PT Pertamina Lubricants (PTPL), anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading Pertamina berkomitmen untuk menghadirkan produk pelumas dengan kualitas tinggi sesuai dengan standar pabrikan mesin dunia, baik dengan segmen otomotif maupun industri. Kerugian dengan adanya pelumas palsu  bukan hanya dirasakan oleh konsumen, namun juga negara dan masyarakat secara keseluruhan. Technical Specialist PTPL Nurudin memberikan gambaran umum terkait bahaya dan dampak penggunaan pelumas palsu. "Secara jangka pendek, penggunaan pelumas palsu dapat  menurunkan performa mesin karena efek pelumasan komponen mesin yang kurang baik. Secara jangka panjang, penggunaan pelumas palsu akan membuat mesin tidak reliabel, umur mesin tidak dapat mencapai ekspektasi sesuai umur desainnya dan pada saat jadwal maintenance  mungkin lebih banyak parts yang harus diganti. Semua juga bergantung pada kadar kepalsuan pelumas." tuturnya. (Yetede)

Waspada! Pemulihan ekonomi Indonesia dihadapkan pada tantangan serius yakni inflasi tinggi. Pemicunya adalah efek kenaikan harga energi serta harga pangan. Tantangan serius datang mengepung dari eksternal dan internal. Dari eksternal misalnya, rantai pasok global belum pulih akibat pandemi Covid-19 bisa memacu harga barang impor. Lalu, kenaikan harga komoditas energi dan pangan akibat perang Rusia dan Ukraina. Apalagi, di sisi permintaan ada beberapa aktivitas yang berpotensi mendongkrak inflasi. Misal libur sekolah Juli, tahun ajaran baru pada Agustus. perayaan Hari Raya Idul Adha, hingga Natal dan tahun baru 2023 mendatang.

Grup Astra mulai menggeser fokus bisnis dan mengarahkan ekspansi usahanya kepada pengembangan ekonomi hijau. Di segmen otomotif, Astra International yang memiliki kapitalisasi pasar Rp 292 triliun ini bakal berinvestasi pada ekosistem kendaraan listrik Indonesia. Entitas bisnis Grup Astra juga mulai menahan akuisisi tambang batubara dan pembangkit energi fosil. Di saat yang sama, mereka mendiversifikasi bisnis ke pertambangan mineral non-batubara. Langkah Astra menggeser bisnis pertambangan sudah terlihat sejak anak usahanya, United Tractors (UNTR) mengakuisisi tambang emas Martabe di Sumatera Utara dari tangan PT Agincourt Resources pada 2018 silam. Pengamat Pasar Modal dan Direktur Avere Investama, Teguh Hidayat menilai, langkah ekspansi Grup Astra ke energi bersih sejalan dengan grup-grup perusahaan besar lainnya yang sudah ekspansi serupa.

Developer meminta agar kalangan  perbankan melonggarkan persyaratan  pengajuan persyaratan kredit kepemilikan rumah (KPR). Di sisi lain pemanfaatan KPR diprediksi kembali mencapai di atas 70%. Menurut Arvin F Iskandar, Direktur Utama PT Perdana Gapuraprima Tbk (Gapuraprima), di tengah pandemi Covid-19, ada kebijakan perusahaan yang membuat  status karyawan dari tetap  menjadi tidak tetap. Padahal karyawan yang bersangkutan masih memiliki daya beli yang cukup. "Semestinya, aturan karyawan itu mempertimbangkan juga situasi perusahaan di tengah pandemi Covid-19," kata Arvin. Syarat yang memudahkan konsumen untuk membeli hunian dinilai bakal memberi angin segar penjualan di tengah pandemi Covid-19. "Kami harapkan pengurangan filter dari perbankan agar konsumen kembali ke bank yang karena  pandemi Covid-19 presentase pemanfaatan  KPR menurun, (Yetede)

Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kebijakan transfer ke daerah (TKD) pada 2023 akan diwarnai dengan adanya implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Karena itu, Menkeu berharap, UU ini akan meningkatkan kemampuan daerah dalam meningkatkan kualitas belanja anggaran mereka. Sri Mulyani dalam saat Kerja kera dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Selasa (7/6) menyatakan kebijakan TKD akan didukung dengan berlakunya UU HKPD yang baru. Saat ini pemerintah pusat akan berupaya menjaga rasio TKD akan terhadap produk domestik bruto antara 4% hingga 4,1% dengan nilai nominal tahun depan akan lebih besar. Menkeu menegaskan kebijakan TKD 2023 bertujuan meningkatkan kualitas, terarah, terukur, akuntabel, dan transparan.

Wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II terus bertambah. Hingga Selasa (7/6), Tax Amnesty II telah diikuti oleh 63.508 wajib pajak dengan 74.675 surat keterangan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu), pajak penghasilan (PPh) yang diterima negara dari program tersebut mencapai Rp 13,18 triliun dari total pengungkapan harta bersih yang mencapai Rp 131,45 triliun. Ditjen Pajak terus mengimbau wajib pajak untuk segera memanfaatkan fasilitas ini sebelum batas waktu pelaksanaannya berakhir. Adapun pelaksanaan Tax Amnesty II sisa 23 hari lagi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  mengamankan dokumen dan sejumlah uang  dari penggeledahan di Kantor  PT Summarecon Agung (SA) Tbk, Jakarta Timur, Senin (6/6), dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perizinan  di Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Bukti-bukti tersebut segera disita sebagai barang bukti dan dikonfirmasi kembali kepada para saksi yang nantinya  akan dipanggil. Dalam penyidikan kasus tersebut, lanjut Ali, tim penyidik KPK juga melakukan penggeledahan sejumlah tempat. Kegiatan penggeledahan hingga Selasa siang masih berlangsung (7/6). Sementara perkembangan dari kegiatan  tersebut akan diinformasikan kembali. "Tentu nanti akan sampaikan, setelah seluruh kegiatan  penggeledahan ini telah selesai dilakukan teman yang menyidik di  lapangan," kata Ali. (Yetede)

Tampaknya, harga saham sektor properti belum bisa pulih tahun ini. Fitch Ratings dalam laporan yang dirilis kemarin menyebut, arus kas operasi pengembang perumahan akan turun ke level moderat tahun ini. Ini disebabkan kenaikan biaya, perlambatan penjualan, serta kebutuhan dana pengembang untuk ekspansi lahan. Di sisi lain, ada tren kenaikan bunga, yang berpotensi menekan permintaan properti. Ini karena sekitar 50% penjualan properti menggunakan kredit bank. Fitch memperkirakan, margin EBITDA pengembang perumahan berpotensi turun sekitar 100-200 basis poin pada tahun ini. Di sisi lain, Fitch melihat cukup banyak perusahaan properti yang memiliki buffer untuk melindungi margin.

Menteri Komunikasi dan Informatika (menkominfo) Johnny G Plate bertemu dengan  Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket. Pertemuan tersebut membahas tentang potensi investasi sektor  digital di Indonesia. Selain itu, juga terkait potensi kerja sama disektor infrastruktur global. "Ada dua hal yang kami diskusikan. Pertama adalah, yang berkaitan dengan potensi kerja sama di sektor infrastruktur digital. Tidak hanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga bagaimana untuk memungkinkan investasi dari Uni Eropa di Indonesia, secara khusus terkait dengan produksi-produksi dalam negeri," kata Jhonny di Kantor  Kemenkominfo, di Jakarta, Selasa (7/6). 

Apalagi, kata jhonny, pertemuan tingkat Menteri serta pengambil keputusan dari UE akan dilakukan dalam acara Digital Economy  Working Group (DEWG), pada awal September 2022 di Bali. "Dengan UE terus kita bicarakan, apalagi di saat-saat pandemi Covid-19. Pengambilan-pengambilan keputusan  dari UE yang juga berencana untuk hadir rapat tingkat Menteri di DEWG awal September di Bali. Itu juga yang kami diskusikan. Dan tentu ada hal-hal lain yang berkaitan dengan hubungan antara Indonesia dengan UE," tambah Jhonny. (Yetede)

Pemerintah punya segudang rencana untuk memacu kinerja badan usaha milik negara (BUMN). Konsolidasi dan transformasi bisnis yang terus dilakukan di tahun-tahun mendatang agar kinerja perusahaan dan kontribusi ke negara melalui dividen bertumbuh. Guna memuluskan langkah tersebut, Kementerian BUMN pun mengajukan penyertaan modal negara (PMN) hingga Rp73,26 triliun bagi 10 BUMN pada 2023. PMN baik tunai maupun nontunai diharapkan dapat menyokong BUMN dalam memacu usaha maupun melaksanakan penugasan dari pemerintah. BUMN yang diusulkan mendapatkan PMN di antaranya, PLN, IDFOOD, Defend ID, Hutama Karya, Holding Aviasi dan Pariwisata, Holding BUMN Asuransi atau IFG, PT KAI, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), Perum Damri, dan Airnav. “Kami tekankan mana penugasan dan aksi korporasi yang sehat. Selama ini disosialisasi dengan banyak kementerian. Ada yang berhasil, ada yang belum maksimal,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (7/6). Menurutnya, Kementerian BUMN telah menempuh sejumlah cara untuk memacu kinerja BUMN. Mulai dari pemangkasan jumlah entitas, hingga pembentukan klaster sehingga perusahaan bisa menjalankan bisnis sesuai dengan lini usaha utamanya. Dia mengatakan pemerintah berambisi untuk mengurangi jumlah entitas korporasi pelat merah dari 116 perusahaan yang kini menjadi 42 perusahaan. Demikian pula dengan transformasi BUMN yang terus dilakukan kendati tak mudah dicapai dalam waktu singkat.