Badan Pangan Nasional (Bapanas) mempertimbangkan untuk mengimpor daging kerbau dari Pakistan setelah harga daging kerbau asal India terus mengalami kenaikan yang signifikan. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyatakan bahwa pemerintah akan mengimpor sebanyak 100.000 ton daging kerbau, dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) dan PT Berdikari masing-masing mendapatkan kuota impor 50.000 ton.

Arief juga mengungkapkan bahwa harga daging kerbau dari India telah naik hampir dua kali lipat menjadi US$4,8 per kilogram, yang membuat pemerintah mencari alternatif pemasok lain. Salah satu alternatif yang dipertimbangkan adalah Pakistan, meskipun harga dari negara tersebut masih perlu diverifikasi. Arief menekankan pentingnya membuka peluang impor dari berbagai negara untuk menciptakan persaingan bisnis yang sehat, sambil memastikan jaminan halal, bebas penyakit, dan memenuhi standar kualitas.

Selain itu, pemerintah juga berencana mengimpor 100.000 ton daging sapi dari negara-negara seperti Australia, Brasil, dan New Zealand untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

Setelah menguat sehari, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali melemah 1,14% ke level 6.794,86 pada 19 Februari 2025. Aksi jual bersih asing (net sell) masih menjadi faktor utama pelemahan IHSG, dengan aliran dana asing keluar mencapai Rp 1,13 triliun dalam sehari dan Rp 10,18 triliun sejak awal tahun.

Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) di level 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) 18-19 Februari 2025, setelah sebelumnya menurunkannya sebesar 25 basis poin (bps) pada Januari. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa ada ruang untuk penurunan suku bunga lebih lanjut, tetapi timing-nya masih bergantung pada dinamika global, termasuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi domestik.

Kinerja PT Petrosea Tbk (PTRO) tahun ini diproyeksikan membaik, didukung oleh peningkatan backlog kontrak yang mencapai Rp 64,3 triliun, tertinggi dalam sejarah perusahaan. Kontrak baru di sektor pertambangan serta ekspansi ke proyek engineering, procurement, and construction (EPC), termasuk proyek penangkapan karbon, menjadi faktor utama lonjakan ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong bank kelompok modal inti (KBMI) 3 untuk naik kelas ke KBMI 4, yang memerlukan peningkatan modal inti di atas Rp 70 triliun. Bank-bank besar di KBMI 4 terus memperkuat modalnya, dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) sebagai pemimpin dengan Rp 241 triliun pada 2024, diikuti oleh PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Rp 239,47 triliun dan PT Bank Mandiri Tbk Rp 229,93 triliun.

Jakarta – Indonesia resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS pada 6 Januari 2025. Keanggotaan ini menandai babak baru diplomasi ekonomi Indonesia bersama negara-negara berkembang besar seperti Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Masuknya Indonesia ke dalam BRICS membawa sejumlah peluang strategis sekaligus risiko yang perlu diantisipasi.

Dari sisi peluang, BRICS memberikan akses pasar yang lebih luas, khususnya ke negara-negara berpopulasi besar seperti Tiongkok dan India. Data menunjukkan ekspor Indonesia ke negara anggota BRICS mencapai lebih dari 30 persen dari total ekspor nasional. Selain itu, Indonesia berpotensi mendapatkan pembiayaan infrastruktur melalui New Development Bank (NDB), serta memperkuat kerja sama teknologi dan inovasi lintas negara.

Dalam sektor perpajakan, BRICS membentuk BRICS Tax Authorities Forum yang membuka peluang kerja sama pajak internasional, termasuk pertukaran informasi dan harmonisasi kebijakan perpajakan digital. Masuknya investasi asing dari negara BRICS juga diprediksi mendongkrak penerimaan pajak Indonesia dari sektor manufaktur, energi, dan UMKM.

Namun, keanggotaan ini juga mengandung sejumlah kerawanan. Ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok dan risiko ketegangan dengan Amerika Serikat bisa berdampak pada stabilitas perdagangan dan ekspor Indonesia. Amerika bahkan telah mulai menaikkan tarif impor terhadap beberapa negara BRICS, yang bisa memicu perang dagang global.

Selain itu, Indonesia juga harus menanggung kewajiban kontribusi keuangan kepada BRICS, termasuk pada instrumen seperti CRA dan NDB, yang bisa menambah beban fiskal. Perbedaan kepentingan antaranggota BRICS juga dapat menghambat pengambilan keputusan yang menguntungkan Indonesia.

Pemerintah diharapkan menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif dan melakukan evaluasi berkala terhadap dampak ekonomi dan fiskal keanggotaan ini.

Sektor swasta memainkan peran kunci  untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Pemerintahan Indonesia sebesar 8% pada tahun 2029. Rencana pendirian Danantara,  sovereign wealth fund dengan  aset under management (AUM) senilai Rp9 triliun akan menjadi loncatan untuk menarik lebih banyak modal swasta ke Indonesia. Tercatat Incremental  Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia berada di angka 6,6%, yang berarti setiap 1%  pertumbuhan PDB membutuhkan 6,6% pertumbuhan investasi, ;lebih tinggi dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam dan malaysia. Pemerintah sebelunnya telah menetapkan target pertumbuhan investasi, lebih tinggi dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam dan Malaysia. Pemerintah sebelumnya telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029, yang dodorong oleh belanja  pemerintah yang lebih efisien dan upaya untuk menarik inevstasi berkualitas lebih. Menurut Badan Kooridnasu Penanaman Modal target ini membutuhkan pertumbuhan investasi tahunan sebesar 16% pada tahun 2025-2029. Pemerintah berupaya menarik investasi sebesar Rp 1.905 triliun pada tahun ini. Pada tahun 2029, Indonesia menargetkan untuk menarik investasi sebesar Rp3.414 triliun. (Yetede)