teknologi menciptakan berbagai inovasi keuangan digital. Meski memberikan manfaat memperluas inklusi keuangan, literasi keuangan perlu terus dilakukan untuk memitigasi risiko. Kerugian dan kejahatan sangat mungkin menimpa konsumen yang belum memahami mekanisme dan risiko layanan inovasi keuangan digital. Senior Financial Sector Specialist Bank Dunia, Sharmista Appaya menjelaskan, inovasi keuangan digital ibarat pisau bermata dua yang bisa memberikan manfaat sekaligus mengandung risiko. Inovasi keuangan digital mampu memperluas inklusi keuangan karena menjangkau segmen yang sebelumnya tak bisa mengakses layanan jasa keuangan. Di sisi lain, ada potensi risiko yang merugikan masyarakat, juga perusahaan penyelenggara inovasi keuangan digital itu sendiri. Dari sisi masyarakat, potensi risiko antara lain peretasan rekening, pencurian data pribadi, hingga kekerasan verbal dan fisik dari tim penagih utang. Perusahaan juga berisiko tertipu identitas palsu nasabah hingga terjebak transaksi dana nasabah yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital Imasyah mengakui, potensi risiko dari inovasi keuangan digital masih kerap terjadi, bersumber dari masih rendahnya literasi keuangan masyarakat Indonesia. Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019, tingkat literasi keuangan di Indonesia baru 38,03 %, artinya, masih banyak warga Indonesia (61,97 %) yang belum memahami cara kerja dan risiko dari layanan jasa keuangan. OJK bersama industri jasa keuangan, lanjut Imansyah, terus melakukan edukasi dan sosialisasi tentang layanan jasa keuangan, baik melalui seminar maupun kanal-kanal media sosial. Tak hanya melakukan edukasi, OJK juga bekerja sama dengan pelaku industri membahas pembuatan regulasi yang tak hanya memperkuat pertumbuhan industri, tetapi juga  memberikan perlindungan konsumen. (Yoga)

Berdasarkan catatan Ombudsman RI (ORI), masih ada masalah dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kasus korupsi yang ditangani KPK mayoritas adalah penyuapan terkait pengadaan barang dan jasa. Anggota ORI, Yeka Hendra Fatika, mengatakan, pada 2021 pengaduan terkait pengadaan barang dan jasa secara nasional tercatat 118 laporan, 53 laporan dalam proses pemeriksaan, sisanya belum diselesaikan.

Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan pada Kemenkeu Edy Gunawan menambahkan, banyaknya laporan pengaduan pengadaan barang dan jasa disebabkan persepsi negatif peserta tender sedari awal, dipicu ketidakjelasan informasi terkait pengadaan.Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Abdullah Azwar Anas berkomitmen membenahi ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, untuk mengoptimalkan potensi belanja pemerintah senilai Rp 1.200 triliun. (Yoga)

Dirut PT Pembangunan Jaya Ancol Teuku Sahir Syahali dalam raker dengan Komisi B bidang Pembangunan DPRD DKI, Rabu (2/2), menjelaskan, untuk pergelaran Formula E sudah ada kontrak kerja sama dengan Jakarta Propertindo. ”Nilai kerja sama ini harus kita tentukan bersama dengan kantor jasa penilai publik. Jadi appraisal luas trek dan lahan yang dipakai,” katanya. (Yoga)

KPK akan mengawasi proses pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kaltim. Pengawasan dilakukan di tiap tahapan  pembangunan untuk menutup celah korupsi dan mencegah inefisiensi, ekses dari pembangunan ke lingkungan hidup juga harus diantisipasi. Kesiapan KPK mengawasi pembangunan IKN disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri seusai pertemuan tertutup membahas rencana pembangunan IKN dengan Menteri PPN/Kepala Bapenas Suharso Monoarfa, Rabu (2/2). KPK akan berkoordinasi dengan sejumlah instansi yang terlibat dalam pembangunan IKN. KPK juga membuka layanan pengaduan publik dalam bentuk aplikasi bernama Jaringan Pencegahan Korupsi (Jaga) IKN.

Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta mengatakan, rancangan peraturan presiden tentang rencana tata ruang IKN masih dibahas. Ia memastikan tata ruang IKN akan menjaga kelestarian hutan, bahkan hutan rusak akan direstorasi. Menurut Ketua Pokja Kelembagaan dan Regulasi Tim Koordinasi Persiapan Rencana Pemindahan IKN Diani Sadia Wati, sistem pintar pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan serta sistem pintar peringatan dini multibencana akan dibangun. (Yoga)

Harga komoditas energi terus melejit. Misal harga minyak. Pukul 22.52 WIB kemarin, harga minyak west Texas intermediate kontrak pengiriman Maret 2022 mencapai US$ 88,15 per barel. Ini cuma turun sedikit dari harga sehari sebelumnya, di US$ 88,20 per barel, yang adalah harga tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova menyebut kenaikan harga minyak mentah yang tinggi dapat mendorong aksi akumulasi saham emiten sektor migas, seperti PT Medco Energi International Tbk (MEDC), PT Elnusa Tbk (ELSA) dan PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG). Pergerakan saham tersebut sekarang ini mulai menunjukkan tren naik secara teknikal. MEDC misalnya. Kemarin, MEDC ditutup melemah 4,50% ke Rp 530 per saham. Tapi, dalam sepekan, saham MEDC sudah menguat hngga 9,96%. Harga saham ELSA dan ENRG juga melesat 9,52% dan 7,55% dalam sepekan terakhir. 

Tahun lalu tercatat lebih dari 300 juta pengguna kripto di seluruh dunia. Dan lebih dari 18.000 bisnis telah menerima pembayaran melalui uang kripto. Angka-angka itu menggiurkan. Tak pelak, banyak negara tak mau kecolongan, menggaruk potensi pendapatan pajak dari kripto. Terbaru, India bakal memungut pajak atas transaksi kripto. Hal wajar. Berdasarkan rilis Asosiasi Blockchain Indonesia, India merupakan pengguna terbesar pengguna kripto di dunia. Mengutip Techcrunch, Rabu (2/2), Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman mengumumkan, pemerintah akan mengenakan pajak 30% atas penghasilan dari transaksi aset digital. Rencana kebijakan itu diumumkan dalam pidato anggaran negara. Proposal pada saat pembelian aset kripto dan non-fungible token (NFT) melesat di India

Berbeda dengan Thailand. Negara itu batal menerapkan pajak 15% dari transaksi kripto setelah menghadapi penolakan dari para pedagang. Lalu bagaimana Indonesia? Hingga kini pemerintah masih terus mematangkan besaran pajak transaksi kripto. "Ditjen Pajak tengah mengkaji dan melakukan pendalaman bersama dengan instansi terkait," ujar Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan, Yon Arsal kepada KONTAN, Rabu (2/2).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi bulan Januari 2022 sebesar 2,18% yoy, atau lebih tinggi dari posisi akhir tahun 2021 yang sebesar 1,87% yoy. Penyebab inflasi pada Januari 2022 ini adalah inflasi di beberapa kelompok pengeluaran adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Tingkat inflasi Januari 2022 ini masih dalam kisaran target Bank Indonesia (BI) sebesar 3% plus minus 1%

Prospek kinerja manufaktur ke depan kembali suram sejalan dengan penyebaran Covid-19 di Indonesia yang mulai memasuki gelombang ketiga Covid-19. Jika pengetatan mobilitas kembali dilakukan, sektor ini bakal menerima pukulan keras. Padahal, kinerja sektor manufaktur Indonesia pada awal tahun terlihat ciamik. Menurut data IHS Markit, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada bulan Januari 2022 sebesar 53,7, naik dari 53,5 pada bulan Desember 2021. Economics Associate Director IHS Markit Jingyi Pan dalam keterangannya, Rabu (2/2) menyebut ada permintaan dari klien sehingga produsen berekspansi lebih besar. Permintaan baru manufaktur ini terutama berasal dari luar negeri.

Berkaca pada kuartal III-2021 lalu, kinerja manufaktur anjlok cukup dalam akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan Level 4 yang diambil pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19, khususnya varian delta. Pada bulan Juli 2021, PMI Manufaktur Indonesia jeblok ke level 40,1, dari bulan sebelumnya 53,3. Pada bulan Agustus, PMI Manufaktur masih berada pada kisaran 40, yakni 43,7. Pada bulan September, saat pandemi mulai terkendali, indeks manufaktur baru bisa kembali ke level ekspansif, yakni ke posisi 52,2