Ultimatum Bagi Mereka yang Terafiliasi
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan mengambil tindakan terhadap 198 pesantren yang diduga terafiliasi dengan jaringan teroris. Direktur pencegahan BNPT, Brigadir Jendral Ahmad Nurwakhid, mengatakan akan menindak pengurus atau santri pondok pesantren yang terbukti melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan hasil penyelidikan lembaganya. Upaya ini berkaitan dengan pernyataan Kepala BNPT Komisaris Jendral Boy Rafli Amar saat rapat bersama DPR, pekan lalu. Nurwakhid menuturkan, dari 198 pondok pesantren pondok pesantren yang diduga terafiliasi dengan jaringan teroris itu, sebanyak 119 pesantren terindentifikasi masuk jaringan Jamaah Ansharut Daulah, Jamaah Islamiah 68 pesantren, dan sisanya jamaah Ansharu Khilafah. "Pengetahuan ini penting disampaikan, selain sebagai deteksi dini dan kewaspadaan, menjadi landasan masyarakat dalam memilih lembaga pendidikan yang kredibel," kata dia. (Yetede)
Eksportir CPO Wajib Penuhi Kebutuhan Lokal
Kemendag tidak akan mengeluarkan izin ekspor jika eksportir tidak merealisasikan kewajiban pemenuhan kebutuhan pasar domestik (DMO) CPO dan olein. Kemendag juga berupaya agar kebijakan DMO tidak menekan harga tandan buah segar sawit (TBS) di tingkat petani. Mendag Muhammad Lutfi mengatakan, kebijakan DMO CPO dan olein atau CPO olahan (refined, bleached, and deodorized palm olein) sebesar 20 % dari total volume ekspor kedua komoditas itu harus dipenuhi, untuk menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng di dalam negeri. Dengan harga patokan DMO CPO Rp 9.300 per kg dan olein Rp 10.300 per kg, harga TBS diperkirakan turun Rp 250-Rp 300 per kg. Imbasnya pada petani diperkirakan hanya sementara karena kebijakan DMO akan memengaruhi harga CPO dunia yang diperkirakan masih tinggi sepanjang tahun ini. Kemendag memastikan agar kebijakan DMO tidak merugikan petani. Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, mengapresiasi positif kebijakan DMO tersebut. Ia berharap kebijakan itu tidak hanya tertera di kertas, tetapi benar-benar ditegakkan. (Yoga)
Problem Pupuk Bersubsidi, DPR Minta Penyelesaian Tidak Sektoral
DPR berharap sejumlah menteri duduk bersama mengatasi masalah pupuk bersubsidi yang terjadi setiap tahun. Selama ini pembahasan masalah pupuk terkesan sektoral, sementara petani di lapangan masih kesulitan mendapatkan pupuk. Tata kelola pupuk bersubsidi dinilai bermasalah sejak awal, anggaran yang terbatas sehingga muncul gap antara kebutuhan dan alokasi, pendataan melalui rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) dan pengawasan distribusi tidak optimal. Akibatnya, penyimpangan kerap terjadi. Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKB, Nasim Khan (31/1), dalam raker Komisi VI DPR bersama Mendag Muhammad Lutfi mengatakan, pembahasan hanya dengan satu kementerian membuat masalah pupuk tak kunjung selesai. Selain itu, ada kesan saling lempar tanggung jawab. Nasim meyakini, data penerima di RDKK tidak tepat sasaran, sehingga pendataan perlu diperbaiki dengan melibatkan petani dan aparatur di tingkat desa sebagai pihak yang tahu kebutuhan.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi PDIP Aria Bima menambahkan, gap antara kebutuhan di e-RDKK dan pemenuhan pupuk subsidi terlalu tinggi. Belum lagi ada perubahan struktur lapangan kerja akibat pandemi Covid-19 yang membuat banyak orang kembali ke kampung halaman dan menjadi petani. Mendag MuhammadLutfi menyatakan, keterbatasan alokasi menjadi masalah, pada 2021 kebutuhan pupuk subsidi 24,3 juta ton, tetapi alokasinya 9 juta ton. (Yoga)
Waskita Beton Gagal Bayar Bunga Obligasi
PT Pemeringkat Efek Indonesia menurunkan peringkat obligasi yang diterbitkan PT Waskita Beton Precast Tbk (WBP) dari ”idBBB” menjadi ”idD” atau gagal bayar, seiring putusan pengadilan 25 Januari 2022 yang menetapkan WBP dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang sampai 11 Maret 2022. Terkait itu, Bursa Efek Indonesia menghentikan perdagangan efek WBP di seluruh pasar pada Senin (31/1/2022). (Yoga)
Inovasi Bisnis, Putar Arah Saat Krisis
Beberapa perusahaan melakukan putar arah ketika terjadi badai. AirAsia Group berganti nama menjadi Capital A, untuk lebih mencerminkan bisnis inti dan rencana pengembangan grup ke depan seiring pesatnya transformasi digital, yang menandakan era baru, lebih dari sekadar maskapai penerbangan, ujar CEO Capital A Tony Fernandes. AirAsia sebagai maskapai tetap melekat, tetapi jauh sebelum pandemi, ia berniat untuk memanfaatkan kekuatan data yang telah dibangun lebih dari 20 tahun terakhir dan menggabungkannya dengan penggunaan teknologi. Aksi korporasi AirAsia terlihat sejalan dengan visi baru mereka, diantaranya dengan membeli saham Gojek di Thailand.
Under Armour dan L Brands Inc adalah perusahaan yang juga melakukan putar haluan saat pandemi. Peritel Under Armour memilih penjualan langsung kepada konsumen dibandingkan mempertahankan semua tokonya. Perusahaan induk L Brands Inc memutuskan melepas Bath & Body Works dan Victoria’s Secret & Co dari induknya dan menjadi entitas tersendiri. Bath & Body Works tidak lagi memiliki toko fisik, sementara Victoria’s Secret masih mengandalkan toko, tetapi mulai melakukan penjualan daring. (Yoga)
Dinamika Hasil Seleksi Calon Pimpinan OJK
Hasil seleksi tahap I calon anggota Dewan Komisioner OJK 2022-2027 telah diumumkan panitia seleksi (pansel) yang diketuai Menkeu Sri Mulyani pada Senin (31/1) dengan 155 orang dari 500-an pendaftar lolos seleksi tahap I. Jumlah yang lolos seleksi tahap I meningkat 30,96 %. Para calon tersebut berasal dari OJK, BI, kementerian atau lembaga negara lain, BUMN/BUMD, swasta, dan akademisi. Setelah lolos tahap I, para calon akan mengikuti seleksi tahap II, yakni penilaian masukan dari masyarakat melalui surel seleksi-dkojk@kemenkeu.go.id atau mengirim surat kepada pansel dengan alamat Gedung Djuanda I Lt G, Jl. Dr Wahidin Raya No 1, Jakpus 10710, mulai 31 Januari 2022 hingga 16 Februari 2022. Juga rekam jejak, dan makalah. Selanjutnya asesmen dan tes kesehatan dan wawancara.
Pansel memilih 21 nama calon anggota dewan komisioner yang akan disampaikan kepada Presiden, yang memilih 14 nama kepada DPR. Sesudah uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR, Presiden akan menetapkan ketua dan wakil ketua dewan komisioner (DK), 5 calon anggota DK OJK. Puncaknya, ketua dan anggota DK OJK dilantik 20 Juli 2022. Siapa pun ketua, wakil ketua, dan jajaran anggota DK yang terpilih, pimpinan baru OJK harus menjaga keberlanjutan program yang telah ditetapkan. Desain pembangunan industri keuangan tetap harus dijalankan sesuai peta jalan yang sudah ditetapkan. (Yoga)
Tantangan Pasar Modal 2022
Ada beberapa tantangan pasar modal pada 2022. Pertama, biasanya perusahaan lebih suka mengajukan kredit ke bank daripada di pasar modal, namun, kini pasar modal menjadi opsi yang menarik dalam penggalangan dana. Jumlah dana sebagai hasil penerbitan saham melonjak 862,30 % dari Rp 26,34 triliun per Desember 2020 menjadi Rp 253,47 triliun per November 2021, yang menjadi tantangan penting industri pasar modal melanjutkan kinerja unggulnya. Kedua, saham yang menjadi penopang utama kinerja pasar modal di 2021 adalah saham bank digital dan sektor teknologi, yang menunjukkan, bank tidak hanya dituntut mampu melakukan adaptasi, tetapi juga inovasi dan transformasi digital untuk menjalankan fungsi intermediasi keuangan. Ketiga, menurut data BEI, jumlah investor melejit 87,66 % dari 3,81 juta Desember 2020 menjadi 7,15 juta November 2021, 80 % dari generasi Y atau milenial (lahir 1981-1995) dan generasi Z (1996-2010). Mereka investor ritel (individu), bukan korporasi. Keempat, pada dasarnya investor ritel belum menguasai seluk-beluk saham dan hanya ikut-ikutan dalam bermain saham sehingga bisa jadi akan jadi pecundang. Mereka perlu memahami analisis fundamental sebelum investasi saham.
Kelima, pasar modal harus terus melakukan sosialisasi dan edukasi terutama ke generasi Y dan Z. Literasi investasi juga penting untuk menepis laju investasi bodong alias abal-abal, baik melalui koperasi, MLM, aset kripto, maupun pegawai bank yang mengaku sebagai pejabat bank. Keenam, sebagian besar bank digital di Indonesia butuh tambahan modal menjadi minimal Rp 3 triliun pada akhir 2022 guna memenuhi aturan OJK No 12/POJK.03/2020. Ketujuh, langkah untuk menambah modal inti itu akan mendorong laju konsolidasi perbankan melalui merger dan akuisisi. Investor asing memiliki kesempatan menguasai mayoritas saham bank papan bawah. Kedelapan, OJK menegaskan, bank digital dan bukan bank digital tak ada bedanya, kecuali pada model bisnis. Artinya, bank digital juga harus mengucurkan kredit lebih deras. Kesembilan, lahirnya dua indeks berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola, yakni Indeks ESG Sector Leaders IDX Kehati dan Indeks ESG Quality 45, simbol prospek saham hijau di pasar modal 2022. Kesepuluh, selain melakukan sosialisasi dan edukasi, OJK juga wajib mengantisipasi berbagai risiko kejahatan. (Yoga)
Forum G-20 Jangan Sebatas Seremoni
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar (1/2) mengatakan, kesempatan presidensi Indonesia pada G-20 tahun ini jangan sampai berakhir menjadi seremoni tanpa makna yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Forum labour 20 (L-20) dan presidensi G-20 harus menghasilkan pembenahan regulasi dan kebijakan konkret di bidang ketenagakerjaan di tengah rumitnya problem ketenagakerjaan dalam negeri akibat dampak disrupsi ganda pandemi Covid-19 dan digitalisasi serta implementasi UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Direktur Indonesia Labor Institute Rekson Silaban selaku Co-chair Forum L-20 mengatakan, tiga isu besar terkait pekerja yaitu digital, jaminan sosial universal, dan transisi perubahan iklim dipilih karena menjadi isu yang sedang dihadapi banyak negara anggota G-20, termasuk Indonesia. Forum L-20 akan melakukan berbagai diskusi dengan serikat buruh dari sejumlah anggota G-20 dan komunitas pengusaha yang tergabung di B-20 untuk mendorong rekomendasi di KTT G-20 pada November 2022. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, presidensi G-20 menjadi momen penting bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ketenagakerjaan menuju era digital. (Yoga)
Rupiah Digoyang Sejenak Wajib Olah Hasil Tambang
Beleid pemerintah yang mewajibkan pengolahan hasil tambang mineral dan batubara (hilirisasi) bak pedang bermata dua. Jangka panjang, regulasi yang bertujuan meningkatkan nilai tambah hasil sumber daya alam itu bisa berefek positif bagi ekonomi Indonesia. Tapi jika tidak siap, beleid ini bisa menggoyahkan kekuatan rupiah di jangka pendek. Sebagai catatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai menggeber hilirisasi sejumlah hasil tambang mineral sejak tahun 2015. Bahan tambang yang wajib diolah di dalam negeri antara lain nikel, bauksit, tembaga, serta timah.
Namun, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy mengingatkan, beleid hilirisasi komoditas bisa menekan pasokan dollar AS devisa ekspor di dalam negeri. Maklum ekspor komoditas menjadi sumber utama pemasukan valas Indonesia. Alhasil, pasokan dollar di dalam negeri akan lebih bertumpu pada hasil penarikan utang luar negeri. Situasi ini bisa menggoyahkan rupiah di jangka pendek. Sebagai gambaran, sejak awal tahun ini hingga Selasa (1/2), rupiah melemah sekitar 0,67% terhadap dollar AS, dan turun 2,43% jika dihitung setahun terakhir. "Seberapa besar efek jangka pendeknya terhadap rupiah, tergantung pada perencanaan kebijakan hilirasi," kata Yusuf, kemarin.
Bagi Hasil Cukai Rokok Naik Jadi Rp 3,87 T
Kementerian Keuangan menetapkan dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau (CHT) untuk daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp 3,87 triliun. Angka ini naik dari DBH CHT tahun 2021 yang sebesar Rp 3,47 triliun. Beleid yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini, berlaku sejak diundangkan 14 Januari 2022. Dalam aturan ini merinci besaran DBH per daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Adapun alokasi tertinggi, pada Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 2,1 triliun. Lalu diikuti oleh Jawa Tengah Rp 879,9 miliar, dan Jawa Barat Rp 439 miliar. Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, DBH CHT tahun 2022, lebih tinggi dibanding tahun 2020 dan 2021 yang masing-masing sebesar Rp 3,46 triliun dan Rp 3,47 triliun.









