Gubernur BI Perry Warjiyo (10/2) mengatakan, Rapat Dewan Gubernur BI memutuskan mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 3,50 %, suku bunga Deposit Facility 2,75 %, dan suku bunga Lending Facility 4,25 %. Kebijakan suku bunga murah ditetapkan BI untuk menurunkan suku bunga dasar kredit (SBDK). Cara ini diharapkan merangsang dunia usaha untuk mengambil kredit bank sehingga bisa mendorong penyaluran kredit yang pada akhirnya memicu pemulihan kondisi perekonomian.

Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan sudah mempertimbangkan tingkat inflasi dan ketidakpastian global. Tingkat inflasi Januari 2022 mencapai 0,56 %, lebih tinggi dibandingkan Januari 2021 yang 0,28 %. Terkait faktor global, BI juga mencermati kemungkinan pemicu inflasi dari disrupsi rantai pasok global. Banyak negara sedang mencatat kenaikan inflasi, dipicu penawaran barang dan jasa yang tidak pulih secepat permintaan global. Inflasi di negara asal barang impor bisa merembet ke inflasi domestik.

Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Teuku Riefky, mengatakan, keputusan BI mempertahankan tingkat suku bunga acuan sudah tepat, sebab permintaan domestik diperkirakan bakal menurun menyusul peningkatkan jumlah kasus Covid-19 yang dipicu varian Omicron. (Yoga)

Per akhir Januari 2022, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mendapatkan mandat penerbitan surat utang senilai Rp 49,09 triliun. Mandat itu berasal dari 32 perusahaan dari sejumlah sektor usaha. Kepala Divisi Pemeringkatan Korporasi Pefindo Niken Indriarsih, Kamis (10/2), menyebutkan, perusahaan memanfaatkan tingkat suku bunga yang masih rendah untuk menerbitkan obligasi. (Yoga)

Pembebasan lahan pertambangan batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jateng, dinilai tidak tepat jika menggunakan skema pengadaan tanah untuk kepentingan umum, karena pertambangan tidak termasuk dalam pembangunan untuk kepentingan umum. Dosen Hukum Lingkungan UGM Yogyakarta, Agung Wardana (9/2) mengatakan, permasalahan di Desa Wadas terkait proyek pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener, Purworejo dan pertambangan batu andesit di Desa Wadas. Batu andesit yang ditambang dari Desa Wadas itu akan dipakai untuk pembangunan Bendungan Bener. Rencana pertambangan itulah yang ditolak sebagian warga Desa Wadas. Bahkan, kegiatan pengukuran lahan untuk bakal lokasi tambang di Desa Wadas diwarnai kericuhan. Sesuai PP No 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 2 poin C menyebutkan, waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya bisa menggunakan skema pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Namun, tidak tercantum kegiatan pertambangan sebagai proyek pembangunan

LBH Yogyakarta meminta pemerintah mencari material bahan pembangunan Bendungan Bener dari luar Wadas, Purworejo. Sebab, banyak warga Desa Wadas yang menolak pertambangan yang berujung konflik, kata Kepala Divisi Advokasi LBH Yogyakarta Julian Duwi Prasetia di kantor LBH Yogyakarta. Julian menyatakan, sejak 2018, LBH Yogyakarta mendampingi 200an warga Wadas yang menolak pertambangan, karena lahan di Desa Wadas memiliki fungsi sangat penting bagi mereka sebagai lahan pertanian sumber penghasilan warga. Selain itu, bagi masyarakat Wadas, menjaga tanah dan lingkungan sekitar merupakan bagian dari keyakinan mereka. Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berkomitmen membuka ruang dialog dengan warga, terutama yang menolak proyek pembangunan tambang, yang akan menghadirkan pihak netral yang berkompeten untuk menjawab keresahan warga. (Yoga)

Pada 1 Januari 2022, persentase aktif Covid-19 masih 0,10 %, namun, di akhir bulan naik menjadi 1 % lebih. Hingga 8 Februari, seiring tingginya kasus harian, persentase aktif berada di angka 5,09 %. Meski dampak lanjutan virus jenis baru tersebut relatif lebih ringan dari varian sebelumnya, hal itu tetap mengancam kelompok rentan, seperti warga lansia, warga dengan komorbid, dan masyarakat yang belum menerima vaksin. Sehingga pada minggu kedua Februari, pemerintah menerapkan PPKM level 3 pada 41 daerah di Jawa-Bali, aktivitas masyarakat seperti perkantoran, sekolah, perbelanjaan, hiburan, hingga wisata, kembali dibatasi, yang berpotensi menurunkan kinerja ekonomi secara nasional lantaran besarnya peran ekonomi Pulau Jawa yang menyumbang 57,89 % total PDB nasional dengan sumbangan sumber pertumbuhan 2,15 %. Secara spasial, DKI Jakarta menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 17,19 % pada periode yang sama.

Di tengah terbatasnya aktivitas masyarakat karena kebijakan PPKM, belanja daring dapat dioptimalkan agar kegiatan ekonomi tetap terkendali di tengah keterbatasan. Pengendalian Covid-19 menjadi hal terpenting, pengawasan tegas harus dilakukan,terutama pada wilayah-wilayah yang menerapkan PPKM level 3, agar terlaksana secara optimal dan mencegah gelombang Covid-19 kian memuncak. Sinergi perlu dilakukan agar persoalan kesehatan tetap teratasi,tetapi kegiatan pertumbuhan ekonomi tidak kembali terhenti. (Yoga)

Pemerintah memastikan anggaran negara masih aman untuk mengantisipasi memburuknya perkembangan gelombang ketiga Covid-19. Kepala Bidang Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengungkapkan APBN 2022 telah disiapkan agar fleksibel. "Pada 2020 dan 2021 ada yang namanya refocusing dan realokasi anggaran. Sekarang kami memakai penyesuaian otomatis, di mana setiap Kementerian/Lembaga sudah diminta sedari awal menyisihkan 5% dari anggarannya untuk berjaga-jaga kalau dibutuhkan tiba-tiba," ujar Febrio, kemarin. 

Berdasarkan pengalaman sejak dua tahun terakhir, pada 2022 pemerintah pun masih akan menetapkan kesehatan sebagai fokus dan prioritas belanja. "Kami pastikan anggaran kesehatan cukup untuk penanganan, testing, tracing, vaksinasi, dan perawatan," katanya. Ditengah membludaknya jumlah kasus penularan  Covid-19 akibat varian Omicron, tutur Febrio, alih-alih melakukan perawatan di RS atau tempat isolasi khusus, pemerintah mengedepankan strategi perawatan atau isolasi mandiri bagi para pasien Covid-19, hal ini dilakukan untuk menghemat APBN. (Yetede)

Serangkaian aturan baru diterbitkan pemerintah untuk mempercepat penambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap. Namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala. Salah satu kendalanya adalah pengadaan meter kWh ekspor-impor listrik untuk pengguna  pembangkit atap yang terintegrasi dengan jaringan PT PLN (Persero). "PLN akan meningkatkan kapasitas produksinya, sehingga kita harapkan penyediaan kWh meter bisa lebih cepat," kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan  dan Konservasi Energi, Dadan Kusdiana. Dadan memastikan tak ada kewajiban untuk beralih ke layanan premium jika ingin memasang pembangkit atap. Dia menduga peralihan tersebut hanya penawaran. Namun, jika terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai  dengan ketentuan dengan Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2021 tentang PLTS Atap yang Terhubung dengan Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha untuk Kepentingan Umum (IUPTLU), kami siap menerima aduan. (Yetede)

Dalam pertemuan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Menteri Pertahanan (Menhan) Perancis Florence Parly menegaskan pentingnya peran Indonesia di kawasan. Ia juga menyampaikan komitmen pemerintah Perancis untuk terus memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia. Saat ini pemerintah Perancis memegang presidensi  kelompok EU. Terkait hal ini, Indonesia mengharapkan ada perkembangan signifikan dalam perundingan Indonesia-EU Comprehensif Economics Partnership Agreement (I-EU CEPA) selama presidensi. Kedua Menteri juga bertukar pandangan  mengenai kerja sama di kawasan Indo-Pasifik. Keduanya memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya tercipta perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan. (Yetede)

Pemerintahan Presiden Joe Biden pada pekan ini meluncurkan rencana untuk mengalokasikan anggaran US$ 5 miliar ke negara-negara bagian di AS guna membiayai penyediaan perangkat pengisian daya (charger) mobil listrik selama lima tahun . Hal ini merupakan bagian dari paket infrastruktur bipartisan yang mencakup US$ 7,5 miliar untuk membangun jaringan stasiun pengisian kendaraan lsitrik umum dan SPKLU yang luas diseluruh negeri. Investasi tersebut merupakan agenda dari pemerintah  yang lebih luas guna memerangi perubahan iklim yang disebabkan  manusia dan memajukan transmisi energi bersih. Pemerintah Biden telah sesumbar harga mobil listrik lebih terjangkau bagi warga AS dari pada mobil bertenaga gas. "Pedoman baru tersebut bakal membantu negara-negara bagian membangun jaringan SPKLU di sepanjang koridor  bahan bakar alternatif yang ditunjuk pada sistem jalan raya nasional." ujar pejabat senior pemerintah dalam  konferensi pers, Rabu (9/2). (Yetede)

PT Telkom Indonesia Tbk bersama anak usahanya Telkomsel serta PT Jababeka Infrastructur menjalin kolaborasi strategis untuk pengembangan teknologi jaringan seluler 5G. Telkom dan Telkomsel akan membangun jaringan di Kawasan Jababeka, Cikarang, Executif Vice President Divisi Enterprise Service Telkom Teuku Muda  Nanta mengatakan, melalui penandatanganan nota kesepahaman  kerja sama itu, Telkom Group dan Jababeka  diharapkan dapat menciptakan kolaborasi yang saling menguntungkan dan memiliki manfaat bagi para pihak yang terlibat. "Kami berkomitmen untuk mendukung upaya percepatan pengelolaan digitalisasi kawasan Jababeka menuju Jababeka Digitalized Township Ecosystem," ujar Teuku Muda Nanta, Kamis (10/2). Menurut Tjahadi semua area Kawasan Jababeka  seluas 5,600 hektare saat ini juga  sudah tersedia infrastruktur telekomunikasi fiber optik guna mendukung implementasi industri. (Yetede)

Pemindahan Ibu Kota (IKN) ke Kalimantan Timur diharapkan mampu mendukung upaya pencapaian  Visi Indonesia Emas pada 2045. Untuk itu, pemindahan IKN ini membutuhkan dukungan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Ketua Dewan Penasihat Forum Dialog Nusantara  Ilham Habibie mengatakan, untuk membangun IKN yang transformatif, pintar, dan berkelanjutan, berbagai elemen masyarakat mesti kolaboratif dengan perkembangan  zaman dan melek iptek. "Saya secara pribadi setuju dengan perindahan Ibu Kota Negara karena bagaimanapun Jakarta seperti dikatakan banyak pihak, sudah terancam  tenggelam dan Indonesia mesti memberikan etalase yang sesuai tuntutan zaman termasuk Ibu Kota Negara." kata dia dalam siaran pers yang diterima, Kamis (10/2).