Perkembangan teknologi menciptakan berbagai inovasi keuangan digital. Meski memberikan manfaat memperluas inklusi keuangan, literasi keuangan perlu terus dilakukan untuk memitigasi risiko. Kerugian dan kejahatan sangat mungkin menimpa konsumen yang belum memahami mekanisme dan risiko layanan inovasi keuangan digital. Senior Financial Sector Specialist Bank Dunia, Sharmista Appaya menjelaskan, inovasi keuangan digital ibarat pisau bermata dua yang bisa memberikan manfaat sekaligus mengandung risiko. Inovasi keuangan digital mampu memperluas inklusi keuangan karena menjangkau segmen yang sebelumnya tak bisa mengakses layanan jasa keuangan. Di sisi lain, ada potensi risiko yang merugikan masyarakat, juga perusahaan penyelenggara inovasi keuangan digital itu sendiri. Dari sisi masyarakat, potensi risiko antara lain peretasan rekening, pencurian data pribadi, hingga kekerasan verbal dan fisik dari tim penagih utang. Perusahaan juga berisiko tertipu identitas palsu nasabah hingga terjebak transaksi dana nasabah yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital Imasyah mengakui, potensi risiko dari inovasi keuangan digital masih kerap terjadi, bersumber dari masih rendahnya literasi keuangan masyarakat Indonesia. Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019, tingkat literasi keuangan di Indonesia baru 38,03 %, artinya, masih banyak warga Indonesia (61,97 %) yang belum memahami cara kerja dan risiko dari layanan jasa keuangan. OJK bersama industri jasa keuangan, lanjut Imansyah, terus melakukan edukasi dan sosialisasi tentang layanan jasa keuangan, baik melalui seminar maupun kanal-kanal media sosial. Tak hanya melakukan edukasi, OJK juga bekerja sama dengan pelaku industri membahas pembuatan regulasi yang tak hanya memperkuat pertumbuhan industri, tetapi juga  memberikan perlindungan konsumen. (Yoga)

Berdasarkan catatan Ombudsman RI (ORI), masih ada masalah dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kasus korupsi yang ditangani KPK mayoritas adalah penyuapan terkait pengadaan barang dan jasa. Anggota ORI, Yeka Hendra Fatika, mengatakan, pada 2021 pengaduan terkait pengadaan barang dan jasa secara nasional tercatat 118 laporan, 53 laporan dalam proses pemeriksaan, sisanya belum diselesaikan.

Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan pada Kemenkeu Edy Gunawan menambahkan, banyaknya laporan pengaduan pengadaan barang dan jasa disebabkan persepsi negatif peserta tender sedari awal, dipicu ketidakjelasan informasi terkait pengadaan.Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Abdullah Azwar Anas berkomitmen membenahi ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, untuk mengoptimalkan potensi belanja pemerintah senilai Rp 1.200 triliun. (Yoga)

Dirut PT Pembangunan Jaya Ancol Teuku Sahir Syahali dalam raker dengan Komisi B bidang Pembangunan DPRD DKI, Rabu (2/2), menjelaskan, untuk pergelaran Formula E sudah ada kontrak kerja sama dengan Jakarta Propertindo. ”Nilai kerja sama ini harus kita tentukan bersama dengan kantor jasa penilai publik. Jadi appraisal luas trek dan lahan yang dipakai,” katanya. (Yoga)

KPK akan mengawasi proses pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kaltim. Pengawasan dilakukan di tiap tahapan  pembangunan untuk menutup celah korupsi dan mencegah inefisiensi, ekses dari pembangunan ke lingkungan hidup juga harus diantisipasi. Kesiapan KPK mengawasi pembangunan IKN disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri seusai pertemuan tertutup membahas rencana pembangunan IKN dengan Menteri PPN/Kepala Bapenas Suharso Monoarfa, Rabu (2/2). KPK akan berkoordinasi dengan sejumlah instansi yang terlibat dalam pembangunan IKN. KPK juga membuka layanan pengaduan publik dalam bentuk aplikasi bernama Jaringan Pencegahan Korupsi (Jaga) IKN.

Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta mengatakan, rancangan peraturan presiden tentang rencana tata ruang IKN masih dibahas. Ia memastikan tata ruang IKN akan menjaga kelestarian hutan, bahkan hutan rusak akan direstorasi. Menurut Ketua Pokja Kelembagaan dan Regulasi Tim Koordinasi Persiapan Rencana Pemindahan IKN Diani Sadia Wati, sistem pintar pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan serta sistem pintar peringatan dini multibencana akan dibangun. (Yoga)

Harga komoditas energi terus melejit. Misal harga minyak. Pukul 22.52 WIB kemarin, harga minyak west Texas intermediate kontrak pengiriman Maret 2022 mencapai US$ 88,15 per barel. Ini cuma turun sedikit dari harga sehari sebelumnya, di US$ 88,20 per barel, yang adalah harga tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova menyebut kenaikan harga minyak mentah yang tinggi dapat mendorong aksi akumulasi saham emiten sektor migas, seperti PT Medco Energi International Tbk (MEDC), PT Elnusa Tbk (ELSA) dan PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG). Pergerakan saham tersebut sekarang ini mulai menunjukkan tren naik secara teknikal. MEDC misalnya. Kemarin, MEDC ditutup melemah 4,50% ke Rp 530 per saham. Tapi, dalam sepekan, saham MEDC sudah menguat hngga 9,96%. Harga saham ELSA dan ENRG juga melesat 9,52% dan 7,55% dalam sepekan terakhir. 

Tahun lalu tercatat lebih dari 300 juta pengguna kripto di seluruh dunia. Dan lebih dari 18.000 bisnis telah menerima pembayaran melalui uang kripto. Angka-angka itu menggiurkan. Tak pelak, banyak negara tak mau kecolongan, menggaruk potensi pendapatan pajak dari kripto. Terbaru, India bakal memungut pajak atas transaksi kripto. Hal wajar. Berdasarkan rilis Asosiasi Blockchain Indonesia, India merupakan pengguna terbesar pengguna kripto di dunia. Mengutip Techcrunch, Rabu (2/2), Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman mengumumkan, pemerintah akan mengenakan pajak 30% atas penghasilan dari transaksi aset digital. Rencana kebijakan itu diumumkan dalam pidato anggaran negara. Proposal pada saat pembelian aset kripto dan non-fungible token (NFT) melesat di India

Berbeda dengan Thailand. Negara itu batal menerapkan pajak 15% dari transaksi kripto setelah menghadapi penolakan dari para pedagang. Lalu bagaimana Indonesia? Hingga kini pemerintah masih terus mematangkan besaran pajak transaksi kripto. "Ditjen Pajak tengah mengkaji dan melakukan pendalaman bersama dengan instansi terkait," ujar Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan, Yon Arsal kepada KONTAN, Rabu (2/2).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi bulan Januari 2022 sebesar 2,18% yoy, atau lebih tinggi dari posisi akhir tahun 2021 yang sebesar 1,87% yoy. Penyebab inflasi pada Januari 2022 ini adalah inflasi di beberapa kelompok pengeluaran adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Tingkat inflasi Januari 2022 ini masih dalam kisaran target Bank Indonesia (BI) sebesar 3% plus minus 1%

Prospek kinerja manufaktur ke depan kembali suram sejalan dengan penyebaran Covid-19 di Indonesia yang mulai memasuki gelombang ketiga Covid-19. Jika pengetatan mobilitas kembali dilakukan, sektor ini bakal menerima pukulan keras. Padahal, kinerja sektor manufaktur Indonesia pada awal tahun terlihat ciamik. Menurut data IHS Markit, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada bulan Januari 2022 sebesar 53,7, naik dari 53,5 pada bulan Desember 2021. Economics Associate Director IHS Markit Jingyi Pan dalam keterangannya, Rabu (2/2) menyebut ada permintaan dari klien sehingga produsen berekspansi lebih besar. Permintaan baru manufaktur ini terutama berasal dari luar negeri.

Berkaca pada kuartal III-2021 lalu, kinerja manufaktur anjlok cukup dalam akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan Level 4 yang diambil pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19, khususnya varian delta. Pada bulan Juli 2021, PMI Manufaktur Indonesia jeblok ke level 40,1, dari bulan sebelumnya 53,3. Pada bulan Agustus, PMI Manufaktur masih berada pada kisaran 40, yakni 43,7. Pada bulan September, saat pandemi mulai terkendali, indeks manufaktur baru bisa kembali ke level ekspansif, yakni ke posisi 52,2

Harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) masih dalam tren meningkat di pembuka tahun ini, serta membawa berkah bagi produsen CPO. PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) salah satu yang akan menikmati keuntungan dari tren kenaikan harga CPO ini. Analis Ciptadana Sekuritas Yasmin Soulisa dalam riset 27 Januari 2022 menyebut, LSIP berpotensi membukukan peningkatan margin kotor menjadi 37,2% pada tahun lalu. Ini karena harga CPO global naik 59,3% dalam setahun. Yasmin memperkirakan margin laba bersih LSIP akan meningkat menjadi 25,1% pada tahun 2021 dan akan sedikit menurun menjadi 24,2% pada tahun ini. Sebab harga CPO bakal lebih stabil.

Analis MNC Sekuritas Aqil Triyadi menambahkan, pasokan terhambat karena fenomena La Nina yang berlangsung di kuartal satu tahun ini. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan La Nina akan berlangsung hingga akhir Februari 2022. Karena kondisi tersebut, Aqil memperkirakan harga CPO akan bergerak di kisaran RM 3.580-RM 4.700 per ton. Potensi kenaikan akan terjadi hingga awal kuartal II-2022 dan akan stabil pada level yang lebih rendah di kuartal III-2022. Tapi harga ini masih di atas level pra-pandemi.

Insentif fiskal masih menjadi alat penting bagi pemerintah untuk menjaga momentum pemulihan dunia usaha dari dampak pandemi Covid-19. Setelah memperpanjang stimulus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk properti dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) DTP sektor otomotif, pemerintah melanjutkan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor dan diskon 50% PPh Pasal 25 guna meringankan beban dari sisi produksi. Kendati demikian, khusus untuk insentif PPh Pasal 22 Impor dan Pasal 25, otoritas fiskal bakal lebih selektif. Hal itu tecermin dari pemangkasan sektor usaha penerima stimulus.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, insentif yang lebih selektif berisiko menambah beban pelaku usaha yang kini dihadapkan pada sebaran Omicron. Dia berpendapat, pemerintah perlu mempertimbangkan sektor yang cukup rentan untuk tetap mendapatkan pendampingan fiskal, seperti manufaktur, tekstil, dan pariwisata. Sementara itu, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menjelaskan berlanjutnya insentif pajak akan berdampak positif bagi industri pelayaran. Menurutnya dengan kebijakan ini beban akan berkurang, dan daya saing sedikit meningkat.