;

Menghadapi Risiko di Bawah Kepemimpinan Danantara

Hairul Rizal 25 Feb 2025 Kontan
Lembaga pengelola investasi negara, Daya Anagata Nusantara (Danantara), telah resmi diluncurkan, dan keberadaannya menimbulkan kekhawatiran terkait pengelolaan tiga bank BUMN yang berada di bawah pengawasannya, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Negara Indonesia (BBNI), dan Bank Mandiri (BMRI).

Namun, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menegaskan bahwa nasabah tidak perlu khawatir, karena Danantara hanya mengelola dividen BUMN, bukan dana pihak ketiga (DPK) bank. Direktur Utama BRI Sunarso juga optimistis bahwa kehadiran Danantara akan memberi fleksibilitas lebih bagi BRI, terutama melalui penerapan business judgement rule, yang memungkinkan direksi mengambil keputusan bisnis tanpa beban tanggung jawab hukum jika terjadi kerugian.

Dari sisi pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjamin bahwa operasional bank BUMN tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan harus mematuhi prinsip prudential banking. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan pengelolaan bank BUMN tetap berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

Banyak Keraguan soal Danantara.

Yuniati Turjandini 24 Feb 2025 Tempo
Presiden Prabowo Subianto merespons keraguan yang muncul mengenai pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Peresmian badan yang akan mengelola perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu dihelat Senin pagi, 24 Februari 2025, di Istana Presiden, Jakarta. Kepala Negara memahami banyak pertanyaan yang muncul soal Danantara. “Mungkin ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya,” tutur Prabowo dalam pidato peresmian Danantara yang dipantau melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden pada Senin. Ia mengklaim masyarakat patut berbangga lantaran Danantara merupakan salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia, dengan total US$ 900 miliar asset under management (AUM) atau aset dalam pengelolaan. 

Prabowo menyebut Danantara bukan hanya lembaga pengelola dana investasi, tetapi juga instrumen atau alat pembangunan nasional. “Jangan salah, apa yang kami luncurkan hari ini bukan sekedar dana investasi, melainkan instrumen alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.  Ia mengungkap akan mengalokasikan gelombang pertama investasi di Danantara senilai US$ 20 miliar untuk puluhan proyek strategis nasional. “Kurang lebih 20 proyek strategis bernilai miliaran dolar akan difokuskan pada hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur, serta energi terbarukan,” kata dia.

Dana sebesar US$ 20 miliar atau Rp 300 triliun itu, ujar dia, merupakan hasil penghematan dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. “Kami berhasil mengamankan lebih dari Rp 300 triliun, hampir US$ 20 miliar, dalam bentuk tabungan negara,” ucap dia. “Dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran.” Ia pun mengajak semua pihak untuk mengawasi pelaksanaan badan tersebut. “Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun,” kata dia. Sejumlah tokoh turut mendampingi Prabowo dalam peluncuran Danantara yang berlangsung pada pukul 10.50 WIB. Di antaranya, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 Jokowi, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Boediono, dan mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hadir pula pengusaha Chairul Tanjung. Agenda peluncuran turut dihadiri sejumlah ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju, pimpinan MPR, pimpinan DPR, pengusaha, perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ormas agama, hingga perwakilan kampus. (Yetede)

Profil 7 BUMN yang Dikabarkan Masuk Danantara

Yuniati Turjandini 24 Feb 2025 Tempo
Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, hari ini, Senin, 24 Februari 2025. Prabowo mengatakan Danantara merupakan instrumen yang dapat mengoptimalkan badan usaha milik negara (BUMN). “Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana, kekayaan, atau sovereign wealth fund (SWF) negara terbesar di dunia. Danantara Indonesia adalah solusi strategis dan efisien dalam mengoptimalkan badan usaha milik negara,” kata Prabowo, seperti dipantau dari akun YouTube Sekretariat Presiden.  Sebelumnya, Kepala BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad menyatakan akan memanggil tujuh BUMN yang disebut bakal masuk ke dalam SWF atau dana investasi pemerintah baru itu. Namun, lanjut dia, tak ada banyak agenda dalam pertemuan awal tersebut.  “Tentu saja dengan semuanya yang tujuh (BUMN), yang akan diserahkan ke Danantara lebih banyak perkenalan,” kata Muliaman saat dijumpai di kantornya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa, 19 November 2024. Adapun tujuh BUMN yang dimaksud, diperkirakan adalah PT Pertamina (Persero), Mining Industry Indonesia (MIND ID), PT PLN (Persero),  PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Yetede)


Akselerasi Bank Emas untuk Stabilitas Keuangan

Hairul Rizal 24 Feb 2025 Bisnis Indonesia (H)

Indonesia memiliki cadangan emas sebanyak 2.600 ton, menjadikannya negara dengan cadangan emas terbesar ke-6 dunia. Untuk memperkuat ekosistem perdagangan emas, pemerintah Indonesia menggagas pembentukan bank emas, yang akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 26 Februari 2025. Pembentukan bank emas ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem bisnis emas, meningkatkan penghiliran, serta memperluas akses pembiayaan industri emas nasional.

Bank emas ini telah disesuaikan dengan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan Peraturan OJK No. 17/2024. Saat ini, PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia telah mendapatkan izin untuk menjalankan Kegiatan Usaha Bulion (KUB) yang mencakup simpanan, pembiayaan, perdagangan, dan penitipan emas.

Dengan keberadaan bank emas, diprediksi bahwa produk domestik bruto (PDB) Indonesia akan meningkat sebesar Rp245 triliun, investasi mencapai Rp47,4 triliun, dan peredaran uang akan bertambah sekitar Rp156 triliun. Hal ini menunjukkan potensi besar dari sektor emas dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia.


Menggali Potensi Pekerja Informal dalam Ekonomi RI

Hairul Rizal 24 Feb 2025 Bisnis Indonesia

5 tahun mendatang, kondisi ekonomi global diperkirakan tidak akan memberikan sinyal yang optimistis. Hal ini disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Donald Trump, seperti keluar dari WHO, Perjanjian Paris, dan pembubaran USAID, yang mempengaruhi arah ekonomi global. Sementara itu, Asia, terutama China, diprediksi akan semakin dominan secara global, menggantikan peran Barat. Ketidakpastian ini mengharuskan Indonesia untuk mengandalkan kekuatan internal dan kerja sama antarnegara, seperti yang terlihat pada krisis 2008.

Untuk memperkuat perekonomian dalam menghadapi tantangan global, Indonesia perlu fokus pada sumber daya internal, seperti mendorong konsumsi rumah tangga yang berkontribusi signifikan terhadap PDB. Konsumsi rumah tangga harus dipacu dengan memberikan kontinuitas pendapatan, akses terhadap peningkatan pendapatan, dan serapan tenaga kerja. Peningkatan jumlah pekerja formal menjadi kunci, karena pekerja formal cenderung memiliki tingkat kepercayaan lebih tinggi dalam berbelanja dibandingkan pekerja informal.

Pemerintah perlu mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak berkelanjutan, seperti bantuan sosial, dan fokus pada UMKM yang menyerap sebagian besar tenaga kerja informal. Dengan memberikan insentif untuk mengangkat pekerja informal menjadi pekerja formal, serta memberikan dukungan seperti fasilitas modal, akses pasar, dan kebijakan pembiayaan ramah UMKM, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Secara keseluruhan, Indonesia perlu mengoptimalkan sumber daya internal dan sistem ekonomi yang berkelanjutan untuk memperkuat struktur perekonomian nasional, mengurangi ketergantungan pada faktor eksternal, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil di masa depan.


Indonesia Berpeluang Menjadi Pemain Kunci Pasar Emas Global

Hairul Rizal 24 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Bank emas memiliki potensi besar untuk mendongkrak perekonomian Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Kehadiran bank emas diprediksi dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp245 triliun dan menciptakan sekitar 800.000 lapangan kerja. Bank emas diharapkan dapat memperkuat ekosistem penghiliran emas di Indonesia, memberikan manfaat ekonomi bagi negara dan masyarakat, serta berkontribusi sekitar 1,1% terhadap PDB Indonesia pada 2024.

Selain itu, keberadaan bank emas juga berpotensi meningkatkan cadangan devisa Indonesia, karena emas menjadi komoditas yang stabil dan terus naik harganya dalam jangka panjang. Trioksa Siahaan, Head of Research LPPI, menjelaskan bahwa dengan adanya bank emas, Indonesia dapat lebih mudah mendeteksi dan menyimpan logam mulia, yang pada gilirannya akan memberi dampak positif pada perekonomian dan masyarakat.

Ibrahim Assuaibi, pengamat investasi komoditas, menambahkan bahwa bank emas akan melengkapi ekosistem hilirisasi komoditas emas yang sudah dirancang pemerintah, dan akan menjadi alternatif investasi yang menguntungkan bagi masyarakat. Selain itu, bank emas juga dapat menjadi sumber pendapatan negara melalui pajak.

Secara keseluruhan, bank emas di Indonesia diharapkan dapat memperkuat sektor ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memberikan manfaat finansial bagi masyarakat melalui investasi yang menguntungkan.


Bank Jatim Pastikan Kepatuhan terhadap Proses Hukum

Hairul Rizal 24 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Bank Jatim menunjukkan komitmennya untuk menghormati proses hukum terkait dugaan manipulasi pemberian kredit yang melibatkan Pemimpin Bank Jatim Cabang Jakarta. Fenty Rischana, Corporate Secretary Bank Jatim, menegaskan bahwa pihak manajemen berkomitmen penuh untuk mendukung pemeriksaan yang sedang berlangsung oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kejati DK Jakarta). Kasus ini terungkap setelah hasil pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan SKAI Bank Jatim, yang kemudian mendorong perseroan untuk melaporkan dugaan manipulasi kredit kepada aparat penegak hukum.

Bank Jatim memberikan apresiasi kepada Kejati DK Jakarta atas upaya cepat dalam penegakan hukum dan memastikan bahwa perusahaan akan terus beroperasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta menjaga prinsip Good Corporate Governance (GCG), seperti transparansi, akuntabilitas, dan fairness. Fenty juga menegaskan bahwa proses pemeriksaan terhadap tersangka terus berlanjut, dan Bank Jatim mengupayakan recovery asset untuk pemulihan kerugian secara optimal.

Pada akhirnya, Bank Jatim memastikan akan tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku, serta berkomitmen menjaga kelancaran operasional dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.


Danantara: Pendatang Baru yang Mengguncang Ekonomi

Hairul Rizal 24 Feb 2025 Kontan (H)
Pemerintah Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang akan mengelola aset BUMN senilai Rp 14.000 triliun. Presiden Prabowo Subianto meresmikan badan ini sebagai bagian dari program Asta Cita, yang bertujuan meningkatkan investasi berkelanjutan dan inklusif.

Struktur kepemimpinan Danantara dipimpin oleh Rosan Perkasa Roeslani sebagai CEO, yang juga masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM. Dony Oskaria ditunjuk sebagai COO, dan Pandu Patria Sjahrir sebagai CIO.

Namun, para ekonom mengkritisi transparansi dan tujuan pembentukan Danantara. Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina, mengingatkan bahwa keberhasilan Danantara bergantung pada tata kelola yang baik. Jika tidak dikelola profesional, aset BUMN bisa mengalami kegagalan besar. Misbah Hasan, Sekjen FITRA, juga menilai bahwa pembentukan Danantara lemah karena tidak melalui feasibility study yang matang, dan lebih baik memaksimalkan peran Indonesia Investment Authority (INA) yang sudah ada.

Awalil Rizky dari Bright Institute juga menyoroti ketidakjelasan tujuan Danantara, termasuk mekanisme penyisihan laba BUMN dan hubungannya dengan keuangan negara. Oleh karena itu, meskipun Danantara diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, tantangan besar dalam transparansi dan profesionalisme masih menjadi sorotan utama.

Kepemilikan SBN oleh BI Diprediksi Meningkat

Hairul Rizal 24 Feb 2025 Kontan
Pemerintah berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk membiayai program 3 juta rumah, yang akan dikelola oleh Kementerian Perumahan dan Wilayah Permukiman. Bank Indonesia (BI) menyatakan dukungannya dengan kemungkinan membeli SBN tersebut, meskipun kepemilikan BI atas SBN saat ini sudah mencapai Rp 1.535,08 triliun (25% dari total outstanding SBN).

Ketua Komisi XI DPR, Mokhamad Misbakhun, menyebut bahwa mekanisme penerbitan SBN ini masih harus dibahas di DPR sebelum keputusan final diambil.

Namun, langkah BI dalam membeli lebih banyak SBN mendapat kritik dari para ekonom. Myrdal Gunarto, ekonom Maybank Indonesia, menilai bahwa meskipun BI bisa membantu stabilitas pasar, terlalu banyak kepemilikan SBN oleh BI dapat membahayakan neraca keuangannya dan berdampak negatif jika likuiditas tidak mencukupi.

Sementara itu, Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina, mengkhawatirkan bahwa langkah ini dapat mengancam independensi BI. Jika BI telah berkomitmen membeli SBN sebelum pasar primer dibuka, hal ini berpotensi melanggar prinsip independensi bank sentral. Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan sebelumnya, seperti penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan debt-switch, telah memperburuk kondisi ini.

Jika tidak dikelola dengan transparan dan hati-hati, ketergantungan pemerintah pada BI dalam pembelian SBN bisa mengurangi kepercayaan investor dan masyarakat, serta melemahkan efektivitas kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi nasional.

Daya Beli Melemah, Tantangan Berat bagi Emiten

Hairul Rizal 24 Feb 2025 Kontan
Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong konsumsi, seperti kenaikan upah minimum 6,5%, subsidi tarif listrik, dan PPn selektif, sektor barang konsumsi masih mengalami tekanan. Indeks sektor barang konsumen primer dan non-primer masing-masing turun 5,54% dan 2% sejak awal tahun 2025.

David Kurniawan, Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas, menjelaskan bahwa penurunan jumlah kelas menengah dari 21,5% pada 2019 menjadi 17,1% pada 2024 berdampak pada daya beli masyarakat. Selain itu, perubahan preferensi konsumen ke produk lokal yang lebih terjangkau juga membuat perusahaan besar seperti PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) kehilangan pangsa pasar.

Faktor lain yang memperburuk kondisi adalah pelemahan rupiah terhadap dolar AS, yang meningkatkan biaya impor bahan baku dan menekan margin keuntungan emiten. Willy Goutama, Analis Maybank Sekuritas, menambahkan bahwa efisiensi anggaran pemerintah, seperti pengurangan rapat offline dan pengaturan kerja dari rumah, dapat menekan tingkat konsumsi, terutama pada kuartal I-2025.

Selain tekanan jangka pendek, sektor ini juga menghadapi risiko jangka panjang dari regulasi pemerintah, termasuk rencana pembatasan kemasan plastik pada 2029 untuk produk minuman di bawah 1 liter dan makanan di bawah 50 gram. Hal ini berpotensi menurunkan pendapatan beberapa emiten besar.

Meski demikian, beberapa emiten tetap memiliki prospek yang kuat. Willy Goutama merekomendasikan PT Mayora Indah Tbk (MYOR), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), dan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) karena strategi mereka dalam meningkatkan laba dan menghadapi persaingan.

Sementara itu, Natalia Sutanto, Analis BRI Danareksa Sekuritas, menilai bahwa Grup Indofood tetap menarik karena volume penjualan mi instan yang stabil serta kenaikan harga jual rata-rata, yang menjadi indikator positif bagi pendapatan perusahaan di kuartal II-2025.

Pilihan Editor