Presiden Prabowo Subianto menegaskan kebijakan efisiensi anggaran  negara akan terus berlanjut hingga tiga putaran, dengan nilai mencapai Rp750 triliun atau sekitar US$ 44 miliar. Sebanyak US$ 24 miliar dialokasikan untuk membiayai program MBG dan sisanya akan diserahkan ke badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, kebijakan ini bisa mempercepat realisasi target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Dengan hasil efisiensi anggaran yang akan digunakan Danantara, pemerintahan Presiden Prabowo ingin memastikan anggaran negara dikelola secara mandiri untuk mendukung proyek-proyek pembangunan yang berdampak langsung pada rakyat. Secara keseluruhan, akan ada 20 hingga 35 proyek strategis yang diharapkan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasisonal. Salah satunya proyek besar yang sudah diungkapkan adalah proyek hilirisasi senilai US$ 4 miliar. Rencananya, Presiden akan mengumumkan pendirian Danantara pada 24 Februari 2025. Lembaga investasi negara ini bertujuan mengelola keuangan nasional tanpa bergantung pada asing, serta melibatkan organisasi agama seperti NU, Muhammadiyah, dan KWI sebagai pengawas. (Yetede)

Awan hitam yang menyelimuti IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkirakan mulai menghilang dipertengahan Februari 2025. IHSG diprediksi mengakhiri fase konsolidasi pada pekan ini, dengan sentimen penggerak yang cukup kuat masih datang dari global, dan juga berbagai data ekonomi domestik. "IHSG diperkirakan cenderung mengakhiri fase konsolidasi  di support area 6.550-6.750, untuk selanjutnya menguji level 6.700-6.750 di pekan ini," kata Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan. Secara teknikal, menurut Valdy, stochastic RSI mulai bergerak naik dari oversold area, bersamaan dengan penyempitan  negative slope pada MACD. Ini memberikan ruang  bagi IHSG  untuk mencoba bergerak mendekati resitance 6.750 setelah pada akhirnya pekan lalu ditutup di posisi 6.638. 

Pergerakan IHSG, lanjut Valdy, akan mendapat pengaruh dari Amerika Serikat, dimana indeks-indeks Wall Street kembali ditutup mixed di Jumat (14/2/2025). Dengan penutupan tersebut mencatatkan penguatan mingguan di pekan lalu. "Sentimen utama berasal dari penundaan pengumuman reciprocal tarrifs oleh pemerintahan AS setelah Presiden AS, Donald Trump memerintahkan review terhadap kebijakan tersebut. Faktor lain adalah perlambatan pertumbuhan retail sales ke 4,2% yoy di Januari 2025 dari 4,36% yoy di Desember 2024. Untuk saat ini, nampaknya bad news terhadap peluang pemangkasan suku bunga acuan the Fed yang lebih agresif di 2025," papar dia. (Yetede)

Langkah perbankan nasional dalam mencari sumber dana semakin seragam. Di tengah kondisi likuiditas yang ketat, surat utang menjadi salah satu pilihan perbankan  untuk memenuhi kebutuhan dana dalam ekspansi kredit. Sepanjang 2024, sumber dana non dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan mencapai Rp662,25 triliun, meningkat 12,38% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan tersebut sejalan dengan strategi  bank dalam memenuhi pendanaan ketika pengetatatn likuiditas masih menjaid tantangan. Tahun ini pun diperkirakan masih akan ramai perbankan yang akan mencari sumber dana non DPK, seperti penerbitan surat utang atau sumber lainnya. Hal itu dilakukan untuk diversifikasi sumber pendanaan perbankan selain simpanan masyarakat.

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), komposisi sumber dana non DPK dikontribusikan oleh pinjaman diterima sebesar Rp411,34 triliun atau 62,11% dari total Kemudian, surat berharga yang diterbitkan perbankan senilai Rp148,19 triliun pada 2024 dengan komposisi 22,38%, serta kewajiban bank lain senilai Rp102,73 triliun atau berkontribusi 15,51%. Hingga akhir 2024, porsi pendanaan non DPK sebesar 7,49% terhadap total DPK yang senilai Rp8,837,24 triliun. Sumber dana non DPL menjadi alternatif bagi perbankan  dalam medukung penyaluran kredit. Pemanfaatan pendanaan nn DPK masih didominasi oleh kelompok bank skala besar dan menegah sebagai bagian dari diversifikasi. (Yetede)

Kalangan ekonom memperkirakan neraca perdagangan akan kembali melanjutkan tren surplus pada Januari 2025, atau mengalami surplus selama 57 bulan berturut-turut sejak Mei 2024. Namun, surplus tersebut tidak sebesar pada bulan-bulan sebelum akhirnya pengaruh tekanan ekonomi global. Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan kondisi ekspor impor hingga neraca perdagangan pada Kamis Senin (17/2/2025). Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memprediksi bahwa nilai surplus neraca perdagangan bulan Januari 2025 akan menyusut lebih lanjut. Musababnya dunia sedang dalam tren normalisasi harga komoditas, meningkatnya kekhawatiran perang dagang, dan pelemahan pertumbuhan ekonomi global. "Surplus perdagangan Indonesia diperkirakan akan berlanjut, meskipun menyempit dari US$ 2,24 miliar di bulan Desember 2024 menjadi US$ 1,76 miliar di bulan Januari 2025," jelas Josua. Menurut dia, nilai Indonesia diperkirakan akan tumbuh 5,99% secara yera on year (yoy) pada Desember 2024. Namun, secara bulanan, nilai ekspor diproyeksikan turun 7,42% secara  month to month (mtm), seiring dengan tren historis setiap awal bulan. (Yetede)

Permasalahan terkait kebun sawit dalam kawasan hutan di Indonesia masih belum terselesaikan dengan baik. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah mengumumkan adanya 3,4 juta hektare perkebunan sawit yang berada di kawasan hutan tanpa izin. Pemerintah mencoba menyelesaikan masalah ini dengan menerapkan denda administratif, namun proses penyelesaian berjalan lambat. Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden No. 9/2023 tentang Satuan Tugas Tata Kelola Industri Sawit yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Namun, pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, muncul Peraturan Presiden No. 5/2025 yang memuat aturan baru mengenai penertiban kawasan hutan, yang dinilai menimbulkan ketidakselarasan dengan kebijakan sebelumnya.

Sektor UMKM di Sumatra Utara (Sumut) masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan kontribusinya terhadap perekonomian. Meskipun sekitar 99% pelaku usaha di Sumut merupakan UMKM, kontribusinya terhadap PDRB Sumut hanya mencapai 46,51%, jauh di bawah kontribusi nasional yang mencapai 61%. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut, Naslindo Sirait, mengidentifikasi empat tantangan utama, yakni aspek legalitas (mayoritas UMKM masih informal), akses pembiayaan (hanya 7,77% UMKM yang dapat mengakses pembiayaan), homogenitas produk, dan rendahnya pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran.

Naslindo juga menekankan pentingnya pengembangan UMKM yang lebih formal, meningkatkan kapasitas usaha, serta memperkuat kemitraan untuk meningkatkan daya saing. Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut, Indra Kuspriyadi, menambahkan bahwa Bank Indonesia mendukung pengembangan UMKM melalui korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan akses pembiayaan, serta fokus pada UMKM hijau dan digital. Bank Sumut juga berperan penting dengan memberikan pembiayaan yang mudah diakses oleh UMKM, meskipun menghadapi tantangan terkait risiko tinggi dan manajemen keuangan yang kurang baik di sebagian UMKM.

Dengan berbagai inisiatif dari pemerintah, Bank Indonesia, dan sektor perbankan, diharapkan UMKM di Sumut bisa berkembang lebih kompetitif dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Emiten Grup Siam Cement, PT Fajar Surya Wisesa Tbk (FASW) atau Fajar Paper mengumumkan rugi tahun berjalan  yang dapat diartibusikan  kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 1,1 triliun pada tahun 2024. Angka itu akan membengkak hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang rugi Rp 625,86 miliar. Manajemen FASW dalam laporan keuangan yang dipublikasikan Jumat (14/2/2025) mengungkapkan, penurunan laba sejalan dengan melemahnya penjualan neto sebesar Rp7,69 triliun, turun 0,32% dibanding  tahun sebelumnya Rp7,72 triliun. Sebagian besar penjualan Fajar Paper, dikontribusikan dari pasar domestik mencapai Rp6,04 triliun atau 78,4% dari pasar Asia Rp 1,65 triliun, Rp1,9  miliar dari Timur Tengah, dan negara lainnya Rp726 miliar. Di saat penjualan neto perseroan melemah, beban pokok penjualan Fajar Paper justru membengkak dari Rp 7,69 triliun pada 2023 menjadi Rp8,11 triliun. Tingginya beban yang melebihi penjualan, membuat perseroan mencatatkan rugi bruto sebesar Rp414,31 miliar pada 2024. Padahal, tahun sebelumnya perseroan masih mampu meraih laba bruto Rp27,9 miliar. (Yetede)

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan fokus pada program padat karya tunai dan preservasi jalan maupun jembatan usai mendapat tambahan APBN 2025 dari semula Rp29,57 triliun menjadi Rp 50,48 triliun. Komisi V DPR RI menyetujui pagu anggaran aktif Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2025 sebesar Rp50,483 triliun setelah dilakukan dalam Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) Komosi VI DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta Kamis (13/2). Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan rapat tersebut lebih fokus untuk membahas produktivitas setelah mendapat tambahan anggaran. "Hari ini kita diskusi tentang produktivitas karena ini yang ditunggu oleh masyarakat. Kita dukung pemerintah untuk fokus melaksanakan tugasnya sesuai Pagu Indikatif  yang kita sah kan hari ini," kata Lasarus. Berdasarkan perhitungan tersebut maka anggaran Kementerian PU bertanbah hampir 50% jika dibandingkan dengan angka setelah dilakukan efisiensi pertama yaitu Rp29,57 triliun. "Setelah mengalami reksontruksi anggaran, ada pertambahan kembali, efisiensinya menurun dari Rp81 triliun menjadi Rp60,469 triliun sehingga pagu baru Kementerian PU senilai Rp 50,48 triliun," jelas Lasarus. (Yetede)