Sinergi BUMN & Kampus untuk Optimalisasi Tambang
Hairul Rizal
15 Feb 2025 Kontan
Pemerintah dan DPR RI sedang mempercepat pembahasan RUU Minerba dengan target penyelesaian pada 18 Februari 2025. Salah satu perubahan penting dalam revisi ini adalah terkait pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) oleh perguruan tinggi. Bob Hasan, Ketua Baleg DPR RI, menjelaskan bahwa perguruan tinggi hanya akan berperan sebagai penerima manfaat dari tambang, sementara BUMN yang akan menjadi operator tambangnya. Keputusan ini telah disetujui dalam Panitia Kerja (Panja) Baleg pada 14 Februari 2025.
Namun, perubahan ini tidak berlaku bagi UMKM dan organisasi masyarakat keagamaan, yang tetap tidak diperbolehkan mengelola tambang. Menurut Tri Winarno, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, perguruan tinggi hanya sebagai penerima manfaat, bukan pemilik izin usaha pertambangan (IUP). Selain itu, RUU Minerba juga mengatur skala prioritas penerima tambang dan kepastian tata ruang dalam sektor pertambangan.
Meski begitu, proses pembahasan RUU ini dikritik oleh Bisman Bachtiar, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep). Ia menilai revisi ini hanya formalitas karena sudah ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah tanpa adanya perdebatan politik yang berarti. Ia juga mengkritik kurangnya transparansi dan partisipasi publik, karena RUU dan daftar inventarisasi masalah (DIM) tidak dapat diakses secara terbuka. Menurutnya, hal ini menjadikan proses revisi cacat secara formal, mirip dengan revisi UU Minerba pada tahun 2020 yang dilakukan dalam waktu singkat di tengah pandemi Covid-19.
Dengan minimnya keterbukaan dalam pembahasan, revisi RUU Minerba ini menuai kekhawatiran terkait akuntabilitas dan dampaknya terhadap sektor pertambangan nasional.
Inkonsistensi Kebijakan Efisiensi Anggaran
Yoga
15 Feb 2025 Kompas
Idealnya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dan daerah perlu didukung. Bila perlu, kebijakan tersebut dikawal publik sekaligus diawasi agar konsisten. Alasannya sederhana, selama ini kerap kali terjadi kebocoran anggaran negara akibat praktik-praktik pemborosan, penyelewengan, hingga korupsi. Namun, meski Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi khusus terkait efisiensi anggaran, pada praktiknya kebijakan tersebut tidak mudah terealisasi. Publik malah cenderung melihat bahwa pemerintah inkonsisten dalam mempraktikkan kebijakan efisiensi anggaran. Dalam beberapa hari terakhir kita melihat ada kebijakan pemerintah pusat yang justru kontradiktif dengan upaya efisiensi dan malah terkesan memboroskan anggaran. Pengangkatan staf khusus di sejumlah kementerian hingga kegiatan retret kepala daerah terpilih jauh dari kesan pemerintah serius mengefisienkan anggaran. Instruksi Presiden Prabowo soal efisiensi anggaran yang dikeluarkan di awal masa jabatannya mungkin agak bertolak belakang dengan postur kabinet pemerintahannya yang lebih besar dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
Meski mungkin Presiden ingin lebih fokus dalam menangani berbagai permasalahan, sehingga ada penambahan portofolio dalam Kabinet Merah Putih. Namun, menambah jumlah kementerian dengan pos menteri dan wakil menteri yang diisi oleh para politisi pendukung pemerintah lebih terasa semangat akomodasi politiknya dibandingkan upaya menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Seharusnya postur birokrasi pemerintahan tetap ramping dan sederhana sehingga lebih efisien dalam bekerja. Rekrutmen staf khusus oleh sejumlah menteri jelas mengesampingkan birokrasi yang ramping dan efisien. Pemerintah sebenarnya dapat belajar dari negara-negara lain dalam menjalankan kebijakan efisiensi anggaran. Amerika Serikat dan Vietnam menjalankan efisiensi anggaran dengan semangat memangkas birokrasi.
Reformasi birokrasi dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik dapat dijalankan sebagai salah satu kebijakan efisiensi anggaran. Semangatnya bukan semakin memperbesar postur birokrasi. Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran lebih terasa berdampak pada pegawai pemerintah di level menengah ke bawah. Sementara pejabat di level atas hingga tingkat menteri masih belum ada semangat penghematan anggarannya. Para pejabat level atas masih mendapatkan fasilitas pengawalan hingga mobil dinas mewah berkapasitas mesin sangat besar. Ruangan mereka masih tetap sejuk dengan pendingin udara, sementara para pegawai negeri di level bawah terpaksa mencari tempat di luar kantor untuk sekadar ngadem dari panasnya suhu udara. Bila inkonsistensi efisiensi anggaran ini tetap berlanjut, kita khawatir niat baik pemerintah agar banyak program prioritas dapat terwujud sesuai targetnya malah tidak tercapai. (Yoga)
Presiden Prabowo Menegaskan Honorer hingga Uang Kuliah Tak Terdampak
Yoga
15 Feb 2025 Kompas (H)
Pemerintah menegaskan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengefisienkan anggaran tidak akan berdampak pada tunjangan kinerja dosen, beasiswa, dan uang kuliah. Efisiensi juga dipastikan tak akan berdampak pada tenaga honorer. Tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi tenaga honorer. ”Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian dan lembaga tidak berdampak terhadap tenaga honorer. Jadi, tidak PHK,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat mengklarifikasi sejumlah isu yang beredar terkait dampak efisiensi anggaran negara, bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/2/2025). Selain Sri Mulyani, hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta para Wakil Ketua DPR, mulai dari Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, hingga Cucun Ahmad Syamsurijal.
Dasco menyatakan, klarifikasi oleh Sri Mulyani dibutuhkan agar tidak terjadi simpang siur informasi terkait penghematananggaran. ”Ada beberapa poin yang menjadi pertanyaan masyarakat selaku konstituen kami kepada DPR,” kata Dasco kepada Sri Mulyani di hadapan para awak media. Tukin dosen Selain tenaga honorer, Sri Mulyani memastikan tunjangan kinerja (tukin) 97.734 dosen dari empat kategori dosen di perguruan tinggi negeri bakal tetap cair. Keempat kategori dosen dimaksud, dosen dari perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH), dosen untuk perguruan tinggi negeri badan layanan umum (PTN-BLU), dosen dari PTN satuan kerja (PTN-Satker), dan dosen di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti). Sri Mulyani menjelaskan, dosen PTN-BH telah dan terus mendapatkan tunjangan kinerja sesuai standar. Dosen untuk PTN-BLU telah menerima renumerasi atau tunjangan kinerja.
Sri menekankan, pada dosen PTN-BLU yang belum menerapkan sistem remunerasi akan menerima tunjangan yang sama. Remunerasi tersebut juga akan didapatkan dosen PTN-Satker dan LLDikti dengan tetap memperhatikan tunjangan profesi. ”Jadi, mereka sudah mendapatkan tunjangan profesi,tetapi belum tunjangan kinerja atau remunerasi. Saat ini kami se- dang memproses penghitungan dan pendataan, perpres (peraturan presiden) juga dalam proses untuk final dan akan diselesaikan dalam waktu dekat,” paparnya. Selain tunjangan untuk dosen, Sri Mulyani juga menekankan, biaya operasionalisasi kampus, uang kuliah, hingga beasiswa juga tak akan terdampak. Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga dipastikan tidak terdampak efisiensi. Sebanyak 40.030 penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP); Beasiswa Pendidikan Indonesia dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; serta Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama juga dipastikan akan tetap mendapatkan haknya. (Yoga)
Presiden Prabowo Subianto Mengajak Para Elite Partai Politik Pendukung Pemerintahannya
Yoga
15 Feb 2025 Kompas (H)
Presiden Prabowo Subianto mengajak para elite partai politik pendukung pemerintahannya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus untuk membentuk koalisi permanen yang mendukung pemerintahan yang dipimpinnya hingga 2029. Atas ajakan tersebut, semua elite parpol di KIM Plus menyatakan kesiapannya. Namun, untuk mendukung Prabowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029, sejumlah elite parpol belum bersikap. Ajakan menjaga koalisi itu disampaikan Prabowo dalam silaturahmi bersama pimpinan partai politik (parpol) KIM Plus di kediaman Presiden, di Hambalang,Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025). Semua pimpinan parpol anggota KIM Plus hadir dalam silaturahmi ini. KIM Plus merupakan gabungan parpol pendukung Prabowo pada Pilpres 2024, di antaranya Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat, plus tiga parpol nonpendukung Prabowo di Pilpres 2024. Tiga partai dimaksud, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Hadir pula dalam silaturahmi ini para anggota Kabinet Merah Putih serta kepala daerah terpilih yang diusung oleh KIM Plus pada Pilkada 2024. Acara ini berlangsung tertutup selama sekitar tiga jam. Seusai acara silaturahmi, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengungkapkan, dalam acara silaturahmi itu, Presiden menyampaikan keinginannya agar KIM Plus bisa menjadi koalisi permanen. Hal ini dinilai Prabowo sangat penting karena pemerintahan membutuhkan soliditas koalisi yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa ke depan. PKB pun, lanjut Muhaimin, menyambut baik ajakan Prabowo tersebut. Sebab, menurut dia, untuk percepatan pembangunan, koalisi pemerintahan harus kuat dan terus bersatu. Namun, saat ditanya apakah PKB akan mendukung Prabowo maju kembali di Pilpres 2029, Muhaimin tidak menjawab. ”Makasih ya,” ujarnya sambil meninggalkan wartawan.
Pada Kamis (13/2), dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Gerindra yang dihelat di Hambalang, Gerindra sudah menatap Pilpres 2029. Saat itu, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan, Gerindra menginginkan agar Prabowo kembali diusung sebagai capres di Pilpres 2029. Keinginan Prabowo membentuk koalisi permanen juga diungkapkan oleh beberapa elite parpol yang mengikuti acara silaturahmi KIM Plus. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, misalnya. Ia menyebut, semua parpol KIM Plus sudah memiliki kesepahaman untuk membentuk koalisi permanen hingga 2029. ”Kami sudah berpikir koalisi permanen. Semua partai solid, satu visi, loyal kepada Pak Prabowo,” ucap Idrus. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI)Raja Juli Antoni mengatakan, sebaiknya koalisi ini dilanjutkan sampai Pilpres 2029. PSI menyatakan siap mendukung Prabowo di Pilpres 2029. (Yoga)
Trump Jadi Jembatan Perdamaian Ukraina-Rusia
Yuniati Turjandini
14 Feb 2025 Investor Daily (H)
Presiden Amerika Serikat (AS) DOnald Trump mengubah kebijakan AS selama tiga tahun terakhir terhadap Ukraina. Ia pada Rabu (12/2/2025) waktu setempat mengatakan bahwa Vladimir Putin telah sepakat untuk memulai perundingan guna mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Trump mengatakan bahwa ia menghabuskan lebih dari satu jam di telepon dengan Putin. "Dan saya pikir kita sedang dan perjalanan menuju perdamaian (antara Ukraina dan Rusia)," kata Trump. Ia mengatakan bahwa kemudian berbicara dengan Presiden Ukraina Vododymyr Zelensky. Tetapi Trump tidak berkomitmen apakah Ukraina akan menjadi peserta yang setara dalam peurndingan antara AS dengan Rusia. "Saya pikir Presiden Putin mengingkan perdamaian dan Presiden Zelensky (juga) menginginkan perdamaian dan saya juga menginginkan perdamaian. Saya hanya ingin melihat orang-orang tidak lagi mati terbunuh," kata Trump. Mengenai percakapannya dengan Putin, Trump mengatakan banyak orang yang tidak benar-benar tahu apa yang dipikirkan Putin. Namun kata Trump, dirinya yakin bahwa Putin juga menginginkan perang itu berakhir. (Yetede)
Petrosea Cetak Rekor Kontrak Tertinggi Sebesar Rp64,3 triliun
Yuniati Turjandini
14 Feb 2025 Investor Daily (H)
Emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Petrosea Tbk (PTRO) membukukan kontrak (backlog) sebesar Rp64,3 triliun pada 2024, yang merupakan pertumbuhan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Nilai backlog tersebut juga merupakan nilai tertinggi sepanjang lebih dari setengah abad Petrosea berkiprah di sektor pertambangan dan konstruksi. "Dibekali dengan keahlian rekam jejak lebih dari lima dekade di industri ini, Petrosea berada dalam posisi yang kuat untuk merealisasikan strategi bisnisnya dan memberikan nilai tambah kepada para investor kami yang beragam. Pencapaian ini merupakan wujud nyata kepercayaan masyarakat dan investor yang makin besar terhadap kinerja dan prospek pertumbuhan Petrosea, bahkan saat ini maupun masa yang akan datang," kata Chief Investment Officer Petrosea Kartika Hendrawan. Kartika mengungkapkan, beberapa kontrak baru yang berhasil diperoleh di antaranya adalah perjanjian jasa pertambangan dengan PT pasir Bara Prima. Kontrak dengan durasi life of mine ini, bernilai Rp 17,4 triliun. (Yetede)
Menggenjot Kredit Konsumer Tahun Ini
Yuniati Turjandini
14 Feb 2025 Investor Daily (H)
PT Danamon Indonesia Tbk bersama dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) dan didukung oleh MUFG Bank, Ltd. (MUFG) menggenjot kredit konsumer tahun ini. Salah satunya dengan kembali mendukung gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025. Chief of Business & Portfolio Officer Adira Finance Harry Latif menjelaskan, pihaknya bersama dengan Bank Danamon didukung MUFG sudah tahun keempat sebagai official main partner. Hal ini dinilai dapat mendukung pertumbuhan ekosistem otomotif di Indoneia. Menurut dia, partisipasi di IIMS sejalan dengan strategi perusahaan, yaitu diperluas portfolio dan juga diverifikasi produk untuk mempertahankan bisnisnya. Pada tahun lalu Adira Finance mencatatkan pertumbuhan pembiayaan IIMS sebesar 18% secara tahunan (year on year/yoy). "Dengan tren positif ini, Adira Finance yakin di 2025 ini dengan banyak produk yang ada disini, produk baru, produk-produk eksisting, kami yakin akan tetap naik 15-20% dibandingkan 2024," jelas Harry. (Yetede)
Pemerintah Menilai Penyaluran Solar Bersubsidi Sering Salah Sasaran
Yuniati Turjandini
14 Feb 2025 Tempo
BELUM lama setelah kekisruhan pembatasan distribusi gas elpiji 3 kilogram, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berencana memperketat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi. Alasannya sama, pemerintah menilai penyaluran solar bersubsidi kerap tidak tepat sasaran sehingga perlu ditertibkan. Bahlil berujar solar bersubsidi yang ditujukan untuk penggunaan non-komersial justru banyak digunakan industri besar. "Saya tahu pemainnya bakal ribut lagi, tapi enggak apa-apa. Ini untuk rakyat," kata Ketua Umum Partai Golkar tersebut dalam pembukaan rapat kerja nasional Golkar di Jakarta, Sabtu, 8 Februari 2025. Sepanjang 2024, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat volume penyaluran solar bersubsidi yang terverifikasi mencapai 17,62 juta kiloliter. Jumlah tersebut lebih tinggi dari volume penyaluran pada tahun sebelumnya yang sebesar 17,57 kiloliter. Adapun pada 2020-2024, total penyaluran solar bersubsidi tercatat sebanyak 82,39 juta kiloliter. Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyatakan pihaknya sedang bersiap menekan batas maksimal pembelian solar bersubsidi. Saat ini batas maksimal volume penyaluran solar per hari adalah 60 liter untuk kendaraan roda empat, 80 liter buat kendaraan roda enam, dan 200 liter bagi kendaraan roda enam lebih. Ia menilai batas itu terlalu tinggi karena melebihi kapasitas tangki kendaraan sehingga berpotensi disalahgunakan.
BPH Migas pun mengkaji persoalan tersebut bersama tim Universitas Gadjah Mada. Erika menyebutkan perhitungan volume BBM bersubsidi, baik jenis BBM tertentu seperti solar bersubsidi maupun jenis BBM khusus penugasan seperti Pertalite, akan didasarkan pada jumlah BBM yang benar-benar keluar dari ujung nozzle dispenser stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Dengan perhitungan berbasis nozzle, data penyaluran BBM bersubsidi akan lebih transparan dan akurat. "Saat ini kami masih menunggu peraturan Menteri Keuangan. Setelah itu, pedoman teknisnya akan kami tetapkan," kata Erika dalam rapat dengar pendapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 10 Februari 2025. Selama ini, pengawasan distribusi solar bersubsidi mengandalkan quick response code (QR code) melalui aplikasi MyPertamina. Menurut Erika, sistem ini sebetulnya efektif untuk mengurangi potensi penyaluran subsidi tidak tepat sasaran. Hal itu tecermin dari data konsumsi BBM bersubsidi yang cenderung turun.(Yetede)
Komposisi Anggaran dan Rencana Belanja Kementerian PU
Yuniati Turjandini
14 Feb 2025 Tempo
Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) batal dipangkas sebesar Rp 81,38 triliun. Usai pemerintah melakukan rekonstruksi, pagu awal yang semula Rp 110,95 akhirnya dipangkas Rp 60,49 triliun. Pagu indikatif Kementerian PU tahun ini menjadi Rp 50,48 triliun dan sudah disepakati dalam rapat Komisi V DPR bersama pemerintah pada Kamis, 13 Februari 2025. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan Rp 50,48 triliun anggaran kementeriannya terdiri dari rupiah murni senilai Rp 34,389 triliun dan non-rupiah murni Rp 16,096 triliun. Anggaran Rp 34,389 triliun dari rupiah murni ini akan dimanfaatkan untuk belanja nonrutin sebesar Rp 29,721 triliun dan belanja rutin Rp 4,664 triliun.
Adapun belanja rutin tersebut, di antara untuk preservasi atau pemeliharaan jalan. Program ini masuk di Direktorat Jenderal Bina Marga yang diberi jatah anggaran Rp 7,210 triliun. “Insyaallah setelah penambahan anggaran (hasil rekonstruksi) kami bisa melakukan preservasi,” kata Dody Hanggodo dalam rapat kemarin. Namun, sementara ini ia baru merencanakan preservasi jalan selama 6 bulan. “Karena waktu pendek, tapi setelah politik anggaran, akan kami isi lagi supaya bisa 12 bulan,” kata Dody. Selain preservasi jalan, Dody Hanggodo merencanakan 8.000 titik Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dengan anggaran Rp 1,8 triliun dan 1.025 titik untuk Cipta Karya senilai Rp 700 miliar. Anggaran Rp 14,843 triliun ini di antaranya dialokasikan untuk bencana alam, lumpur Sidoarjo, tunggakan dan eskalasi, pengadaan tanah, biaya operasional penyelenggaraan pengadaan (BOPP), irigasi, rawa, jaringan irigasi air tanah, P3-TGAI.
Direktorat Bina Marga (Rp 7,210 triliun) Anggaran Rp 7,210 triliun antara lain dibelanjakan untuk bencana alam, tunggakann, tanah dan BOPP, kerja sama pemerintah dengan badan usaha availability payment atau KPBU-AP, preservasi jalan (6 bulan), rehabilitasi jembatan (1 tahun), penggantian jembatan, jembatan gantung, multi years contract (MYC) lanjutan, penanganan longsor, serta sebagian tunggakan IKN. Direktorat Jenderal Cipta Karya (Rp 2,940 triliun) Alokasi belanja Cipta Karya antara lain untuk bencana alam, proyek infrastruktur berbasis masyarakat (Pamsimas, Sanimas, TPS3R, PISEW, dan PKE), tunggakan, tanah dan BOPP, sebagian tunggakan IKN, multi years contract (MYC) lanjutan triwulan I, serta OPOR (operasi, pemeliharaan, optimalisasi dan rehabilitasi). Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (Rp 1,991 triliun) Dengan anggaran hampir Rp 2 triliun, Kementerian PU akan membelanjakan untuk rehabilitasi madrasah dan MYC lanjutan di pasar, stadion, dan gedung-gedung universitas. (Yetede)
Bagaimana Cara Mendapat Diskon Tarif Listrik 50 Persen?
Yuniati Turjandini
14 Feb 2025 Tempo
Pelanggan Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN (Persero) dapat memanfaatkan diskon tarif listrik sebesar 50 persen pada Januari dan Februari 2025. Diskon tersebut diberikan kepada pelanggan rumah tangga (R) dengan daya listrik 2.200 volt ampere (VA) ke bawah, meliputi 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA. Diskon tarif listrik merupakan stimulus ekonomi atas implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen untuk barang dan jasa mewah yang diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik untuk Konsumen Rumah Tangga PT PLN (Persero). Lantas, apakah pelanggan harus mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan diskon?
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan potongan tarif listrik 50 persen dapat dinikmati secara otomatis dan tanpa mekanisme berbelit-belit. Dengan demikian, lanjut dia, pelanggan rumah tangga dengan daya listrik 2.200 VA ke bawah tidak perlu mendaftar apa pun. “Kami juga memastikan, dengan sistem layanan pelanggan yang sudah terdigitalisasi, pelanggan dapat dengan mudah menikmati program ini tanpa perlu ada proses registrasi maupun mekanisme berbelit,” kata Darmawan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 1 Januari 2025. Dia menjelaskan, diskon tarif listrik 50 persen mulai berlaku pada Rabu, 1 Januari hingga Jumat, 28 Februari 2025. Diskon diberikan kepala pelanggan rumah tangga dengan daya listrik yang telah ditentukan, baik pelanggan prabayar maupun pascabayar.
Pada pelaksanaannya, pelanggan pascabayar akan mendapatkan potongan tarif sebesar 50 persen secara otomatis pada saat melakukan pembayaran tagihan listrik untuk penggunaan periode Januari dan Februari 2025. Pembayaran tagihan listrik periode Januari bisa dilakukan pada 1-20 Februari 2025, sedangkan untuk penggunaan Januari dibayarkan pada 1-20 Maret 2025. Sementara itu, bagi pelanggan prabayar, cukup membeli setengah harga token listrik dari biasanya untuk memperoleh energi listrik (kWh) yang sama di semua gerai penjualan. Pembelian token listrik dengan pemberian diskon dapat dilakukan pada Rabu, 1 Januari hingga Jumat, 28 Februari 2025. “Untuk pelanggan pascabayar, nominal tagihan bulanan akan otomatis dikurangi 50 persen ketika bayar listrik. Sedangkan untuk pelanggan prabayar, potongan 50 persen akan langsung didapatkan saat membeli token listrik, baik di aplikasi PLN Mobile, ritel, agen, dan di mana pun,” ucap Darmawan. (Yetede)