Suntik BUMN Rp 26 Triliun untuk Pembangunan Tol
Pemerintah gencar melakukan pembangunan infrastruktur di tengah pandemi Covid-19, termasuk jalan tol. Untuk itu, pemerintah menyuntik dana Rp 26,85 triliun untuk dua badan usaha milik negara (BUMN) melalui penyertaan modal negara (PMN) 2022. Pertama, PMN mencapai Rp 23,85 triliun untuk PT Hutama Karya. Kedua, PMN Rp 3 triliun buat PT Waskita Karya Tbk. "Ini nanti akan digunakan untuk menyelesaikan ruas-ruas jalan tol yang memang progresnya sudah dilakukan tahun ini. Beberapa ruas jalan tol harus diselesaikan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, Jumat (4/2).
Sumber Pendanaan 2022: Multifinance Andalkan Obligasi
Industri pembiayaan (multifinance) melirik kembali penerbitan surat utang atau obligasi sebagai sumber pendanaan operasional sepanjang 2022 yang dinilai paling kompetitif. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengungkap pemain yang sudah bisa menerbitkan surat utang tentu akan mencoba strategi ini sebagai langkah diversifikasi sumber pendanaan, karena umumnya gelontoran modal dari perbankan sudah normal seiring pemulihan perekonomian nasional. “Perusahaan multifinance independen dan kecil sudah mulai ada pergerakan, walaupun belum besar. Kalau yang menengah ke atas, dimiliki bank atau dealer kendaraan, pendanaannya sudah lancar sekali buat operasional, bahkan punya kas untuk membayar surat utang jatuh tempo tanpa refinancing,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (4/2). Oleh sebab itu, tak heran apabila golongan multifinance menengah ke atas tersebut mulai melirik pendanaan dari obligasi dan sukuk lagi untuk berekspansi, demi memperbesar nilai pembiayaan, sekaligus mempertahankan pangsa pasarnya.
Permintaan Mulai Naik, Produsen Chip Bersiap Investasi besar-besaran
Para produsen semikonduktur di seluruh dunia sedang bersiap menggelorakan investasi besar-besaran ke fasilitas-fasilitas penelitian dan pengembangan. Hal ini dilakukan memenuhi permintaan yang terus meningkat menyusul kelangkaan pasokan chip beberapa bulan terakhir. Menurut laporan, produsen chip kontrak terbesar di dunia, Taiwan Semiconductor Manufauturing Company (TSMC), telah berkomitmen investasi US$ 100 miliar selama tiga tahun untuk meningkatkan produksi wafer silikon mutakhirnya yang digunakan dalam pembuatan berbagai chip. Raksasa produsen chip asal Taiwan- yang berkantor pusat di Hsinchu dan bernilai kapitalisasi pasar hampir sekitar US$ 600 miliar- itu menyampaikan sedang membangun pabrik senilai US$ 12 miliar di Phoenix, Arizona, dan satu lagi di Jepang untuk meningkatkan kapasitas. (Yetede)
Reformasi Fiskal Jadi Modal Berharga
Kesetaraan pemulihan ekonomi global menjadi salah satu agenda Indonesia dalam presidensi G-20, dimana Indonesia punya modal keberhasilan reformasi bidang ekonomi di tengah pandemi. Ketua Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio N Kacaribu mengatakan, permasalahan global yang akan dicari jalan keluarnya dalam forum finance track G-20 adalah kecepatan pemulihan ekonomi yang tidak setara, karena utang negara miskin yang melambung tinggi kala pandemi. Jalan keluarnya adalah kemungkinan opsi pengampunan utang bagi negara miskin.
Managing Director IMF Kristalina Georgieva mengkhawatirkan kemampuan bayar utang negara berpendapatan rendah, yang menjadi salah satu tantangan pemulihan ekonomi global. ”Kami punya kekhawatiran pemulihan perekonomian global akan kehilangan momentum akibat belum tuntasnya pengentasan pandemi Covid-19,” katanya. Co-chair Finance and Health Task Force G-20 sekaligus Staf Ahli Menkeua Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Wempi Saputra menambahkan, kolaborasi negara G-20 di bidang keuangan dan kesehatan dilakukan dalam upaya mencegah dan mendeteksi, dan merespons keadaan darurat kesehatan di masa datang. (Yoga)
Ironi Kemiskinan di Provinsi Aceh
Badan Pusat Statistik Aceh pada Rabu (2/2) merilis data terbaru terkait profil kemiskinan Aceh. Per September 2021, jumlah penduduk miskin di Aceh sebanyak 850.000 jiwa atau 15,53 %, naik disbanding September 2020, yakni 833.000 jiwa atau 15,43 %. Selama setahun, jumlah penduduk miskin di Aceh bertambah 17.000 jiwa. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Achris Sarwani (3/2), menilai, hal itu ironi di tengah APBD Aceh yang cukup besar. (Yoga)
Sebanyak 15 Unicorn Siap IPO
Bursa Efek indonesia (BEI) mencatat ada 15 perusahaan unicorn dan centaur siap go public. Jumlah ini didapat pasca pertemuan one-on-one BEI dengan 20 unicorn dan centaur sejak tahun lalu. Direktur penilaian BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, BEI telah memetakan 50 unicorn dan centaur dengan minimal penggalangan dana US$ 20 juta dan beroperasi di Indonesia. Nyoman memaparkan, dari 15 unicorn yang dikenal di kawaasan Asia Tenggara, sembilan unicorn berasal dari Indonesia. Di antaranya ada GoTo, Bukalapak, Traveloka, Xendit, Kopi Kenangan, dan Online Pajak.
9 Penerbangan Terganggu Pasca Pengusiran Pesawat Susi Air
Setidaknya 9 penerbangan beresiko terganggu setelah pengusiran pesawat Susi Air dari Hanggar Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara) oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada (Rabu, 2/2) Pada Kamis (3/2) pagi, pihak Susi Air mulai menginterventarisasi data-data kerusakan dan kerugian akibat pengusiran paksa dari Hanggar Malinau. "Namun yang paling menjadi kekhawatiran terbesar bagi Susi Air adalah resiko terganggunya pelayanan ke masyarakat Malinau dan sekitarnya akibat tindakan yang terkesan show off power kemarin," kata Faisal selaku kuasa hukum Susi Air kepada Investor Daily kemarin, "Perlu kami tekankan bahwa Susi Air menghormati hubungan hukum yang dilakukan selama ini dengan pemerintah daerah. Tapi juga seharusnya disadari hal ini bukan sekedar soal bisnis, namun Susi Air sedang membantu pemerintah untuk melayani masyarakat dari sektor transportasi udara. Karena itu, kami tidak habis pikir dengan tindakan paksa yang dilakukan kemarin. Wajar jika ada pertanyaan, kepentingan apa yang lebih besar dan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari pengusiran paksa kemarin," papar dia. (Yetede)
Disharmonisasi Peraturan Baru Standar Nasional Pendidikan
Setelah banyak sorotan akhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022. Meskipun telah berubah, ternyata peraturan baru tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan, Persoalan pertama adalah disharmoni mengenai muatan kurikulum wajib belajar di jenjang pendidikan dasar dan menengah, yakni antara Pasal 40 ayat 2 di peraturan baru itu dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Masuknya pendidikan Pancasila dalam kurikulum wajib ini tentunya bertujuan memperkuat upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila terhadap peserta didik melalui mata pelajaran Pancasila. Pembentukan suatu Peraturan Pemerintah haruslah tertib hukum, yakni memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan diatasnya. (Yetede)
Proyeksi Belanja Pajak 2022 Rp 100 Triliun-Rp 250 Triliun
Pemerintah melanjutkan insentif perpajakan pada tahun ini. Kebijakan ini agar tetap menjaga kestabilan ekonomi ditengah pandemi Covid-19. Pemberian insentif perpajakan tersebut membuat pemerintah harus mengeluarkan belanja perpajakan atau tax expenditure. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan belanja perpajakan Indonesia pada 2022 sebesar Rp 250 triliun - Rp 260 triliun. "Ini karena pemerintah masih melanjutkan berbagai insentif perpajakan dan basis pajak pun mulai mengalami recovery," katanya Kamis (3/2). Sedangkan Yusuf Rendy, ekonom Center of Reforn on Economics (Core) memproyeksi belanja perpajakan pemerintah tahun ini berkisar Rp 100 trilliun - Rp 150 triliun, karena proyeksi belanja perpajakan di 2021 antara Rp 100 triliun sampai Rp 200 triliun. "Ini perkiraan kasar berdasarkan realisasi PEN 2021," katanya (3/2).
Menavigasi Pergolakan Politik dan Ekonomi Dunia
Amerika mengalami inflasi yang cukup tinggi, mencapai 7 % pada Desember 2021, tertinggi dalam 39 tahun terakhir. Jerome Powell, pemimpin The Fed, mengumumkan akan menaikkan suku bunga (FFR) pada 2022 beberapa kali. Semua akan terdampak oleh kebijakan ini di kala negara-negara di dunia belum semua pulih dari hantaman pandemi. Pertama, dollar AS yang kuat akan menarik arus modal global kembali ke AS. Sebelum normalisasi FFR, likuiditas global sedang tinggi. Kedua, naiknya dollar AS juga berdampak pada utang pemerintah sejumlah negara. Ketiga, rencana kenaikan suku bunga The Fed sudah diikuti kenaikan suku bunga beberapa bank sentral. BI juga sudah mengumumkan arah kebijakannya dalam menjaga stabilitas dengan mendukung pemulihan ekonomi nasional sekaligus memitigasi dampak normalisasi The Fed. Keempat, naiknya nilai tukar dollar AS berdampak pada realisasi komitmen investasi. Kelima, ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina kembali terjadi, pada saat AS mengalami inflasi tinggi, dan FFR harus naik. Jika ketegangan ini tak terselesaikan dengan baik, bisa menciptakan volatilitas dan kenaikan harga energi dan bahan pangan. (Yoga)









