;

Pasar Modal, Emiten Properti Yakin Kinerja Membaik

Yoga 07 Feb 2022 Kompas

Perpanjangan program pemerintah untuk memangkas PPN hingga Juni 2022 memberikan keuntungan bagi pengembang perumahan. Sementara itu, kemungkinan BI menaikkan suku bunga acuan belum akan cepat memicu kenaikan bunga kredit. Pengembang kawasan Kota Delta Mas, PT Puradelta Lestari Tbk, mencatatkan pra-penjualan Rp 1,76 triliun pada 2021 atau 88 % target pra-penjualan Rp 2 triliun. Permintaan lahan industri masih tinggi, hususnya permintaan dari sektor data center, kata Direktur dan Sekretaris Perusahaan Puradelta Tondy Suwanto kepada BEI, Jumat (4/2). Tondy optimistis beberapa transaksi jual beli lahan industri yang tertunda pada 2021 akan diselesaikan pada 2022.

Pengembang lain, PT Agung Podomoro Tbk, mencatatkan pra-penjualan Rp 2,7 triliun pada 2021, lebih tinggi dari target tahun lalu Rp 2 triliun. Sekretaris Perusahaan Agung Podomoro Justini Omas berkata, ”Kami bersyukur, di tengah berbagai tantangan ekonomi 2021, kepercayaan konsumen terhadap produk properti APLN (Podomoro) meningkat. Kami berhasil mengoptimalkan dan memanfaatkan insentif pajak pemerintah tahun 2021 agar penjualan terus meningkat”. CEO PT Lippo Karawaci Tbk John Riady juga menyatakan, ada beberapa faktor yang menopang kinerja sektor properti. Pemulihan ekonomi nasional yang sudah terasa sejak akhir tahun lalu akan mendukung kinerja sektor properti. Kenaikan harga komoditas, seperti kelapa sawit dan batubara, akan memacu sektor lain. (Yoga)


Pesantren Salah Satu Pilar Ekonomi Syariah

Yoga 07 Feb 2022 Kompas

BI menyertakan pesantren sebagai salah satu pilar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. ”Pengembangan kemandirian ekonomi pesantren menjadi bagian strategi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan yang inklusif,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo pada peluncuran Program Pengembangan Ekosistem Rantai Nilai Halal di Surakarta, Sabtu (5/2). Program penguatan kelembagaan diharapkan mendorong peran pesantren. (Yoga)


Sudah Ada Pemenang Tender Trek Formula E

Yoga 07 Feb 2022 Kompas

Gunung Kartiko, Vice Managing Director Organizing Committee (OC) Jakarta E-Prix 2022 PT Jakarta Propertindo, melalui keterangan resmi, Sabtu (5/2), menjelaskan, proses tender sirkuit Jakarta E-Prix 2022 sudah selesai. Pemenang tender ialah PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. Proses tender ini melalui tahapan seleksi secara terbuka,dapat diakses melalui website e-procurement perseroan yang telah memenuhi prinsip pengadaan barang/jasa. (Yoga)


Dilema Pajak Kenikmatan

Hairul Rizal 07 Feb 2022 Bisnis Indonesia

Implementasi pungutan pajak natura tak kunjung ada titik terang lantaran hingga kini belum ada aturan turunan. Hal itu membuat pengusaha khawatir karena situasi ini berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak. Pemerintah memutuskan untuk mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) atas fasilitas atau kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan seperti kendaraan, perumahan dan lainnya alias pajak natura. Selain menambah penerimaan negara, ketentuan baru ini juga bertujuan untuk menutup celah praktik penghindaran pajak.

Tak ayal, hal itu memicu kebingungan di kalangan wajib pajak. Terlebih, wajib pajak dituntut untuk menyetor PPh 21 Masa Januari dalam waktu dekat, sehingga adanya regulasi teknis yang mengatur skema hingga penghitungan pajak natura amat mendesak. Anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan Ajib Hamdani menilai pebisnis memang mendapatkan beban tambahan dari kebijakan ini. Namun, menurutnya pelaku usaha telah menyiapkan skenario untuk merespons kebijakan tersebut, yakni dengan membebankan natura ke dalam biaya fiskal. Alhasil, pengeluaran tersebut akan mengurangi besarnya PPh Badan yang terutang.


Pajak Minimum Global, Adopsi Regulasi Domestik Mendesak

Hairul Rizal 07 Feb 2022 Bisnis Indonesia

Indonesia dituntut segera mengadopsi petunjuk teknis mengenai konsensus Pilar 2: Global Anti Base Erosion ke dalam undang-undang pada tahun ini, menyusul diwajibkannya seluruh yurisdiksi untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut pada tahun depan. Secara konkret, Pilar 2 mewajibkan 136 negara anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk menerapkan global minimum tax atau Pajak Penghasilan (PPh) minimum sebesar 15% pada 2023. Direktur Pusat Kebijakan Pajak dan Administrasi OECD Pascal Saint-Amans menjelaskan organisasinya telah menerbitkan model dan petunjuk mengenai pelaksanaan Pilar 2 tersebut yang perlu segera direspons oleh semua negara anggota.Petunjuk itu mencakup penetapan perusahaan multinasional ke dalam konsep pajak minimum, mekanisme untuk menghitung tarif pajak efektif berdasarkan kebijakan masing-masing yurisdiksi, serta menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.

Dia menjelaskan, disusunnya ketentuan teknis dan desakan untuk segera mengadopsi di dalam regulasi lokal, patut dieksekusi dalam rangka merespons konsensus yang telah disepakati pada Oktober tahun lalu itu. Merespons hal tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor membenarkan bahwa Pilar 2 akan diimplementasikan melalui perundang-undangan domestik pada tahun ini, dan akan berlaku secara efektif pada tahun 2023.Namun, dia belum bisa memastikan mengenai bentuk aturan perundang-undangan yang dimaksud itu, apakah menggunakan UU khusus atau hanya menerbitkan regulasi teknis dari UU yang saat ini ada.

Bisnis Digital MNCN

Hairul Rizal 07 Feb 2022 Kontan

Sejumlah emiten media terus memperkuat bisnis digital. Langkah itu sejalan dengan potensi belanja iklan digital yang membesar. Menurut Statista, lembaga riset data pasar dan konsumer, belanja iklan digital Indonesia mencapai US$ 2,1 miliar tahun lalu dan masih akan tumbuh tahun ini. Kontribusi pendapatan digital di emiten media seperti PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) dari semula hanya single digit naik menjadi dua digit dalam dua tahun terakhir. Kontribusi segmen digital MNCN meningkat pesat. Pada kuartal I-2019 hanya 7,1%, pada tahun 2022, hitungan analis, menjadi 25%. 

Pasar Saham Dihantui Lagi Pembatasan Aktivitas

Hairul Rizal 07 Feb 2022 Kontan

Investor harus waspada. Pasar saham kembali dibayangi gelombang ketiga penyebaran Covid-19. Per Minggu (6/2), ada 36.017 tambahan kasus baru penularan virus Covid-19.Tapi, para analisis menilai, potensi koreksi IHSG kali ini tak akan sebesar ketika terjadi gelombang kedua Covid-19 varian delta pada pertengahan tahun lalu. Analisis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan, dibanding varian delta, omicron dianggap lebih ringan, dengan risiko kematian yang lebih rendah. Pengamat Pasar Modal sekaligus Founder dan CEO Finvesol Consulting Fendi Susiyanto mengatakan, mulai berjalannya vaksin dosis ketiga membuat investor lebih percaya diri penanganan pandemi bakal lebih baik. 


Kunjungan Wisatawan ke Bali Masih Terganjal Aturan

Hairul Rizal 07 Feb 2022 Kontan

Kebijakan pemerintah yang membuka kembali pintu masuk internasional Pulau Bali mulai 4 Februari 2022, belum tentu mendongkrak kedatangan turis asing atau wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia. Sebab, negara lain masih melarang kunjungan ke Indonesia. Hal ini diungkapkan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati. Ia menyebut kebijakan penanganan Covid-19 di masing-masing negara berbeda, sehingga kelonggaran di Indonesia tak otomatis meningkatkan kunjungan ke Bali. Alhasil, kunjungan wisatawan selama ini masih didominasi oleh wisatawan domestik.


Dana Kelolaan Reksa Dana: Sentimen Positif Jadi Angin Segar

Hairul Rizal 07 Feb 2022 Bisnis Indonesia

Jumlah dana kelolaan atau asset under management (AUM) reksa dana secara industri mengalami penurunan tipis pada awal tahun ini. Pelemahan tersebut dinilai masih dalam batas wajar akibat adanya pergerakan underlying komposisi aset. Perbandingan tersebut antara lain bisa dilihat dari capaian hingga akhir bulan lalu dibandingkan perolehan pada penutupan 2021. Adapun jumlah dana kelolaan reksa dana pada awal tahun ini sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan posisi per akhir Januari 2021 pada posisi Rp571,26 triliun. Direktur Utama Pinnacle Persada Investama Guntur Putra mengatakan, penurunan AUM pada Januari 2022 masih dalam batas yang wajar. Menurutnya, ada sejumlah faktor dan sentimen yang dapat mempengaruhi penurunan ini, salah satunya pergerakan underlying komposisi aset di reksadana, baik saham maupun obligasi.

Director & Chief Investment Officer Fixed Income Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) Ezra Nazula menuturkan, penurunan AUM pada Januari 2022 disebabkan oleh pergerakan pasar yang melemah di awal tahun. Sebelumnya, Head of Market Research Infovesta Utama Wawan Hendrayana mengatakan potensi pertumbuhan dana kelolaan reksa dana pada tahun ini cukup positif. AUM reksa dana dapat naik hingga sekitar 10% pada akhir 2022. Dia menambahkan dalam setahun terakhir, sejak September 2020 hingga September 2021, dana kelolaan reksa dana MAMI tumbuh 79% menjadi Rp61,7 triliun, jauh melampaui pertumbuhan industri reksa dana 8,2% pada periode yang sama. Adapun total AUM MAMI tumbuh 47,8% menjadi Rp112,1 triliun per akhir September 2021. Dana tersebut milik lebih dari 1,3 juta investor institusi dan individu yang dikelola dalam 29 produk reksa dana, 41 kontrak pengelolaan dana, dan 1 perjanjian penasihat investasi.

Energi Terbarukan: PLTS Atap Jadi Tren

Hairul Rizal 07 Feb 2022 Bisnis Indonesia

Permintaan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atap diprediksi terus meningkat setelah pemerintah menaikkan ketentuan ekspor kWh listrik dari 65% menjadi 100%. Managing Director Ananta Energy Michael Na mengatakan peningkatan permintaan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap terutama di segmen pelanggan rumah tangga dan industri kecil. Dengan kebijakan baru itu, dia menegaskan pelaku usaha juga semakin optimistis dalam meningkatkan penjualan PLTS atap pada 2022. Saat ini, Ananta Energy memang berfokus untuk mengejar pasar di Jawa Tengah dengan fokus segmen small to medium. Dia menegaskan pihaknya akan mulai pemasangan di rumah pelanggan dan perusahaan menengah. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Kon­­ser­vasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusniada menga­takan regulasi baru itu mer­upakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya guna memperbaiki tata kelola dan keekonomian PLTS atap.



Pilihan Editor