Komisi XII DPR akan mendorong Satuan Tugas Hilirisasi dan ketahanan energi nasional agar membuat kebijakan baterai terintergrasi dari hulu ke hilir. Hal ini merupakan kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Indonesia Battery Corporation (IBC) pada Senin (17/2/2025). IBC kini telah bertransformasi menjadi New Energy Materials Investment Holding. Bukan lagi Project Development Company. Dengan menyandang status baru ini maka IBC mampu mengoptimalkan berbagai bahan baku mineral dan batu bara di bawah pengelolaan MIND ID. "Kesimpulan ini untuk mengembangkan ekosistem baterai khusunya  yang berbahan baku mineral dari Indonesia dan di produksi di Indonesia," kata pimpinan rapat Bambang Patijaya. Direktur Utama IBC Toto Nugroho memaparkan IBS menjadi New Energy Materials Investment Holding merupakan keputusan  Kementerian BUMN. Perubahan itu ditandai dengan enandatnganan Perjanjian Pemegang Saham (PPS) dengan pemegang saham lainnya seperti PT Inalum, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero). "Kami sekarang disebutnya New Energy Materials Holding. Kenapa seperti itu? Karena untuk kita mendapatkan nilai tambah yang paling optimal dari seluruh aset kita, terutama yang di MIND ID, itu banyak sekali baterai materials yang kita bisa optimalkan," ujarnya. (Yetede)

Kompetisi profitabilitas di antara lima bank kelas kakap semakin sengit pada 2024. Dengan tantangan suku bunga acuan masih tinggi dan likuiditas yang ketat, perbankan mengutak-atik strategi mempertahankan  margin bunga bersih (net interest margin/NIM). Meskipun, hasilnya NIM industri perbankan menyusut pada akhir 2024 ke level 4,62% dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,81%. Dari data OJK, secara umum, tingkat profitabilitas perbankan yang tercermain dari return on asset (ROA) juga turun ke posisi 2,69% pada 2024 dibandingkan 2,74% pada akhir 2023. Berdasarkan data yang dihimpun Investor daily, secara bank only, total laba lima bank besar mencapai Rp188,89 triliun, meningkat 5,7% dibandingkan periode 2023 yang senilai Rp178,71 triliun. Adapun, bank yang meraup lana bersih terbesar masih ditorehkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI). Di mana lama bersih individual BRI mencapai Rp54,84 triliun, sepanjang 2024. NIM BRI pun masih tinggi, lantaran bank bersandi saham BBRI ini fokus pada penyaluran  kredit segmen usaha UMKM.

Pada akhir tahun 2024, NIM BRI secara bank only berada di level 6,47%, menyusut dibandingkan tahun sebelumnya 6,84%. Di tengah pengetatan likuiditas yang masih berlanjut d tahun ini, BRI pun memproyeksikan NIM 2025 secara konsolidaro berada di kisaran 7,3% hingga 7,7%, dibandingkan posisi 2024 sebesar 7,74%. Berikutnya bank yang berada diperingkat kedua adalah PT Bank Bank Central Asia Tbk (BCA) yang mencetak laba  bersih secara individual Rp 54,71 triliun pada 2024. Peringkat ketiga adalah bank berlogo pita emas, PT Bank mandiri (Persero) Tbk yang meraup laba bersih secara bank only sebesar Rp51,13 triliun sepanjang 2024. Berikutnya PT Bank Negara Indonesia berada diperingkat empat  dengan laba bersih secara individual senilai  Rp 21,21 triliun sepanjang 2024,  naik 2,07% (yoy).  Terakhir, bank yang bertengger diperingkat kelima adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Meskipun baru berusia empat tahun usia merger, namun kinerjanya  terus mengalami pertumbuhan positif. Pada akhir Desember BSI mengantongi laba bersih Rp 7 triliun, meningkat 22,81% dibandingkan periode 2023 sebesar 5,7 triliun.(Yetede)

Negara-negara di dunia semakin berambisi memacu investasi menuju ekonomi berkelanjutan. Pemerintah Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan beradaptasi semakin responsif menarik investasi berkelanjutan dan menjawab hambatan ekonomi hijau. Deputi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Bidang Perekonomian Edi Pambudi mengemukakan, investasi berkelanjutan merupakan sebuah kebutuhan besar, bukan lagi instrument geopolitik. Bukan hanya menghindari risiko lingkungan, melainkan investasi berkelanjutan membuka semua peluang ekonomi baru. Edi memberikan pidato kunci dalam acara ”Kompas 100 Outlook: Investasi Berkelanjutan di Dalam  Ekosistem Bisnis Global” yang digelar harian Kompas berkolaborasi dengan BEI di Main Hall BEI, Jakarta, Senin (17/2).

Global Sustainable Investment Alliance 2023 mencatat aset investasi berkelanjutan global telah mencapai 35,3 triliun USD, setara Rp 567 kuadriliun, atau 35 % total aset keuangan global. Kompetisi dalam investasi berkelanjutan sudah memasuki kawasan ASEAN. Kemenko hampir setiap hari menerima investor dari luar negeri yang bicara energi bersih. Bloomberg NEF pada 2023 menyebutkan, transisi energi bersih akan membutuhkan investasi senilai 3,1 triliun USD per tahun hingga 2050. ”Kami melihat negara di sekitar kita semakin ambisius memperbanyak bauran energi bersih sehingga kita harus bersiap untuk beradaptasi dengan situasi yang dinamis,” kata Edi. (Yoga)

Sejak lahirnya UU Desa dan penyaluran dana desa satu dekade lalu, BUMDes melonjak. Berdasarkan data Kemendes PDT, dari semula 1.022 unit BUMDes pada 2014, jumlahnya meroket menjadi 11.945 unit pada 2015 dan 39.149 unit pada 2017. Namun, pertumbuhan itu tak sejalan dengan perannya sebagai penggerak ekonomi desa. Mayoritas BUMDes masih berstatus perintis (43,2 %), belum berbadan hukum, dan menghadapi kendala pengelolaan. Secara nasional, hanya 42,21 % BUMDes yang memiliki legalitas (berbadan hukum). Dari jumlah itu, 63,83 % masuk kategori berkembang, sisanya masih perintis dan pemula dengan pengelolaan aset dan model bisnis yang belum jelas.

Pada 2024, jumlah BUMDes terbanyak ada di Jateng (6.695 unit), Jatim (2.863 unit), dan Jabar (2.690 unit). Meski jumlahnya besar, hanya satu dari tiga BUMDes di Jateng yang telah berbadan hukum. Jumlah BUMDes yang meningkat juga tidak berbanding lurus dengan kontribusinya terhadap pendapatan asli desa (PADes). Sebelum ada dana desa, PADes justru mengalami pertumbuhan. Dari analisis Tim Jurnalisme Data Kompas, tren PADes naik sejak 2012 hingga 2015, dari Rp 3,8 triliun menjadi Rp 4,2 triliun. Namun, sejak 2016 tren PADes justru menurun, bahkan hanya Rp 2,8 triliun pada 2022, sebelum naik tipis ke Rp 3,2 triliun pada 2023. Itu pun belum mampu melampaui capaian sebelum 2015. (Yoga)

Pada awal 2025, Pemerintah telah mengimpor gula bahan baku industri, daging lembu, dan gandum. Per Januari 2025, total impor gula sebanyak 308.780 ton, daging lembu 18.220 ton, serta gandum dan meslin 728.020 ton. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Senin (17/2), mengatakan, sebagian besar impor gula 308.780 ton itu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri. Total nilai impornya 162,8 juta USD. ”Sebagian besar gula itu diimpor dari Thailand, sebanyak 287.530 ton atau 93,12 % dari total volume impor gula pada Januari 2025,” ujarnya dalam konferensi pers tentang Kinerja Ekspor dan Impor Januari 2025 yang digelar secara hibrida di Jakarta.

Indonesia, juga mengimpor 18.220 daging jenis lembu senilai 61,2 juta USD, dari India (73,53 %), Australia (15,74 %), Brasil (8,95 %), dan sejumlah negara lain (1,77 %). Selain itu, pada Januari 2025, Indonesia juga mengimpor 728.020 ton gandum dan meslin senilai 208,4 juta USD dari, Australia (38,73 %), Kanada (26,81 %), dan Argentina (11,99 %). ”Impor ketiga komoditas itu untuk mencukupi kebutuhan bahan baku industri pangan, terutama selama Ramadhan-Lebaran 2025,” katanya. (Yoga)

Permasalahan besar pengelolaan SDM sedang kita alami. Tanpa upaya menyelesaikannya, bakal menjadi rumit. Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dalam World Economic Forum beberapa waktu lalu menyampaikan, dalam 10 tahun ke depan, 1,2 miliar orang di negara berkembang akan memasuki dunia kerja. Namun, hanya 400 juta pekerjaan yang akan tercipta. Situasi ini bukan sekadar krisis pekerjaan, melainkan juga krisis harapan, martabat, dan solidaritas. ”Kita menghadapi krisis pekerjaan global yang mengancam. Salah satu tantangan yang kita hadapi di seluruh dunia adalah ketidaksesuaian antara keterampilan dan aspirasi dunia usaha,” ujarnya, dikutip blog Forum Ekonomi Dunia, Sabtu (15/2) (Kompas.id, 16/2/2025).

Pernyataan Tharman menyiratkan masalah global yang menjadi ancaman. Di Indonesia masalah itu sudah terjadi. PHK di berbagai perusahaan memperlihatkan bahwa lapangan kerja makin menyempit karena berbagai masalah internal perusahaan, daya beli masyarakat yang menurun, teknologi yang menggantikan makin efisien, dan lain-lain. Permasalahan tenaga kerja beberapa waktu lalu yang diselesaikan dengan relokasi industri (untuk menampung tenaga kurang terampil) dan juga pendidikan vokasi (untuk meningkatkan kemampuan SDM) belum menampakkan hasil. Malah, pengelolaan pendidikan vokasi di tingkat kementerian sudah dicerai-berai antara pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Sekarang semua pihak harus memikirkan masalah ini sebagai ancaman ke depan dan mencari solusinya. (Yoga)