LRT Jabodebek Bergerak Cepat Menarik Investor
LRT Jabodebek sedang aktif mencari investor dari Asia dan Eropa untuk merealisasikan pembangunan Fase 2 Cibubur—Bogor, yang saat ini masih dalam tahap feasibility study (FS). Mochamad Purnomosidi, Executive President LRT Jabodebek, menargetkan bahwa studi kelayakan ini akan selesai pada Agustus 2025. Sejalan dengan itu, mereka juga sedang melakukan diskusi dengan beberapa investor dari negara seperti Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Jepang, dan beberapa negara Eropa untuk menilai kelayakan proyek tersebut. Meskipun belum ada angka pasti mengenai kebutuhan investasi, Purnomosidi memastikan bahwa pendanaan untuk Fase 2 tidak akan lebih besar dari Fase 1 karena panjang lintasan Fase 2 hanya sekitar 23 kilometer, sementara Fase 1 mencapai 44 kilometer.
Di sisi lain, LRT Jabodebek menargetkan 27 juta penumpang tahun ini, meskipun dalam beberapa pekan terakhir, jumlah penumpang mengalami penurunan menjadi 89.000 pengguna per hari akibat kebijakan work from home. Untuk meningkatkan jumlah pengguna, LRT Jabodebek berencana melakukan sejumlah langkah strategis seperti menambah jumlah trainset, memperpendek headway, menyediakan layanan feeder, serta membuka peluang untuk hak penamaan (naming rights). Pada tahun 2024, LRT Jabodebek berhasil mencatatkan 21.055.870 pengguna, dengan rekor harian tertinggi sebanyak 94.172 pengguna pada 26 November 2024.
KPK Mulai Menyelidiki Kasus Korupsi Baru
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus baru terkait dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Pada 24 Februari 2025, KPK memanggil tiga orang saksi, yaitu Agnes Novella (Direktur PT Panasia Synthetic Abadi), Arief Deny Patria (Direktur PT Midas Xchange), dan Bagus Jalu Shakti (agen asuransi) untuk memberikan keterangan dalam kasus tersebut. Meskipun Tessa Mahardika Sugiarto, Juru Bicara KPK, enggan mengonfirmasi apakah kasus ini terkait dengan Rafael Alun, informasi yang beredar menyebutkan bahwa KPK telah menetapkan tersangka berinisial MH dan telah mencegah yang bersangkutan untuk bepergian ke luar negeri sejak 19 Februari 2025. Namun, Pimpinan KPK, termasuk Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, memilih untuk merujuk konfirmasi lebih lanjut hanya kepada Juru Bicara KPK.
Danantara Resmi Dibentuk: Peluang Besar atau Ancaman bagi Pasar?
Jalan Terjal dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak
Prospek SMRA: Tantangan Prapenjualan & Peluang Pertumbuhan di 2025
Menghadapi Risiko di Bawah Kepemimpinan Danantara
Banyak Keraguan soal Danantara.
Profil 7 BUMN yang Dikabarkan Masuk Danantara
Akselerasi Bank Emas untuk Stabilitas Keuangan
Indonesia memiliki cadangan emas sebanyak 2.600 ton, menjadikannya negara dengan cadangan emas terbesar ke-6 dunia. Untuk memperkuat ekosistem perdagangan emas, pemerintah Indonesia menggagas pembentukan bank emas, yang akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 26 Februari 2025. Pembentukan bank emas ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem bisnis emas, meningkatkan penghiliran, serta memperluas akses pembiayaan industri emas nasional.
Bank emas ini telah disesuaikan dengan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan Peraturan OJK No. 17/2024. Saat ini, PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia telah mendapatkan izin untuk menjalankan Kegiatan Usaha Bulion (KUB) yang mencakup simpanan, pembiayaan, perdagangan, dan penitipan emas.
Dengan keberadaan bank emas, diprediksi bahwa produk domestik bruto (PDB) Indonesia akan meningkat sebesar Rp245 triliun, investasi mencapai Rp47,4 triliun, dan peredaran uang akan bertambah sekitar Rp156 triliun. Hal ini menunjukkan potensi besar dari sektor emas dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia.
Menggali Potensi Pekerja Informal dalam Ekonomi RI
5 tahun mendatang, kondisi ekonomi global diperkirakan tidak akan memberikan sinyal yang optimistis. Hal ini disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Donald Trump, seperti keluar dari WHO, Perjanjian Paris, dan pembubaran USAID, yang mempengaruhi arah ekonomi global. Sementara itu, Asia, terutama China, diprediksi akan semakin dominan secara global, menggantikan peran Barat. Ketidakpastian ini mengharuskan Indonesia untuk mengandalkan kekuatan internal dan kerja sama antarnegara, seperti yang terlihat pada krisis 2008.
Untuk memperkuat perekonomian dalam menghadapi tantangan global, Indonesia perlu fokus pada sumber daya internal, seperti mendorong konsumsi rumah tangga yang berkontribusi signifikan terhadap PDB. Konsumsi rumah tangga harus dipacu dengan memberikan kontinuitas pendapatan, akses terhadap peningkatan pendapatan, dan serapan tenaga kerja. Peningkatan jumlah pekerja formal menjadi kunci, karena pekerja formal cenderung memiliki tingkat kepercayaan lebih tinggi dalam berbelanja dibandingkan pekerja informal.
Pemerintah perlu mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak berkelanjutan, seperti bantuan sosial, dan fokus pada UMKM yang menyerap sebagian besar tenaga kerja informal. Dengan memberikan insentif untuk mengangkat pekerja informal menjadi pekerja formal, serta memberikan dukungan seperti fasilitas modal, akses pasar, dan kebijakan pembiayaan ramah UMKM, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Secara keseluruhan, Indonesia perlu mengoptimalkan sumber daya internal dan sistem ekonomi yang berkelanjutan untuk memperkuat struktur perekonomian nasional, mengurangi ketergantungan pada faktor eksternal, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil di masa depan.









