Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 8 Januari 2020, berkat intervensi dari Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Saat itu, KPK sedang memburu Harun Masiku yang terlibat dalam kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI. Hasto dikabarkan memerintahkan Nur Hasan, penjaga Rumah Aspirasi PDIP, untuk menghubungi Harun dan menyuruhnya untuk melarikan diri. Akibatnya, Harun berhasil menghindari penangkapan dan hingga kini masih menjadi buronan.

Selain itu, Setyo juga mengungkapkan bahwa pada 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa oleh KPK sebagai saksi, Hasto memerintahkan stafnya, Kusnadi, untuk menyembunyikan ponsel yang berada dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Peristiwa ini menunjukkan upaya intervensi dan penghalangan proses hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam kasus ini.

Sindrom ingin kabur saja ke luar negeri tak hanya menimpa Indonesia dan negara-negara berkembang. Sejumlah negara maju turut mengalaminya. Alasannya sama, yaitu perbaikan ekonomi demi kehidupan lebih baik. Seiring fenomena itu, negara-negara yang ditinggalkan pun tersadar. Mereka memperbaiki sistem dalam negeri agar fenomena itu tidak berdampak negatif. Di kawasan Asia Pasifik, Selandia Baru mencatat rekor baru terkait jumlah warga yang meninggalkan negara itu. Mereka memilih pergi karena resesi ekonomi yang parah, lapangan kerja terbatas, dan biaya hidup tinggi. Badan Statistik Selandia Baru melaporkan, jumlah emigrasi mencapai 128.705 pada 2024, naik dari 101.585 keberangkatan pada 2023. Laporan itu menunjukkan, 72.002 warga mereka meninggalkan negara.

Sebaliknya, 56.703 orang asing memilih tinggal di sana. ”Bagi sebagian besar dunia, Selandia Baru adalah tempat menarik untuk ditinggali, tapi, bagi warga Selandia Baru, ada juga tempat lain yang terlihat lebih menarik, seperti Australia, AS, atau Inggris,” kata  Michael Gordon, ekonom senior di Westpac. Kepada The Post, Menteri Pembangunan Sosial dan Ketenagakerjaan Selandia Baru Louise Upston mengatakan, satu-satunya cara menghentikan arus keluar tenaga kerja adalah meningkatkan kesempatan bagi kaum muda. ”Untuk menjadikan negara kita tempat yang lebih baik untuk bekerja, memulai bisnis, memperoleh upah layak, membeli rumah, membesarkan anak-anak, dan menyekolahkan mereka,” tuturnya (Yoga)

Mendiktisaintek, Brian Yuliarto menyampaikan komitmen pemerintah mendukung akses ke pendidikan tinggi. Karena itu, pimpinan perguruan tinggi diimbau berdialog dengan mahasiswa, membuka ruang diskusi, dan menyampaikan dengan transparan bahwa tak ada kenaikan uang kuliah tunggal. Terkait hal itu, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Eduart Wolok, Jumat (21/2) mendukung komitmen pemerintah menyediakan akses kuliah bagi generasi muda. Peningkatan akses kuliah butuh dukungan dana pemerintah, mulai dari bantuan operasional PTN hingga beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu. ”Pemimpin perguruan tinggi, apalagi di PTN, tentu mendukung pemerintah untuk memastikan mahasiswa mendapat layanan pendidikan yang baik,” ungkap Eduart, yang juga menjabat Rektor Universitas Negeri Gorontalo.

Mendiktisaintek Brian Yuliarto saat rakor pertama bersama pimpinan PTN dan kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) se-Indonesia, Kamis (20/2) menyatakan, ruang dialog perguruan tinggi dengan mahasiswa diperlukan untuk menghindari miskomunikasi. Pimpinan perguruan tinggi, apalagi di PTN, tentu mendukung pemerintah untuk memastikan mahasiswa mendapat layanan pendidikan yang baik. Brian menegaskan, Kemendiktisaintek, tetap mengalokasikan anggaran untuk program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Ia menekankan pentingnya klarifikasi atas berbagai isu agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi, mahasiswa bisa memahami bahwa tidak ada pengurangan beasiswa dan komitmen pemerintah mendukung akses pendidikan tinggi terjaga. (Yoga)