Penipuan tiket konser yang marak terjadi via daring diketahui memakai rekening identitas orang lain sebagai penampung dana. Cara itu dipakai untuk menyamarkan aliran transaksi dari korban ke rekening penampung, yang kemudian berpindah lagi ke akun lain, sehingga jejak pelaku sulit dilacak. Hal itu terungkap dalam investigasi Kompas terhadap sejumlah penipuan tiket konser yang kasusnya diviralkan korban di media sosial. Kami mendatangi orang-orang yang identitasnya terdaftar sebagai rekening bank untuk penipuan. Kemudian, lewat bantuan mereka yang rekeningnya didaftarkan tersebut, kami melacak catatan mutasi rekening penampung.

Deputi Analisis dan Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Danang Tri Hartono membenarkan, penipu pada banyak kasus memakai rekening penampung dengan identitas lain untuk mengaburkan jejak aliran transaksi. Akun yang dipakai itu bisa berasal dari rekening hasil jual-beli atau hasil dari penyalahgunaan identitas. ”Tujuan utamanya agar pelaku tidak diketahui. Jejak pemilik manfaat atau pelaku penipuan jadi kabur,” ujar Danang di kantor PPATK, Jakarta, Jumat (7/2). Danang mengurai pola aliran transaksi pada penipuan tiket konser. Dari rekening penampung yang bertransaksi dengan korban itu, uang akan berpindah lagi ke akun rekening bank lain atau ke dompet digital. Kemudian, pelaku menarik tunai uang di gerai minimarket.

Dalam penipuan tiket konser, lanjutnya, rekening yang digunakan kemungkinan besar untuk satu aksi saja. Hal itu lantaran penipu mengantisipasi macetnya dana apabila mendadak terjadi pemblokiran. Dari catatan PPATK, sedikitnya ada 182 kasus terkait penipuan konser yang diadukan dengan total nilai transaksi mencurigakan sebesar Rp 2,3 miliar pada 2024. Sementara ada 180 kasus yang diadukan pada 2023 dengan total nilai transaksi mencurigakan Rp 3,1 miliar. Dari catatan PPATK, dalam berbagai kasus penipuan, jamak ditemukan penggunaan rekening dari pihak lain yang menyamarkan jejak transaksi kepada pelaku sesungguhnya. (Yoga)

Negara yang kuat adalah negara yang tak bergantung pada negara lain. Pemikiran ini sangat kuat mendasari Presiden Prabowo mewujudkan program Makan Bergizi Gratis atau MBG, efisiensi anggaran, hingga keinginan untuk segera mewujudkan megaproyek hilirisasi yang mandiri. Saat berbincang dengan pemimpin redaksi di kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jabar, Sabtu (22/2), Presiden Prabowo justru mengaku heran dengan banyak pihak yang mempersoalkan program MBG. Dia menegaskan, banyak negara telah lama melakukannya. India, salah satu negara yang sudah 10 tahun melakukan program ini dan telah memberi makan gratis kepada 800 juta rakyatnya.

Prabowo pun bertekad jangan sampai ada anak Indonesia yang lapar. ”Saya tidak sampai hati saat bertemu mereka. Mau menangis. Tapi, saya tahan saja.” ujarnya. Ketika ditanya soal pelaksanaannya yang tersendat dan apakah melibatkan banyak mitra usaha UMKM, Prabowo langsung menghubungi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melalui teleponnya, dengan speaker yang dikeraskan. Sejurus kemudian terde- ngar suara Dadan. ”Sudah 71.000 mitra UMKM yang sudah masuk tahap verifikasi. Sampai saat ini sudah melayani 1,6 juta. Senin ini sudah 2.5 juta,” kata Dadan di ujung telepon menjawab Prabowo.

Presiden juga menyinggung efisiensi anggaran yang dilakukan untuk memperkuat kemandirian negara. Anggaran negara yang selama ini banyak dikeluarkan, menurut Prabowo, sangat banyak yang digunakan untuk hal-hal tidak perlu, seperti banyaknya perjalanan dinas. Pengeluaran pun hanya diukur berdasarkan serapan atau output, bukan dampaknya. Penghematan sudah dilakukan tiga tahap di masa pemerintahannya. Dari penghematan anggaran ini, Presiden Prabowo merencanakan untuk membiayai sejumlah megaproyek hilirisasi tambang secara mandiri, mulai bauksit, nikel, hingga batubara, yang apabila direalisasikan akan memiliki nilai tambah berkali kali lipat. (Yoga)

Pendidikan tinggi merupakan pusat keilmuan dan penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Karena itu, efisiensi anggaran tak seharusnya mengurangi kualitas layanan pendidikan tinggi. Pernyataan Mendiktisaintek, Brian Yuliarto bahwa pemerintah berkomitmen mendukung akses ke pendidikan tinggi (Kompas, 22/2) menjadi janji pemerintah bahwa efisiensi anggaran pendidikan tidak akan berdampak pada kualitas layanan pendidikan. Pernyataan Mendiktisaintek bahwa efisiensi anggaran tak akan memengaruhi akses kuliah, mulai dari uang kuliah tunggal (UKT) hingga beasiswa mahasiswa, melegakan masyarakat. Tidak ada lagi kekhawatiran terhadap kenaikan UKT akibat keputusan efisiensi anggaran oleh pemerintah.

Demikian pula para mahasiswa penerima beasiswa tetap dapat melanjutkan studi dengan tenang tanpa khawatir putus kuliah karena ketiadaan biaya. Para calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu juga tetap mempunyai harapan dapat melanjutkan pendidikan selepas SMA dengan mengandalkan beasiswa. Namun, efisiensi anggaran jelas memberikan tantangan dan langsung menghadang Brian yang dilantik menjadi Mendiktisaintek pada 19 Februari. Tantangan untuk menata kelola anggaran Kemendiktisaintek yang dipangkas Rp 14,3 triliun dari pagu awal Rp 56,607 triliun.

Dengan komitmen tidak memotong anggaran subsidi UKT, beasiswa mahasiswa ataupun dosen, hingga sertifikasi dosen, pemotongan anggaran hingga 25 % yang semula direncanakan untuk pos-pos tersebut (Kompas, 14/2) harus dialihkan ke pos-pos lain yang tidak terkait layanan pendidikan. Pos-pos lain tersebut, antara lain, perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor, peringatan dan perayaan, serta kegiatan seremonial lainnya. Konsekuensi tersebut tidak hanya harus ditanggung jajaran Kemendiktisaintek, tetapi juga perguruan tinggi negeri. Untuk perguruan tinggi, anggaran bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) termasuk yang memungkinkan dipangkas, dengan catatan pemangkasan ini tidak boleh memengaruhi keputusan kampus soal UKT. Tantangan bagi pengelola perguruan tinggi untuk lebih kreatif mengoptimalkan potensi sumber daya kampus. (Yoga)

Pemerintahan Prabowo diawali dengan berbagai kebijakan baru yang bakal berdampak pada penerimaan negara tahun 2025, pajak ataupun nonpajak. Sejumlah kalangan menilai pemerintah mau tidak mau perlu merevisi target penerimaan dengan mengajukan pembahasan APBN Perubahan agar transparan. Penerimaan pajak di awal tahun 2025 diperkirakan turun dibanding tahun sebelumnya akibat sejumlah faktor penghambat, antara lain sistem perpajakan baru Coretax yang sampai saat ini masih bermasalah, kenaikan PPN yang batal berlaku secara umum, serta dampak berlakunya formula baru tarif efektif rata-rata (TER) dalam pemungutan PPh 21. Bukan hanya pajak, target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga terancam turun.

Dengan berdirinya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), dividen BUMN yang selama ini merupakan sumber PNBP akan diinvestasikan ke Danantara. Otomatis target PNBP juga akan turun. Konsultan pajak dari PT Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, Sabtu (22/2) memprediksi, target penerimaan di APBN 2025 akan direvisi akibat sejumlah kebijakan di awal tahun itu. Pasalnya, dari segi pajak, penerimaan PPN pasti turun akibat kenaikan PPN yang batal berlaku secara umum, sistem Coretax yang bermasalah, dan efek efisiensi anggaran. ”Banyak belanja pemerintah yang dipangkas dengan efisiensi.

Efisiensi yang memangkas anggaran sampai Rp 306 triliun ini akan berpengaruh pada penerimaan PPN. Misalnya, pengadaan belanja alat rumah tangga (ATK) kantor pemerintahan akan berpengaruh pada penerimaan PPN,” kata Raden. Dari segi nonpajak, penerimaan PNBP akan ikut turun akibat dividen BUMN yang tidak lagi disetorkan ke kas negara, tetapi ke Danantara. Raden menilai, jika target penerimaan direvisi, APBN 2025 juga perlu diubah. Idealnya, pemerintah dan DPR merevisi postur APBN itu dengan membahas APBN-Perubahan (APBN-P). Proses pembahasan melalui APBN-P perlu dilakukan secara terbuka dan transparan di parlemen. (Yoga)