;
Teknologi ...

MBG dan Danantara Dibiayai dari Hasil Efisiensi
Yoga 18 Feb 2025 Kompas

Presiden Prabowo menargetkan efisiensi anggaran 44 miliar USD atau Rp 750 triliun pada tahun pertama kepemimpinannya untuk membiayai Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ”menyuntik” BPI Danantara. Pemerintah diingatkan agar kebijakan efisiensi memberi dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Rencana efisiensi anggaran itu diumumkan Prabowo saat berpidato pada acara HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Bogor, Sabtu (15/2). Dalam paparannya, ia menyebut efisiensi anggaran akan dilakukan dalam tiga putaran. Putaran pertama adalah penghematan dari pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar Rp 300 triliun.

BA BUN adalah pos anggaran yang langsung dikelola menkeu. Putaran kedua berasal dari pemangkasan anggaran di seluruh K/L yang dilakukan pada 14 Februari 2025 sesuai Inpres No 1 Tahun 2025. Penyisiran anggaran dilakukan sampai ke satuan 9 atau item belanja rinci. Efisiensi itu awalnya ditargetkan Rp 306,7 triliun, lalu bertambah menjadi Rp 308 triliun. Nantinya, Rp 58 triliun dari hasil efisiensi itu akan dikembalikan lagi ke 17 K/L. Belum diketahui K/L mana saja yang akan menerima pengembalian anggaran. Dengan demikian, hasil efisiensi yang dikantongi Prabowo dari putaran kedua tersisa Rp 250 triliun. Putaran ketiga adalah tambahan penerimaan yang disasar dari dividen BUMN yang ditargetkan mencapai Rp 300 triliun pada 2025.

Dari jumlah itu, Rp 100 triliun dikembalikan lagi ke BUMN dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN). Dana yang dikantongi Prabowo dari putaran ketiga penerimaan dividen BUMN itu tersisa Rp 200 triliun. Dengan demikian, tiga putaran penghematan menghasilkan dana cadangan bagi pemerintahan Prabowo sebesar Rp 750 triliun untuk tahun 2025. Prabowo mengatakan, dirinya berencana menggunakan sebagian hasil efisiensi itu untuk membiayai program MBG. Sebagian lagi, sebesar 20 miliar USD atau Rp 325 triliun diinvestasikan ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), lembaga superholding BUMN yang baru dibentuk Prabowo. Model pengelolaannya akan menyerupai Temasek di Singapura. (Yoga)


Teknologi ...

Anggota KIM Kaji Opsi Koalisi Permanen
Hairul Rizal 17 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Wacana Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, untuk menjadikan Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai koalisi permanen disambut baik oleh partai-partai politik anggota koalisi. Meskipun demikian, wacana tersebut perlu dilakukan kajian lebih mendalam.

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyatakan bahwa meskipun koalisi permanen merupakan hal yang baik, pihaknya perlu melakukan pengkajian terkait durasi waktu dan perhitungan politik lebih lanjut. Surya menyoroti pentingnya menentukan batas waktu koalisi tersebut, apakah untuk dua kali pemilu, tiga kali, atau lebih.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, melihat wacana tersebut sebagai upaya Prabowo untuk memperkuat persatuan dan memperkuat koalisi secara berkelanjutan, yang menjadi kunci utama dalam pemerintahan.


Teknologi ...

Daya Tarik Bursa Indonesia Kian Memudar bagi Investor Asing
Hairul Rizal 17 Feb 2025 Kontan (H)
Pasar saham Indonesia mengalami tekanan signifikan pada awal 2025. Meskipun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat naik 0,38% ke 6.638,46 pada akhir pekan, secara keseluruhan IHSG anjlok 1,54% dalam sepekan dan sudah turun 6,24% sejak awal tahun. Hal ini berdampak pada penurunan kapitalisasi pasar, yang menyusut 1,67% menjadi Rp 11.401 triliun, lebih rendah dibandingkan posisi akhir 2023.

Faktor utama yang menyebabkan pelemahan IHSG adalah capital outflow atau keluarnya dana asing dari pasar saham Indonesia. Sejak awal tahun, asing mencatatkan jual bersih sebesar Rp 10,52 triliun, meningkat dari Rp 3,70 triliun pada Januari. Akibatnya, IHSG menjadi indeks saham dengan kinerja terburuk di Asia Tenggara, tertinggal dari Filipina (-1,52%), Thailand (-0,78%), dan Vietnam (-0,38%). Bursa Singapura dan Malaysia justru mencatat kenaikan tipis masing-masing 0,42% dan 0,04%.

Selain itu, kurangnya IPO dari perusahaan besar dan kegagalan beberapa emiten berkapitalisasi besar masuk indeks global juga membuat pasar saham Indonesia kurang menarik. Salah satu contohnya adalah BREN, yang beberapa kali gagal masuk indeks MSCI Global Standard. Hal ini mengurangi daya tarik bursa Indonesia bagi investor global.

Reza Priyambada, Direktur Reliance Sekuritas Indonesia, menilai investor asing masih menunggu momentum yang lebih baik. Setelah rebalancing MSCI pada Februari 2025, banyak saham mengalami perubahan bobot investasi. Reza juga menyebut bahwa dalam waktu dekat, IHSG masih sulit kembali ke level 7.000 kecuali ada sentimen positif yang signifikan.

Sementara itu, Oktavianus Audi, Vice President Marketing Strategy and Planning Kiwoom Sekuritas Indonesia, berpendapat bahwa belum ada katalis kuat yang bisa mendongkrak IHSG dalam waktu dekat. Meskipun secara price to earnings ratio (PER), IHSG saat ini 11,53 kali, lebih rendah dibandingkan rata-rata PER lima tahun terakhir (13,6 kali), investor masih cenderung wait and see sebelum kembali masuk ke pasar saham Indonesia.
Teknologi ...

Tarif Balasan AS Berpotensi Pukul Ekspor RI
Hairul Rizal 17 Feb 2025 Kontan
Kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump berpotensi menimbulkan dampak besar bagi perdagangan global, termasuk bagi Indonesia. Dengan kebijakan ini, tarif yang dikenakan AS terhadap mitra dagangnya tidak hanya berdasarkan surplus dagang tetapi juga hambatan perdagangan yang diterapkan oleh negara mitra.

Bagi Indonesia, ini menjadi tantangan berat karena AS merupakan penyumbang surplus dagang terbesar kedua dengan nilai US$ 14,34 miliar. Ronny P. Sasmita, Analis Senior Indonesia Strategic & Economic Action Institution, memperingatkan bahwa kebijakan ini bisa memicu AS untuk mencabut fasilitas perdagangan Generalized System of Preferences (GSP), yang selama ini membuat produk ekspor Indonesia lebih kompetitif. Jika GSP dicabut, tarif ekspor ke AS akan meningkat, menyebabkan harga produk Indonesia menjadi lebih mahal dan menurunkan daya saingnya di pasar AS.

Selain itu, kebijakan ini juga dapat memicu negara besar lain untuk melakukan tindakan serupa, yang semakin mempersempit pasar ekspor Indonesia. Yusuf Rendy Manilet, Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, menyoroti bahwa sektor tekstil akan menjadi salah satu yang paling terdampak, mengingat AS sudah mengenakan tarif tinggi pada produk tekstil Indonesia. Yusuf memperkirakan pertumbuhan ekspor Indonesia di 2025 akan melambat menjadi 6%, dibandingkan 6,5% di tahun sebelumnya.

Namun, Yusuf juga melihat peluang bagi Indonesia untuk menjaga kinerja ekspornya, terutama dengan permintaan dari India, China, dan Jepang yang masih positif. Permintaan barang dari Jepang diprediksi tumbuh 1,1%, sedangkan India bisa mencapai 6,5%.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah disarankan untuk mencari pasar alternatif, seperti negara-negara anggota BRICS dan OECD. Meskipun Ronny menilai dampak dari keterlibatan Indonesia dalam BRICS dan OECD masih belum bisa diukur, diversifikasi pasar harus segera dilakukan agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada AS dalam perdagangan global.
Teknologi ...

Gelombang PHK Massal di AS Tak Mampu Tekan Defisit
Hairul Rizal 17 Feb 2025 Kontan
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor federal Amerika Serikat yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump dan Kepala Department of Government Efficiency (DOGE), Elon Musk, menuai banyak kritik. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan defisit anggaran negara yang mencapai US$ 1,8 triliun, dengan menargetkan karyawan dalam masa percobaan sebagai sasaran utama sejak Kamis (13/2).

Namun, Direktur Eksekutif Budget Lab Universitas Yale, Martha Gimbel, meragukan efektivitas kebijakan ini dalam mengurangi defisit. Menurutnya, PHK tidak akan menghasilkan penghematan signifikan karena kompensasi bagi aparatur sipil negara hanya menyumbang US$ 270 miliar per tahun. Justru, PHK massal berpotensi memperburuk ekonomi AS karena pertumbuhan lapangan kerja yang melambat.

Kritik juga datang dari kalangan Partai Republik sendiri. Senator Alaska, Lisa Murkowski, menilai pemangkasan tenaga kerja dilakukan tanpa pertimbangan yang matang, sehingga tidak akan memperbaiki anggaran federal. Senator Demokrat dari Washington, Patty Murray, lebih keras lagi menyebut PHK massal ini akan mengganggu layanan publik dan menyalahkan Trump serta Elon Musk atas kebijakan tersebut.

Dampak langsung juga dirasakan oleh para pekerja yang kehilangan pekerjaan secara mendadak. Andrew Lennox, seorang veteran marinir yang sedang menjalani pelatihan di Veterans Affairs Medical Center, mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan ini, yang ironisnya malah merugikan veteran yang seharusnya mereka bantu.

Dengan adanya gelombang PHK ini, kebijakan Trump dan Elon Musk tidak hanya memicu panen hujatan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi AS.
Teknologi ...

Harapan di Saham Perbankan Masih Terbuka
Hairul Rizal 17 Feb 2025 Kontan
Saham sektor perbankan masih berada dalam tekanan jual, terutama dari investor asing, dengan penurunan mencapai 7% month to date (MTD) per 12 Februari 2025, lebih besar dibanding penurunan IHSG yang sebesar 6%. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengalami penurunan tertinggi (17% MTD), diikuti PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) (13% MTD).

Menurut Victor Stefano, analis BRI Danareksa Sekuritas, tekanan jual ini disebabkan oleh valuasi yang masih berada di atas level terendah historis, kenaikan Non-Performing Loan (NPL), serta arus keluar dana asing yang signifikan dari perbankan besar seperti PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), BMRI, dan BBNI sejak 2024. Ketatnya likuiditas juga menjadi tantangan yang dapat menekan Net Interest Margin (NIM) dan meningkatkan Cost of Credit (CoC).

Meski menghadapi tekanan, Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nicodemus, menilai bahwa dividen dari bank BUMN seperti BBRI, BBNI, dan BMRI berpotensi mendukung kembali minat investor. Dengan rasio pembayaran dividen yang tinggi, BBRI diproyeksikan membagikan dividen Rp 51,12 triliun, BMRI Rp 33,46 triliun, dan BBNI Rp 12,87 triliun. Selain itu, rencana buyback saham oleh BBRI dan BBNI, terutama BBRI yang berencana buyback Rp 1,5 triliun, dapat menarik perhatian investor.

Dalam rekomendasi investasi, Nico merekomendasikan buy untuk BBRI (Rp 5.150), BBNI (Rp 5.800), BMRI (Rp 7.100), dan BRIS (Rp 3.550). Sementara itu, Victor masih menyukai BBCA, BTPS, dan BRIS karena memiliki biaya dana (CoF) yang kuat dan prospek kualitas aset yang lebih baik.

Meskipun tekanan jual masih berlanjut, prospek dividen dan buyback saham menjadi faktor yang dapat membantu pemulihan sektor perbankan.
Teknologi ...

Bank Terjepit, Margin Bunga Kian Tipis
Hairul Rizal 17 Feb 2025 Kontan
Tekanan likuiditas dan ketidakpastian global membuat ekspektasi kenaikan margin keuntungan (NIM) pada sektor perbankan harus diturunkan. Secara keseluruhan, NIM industri perbankan 2024 menurun menjadi 4,62% dari 4,81% tahun sebelumnya.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), meskipun memiliki NIM tertinggi, kini menargetkan NIM 7,3%-7,7% pada 2025 karena adanya tekanan suku bunga dan likuiditas, sebagaimana diungkapkan oleh Direktur Utama BRI, Sunarso. Sementara itu, Bank Mandiri menargetkan NIM sekitar 5%-5,2% dan akan fokus memacu dana murah serta stabilisasi CASA, menurut Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, M. Ashidiq Iswara.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) juga diproyeksikan menurunkan NIM ke kisaran 4%-4,2% karena tantangan likuiditas, seperti yang disampaikan oleh Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar.

Secara keseluruhan, meskipun bank-bank besar masih berupaya menjaga fundamental melalui strategi pengelolaan risiko dan peningkatan efisiensi dana, tekanan eksternal seperti kebijakan hawkish The Fed dan potensi efek tarif dari Trump membuat pertumbuhan NIM di masa depan diperkirakan tidak akan sepositif harapan investor.
Teknologi ...

Revisi Insentif Konversi, Perlukah?
Hairul Rizal 17 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah berpotensi menghambat kelanjutan program konversi sepeda motor bensin menjadi sepeda motor listrik. Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa meskipun Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, telah memberikan sinyal keberlanjutan program tersebut, pihaknya masih perlu mendiskusikan ulang pendanaan yang dibutuhkan setelah anggaran Direktorat Jenderal EBTKE dipangkas sebesar Rp318,6 miliar.

Pada tahun sebelumnya, program konversi sepeda motor mendapatkan subsidi Rp10 juta per unit dari pemerintah dan tambahan dana CSR dari pelaku usaha sebesar Rp5 juta per unit. Namun, dengan pemangkasan anggaran yang cukup signifikan, Eniya menekankan perlunya pembahasan lebih lanjut mengenai keberlanjutan pendanaan dan insentif untuk program tersebut. Selain itu, efisiensi anggaran juga menjadi tantangan dalam pelaksanaannya.


Teknologi ...

Dana Desa Jadi Bancakan Kami Tidak Mau Itu Terjadi
Yoga 17 Feb 2025 Kompas (H)
Dana desa disalurkan sejak tahun 2015 sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Setiap tahun dikucurkan dana rata-rata Rp 1 miliar untuk setiap desa yang jumlahnya lebih dari 75.000 desa. Namun, di balik dana besar tersebut, korupsi justru menggerogoti keuangan desa. Korupsi di sektor ini bahkan mendominasi kasus korupsi di Indonesia, seperti catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2022 dan 2023. Memasuki satu dekade penyaluran dana desa, bagaimana evaluasi pemerintah terhadap program ini? Peran apa yang diharapkan dari dana desa dalam pembangunan Indonesia ke depan? Untuk mendalami ini, Kompas mewawancarai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Selasa (4/2/2025), di Jakarta.

Berikut cuplikan wawancaranya. Bagaimana evaluasi terhadap 10 tahun dana desa? Selama 10 tahun terakhir, dana desa meningkat signifikan hingga Rp 610 triliun dengan alokasi tahun 2025 sebesar Rp 71 triliun. Dana ini membantu pembangunan desa, tetapi masih ada tantangan dalam pengelolaannya. Masalah utama adalah penyalahgunaan dana oleh oknum kepala desa, termasuk untuk judi online dan kepentingan pribadi. Meskipun yang terlibat relatif kecil, praktik ini tidak boleh dibiarkan. Karena itu, kami di Kemendesa dan PDT bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengawasi aliran dana dan memastikan transparansi. Kamitidak mau dana desa jadi bancakan. Komitmen kami menutup celah korupsi serta memastikan dana desa mendukung visi pemerataan ekonomi dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan sesuai Astacita Presiden. Kami mendukung program Jaga Desa atau Jaksa Garda Desa dari Kejaksaan Agung untuk memberikan pendampingan digital bagi kepala desa.

Mereka dapat mengajukan aduan atau konsultasi yang akan ditindaklanjuti kejaksaan. Jika ada gangguan dari oknum tertentu, kepala desa bisa lapor ke aparat penegak hukum. Apa rencana ke depan untuk dana desa? Ke depan, dana desa akan difokuskan untuk penggunaan produktif. Sesuai Permendes No 2/2024, minimal 20 persen dana desa harus untuk ketahanan pangan dan berputar menjadi modal. Setiap desa wajib punya BUMDes sesuai potensinya, seperti desa padi, ayam petelur, ikan nila, wisata, ekspor, dan bebas sampah. BUMDes akan menjadi penggerak ekonomi desa dengan skema yang telah disiapkan. Selain itu, BUMDes juga kami arahkan berperan besar dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan target 83 juta penerima. Jika satu hari butuh 83 juta butir telur, desa harus menjadi produsen, bukan hanya penonton atau mengandalkan impor. Oleh karena itu, desa harus mengembangkan usaha pangan untuk menyuplai langsung keprogram ini.  (Yoga)
Teknologi ...

Program Dana Desa Hasilnya Timpang Satu Dekade
Yoga 17 Feb 2025 Kompas (H)
Sepuluh tahun penyaluran dana desa dampaknya belum dirasakan merata di seluruh Indonesia. Data Indeks Desa Membangun yang digunakan untuk mengukur kemajuan desa menyebut ada kesenjangan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Analisis Tim Jurnalisme Data Kompas menunjukkan, dana desa belum sepenuhnya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yaitu 10.559 desa mandiri dan 3.232 desa tertinggal pada 2024. Jumlah desa mandiri memang meningkat menjadi 17.203, tetapi desa tertinggal masih 6.100, jauh di bawah target. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), pemerintah mengklasifikasikan desa dalam lima status, yakni desa mandiri (skor di atas 0,8155), maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal (skor 0,4907-0,5989). Desa mandiri memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang kuat, sedangkan desa sangat tertinggal rentan terhadap bencana, ekonomi lemah, dan konflik sosial.

Dari data IDM terlihat, skor desa-desa di wilayah Indonesia barat tumbuh 27,3 persen, di Indonesia timur hanya 22,3 persen atau di bawah rata-rata nasional yang tumbuh 25,8 persen. Ketimpangan dalam pembangunan desa antarwilayah barat dan timur terlihat salah satunya dengan lebih banyaknya pertambahan desa yang memiliki jalan layak dan sistem limbah cair di wilayah barat. Untuk menelaah lebih dalam ketimpangan pembangunan desa, Kompas menganalisis mikrodata survei Potensi Desa BPS 2014 dan 2021, lalu memilih empat indikator yang mencerminkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam IDM. Keempat indikator adalah jalan aspal, sistem pengolahan limbah cair rumah tangga, pos kesehatan desa (poskesdes), dan pos pendidikan anak usia dini (PAUD).

Pada 2014–2021, jumlah desa dengan jalan aspal yang dapat dilalui sepanjang tahun bertambah 8.520 desa di Indonesia barat. Data ini timpang dengan yang ada di Indonesia timur, yakni 3.785 desa. Sementara desa dengan sistem instalasi pengolahan air limbah layak bertambah 8.925 desa di Indonesia barat, sedangkan di Indonesia timur ada 2.913 desa. Peningkatan serupa terjadi pada pos PAUD, yang bertambah 2.530 desa di kawasan timur dan 11.357 desa di barat. Indonesia timur unggul tipis untuk indikator poskesdes. Pertambahan poskesdes di Indonesia timur mencapai 1.400 unit, sedangkan di barat 1.812 unit. Namun, sebelum adanya dana desa, 48 persen desa dibarat sudah memiliki poskesdes, sedangkan di timur baru 28 persen desa yang memiliki poskesdes. Sosiolog perdesaan dari IPB University, Ivanovich Agusta, menilai, meskipun sudah berjalan 10 tahun, program Dana Desa belum berhasil membangun desa-desa di wilayah Indonesia timur, khususnya Papua. (Yoga)


Pilihan Editor