;

LRT Jabodebek Bergerak Cepat Menarik Investor

Hairul Rizal 25 Feb 2025 Bisnis Indonesia

LRT Jabodebek sedang aktif mencari investor dari Asia dan Eropa untuk merealisasikan pembangunan Fase 2 Cibubur—Bogor, yang saat ini masih dalam tahap feasibility study (FS). Mochamad Purnomosidi, Executive President LRT Jabodebek, menargetkan bahwa studi kelayakan ini akan selesai pada Agustus 2025. Sejalan dengan itu, mereka juga sedang melakukan diskusi dengan beberapa investor dari negara seperti Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Jepang, dan beberapa negara Eropa untuk menilai kelayakan proyek tersebut. Meskipun belum ada angka pasti mengenai kebutuhan investasi, Purnomosidi memastikan bahwa pendanaan untuk Fase 2 tidak akan lebih besar dari Fase 1 karena panjang lintasan Fase 2 hanya sekitar 23 kilometer, sementara Fase 1 mencapai 44 kilometer.

Di sisi lain, LRT Jabodebek menargetkan 27 juta penumpang tahun ini, meskipun dalam beberapa pekan terakhir, jumlah penumpang mengalami penurunan menjadi 89.000 pengguna per hari akibat kebijakan work from home. Untuk meningkatkan jumlah pengguna, LRT Jabodebek berencana melakukan sejumlah langkah strategis seperti menambah jumlah trainset, memperpendek headway, menyediakan layanan feeder, serta membuka peluang untuk hak penamaan (naming rights). Pada tahun 2024, LRT Jabodebek berhasil mencatatkan 21.055.870 pengguna, dengan rekor harian tertinggi sebanyak 94.172 pengguna pada 26 November 2024.



KPK Mulai Menyelidiki Kasus Korupsi Baru

Hairul Rizal 25 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus baru terkait dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Pada 24 Februari 2025, KPK memanggil tiga orang saksi, yaitu Agnes Novella (Direktur PT Panasia Synthetic Abadi), Arief Deny Patria (Direktur PT Midas Xchange), dan Bagus Jalu Shakti (agen asuransi) untuk memberikan keterangan dalam kasus tersebut. Meskipun Tessa Mahardika Sugiarto, Juru Bicara KPK, enggan mengonfirmasi apakah kasus ini terkait dengan Rafael Alun, informasi yang beredar menyebutkan bahwa KPK telah menetapkan tersangka berinisial MH dan telah mencegah yang bersangkutan untuk bepergian ke luar negeri sejak 19 Februari 2025. Namun, Pimpinan KPK, termasuk Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, memilih untuk merujuk konfirmasi lebih lanjut hanya kepada Juru Bicara KPK.

Danantara Resmi Dibentuk: Peluang Besar atau Ancaman bagi Pasar?

Hairul Rizal 25 Feb 2025 Kontan (H)
Peresmian Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto menandai langkah baru dalam pengelolaan aset BUMN senilai lebih dari Rp 14.000 triliun. Di tahap awal, Danantara akan mengelola tujuh BUMN besar, termasuk Bank Mandiri (BMRI), BRI (BBRI), PLN, Pertamina, BNI (BBNI), Telkom (TLKM), dan MIND ID. Investasi awal yang disiapkan mencapai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 326 triliun, dengan fokus pada sektor hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, serta data centers dan kecerdasan buatan.

Namun, pembentukan Danantara memicu kekhawatiran di pasar. Mino, Retail Research Team Leader CGS International Sekuritas, menyoroti kecemasan investor terkait dampak Danantara terhadap pembagian dividen BUMN dan kemungkinan kepentingan politik dalam pengelolaannya.

Sementara itu, Budi Frensidy, Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia (UI), menilai bahwa pasar masih skeptis terhadap Danantara, dan butuh waktu setidaknya satu tahun untuk membuktikan tata kelola serta manajemen risikonya.

Di sisi lain, Ekky Topan, Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, melihat peluang jangka panjang jika Danantara dapat dikelola dengan baik, yang berpotensi menarik kembali dana asing ke pasar modal Indonesia. Namun, faktor transparansi dan akuntabilitas masih menjadi sorotan utama.

Saat ini, dampak ke pasar saham masih negatif, dengan IHSG turun 0,78% serta mayoritas saham BUMN dalam Danantara mengalami tekanan akibat aksi jual investor asing.

Jalan Terjal dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak

Hairul Rizal 25 Feb 2025 Kontan
Penerimaan pajak tahun 2025 diperkirakan mengalami hambatan signifikan akibat masalah teknis dalam sistem Coretax dan penerapan skema tarif efektif rata-rata (TER) PPh 21. Raden Agus Suparman, Konsultan Pajak Botax Consulting Indonesia, menyoroti bahwa sistem TER menyebabkan kelebihan pemotongan pajak yang harus dikembalikan kepada pegawai, sehingga menambah beban perusahaan.

Per Januari 2025, penerimaan pajak tercatat turun Rp 70 triliun, memperberat pencapaian target tahunan sebesar Rp 2.189,3 triliun. Fajry Akbar, Pengamat Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), menilai bahwa skema TER merugikan wajib pajak, terutama menjelang pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) yang akan mengalami potongan pajak lebih besar dari yang seharusnya.

Dengan kondisi ini, Raden memperkirakan target penerimaan pajak 2025 semakin sulit dicapai, terutama karena realokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Danantara. Ia pun menyarankan pemerintah menurunkan target penerimaan pajak atau merevisi kebijakan TER agar lebih adil bagi wajib pajak.

Prospek SMRA: Tantangan Prapenjualan & Peluang Pertumbuhan di 2025

Hairul Rizal 25 Feb 2025 Kontan
Prospek PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) tetap menarik meskipun menghadapi tantangan dalam mencapai target prapenjualan Rp 5 triliun di 2025. Sukarno Alatas, Kepala Riset Kiwoom Sekuritas Indonesia, menilai target ini sulit dicapai, terutama karena realisasi prapenjualan 2024 hanya Rp 4,36 triliun, lebih rendah dari target. Ia juga mencatat bahwa ketidakpastian ekonomi global dan tingginya suku bunga masih membuat konsumen bersikap wait and see.

Ismail Fakhri Suweleh, Analis BRI Danareksa Sekuritas, memperkirakan marketing sales SMRA tahun ini akan tumbuh 4,9% yoy menjadi Rp 4,54 triliun, sesuai dengan tren pertumbuhan tahunan 2016-2024. Namun, Kevin Halim dari Maybank Sekuritas Indonesia menyoroti bahwa pertumbuhan SMRA tertinggal dibanding perusahaan sejenis, dengan eksposur yang lebih rendah terhadap pasar pembeli riil.

Meski begitu, proyek Summarecon Bogor, Summarecon Crown Gading, dan Summarecon Tangerang memberikan kontribusi 40% dari total prapenjualan, yang diprediksi menjadi pendorong utama pertumbuhan ke depan. Kevin juga memperkirakan pendapatan berulang SMRA akan meningkat dari 31% di 2024 menjadi 46% pada 2026, tertinggi kedua setelah Pakuwon Jati (PWON).

Untuk sektor perhotelan, meskipun industri tetap positif, kebijakan pemerintah yang memangkas anggaran MICE (Meeting, Incentives, Conferences, Exhibitions) dapat menjadi risiko di 2025. Namun, Kevin menilai dampaknya terhadap SMRA kecil karena bisnis perhotelannya hanya menyumbang 4% dari total pendapatan.

Kevin memproyeksi pendapatan SMRA di 2025 turun menjadi Rp 7,81 triliun dari Rp 9,68 triliun di 2024, dengan laba bersih turun dari Rp 3,48 triliun menjadi Rp 2,66 triliun. Rekomendasi analis terhadap saham SMRA beragam: BRI Danareksa Sekuritas mempertahankan rating buy dengan target harga Rp 800, Maybank Sekuritas merekomendasikan buy di Rp 630, sementara Kiwoom Sekuritas menyarankan hold dengan target Rp 460.

Menghadapi Risiko di Bawah Kepemimpinan Danantara

Hairul Rizal 25 Feb 2025 Kontan
Lembaga pengelola investasi negara, Daya Anagata Nusantara (Danantara), telah resmi diluncurkan, dan keberadaannya menimbulkan kekhawatiran terkait pengelolaan tiga bank BUMN yang berada di bawah pengawasannya, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Negara Indonesia (BBNI), dan Bank Mandiri (BMRI).

Namun, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menegaskan bahwa nasabah tidak perlu khawatir, karena Danantara hanya mengelola dividen BUMN, bukan dana pihak ketiga (DPK) bank. Direktur Utama BRI Sunarso juga optimistis bahwa kehadiran Danantara akan memberi fleksibilitas lebih bagi BRI, terutama melalui penerapan business judgement rule, yang memungkinkan direksi mengambil keputusan bisnis tanpa beban tanggung jawab hukum jika terjadi kerugian.

Dari sisi pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjamin bahwa operasional bank BUMN tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan harus mematuhi prinsip prudential banking. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan pengelolaan bank BUMN tetap berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

Banyak Keraguan soal Danantara.

Yuniati Turjandini 24 Feb 2025 Tempo
Presiden Prabowo Subianto merespons keraguan yang muncul mengenai pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Peresmian badan yang akan mengelola perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu dihelat Senin pagi, 24 Februari 2025, di Istana Presiden, Jakarta. Kepala Negara memahami banyak pertanyaan yang muncul soal Danantara. “Mungkin ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya,” tutur Prabowo dalam pidato peresmian Danantara yang dipantau melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden pada Senin. Ia mengklaim masyarakat patut berbangga lantaran Danantara merupakan salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia, dengan total US$ 900 miliar asset under management (AUM) atau aset dalam pengelolaan. 

Prabowo menyebut Danantara bukan hanya lembaga pengelola dana investasi, tetapi juga instrumen atau alat pembangunan nasional. “Jangan salah, apa yang kami luncurkan hari ini bukan sekedar dana investasi, melainkan instrumen alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.  Ia mengungkap akan mengalokasikan gelombang pertama investasi di Danantara senilai US$ 20 miliar untuk puluhan proyek strategis nasional. “Kurang lebih 20 proyek strategis bernilai miliaran dolar akan difokuskan pada hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur, serta energi terbarukan,” kata dia.

Dana sebesar US$ 20 miliar atau Rp 300 triliun itu, ujar dia, merupakan hasil penghematan dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. “Kami berhasil mengamankan lebih dari Rp 300 triliun, hampir US$ 20 miliar, dalam bentuk tabungan negara,” ucap dia. “Dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran.” Ia pun mengajak semua pihak untuk mengawasi pelaksanaan badan tersebut. “Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun,” kata dia. Sejumlah tokoh turut mendampingi Prabowo dalam peluncuran Danantara yang berlangsung pada pukul 10.50 WIB. Di antaranya, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 Jokowi, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Boediono, dan mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hadir pula pengusaha Chairul Tanjung. Agenda peluncuran turut dihadiri sejumlah ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju, pimpinan MPR, pimpinan DPR, pengusaha, perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ormas agama, hingga perwakilan kampus. (Yetede)

Profil 7 BUMN yang Dikabarkan Masuk Danantara

Yuniati Turjandini 24 Feb 2025 Tempo
Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, hari ini, Senin, 24 Februari 2025. Prabowo mengatakan Danantara merupakan instrumen yang dapat mengoptimalkan badan usaha milik negara (BUMN). “Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana, kekayaan, atau sovereign wealth fund (SWF) negara terbesar di dunia. Danantara Indonesia adalah solusi strategis dan efisien dalam mengoptimalkan badan usaha milik negara,” kata Prabowo, seperti dipantau dari akun YouTube Sekretariat Presiden.  Sebelumnya, Kepala BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad menyatakan akan memanggil tujuh BUMN yang disebut bakal masuk ke dalam SWF atau dana investasi pemerintah baru itu. Namun, lanjut dia, tak ada banyak agenda dalam pertemuan awal tersebut.  “Tentu saja dengan semuanya yang tujuh (BUMN), yang akan diserahkan ke Danantara lebih banyak perkenalan,” kata Muliaman saat dijumpai di kantornya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa, 19 November 2024. Adapun tujuh BUMN yang dimaksud, diperkirakan adalah PT Pertamina (Persero), Mining Industry Indonesia (MIND ID), PT PLN (Persero),  PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Yetede)


Akselerasi Bank Emas untuk Stabilitas Keuangan

Hairul Rizal 24 Feb 2025 Bisnis Indonesia (H)

Indonesia memiliki cadangan emas sebanyak 2.600 ton, menjadikannya negara dengan cadangan emas terbesar ke-6 dunia. Untuk memperkuat ekosistem perdagangan emas, pemerintah Indonesia menggagas pembentukan bank emas, yang akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 26 Februari 2025. Pembentukan bank emas ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem bisnis emas, meningkatkan penghiliran, serta memperluas akses pembiayaan industri emas nasional.

Bank emas ini telah disesuaikan dengan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan Peraturan OJK No. 17/2024. Saat ini, PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia telah mendapatkan izin untuk menjalankan Kegiatan Usaha Bulion (KUB) yang mencakup simpanan, pembiayaan, perdagangan, dan penitipan emas.

Dengan keberadaan bank emas, diprediksi bahwa produk domestik bruto (PDB) Indonesia akan meningkat sebesar Rp245 triliun, investasi mencapai Rp47,4 triliun, dan peredaran uang akan bertambah sekitar Rp156 triliun. Hal ini menunjukkan potensi besar dari sektor emas dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia.


Menggali Potensi Pekerja Informal dalam Ekonomi RI

Hairul Rizal 24 Feb 2025 Bisnis Indonesia

5 tahun mendatang, kondisi ekonomi global diperkirakan tidak akan memberikan sinyal yang optimistis. Hal ini disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Donald Trump, seperti keluar dari WHO, Perjanjian Paris, dan pembubaran USAID, yang mempengaruhi arah ekonomi global. Sementara itu, Asia, terutama China, diprediksi akan semakin dominan secara global, menggantikan peran Barat. Ketidakpastian ini mengharuskan Indonesia untuk mengandalkan kekuatan internal dan kerja sama antarnegara, seperti yang terlihat pada krisis 2008.

Untuk memperkuat perekonomian dalam menghadapi tantangan global, Indonesia perlu fokus pada sumber daya internal, seperti mendorong konsumsi rumah tangga yang berkontribusi signifikan terhadap PDB. Konsumsi rumah tangga harus dipacu dengan memberikan kontinuitas pendapatan, akses terhadap peningkatan pendapatan, dan serapan tenaga kerja. Peningkatan jumlah pekerja formal menjadi kunci, karena pekerja formal cenderung memiliki tingkat kepercayaan lebih tinggi dalam berbelanja dibandingkan pekerja informal.

Pemerintah perlu mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak berkelanjutan, seperti bantuan sosial, dan fokus pada UMKM yang menyerap sebagian besar tenaga kerja informal. Dengan memberikan insentif untuk mengangkat pekerja informal menjadi pekerja formal, serta memberikan dukungan seperti fasilitas modal, akses pasar, dan kebijakan pembiayaan ramah UMKM, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Secara keseluruhan, Indonesia perlu mengoptimalkan sumber daya internal dan sistem ekonomi yang berkelanjutan untuk memperkuat struktur perekonomian nasional, mengurangi ketergantungan pada faktor eksternal, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil di masa depan.


Pilihan Editor