Mayapada Hospital Terbitkan Obligasi Rp 950 Miliar
Emiten pengelola jaringan Mayapada Hospital, PT Sejahtera Anugrahjaya Tbk (SRAJ), berencana menerbitkan obligasi senilai Rp 950 miliar. Aksi korporasi ini bertujuan untuk mendanai pembangunan rumah sakit baru perseroan. Direktur Independen SRAJ Charlie Salim menyampaikan, perseroan akan menerbitkan obligasi dalam dua seri, seri A sekitar Rp 470 miliar dan seri B sekitar Rp475 miliar, sehingga total mencapai Rp950 miliar. "Untuk seri A jangka waktunya tiga tahun dan seri B jangka waktunya sekitar lima tahun," kata Charlie. Dalam penerbitan obligasi tersebut, SRAJ menunjuk PT Bank Mandiri Sekuritas dan PT BEI Danareksa sebagai penjamin emisi efek. Sejalan dengan itu, saat ini perseroan tengah fokus untuk menyelesaikan pembangunan Mayapada Hospital Bandung yang progresnya telah mencapai 53,15%. Rumah sakit tersebut ditargetkan dapat beroperasi pada akhir 2022. "Mayapada Hospital Bandung ini akan menjadi rumah sakit keenam kami dengan nilai investasi sebesar Rp 900 miliar. Kami tidak berencana melakukan akuisisi. tetapi pembangunan sendiri," jelas Charlie. (Yetede)
Kendali Sebatas Di buku Sri
Semak belukar memenuhi lahan dibalik seng di pengkolan Jalan Embong Wungu dan Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Embong Kaliasin, Surabaya. Sebuah bangunan jembar yang atapnya tinggal separuh berdiri disisi lahan tersebut. Area kosong di seberang bangunan dikotori sampah dan menjadi tempat penyimpanan beberapa gerobak makanan. Sebagian area dijadikan tempat parkir sepeda motor. Lahan dan rumah tersebut ditengarai merupakan aset BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang dikuasai pihak ketiga. Meski bangunan dan lahan itu tampak terbengkalai, di samping pintu pagar terdapat plang yang menjelaskan status kepemilikannya. Di sana tertulis tanah milik PT Hotel Embong Wongoe. Lahan tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Aset Properti dan Aset Kredit BLBI 2020 dan Semester I 2021 di Kementerian Keuangan selaku Bendara Umum Negara. Lahan ini hanya satu dari 808 aset BLBI yang dilaporkan dikuasai pihak ketiga, yang terdiri atas 183 aset eks Bahan Penyehat Perbankan Nasional dan sisanya eks aset kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset. Adapun nilai totalnya mencapai Rp 5,83 triliun. (Yetede)
Tampak di Pendataan, Buram di Lapangan
Tak semata mengungkapkan kelemahan tata kelola dan pengamanan aset, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun mengkritik hasil pendataan aset BLBI yang dikumpulkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DKJN) Kementerian Keuangan. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Aset Properti dan Aset BLBI 2020 dan Semester I 2021, skema pengumpulan dan verifikasi aset properti tersebut belum menjamin kelengkapan data. "Pelaksanaan kegiatan inventarisasi berisiko tidak efektif dan hasilnya belum dapat digunakan untuk perbaikan penatausahaan aset properti," demikian isi catatan BPK dalam hasil audit yang dikukuhkan pada Januari 2022. Alih-alih terverifikasi secara lengkap, BPK mendapati beragam masalah aset BLBI, seperti 211 unit aset yang keberadaannya tidak bisa diidentifikasi, 58 unit aset yang terdata oleh kantor wilayah DJKN dan masuk daftar nominatif tapi tidak ada dalam neraca, serta 64 aset yang fisiknya dikelola Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tapi tidak tercantum dalam kertas kerja inventarisasi. (Yetede)
Memburu Pemalsu Aset BLBI
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri segera menetapkan tersangka baru dalam akses dugaan pemalsuan surat aset jaminan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang dilaporkan Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Saat ini, kepolisian tengah mendalami kasus pemalsuan pada dua aset yang berlokasi di Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; dan kasus penggelapan tanah di Karawaci, Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jendral Andi Rian Djajadi, mengatakan setidaknya ada empat orang yang saat ini dicurigai terlibat dalam pemalsuan di dua tempat tersebut. Pada kasus Jasinga, tiga orang tengah masuk radar kepolisian.
Mereka adalah dua pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor dan satu warga sipil yang berperan sebagai makelar tanah. Menurut Andi, makelar itu merupakan orang-orang yang selama ini dipercaya mengurus tanah jaminan tersebut. "Mereka melihat peluang yang bisa dimanfaatkan karena (tanah) tak diurus, sehingga mereka mengakui ini sebagai lahan mereka. Lalu dibantu oleh oknum BPN untuk mengalih namakan akta kelahiran," kata Andi kepada Tempo. (Yetede)
IMF: Pemulihan Ekonomi Indonesia Berada di Jalur yang Tepat
IMF meyakini kebijakan ekonomi makro Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mencapai pemulihan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal dinilai kredibel untuk menghadapi tren pemulihan. BI juga dipandang siap menghadapi normalisasi kebijakan moneter global. Hal tersebut disampaikan Senior Resident Representative IMF untuk Indonesia James P Walsh dalam wawancara dengan harian Kompas di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (8/6). Menurut Walsh terdapat tiga hal penting yang dilakukan pemerintah Indonesia selama pandemi. Pertama, meningkatkan anggaran belanja untuk sektor kesehatan sehingga layanan untuk menguji, menelusuri, dan perawatan akibat Covid-19 semakin mudah diakses masyarakat. Tidak cuma anggaran belanja kesehatan saja yang ditambah, tetapi belanja untuk sektor kesehatan juga dilakukan secara tepat sasaran.
Kedua adalah keputusan untuk memperlebar defisit fiskal, karena masyarakat juga memerlukan insentif fiskal berupa pemotongan pajak di tengah situasi ekonomi yang tak menentu akibat pandemi. Dalam hal ini, pemerintah sangat mendukung UMKM sebagai tulang punggung perekonomian. Imbasnya, konsumsi rumah tangga terjaga. Ketiga adalah kebijakan moneter BI yang pintar dan suportif dalam mendukung sektor keuangan melewati krisis akibat pandemi Covid-19. Kalau kita lihat, deflasi terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia, di awal-awal pandemi. Akan tetapi, nilai tukar rupiah bisa tetap stabil. BI telah membangun kredibilitasnya di mata internasional dalam 10-20 tahun terakhir dengan mampu menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar. (Yoga)
KERAJINAN TANGAN, Lakon ”Pomanduno” Terakhir di Buton
Wa Aji (70) khusyuk mengolah sebongkah tanah liat di Balai 2 x 2 meter di belakang kediamannya, di Kelurahan Lipu, Betoambari, Baubau, Sulteng. Geraknya lentur seiring pengalaman puluhan tahun membuat gerabah. Nenek dengan cucu yang tak mampu ia hitung ini bertahan hidup dengan gerabah, sekaligus menjadi segelintir pomanduno terakhir di tanah Buton. Perlahan, tanah liat telah berbentuk serupa parabola mini. Gerabah ini disebut kabubu atau peralatan membuat kue. Fungsinya serupa oven yang menyimpan panas. Setelah memasang pegangan, kabubu telah tuntas. Kabubu ini dijual Rp 20.000 per buah. Lima hingga 10 gerabah berbagai bentuk dibuatnya sehari. Meski tergantung kecepatan produksi dan permintaan dari pelanggan, dalam seminggu ia biasa mendapat Rp 100.000. Wa Aji belajar dari orang tuanya, yang ilmunya diwariskan turun-temurun. Pembuatan gerabah dilakukan oleh perempuan sejak dahulu. Selain tak ada generasi penerus, Wa Aji juga menghadapi kendala lain. Sumber tanah liat membuat gerabah berjarak 40 menit berkendara. Bersama rekan-rekannya sesama pembuat gerabah, mereka biasa menyewa kendaraan untuk mengambil tanah liat.
Wa Ana, pomanduno lainnya, menuturkan hal serupa. Anak perempuannya tidak lagi mengetahui cara pembuatan gerabah. Padahal, ia bertahan hidup dan membesarkan empat anak dari pembuatan gerabah. Gerabah ini dijual di pasar di Baubau atau memenuhi pesanan khusus. Namun, semakin hari, pembuat gerabah atau pomanduno ini semakin berkurang. Di Kelurahan Lipu, kini tersisa segelintir pomanduno. Herlin (28), pemuda Lipu dan penggerak kerajinan gerabah, menceritakan, kini hanya tersisa 10 pembuat gerabah. Dua orang di antaranya sakit-sakitan dan beristirahat beberapa waktu terakhir. Padahal, kata Herlin, saat ia kecil, wilayah ini adalah sentra pembuatan gerabah. Berbagai bentuk gerabah, dari kabubu, palama, nu’ua (periuk), kaecunu’a (dupa), hingga bulusa (tempat menyimpan beras), dihasilkan masyarakat. Saat ini, pembuat gerabah adalah para warga lansia tanpa generasi penerus. ”Selain tempat mengambil bahan baku tanah liat yang semakin jauh, hampir satu jam dari Lipu, pembuatan gerabah dianggap bukan pekerjaan yang baik. Ditambah lagi orang sekarang jarang pakai peralatan gerabah. (Yoga)
BABAK BARU EKOSISTEM EV
Pengembangan ekosistem kendaraan listrik menapaki jalan baru. Kemarin, Rabu (8/6), Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan industri baterai listrik terintegrasi di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah yang diklaim sebagai fasilitas terintegrasi hulu hingga hilir pertama di dunia. Kendati demikian, sejumlah kalangan menilai pemerintah perlu terobosan baru guna mengakselerasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik alias electric vehicle (EV) nasional. Masih banyak problem yang harus diatasi jika tak ingin pengembangan kendaraan listrik jalan di tempat. Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa investasi industri baterai listrik terintegrasi di Batang tersebut mencapai Rp142 triliun.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa perusahaan asal Korea Selatan, LG, sepakat untuk membangun industri baterai mobil listrik di Indonesia sejak 2020. Dia meramal investasi hilirisasi yang dilakukan LG akan memberikan nilai tambah kepada perekonomian Indonesia hingga US$5,18 miliar. Bahlil menjelaskan, dari 450 hektare lahan KITB yang dikembangkan di tahap pertama, seluruhnya telah diambil investor. Adapun saat ini, proyek KIT Batang tengah memasuki pembangunan tahap kedua dengan luas lahan 1.000 hektare.
Mari Memilah Right Issue Emiten BUMN yang Menarik
Enam perusahaan plat merah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana menggelar rights issue di tahun ini. Emiten yang akan menggelar penerbitan saham baru ini yaitu PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), PT Semen Indonesia Tbk (SMGR), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN).
Sejumlah emiten menggunakan rights issue sebagai jalan masuk penyertaan modal negara (PMN), seperti Bank BTN, Waskita, dan Adhi Karya. Waskita, setelah mendapat PMN, akan menggelar rights issue juga untuk publik dengan target Rp 1 triliun, sehingga total aksi korporasinya akan menurunkan porsi pemerintah. Emiten-emiten ini akan menggunakan dana segar dari right issue untuk memperkuat modal dan ekspansi.
Nilai Tambah Baterai Listrik US$ 5,18 Miliar
Investasi industri baterai listrik di Indonesia, akan segera terealisasi. Hilirisasi mineral ini juga diharapkan akan semakin memutar roda perekonomian dalam negeri.
Pada Rabu (8/6) kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi oleh Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, meresmikan implementasi rencana tahap kedua baterai listrik terintegrasi di Kawasan Industri Terpadu (KIT), Batang, Jawa Tengah. Sementara itu, Bahlil menjelaskan, total lahan yang akan digunakan dalam implementasi tahap kedua industri baterai listrik terintegrasi tersebut, mencapai 1.000 hektar (ha). Dari luas lahan tersebut, perusahaan asal Korea Selatan LG Energy Solution akan menempati lahan seluas 275 ha dengan nilai investasi US$ 9,8 miliar atau setara sekitar Rp 142 triliun. Ia menyebut, investasi hirilisasi oleh LG bakal memberikan nilai tambah sebesar US$ 5,18 miliar untuk Indonesia.
World Bank Pangkas Proyeksi Ekonomi RI
Bank Dunia (World Bank) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022. Lembaga ini memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 sebesar 5,1%, turun 0,1% poin dari sebelumnya 5,2%.
Dalam laporan bertajuk Global Economic Prospects edisi Juni 2022, World Bank menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini cukup stabil. Hal ini didorong oleh kondisi Covid-19 yang mulai membaik, serta ada berkah dari peningkatan harga komoditas global.









