Para  produsen semikonduktur di seluruh dunia sedang bersiap menggelorakan investasi besar-besaran ke fasilitas-fasilitas penelitian dan pengembangan. Hal ini dilakukan memenuhi permintaan yang terus meningkat menyusul  kelangkaan pasokan chip beberapa bulan terakhir. Menurut laporan, produsen chip kontrak terbesar di dunia, Taiwan Semiconductor Manufauturing Company (TSMC), telah berkomitmen investasi US$ 100 miliar selama tiga tahun  untuk meningkatkan produksi wafer silikon mutakhirnya yang digunakan dalam pembuatan berbagai chip. Raksasa produsen chip asal Taiwan- yang berkantor pusat di Hsinchu dan bernilai kapitalisasi pasar hampir sekitar US$ 600 miliar- itu menyampaikan sedang membangun pabrik senilai US$ 12 miliar di Phoenix, Arizona, dan satu lagi di Jepang untuk meningkatkan kapasitas. (Yetede)

Kesetaraan pemulihan ekonomi global menjadi salah satu agenda Indonesia dalam presidensi G-20, dimana Indonesia punya modal keberhasilan reformasi bidang ekonomi di tengah pandemi. Ketua Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio N Kacaribu mengatakan, permasalahan global yang akan dicari jalan keluarnya dalam forum finance track G-20 adalah kecepatan pemulihan ekonomi yang tidak setara, karena utang negara miskin yang melambung tinggi kala pandemi. Jalan keluarnya adalah kemungkinan opsi pengampunan utang bagi negara miskin.

Managing Director IMF Kristalina Georgieva mengkhawatirkan kemampuan bayar utang negara berpendapatan rendah, yang menjadi salah satu tantangan pemulihan ekonomi global. ”Kami punya kekhawatiran pemulihan perekonomian global akan kehilangan momentum akibat belum tuntasnya pengentasan pandemi Covid-19,” katanya. Co-chair Finance and Health Task Force G-20 sekaligus Staf Ahli Menkeua Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Wempi Saputra menambahkan, kolaborasi negara G-20 di bidang keuangan dan kesehatan dilakukan dalam upaya mencegah dan mendeteksi, dan merespons keadaan darurat kesehatan di masa datang. (Yoga)

Badan Pusat Statistik Aceh pada Rabu (2/2) merilis data terbaru terkait profil kemiskinan Aceh. Per September 2021, jumlah penduduk miskin di Aceh sebanyak 850.000 jiwa atau 15,53 %, naik disbanding September 2020, yakni 833.000 jiwa atau 15,43 %. Selama setahun, jumlah penduduk miskin di Aceh bertambah 17.000 jiwa. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Achris Sarwani (3/2), menilai, hal itu ironi di tengah APBD Aceh yang cukup besar. (Yoga)

Bursa Efek indonesia (BEI) mencatat ada 15 perusahaan unicorn dan centaur siap go public. Jumlah ini didapat pasca pertemuan one-on-one BEI dengan 20 unicorn dan centaur sejak tahun lalu. Direktur penilaian BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, BEI telah memetakan 50 unicorn dan centaur dengan minimal penggalangan dana US$ 20 juta dan beroperasi di Indonesia. Nyoman memaparkan, dari 15 unicorn yang dikenal di kawaasan Asia Tenggara, sembilan unicorn berasal dari Indonesia. Di antaranya ada GoTo, Bukalapak, Traveloka, Xendit, Kopi Kenangan, dan Online Pajak.

Setidaknya 9 penerbangan beresiko terganggu setelah pengusiran pesawat Susi Air dari Hanggar Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara) oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada (Rabu, 2/2) Pada Kamis (3/2) pagi, pihak Susi Air mulai menginterventarisasi data-data kerusakan dan kerugian akibat pengusiran paksa dari Hanggar Malinau. "Namun yang paling menjadi kekhawatiran terbesar bagi Susi Air adalah resiko terganggunya pelayanan ke masyarakat Malinau dan sekitarnya akibat tindakan yang terkesan show off power kemarin," kata Faisal selaku kuasa hukum Susi Air kepada Investor Daily kemarin, "Perlu kami tekankan bahwa Susi Air menghormati hubungan hukum yang dilakukan selama ini dengan pemerintah daerah. Tapi juga seharusnya disadari hal ini bukan sekedar soal bisnis, namun Susi Air sedang membantu pemerintah  untuk melayani masyarakat dari sektor transportasi udara. Karena itu, kami tidak habis pikir  dengan tindakan paksa yang dilakukan kemarin. Wajar jika ada pertanyaan, kepentingan apa yang lebih besar dan siapa  yang sebenarnya diuntungkan dari pengusiran paksa kemarin," papar dia. (Yetede)

Setelah banyak sorotan akhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022. Meskipun telah berubah, ternyata peraturan baru tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan, Persoalan pertama adalah disharmoni mengenai muatan kurikulum wajib belajar di jenjang pendidikan dasar dan menengah, yakni antara Pasal 40 ayat 2 di peraturan baru itu dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Masuknya pendidikan Pancasila  dalam kurikulum wajib ini tentunya bertujuan memperkuat upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila terhadap peserta didik melalui mata pelajaran Pancasila.  Pembentukan suatu Peraturan Pemerintah haruslah tertib hukum, yakni memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan diatasnya. (Yetede)

Pemerintah melanjutkan insentif perpajakan pada tahun ini. Kebijakan ini agar tetap menjaga kestabilan ekonomi ditengah pandemi Covid-19. Pemberian insentif perpajakan tersebut membuat pemerintah harus mengeluarkan belanja perpajakan atau tax expenditure. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan belanja perpajakan Indonesia pada 2022 sebesar Rp 250 triliun - Rp 260 triliun. "Ini karena pemerintah masih melanjutkan berbagai insentif perpajakan dan basis pajak pun mulai mengalami recovery," katanya Kamis (3/2). Sedangkan Yusuf Rendy, ekonom Center of Reforn on Economics (Core) memproyeksi belanja perpajakan pemerintah tahun ini berkisar Rp 100 trilliun - Rp 150 triliun, karena proyeksi belanja perpajakan di 2021 antara Rp 100 triliun sampai Rp 200 triliun. "Ini perkiraan kasar berdasarkan realisasi PEN 2021," katanya (3/2).

Amerika mengalami inflasi yang cukup tinggi, mencapai 7 % pada Desember 2021, tertinggi dalam 39 tahun terakhir. Jerome Powell, pemimpin The Fed, mengumumkan akan menaikkan suku bunga (FFR) pada 2022 beberapa kali. Semua akan terdampak oleh kebijakan ini di kala negara-negara di dunia belum semua pulih dari hantaman pandemi. Pertama, dollar AS yang kuat akan menarik arus modal global kembali ke AS. Sebelum normalisasi FFR, likuiditas global sedang tinggi. Kedua, naiknya dollar AS juga berdampak pada utang pemerintah sejumlah negara. Ketiga, rencana kenaikan suku bunga The Fed sudah diikuti kenaikan suku bunga beberapa bank sentral. BI juga sudah mengumumkan arah kebijakannya dalam menjaga stabilitas dengan mendukung pemulihan ekonomi nasional sekaligus memitigasi dampak normalisasi The Fed. Keempat, naiknya nilai tukar dollar AS berdampak pada realisasi komitmen investasi. Kelima, ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina kembali terjadi, pada saat AS mengalami inflasi tinggi, dan FFR harus naik. Jika ketegangan ini tak terselesaikan dengan baik, bisa menciptakan volatilitas dan kenaikan harga energi dan bahan pangan. (Yoga)

Komitmen pemda sangat berperan dalam mengendalikan dampak buruk produk tembakau khususnya pada anak. Tapi, tidak mampu menurunkan prevalensi perokok anak jika dilakukan secara sporadis. Pemerintah pusat perlu tegas agar pengendalian tembakau bisa berjalan optimal di seluruh daerah. Riset Kesehatan Dasar menunjukkan, prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun pada 2018 mencapai 9,10 %, naik dari sebelumnya 8,80 % pada 2016. Tetapi, di Depok, prevalensi perokok usia 10 tahun ke atas menurun dari 29,5 % pada 2013 menjadi 27,7 % pada 2018. Wali Kota Depok Mohammad Idris (2/2) menyampaikan, penurunan prevalensi perokok tersebut dicapai setelah Perda No 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mulai diimplementasi, diperkuat Perda No 2 Tahun 2020 yang memperluas jenis rokok yang diatur dengan memasukkan shisha, vape atau rokok elektrik, serta rokok sintetis selain rokok konvensional. Sanksi administrasi juga diperluas, berupa penutupan reklame atau media iklan dan promosi yang melanggar ketentuan aturan KTR.

Ketegasan serupa dilakukan Pemerintah Kota Bogor. Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, kebijakan yang diatur dalam Perda KTR merupakan hal penting untuk memastikan pengendalian rokok bisa tercapai dengan baik, yang dilakukan secara komprehensif, mulai dari promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Anggota Komisi IX Fraksi Partai Gerindra, Putih Sari menyampaikan, ketegasan mengendalikan produk tembakau perlu menjadi gerakan yang dijalankan di seluruh daerah, ia mendorong agar revisi PP No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan segera diterbitkan. (Yoga)

DPR meminta pemerintah mengevaluasi dan mengusut dugaan kartel gula rafinasi yang merugikan petani tebu dan mengancam kemandirian pangan. Dewan menduga ada cacat prosedur dan pelanggaran praktik persaingan usaha yang sehat dalam proses impor dan pengawasan distribusi gula hasil olahan. Ketua Panja Pengawasan Impor Bahan Baku Industri dari Komisi VII, Bambang Heriyadi mengatakan, hasil penelusuran panja menemukan adanya praktik oligopoly di industri gula rafinasi. 11 perusahaan yang mendapat izin kuota mengimpor gula kristal mentah (GKM) menjadi gula kristal rafinasi (GKR) untuk kebutuhan industri terindikasi dikuasai hanya oleh segelintir orang, yang melanggar UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengawasan distribusi gula hasil olahan yang tidak ketat dan transparan memunculkan potensi  rembesan gula industri menjadi ke pasar konsumsi, yang merugikan petani tebu karena menekan harga gula petani dan membuat gula petani tidak terserap di pasaran. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita membenarkan, kerap ada laporan bahwa gula olahan rafinasi merembes ke pasar konsumsi. Pemerintah sedang memperkuat pengawasan dan penelusuran distribusi gula tersebut melalui Permenperin No 3 Tahun 2021 tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional yang mengatur pemisahan antara gula rafinasi untuk industri dan gula tebu untuk konsumsi. (Yoga)