Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara Indonesia resmi diluncurkan di Jakarta, Senin (24/2). BPI Danantara Indonesia adalah lembaga investasi kekayaan negara (sovereign wealth fund) dengan total dana kelolaan lebih dari 900 miliar USD atau Rp 14.674 triliun. Presiden Prabowo menjanjikan BPI Danantara Indonesia akan transparan dan menjalankan tata kelola yang baik. Peluncuran BPI Danantara Indonesia dilangsungkan di halaman tengah antara Istana Negara dan Istana Merdeka, Jakarta, pukul 10.00 WIB. Selain Wapres Gibran dan menteri Kabinet Merah Putih, hadir pula, antara lain, Presiden ke-7 RI Jokowi, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta para mantan wapres.

Sebelum peluncuran, Presiden Prabowo menandatangani sejumlah aturan terkait BPI Danantara Indonesia. Payung hukumnya UU No 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 19/2003 tentang BUMN dan PP No 10/2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara. Selain itu, ditandatangani pula Kepres No 30/2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara. Penandatanganan dilakukan di Istana Merdeka pukul 09.30 WIB. BPI Danantara Indonesia dipimpin Rosan P Roeslani sebagai CEO, Pandu Sjahrir sebagai chief investment officer (CIO), dan Dony Oskaria sebagai chief operating officer (COO). Dewan Pengawas BPI Danantara Indonesia dipimpin Erick Thohir sebagai ketua dan Muliaman Hadad sebagai wakil ketua. Para mantan presiden, seperti SBY dan Jokowi, menjadi penasihat Danantara.  (Yoga)

Sabtu (18/1) dua perempuan duduk berhadapan di atas tikar yang digelar di atas rumput. Salah satunya memasang bulu mata palsu pada mata kanan di hadapannya. Aktivitas itu terjelaskan dengan selembar media iklan bertuliskan ”Eye Make up”. Jasa rias area mata. Jika cuma rias, biayanya Rp 35.000. Ditambah ”menggarap” alis berarti plus Rp 10.000. Mempercantik bulu mata? Tambahkan Rp 10.000-Rp 12.000, bergantung pada tingkat kesulitan. Nurul Anisa (24), pemegang kertas promosi itu,menjelaskan bahwa saudarinya sedang merias bagian mata seorang penonton konser di sebelah gedung konser Infinite, sebuah grup penyanyi asal Korsel, di Tennis Indoor, kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Anisa mengatakan, ini kedua kalinya mereka menjajal peruntungan. Jasa rias pada konser Stray Kids, juga grup artis pria Korea, tanggal 21 Desember 2024 jadi percobaan perdana. Dari pengalaman sebelumnya, bisnis rias mata tergolong laris. Sebab, banyak penonton yang datang dari jauh dan sudah sejak berjam-jam sebelum konser tiba di lokasi. ”Make up-nya pada luntur, kan, akhirnya pada make up lagi di venue,” ucap karyawati usaha bidang konstruksi ini. Sebagai gambaran, para penonton Infinite mulai menukarkan tiket ke gelang akses masuk sejak pukul 10.00. Saat ditemui pukul 15.30, Anisa dan saudaranya baru melayani tiga penonton. Selain jasa rias, ada pula bisnis jasa penitipan barang di sekitar lokasi konser memanfaatkan aturan yang melarang penonton membawa sejumlah barang ke dalam area konser.

Hal ini dilakoni dua mahasiswa, Tia (22) dan Gebi (24), juga pada konser Infinite. Ketika ditemui, dua remaja perempuan asal Tangerang, Banten, dan Bekasi, Jabar, itu sedang sibuk menawarkan jasa kepada para penonton. ”Hampir setiap ada konser besar pasti hadir. Mulai tahun lalu iseng-iseng buka jasa ini karena ikut kakak,” ujar Gebi. Bermodal dua tas karung jumbo, mereka menggelar lapak di samping area Tennis Indoor Senayan yang menjadi venue konser. Harga yang ditawarkan bervariasi bergantung pada ukuran barang yang dititipkan. Untuk barang-barang ukuran kecil seperti parfum atau rokok elektronik, dihargai Rp 10.000, untuk barang ukuran besar seperti koper, dihargai Rp 30.000. Dalam sekali konser, masing-masing dari mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih dari Rp 300.000. (Yoga)

Situasi sulit sedang dihadapi Jerman. Produk China telah memukul ekonomi negara ini. Ada juga ancaman tarif impor dari Presiden AS Donald Trump. Dalam kondisi ekonomi domestik yang sulit dan tantangan keamanan yang besar, pemilu Jerman pada Minggu (23/25) mengantarkan Partai Persatuan Demokratik Kristen (CDU) sebagai pemenang, sementara partai ekstrem kanan Alternatif untuk Jerman (AfD) berada di posisi kedua. Komitmen kelompok mainstream yang menolak kerja sama dengan AfD membuat kekuatan tengah yang memenangi pemilu kesulitan membangun koalisi. Komitmen tak berkoalisi dengan AfD membuat pemimpin SPD Kanselir Olaf Scholz sulit membentuk pemerintahan kokoh. Setelah pemilu pada Minggu, pemimpin CDU Friedrich Merz pun harus bekerja keras membangun koalisi. Tantangan yang dihadapi Merz meliputi isu produk China yang membanjiri banyak negara, termasuk Jerman.

Merz telah mengambil sikap tegas terhadap China, posisi yang berbeda dengan Angela Merkel, pemimpin CDU sebelumnya. Tantangan lain ialah membangun relasi dengan AS di bawah kepemimpinan Donald Trump. Posisi Merz yang pro kemitraan Eropa-AS (transatlantic) dinilai akan membantu Jerman membangun relasi itu. Kesediaan Berlin menambah anggaran pertahanan juga dapat mengambil hati Washington. Di dalam negeri, keberanian Merz melonggarkan pembatasan utang (debt brake) ditunggu. Pelonggaran pembatasan utang diyakini membuat ekonomi Jerman lebih semarak. Intinya, masyarakat menanti terobosan Merz karena zaman telah berubah. Kini ada China, pesaing berat Jerman dalam manufaktur. Di tengah AS yang berubah, Jerman menghadapi pula tekanan isu imigrasi setelah pembukaan perbatasan bagi pengungsi pada 2015. (Yoga)

Presiden Prabowo mengumumkan hasil efisiensi anggaran Rp 308 triliun akan disalurkan sepenuhnya untuk dana investasi BPI Danantara. Langkah itu dikhawatirkan bakal melemahkan pertumbuhan ekonomi 2025 yang sudah terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran. Pengumuman tentang pemanfaatan hasil efisiensi anggaran itu disampaikan Presiden Prabowo saat meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2). Prabowo mengatakan, dalam 100 hari kepemimpinannya, pemerintah berhasil mengamankan lebih dari Rp 300 triliun atau 20 miliar USD dalam bentuk tabungan negara.

Dana tersebut akan dikelola Danantara untuk diinvestasikan dalam 20 proyek nasional atau lebih. Pemanfaatan hasil efisiensi anggaran sepenuhnya untuk Danantara ini berbeda dari tujuan yang selama ini disampaikan pemerintah. Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, pengurangan belanja pemerintah akibat efisiensi APBN akan mengurangi daya dorong fiskal terhadap roda ekonomi. Beberapa sektor, seperti transportasi, MICE (pertemuan, insentif, konvensi/konferensi, dan pameran), dan perhotelan, sudah mulai terdampak oleh pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah.

Itu karena kebijakan efisiensi menyasar belanja barang di kementerian/lembaga, seperti perjalanan dinas, rapat dan seminar, serta acara seremonial lainnya. Idealnya, ketika beberapa sektor terpukul akibat kebijakan efisiensi itu, pemerintah bisa menyeimbangkan pergerakan roda ekonomi di sektor lain yang terdorong dari realokasi hasil pemangkasan anggaran. Dengan kata lain, semestinya hasil efisiensi anggaran bisa direalokasikan untuk program-program yang tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi di berbagai sektor lain. (Yoga)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah mencakupi 2 juta penerima di 38 provinsi. Dukungan dari koperasi di desa-desa dibutuhkan untuk mempercepat penyebaran program MBG. Meski demikian, dukungan anggaran yang diperlukan untuk salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo - Gibran itu perlu ditambah Rp 100 triliun. Presiden Prabowo memimpin rapat tertutup terkait pengembangan Agro Industri Nasional (Agrinas) dan Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/2) sore. Seusai rapat, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, pihaknya akan bersinergi dengan koperasi-koperasi, terutama koperasi petani, peternak, dan penyedia bahan pangan di desa-desa.

Pemerintah menggelar operasi pasar secara masif mulai 24 Februari 2025 hingga 29 Maret 2025, yang berfokus pada beras, bawang putih, Minyakita, gula konsumsi, dan daging kerbau beku. Selama operasi pasar, kelima komoditas pangan itu bakal dijual lebih murah dari harga eceran tertinggi dan harga acuan penjualan yang ditetapkan pemerintah. Hal itu mengemuka dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Senin (24/2). Rapat yang dihadiri perwakilan kementerian/lembaga dan pemda yang membidangi sektor pangan itu dipimpin Plt Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir Balaw. Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas, Yusra Egayanti mengatakan, pemerintah telah menetapkan lima komoditas pangan untuk operasi pasar.

Kelima komoditas itu adalah beras, bawang putih, Minyakita, gula konsumsi, dan daging kerbau beku. Operasi pasar akan digelar setiap hari mulai 24 Februari 2025 hingga 29 Maret 2025. Sasarannya adalah 4.500 gerai kantor pos dan kios-kios pangan yang terafiliasi dengan Bapanas, ID Food, dan Perum Bulog di seluruh Indonesia. Ia juga menjelaskan, pemerintah telah menetapkan harga jual kelima komoditas yang menjadi fokus operasi pasar. Penetapan harga tersebut berdasarkan rakor terbatas tingkat Kemenko Bidang Pangan pada 19 Februari 2025. ”Dalam operasi pasar atau gerakan pangan murah itu, Minyakita akan dijual seharga Rp 14.700 per liter, gula konsumsi Rp 15.000 per kg, bawang putih Rp 29.000 per kg, daging kerbau beku Rp 75.000 per kg, dan beras medium Rp 12.000-Rp 12.600 per kg bergantung zona,” ujarnya. (Yoga)

Kemenaker berencana akan mengeluarkan ketentuan pemberian THR keagamaan pada awal Ramadhan 2025. Surat edaran itu ditujukan kepada semua gubernur. ”Insya Allah awal Ramadhan akan kami umumkan,” ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Kemenaker, Indah Anggoro Putri, Senin (24/2) di Jakarta. Pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Pada tahun-tahun sebelumnya, Kemenaker biasa mengeluarkan ketentuan pemberian THR keagamaan dalam bentuk surat edaran yang ditujukan kepada semua gubernur. Pada 2025, seiring dinamika tuntutan THR bagi pengemudi transportasi daring, Indah menyebut Kemenaker berupaya mengakomodasi tuntutan itu.

Indah belum bisa memastikan apakah surat edaran pemberian THR bagi mitra pengemudi transportasi daring dibuat terpisah dengan surat edaran THR bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), dan harian lepas. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam hanya menyampaikan, secara prinsip perusahaan akan patuh merealisasikan pemberian THR yang telah menjadi peraturan pemerintah. Namun, tahun 2025, Apindo mengamati sektor formal terus merosot hingga di bawah 40 %. ”Adanya THR membantu likuiditas uang yang beredar dan bagus buat perputaran ekonomi di bawah. Akan tetapi, melihat sektor formal yang terus merosot, di mana angka terakhir sudah di bawah 40 %, kami memperkirakan dampak THR terhadap perputaran ekonomi akan berkurang,” katanya. (Yoga)

Sebanyak 209 sertifikat di area pagar laut Kabupaten Tangerang, Banten, telah dicabut. Namun, titik-titik lokasinya belum dirinci oleh Kementerian ATR / BPN. Kementerian ATR / BPN menekankan tak boleh ada sertifikat di luar garis pantai. Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Banten juga akan berkoordinasi untuk memastikan pencabutan sertifikat ini guna mencegah penyelewengan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut. ”Kebijakannya adalah semua yang ada di luar garis pantai dibatalkan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dalam keterangan yang diterima, Senin (24/2).

Kementerian ATR/BPN memeriksa keabsahan 263 sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan 17 sertifikat hak milik (SHM) terkait pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Kabupaten Tangerang. Sebab, pagar laut tidak memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan lokasinya berada di dalam zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi, yang berdampak negatif terhadap nelayan serta berpotensi merusak ekosistem pesisir.

Hasil pemeriksaan keabsahan sertifikat itu, sebanyak 58 sertifikat berada di dalam garis pantai dan 222 sertifikat di luar garis pantai. Sampai saat ini sudah dibatalkan 209 sertifikat. Adapun 13 sertifikat lainnya masih ditelaah karena terletak di garis pantai dan luar garis pantai. Nusron menekankan, semua sertifikat yang berada di luar garis pantai akan dicabut tanpa pandang bulu siapa pemiliknya karena tak sesuai dengan ketentuan. Begitu juga kasus pagar laut akan diselesaikan berdasarkan kebijakan yang berlaku. ”Kalau di dalam garis pantai dan ada SHGB yang sah, maka tidak dibatalkan. Kalau tidak benar, maka semua dibatalkan,” lanjutnya. (Yoga)