Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dinilai sebagai langkah strategis yang dilakukan pemerintah. Pasalnya saat nanti beroperasi, badan ini menggunakan skema bisnis joint venture yang menggabungkan beberapa usaha. Dengan demikian, lembaga pengelola aset negara tersebut membuat perusahaan milik negara bekerja lebih efisien dan transparan. Pada akhirnya, pengelola aset-aset BUMN yang sebelumnya kurang optimal, kedepannya diharapkan bisa menjadi lebih produktif. "Danantara itu menurut saya suatu keputusan ytang sangat strategis dari pemerintah. Karena mereka bisa joint venture dengan banyak perusahaan, sehingga banyak perusahaan-perusahaan itu jadi efisien, lebih transparan, kita bisa lihat dengan lebih jelas," kata Ketua Dewan Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Beliau menyampaikan banyak negara yang ingin melakukan joint venture dengan Danantara setelah badan tersebut diresmikan oleh pemerintah. Salah satunya yakni Abu Dhabi yang ingin melakukan ekspansi bisnis ke sektor energi baru terbarukan. (Yetede)

Hasil efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga  (K/L) serta anggaran belanja daerah (APBD), harus digunakan untuk kepentingan rakyat dengan dampak yang terukur. Adapun dana hasil efisiensi dapat digunakan untuk  kegiatan yang meningkatkan produktivitas serta menumbuhkan ekonomi lokal dan UMKM. Upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran menimbulkan polemik di masyarakat, lantaran kebijakan ini dikhawatirkan memberikan dampak negatof bagi geliat konsumsi baik belanja K/L hingga pemerintah daeraj. Oleh karena itu, DPD memberikan masukan kepada pemerintah agar efisiensi anggaran tetap bisa dilakukan, selama tidak menyentuh persoalann sosial. Dana hasil penghematan harus digunakan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah yang dapat menggerakkan ekonomi lokal, seperti pemberdayaan UMKM dan pengembangan infrastruktur perdesaan, sehingga perekonomian di daerah tetap tumbuh. "DPD mendukung efisiensi anggaran asalkan penghematan ini tidak menyentuh alokasi kesejahteraan  sosial," kata Ketua Komite IV DPD Ahmad Nawardi. (Yetede)

Penjualan kendaraan bermotor yang melemah menjadi tantangan berat bagi industri mulfifinance tahun ini. Bahkan, target pembiayaan 2025 pun diproyeksikan akan lebih rendah dari target sebelumnya. Kepala Eksekutif Pengawasa Lambaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman menilai, terdapat risiko pertumbuhan perushaan pembiayaan lebih rendah dar target sebelumnya sebagai dampak atas tantangan eksternal. Antara lain, kondisi gepolitik yang turut memenuhi perekonomina global dan berdampak pada domestik. Resiko tersebut juga dapat mempengaruhi penjualan kendaraan bermotor. Berdasarkan data penjualan Gabungan Industri kendaraan Bermotor (Gaikindo), selama periode Januari-Desember 2024, penjualan kendaraan bermotor menurun sebesar 13,93 yoy menjadi 865.723 unit dari penjualan tahun sebelumnya sebesar 1.005.802 unit. Sementara itu, per Desember 2024, piutang pembiayaan tumbuh 6,92% (yoy) menjadi sebesar Rp503,43 triliun. Penyebab pertumbuhan industri pembiayaan tidak mencapai double digit tersebut antara lain dikarenakan menurunnya penjualan kendaraan bermotor. (Yetede)

Pemerintahan Prabowo memegang dana cadangan di APBN 2025 sebesar Rp 750 triliun yang diperoleh dari berbagai sumber dan diakumulasi sejak 2024. Dana besar itu harus dikelola dengan transparan agar tidak menjadi ”bumerang” yang memicu kebocoran anggaran, praktik korupsi, dan melemahkan perekonomian. Informasi mengenai total nilai penghematan anggaran Rp 750 triliun sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo dalam acara HUT Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jabar, Sabtu (15/2). Saat berpidato sebagai ketua umum partai, Prabowo memaparkan total nilai penghematan yang kini ada di tangannya senilai 44 miliar USD atau Rp 750 triliun.

Ia mengatakan, angka itu didapat dari langkah penghematan yang dilakukan pemerintah dalam tiga putaran. Munculnya angka Rp 750 triliun itu menimbulkan kebingungan dan simpang siur informasi. Sebab, efisiensi anggaran yang kini dilakukan pemerintah sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 semestinya hanya Rp 306,7 triliun. Seusai menghadiri rapat dengan Komite IV DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Wamenkeu Suahasil Nazara, Selasa (18/2), mengklarifikasi perihal penghematan tiga putaran itu. Ia menjelaskan, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah sejatinya hanya sebesar Rp 306,7 triliun, bukan Rp 750 triliun.

Dana Rp 306,7 triliun, merupakan hasil penghematan putaran kedua berdasar Inpres No 1/2025 yang disampaikan Prabowo di HUT Gerindra. ”Tidak (Rp 750 triliun). Efisiensi seperti yang dituliskan dalam Inpres No 1/2025 adalah Rp 256 triliun dari anggaran kementerian dan lembaga (K/L) serta Rp 50 triliun dari transfer ke daerah (TKD), nanti di combine (menjadi Rp 306 triliun),” kata Suahasil. Penghematan putaran pertama yang disebut Prabowo senilai Rp 300 triliun berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). BA BUN adalah pos anggaran yang dikelola oleh Menkeu, tidak di bawah anggaran K/L tertentu. Adapun putaran ketiga sejatinya bukan langkah penghematan, melainkan target (Yoga)

Pemerintah optimistis kebijakan publik yang mengakomodasi sinergi lintas sektor swasta dapat mnopang percepatan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai target 8 % pada 2029. Namun, untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan, kompleksitas ekonomi juga perlu ditingkatkan. Hal itu terungkap dalam hari pertama Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa (18/2). Forum ekonomi internasional yang diadakan Indonesian Business Council ini menghadirkan pemangku kebijakan, pelaku bisnis, serta para pemikir global untuk bersama membangun ekosistem bisnis tangguh dan berdaya saing guna mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memahami bahwa kunci dari percepatan pertumbuhan ekonomi ialah keleluasaan sektor swasta menjalankan manuver bisnis.

Pemerintah berupaya menjaga agar Indonesia memiliki iklim investasi bersahabat, melalui insentif fiskal, seperti pembebasan pajak dalam kurun tertentu (tax holiday) dan pengurangan pajak (tax allowance). ”Kami juga berupaya memitigasi penerapan pajak minimum global 15 % dan kami cukup positif karena (pemerintahan Presiden AS, Donald) Trump 2.0 tidak ingin ini diterapkan,” kata Airlangga. Ia mengakui, berbagai tantangan global, seperti ketegangan geopolitik di Eropa dan Asia serta inflasi tinggi di AS, akan jadi hambatan percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, dari dalam negeri, stabilitas politik yang ditandai 80 % dukungan parlemen legislatif terhadap pemerintahan eksekutif bisa menjadi sentimen yang baik dalam meramu berbagai kebijakan yang sesuai kebutuhan pelaku ekonomi. (Yoga)