Giro Wajib Minimum Dinaikkan Bertahap
Per 1 Juni 2022, BI menaikkan giro wajib minimum (GWM) rupiah untuk bank umum konvensional dari 5 % menjadi 6 %. GWM akan terus dinaikkan menjadi 7,5 % per 1 Juli 2022 dan 9 % mulai 1 September 2022. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal, Senin (6/6) menilai kebijakan menaikkan GWM itu adalah langkah BI untuk meredam kenaikan inflasi tanpa menaikkan suku bunga. (Yoga)
Kevin Aluwi Jadi Komisaris GoTo
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk berencana menggelar rapat umum pemegang saham pada 28 Juni 2022. Salah satu agendanya adalah transisi posisi Kevin Aluwi dari sebelumnya sebagai direktur GoTo dan CEO Gojek menjadi komisaris GoTo. ”Saya optimistis mengenai masa depan Gojek, terlebih dengan terbentuknya GoTo tahun lalu dan tercatatnya GoTo sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia,” kata Kevin, Senin (6/6). (Yoga)
Tarif, Ujian Kepekaan dari Borobudur
Wacana kenaikan harga tiket masuk ke bangunan Candi Borobudur hingga Rp 750.000 memantik emosi publik. Pro dan kontra berhadap-hadapan. Di satu pihak, konservasi dijadikan pembenar. Di pihak lain, muncul anggapan eksklusifitas warisan budaya Nusantara yang akan semakin memupus akar sejarah bangsa. ”Di sejumlah titik ada permukaan batuan candi yang cekung, tergerus hingga 5 sentimeter dari kondisi awal,” ujar Koordinator Kelompok Kerja Pemeliharaan Balai Konservasi Borobudur (BKB) Bramantara, Senin (6/6). Penelitian BKB 1984-2021 mendapati bangunan candi juga melesak 2 cm dari permukaan. Selain kondisi tanah bukit, termasuk campuran beton di sebagian struktur bangunan, hal itu juga merupakan dampak derasnya aliran pengunjung tanpa pembatasan.
Isni Wahyuningsih, Koordinator Kelompok Kerja Dokumentasi dan Publikasi BKB, mengungkapkan, di luar soal konservasi, pembatasan jumlah wisatawan juga bisa mengangkat nilai penting Borobudur sebagai warisan dunia dengan nilai pembelajaran luar biasa. Berdasarkan hasil survei BKB 2018, 60 % pengunjung tak tahu Borobudur merupakan warisan budaya dunia. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Sabtu (4/6) menyatakan, harga tiket masuk bangunan Candi Borobudur akan naik dari Rp 50.000 menjadi Rp 750.000 untuk turis domestik dan dari 20 USD menjadi 100 USD atau Rp 1,4 juta untuk turis mancanegara.
Terkait hal itu, Dirut PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko Edy Setijono (6/6, menuturkan, pembatasan jumlah kunjungan dan pemberlakuan harga tiket baru belum ditetapkan. Pihaknya bersama Balai Konservasi Borobudur masih berkoordinasi mengatur prosedur operasi standar menyangkut teknis layanan kunjungan. Sebagai pembanding, wisata sejenis, Angkor Wat di Siem Reap, Kamboja, sejak 2017 menaikkan hampir dua kali lipat harga tiket masuk bagi turis asing, dari 20 USD menjadi 37 USD atau Rp 533.000 untuk sehari. Termahal 72 USD atau Rp 1 juta untuk kunjungan tujuh hari yang berlaku sebulan. Tingginya harga tiket masuk kompleks Angkor Wat seluas 162 hektar itu hanya untuk turis asing. Warga lokal tetap gratis. (Yoga)
Harga Telur di Blitar Terungkit Populasi Ayam
Selama tiga pekan terakhir, harga telur ayam di tingkat peternak di Kabupaten Blitar, Jatim, mencapai Rp 25.000 per kg di kandang. Sebelumnya, Rp 13.500 per kg (September 2021) dan Rp 18.000 per kg (November 2021). Wakil Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nasional Blitar Sukarman, Senin (6/6), menyebut, selain populasi ayam turun 40 %, kenaikan harga juga karena menghilangnya telur tetas dari pasaran. (Yoga)
Jakarta Fair Kemayoran Digelar Pekan Ini
Dua tahun vakum karena pandemi Covid-19, Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta digelar lagi di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, 9 Juni hingga 17 Juli 2022. ”Tahun 2020 dan 2021 kami tunda karena pandemi Covid-19. Akhirnya tahun 2022 bisa diselenggarakan, ”ujar Direktur Pemasaran PT Jakarta International Expo Ralph Scheunemann di Jakarta, Senin (6/6). (Yoga)
Blibli Dikabarkan Bidik Dana US$ 500 Juta dari IPO
Satu lagi unicorn, perusahaan teknologi dengan valuasi di atas US$ 1 miliar, dalam negeri akan masuk bursa saham. Kabar yang diterima KONTAN, PT Global Digital Niaga, pengelola situs e-commerce Blibli.com, akan menggelar penawaran saham perdana ke publik atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun ini.
Blibli disebut-sebut sudah menunjuk Credit Suisse First Boston (CSFB) dan Morgan Stanley untuk menghelat IPO tersebut. Kabarnya, Blibli membidik US$ 500 juta dari IPO di BEI. "Paling cepat Juni atau Juli," kata sumber KONTAN yang mengetahui rencana itu, kemarin.
Menteri Sosial Tagih Duit Bansos Minyak Goreng
Dana bantuan sosial (bansos) minyak goreng belum cair. Oleh karena itu, kini Kementerian Sosial (Kemsos) menagih dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng senilai sekitar Rp 6,19 triliun periode April-Juni 2022, kepada Kementerian Keuangan (Kemkeu).
Kemsos menyatakan, selama ini penyaluran bansos minyak goreng tersebut masih menggunakan dana internal kementerian tersebut. Total target penerima BLT minyak goreng sebanyak 20,65 juta penerima.
Kena PPh, Lender Fintech Menurun
Penerapan pajak ke lender ritel fintech diprediksi akan mengurangi transaksi. Jika melihat data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah lender ritel per Maret 2022 mencapai 143.054 entitas, atau turun 3,4% dibanding jumlah di bulan sebelumnya yang sebesar 148.130.
Salah satu Fintech P2P lending Dana Rupiah memproyeksikan pemberlakuan pajak penghasilan akan berdampak terhadap penurunan minat masyarakat untuk menjadi pendana di fintech. CEO Akseleran Ivan Nikolas Tambunan mengatakan, dengan adanya pemotongan pajak tersebut, imbal hasil yang didapatkan lender memang terkesan turun.
Usulan Anggaran Mencapai Rp 319 Triliun
Kemhan mengajukan tambahan anggaran Rp 196 triliun dari Rp 123 triliun yang telah dialokasikan untuk tahun anggaran 2023. Dengan demikian, total anggaran institusi tersebut mencapai Rp 319 triliun. Pengajuan itu dibahas dalam raker Komisi I DPR dengan Kemhan dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (6/6). Hadir mewakili Kemhan, Wakil Menhan Muhammad Herindra. Rapat ini khusus membahas realisasi pelaksanaan APBN 2021, rencana anggaran Kemhan tahun 2023, dan beberapa isu aktual, seperti kondisi keamanan di Papua. Muhammad Herindra mengonfirmasi permintaan tambahan sebesar Rp 196 triliun tersebut. Alasannya, alokasi anggaran yang ada selama ini masih jauh dari kebutuhan.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, juga Wakil Ketua DPR dan mantan Danjen Kopassus Lodewijk F Paulus, mengatakan, hal yang paling menarik dalam rapat adalah permintaan tambahan anggaran yang besarnya mencapai Rp 196 triliun untuk 2023. Adapun pagu anggaran Kemhan tahun 2023 Rp 123 triliun. Menyangkut usulan itu, Lodewijk mengatakan, DPR terlebih dulu akan membicarakan dengan pemerintah. Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas yang sebelumnya menganggap anggaran Rp 123 triliun sebagai jumlah yang wajar mengatakan, permintaan tambahan Rp 196 triliun dari Kemhan cukup mengagetkan. Dengan situasi saat ini masih pada masa pemulihan akibat pandemi Covid-19, tentunya pemerintah harus bijak membuat alokasi belanja. (Yoga)
Perikanan Skala Kecil Belum Transparan
Indonesia dinilai masih menghadapi masalah serius dalam tata kelola perikanan skala kecil. Pendataan hasil tangkapan ikan untuk kapal-kapal skala kecil berukuran di bawah 10 gros ton masih minim. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Mohammad Abdi Suhufan mengemukakan, minimnya pendataan hasil tangkapan kapal skala kecil berdampak pada pengelolaan perikanan yang kurang transparan. Hasil kajian DFW Indonesia di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 718, meliputi wilayah Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor bagian timur, menunjukkan tingkat penangkapan ikan skala kecil yang tidak dilaporkan (unreported fishing) cukup signifikan. Laut Arafura merupakan salah satu perairan tersubur di dunia dan direncanakan menjadi percontohan sistem kontrak penangkapan ikan di Indonesia.
Survei yang dilakukan pada Kabupaten Merauke (Papua) dan Kabupaten Kepulauan Aru (Maluku) selama Agustus 2021 memperlihatkan hampir seluruh kapal perikanan berukuran kurang dari 10 gros ton (GT) di Merauke tidak melaporkan hasil tangkapan. Sementara di Kepulauan Aru, separuh dari jumlah kapal ikan di bawah 10 GT yang disurvei tidak melaporkan hasil tangkapan. Pelaporan hanya dilakukan oleh perusahaan perikanan ataupun perusahaan perikanan pembeli ikan. Salah satu penyebab utama penangkapan ikan tidak dilaporkan adalah banyaknya pelabuhan tangkahan yang beroperasi di WPP-NRI 718. Setidaknya 26 pelabuhan tangkahan dan titik labuh di Kabupaten Merauke dan Kepulauan Aru, dengan jumlah kapal perikanan yang bersandar berkisar 49-180 kapal di setiap pelabuhan. Sementara itu, tidak ada petugas pengawas perikanan yang bertugas rutin di pelabuhan tersebut. (Yoga)









