Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kebijakan transfer ke daerah (TKD) pada 2023 akan diwarnai dengan adanya implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Karena itu, Menkeu berharap, UU ini akan meningkatkan kemampuan daerah dalam meningkatkan kualitas belanja anggaran mereka. Sri Mulyani dalam saat Kerja kera dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Selasa (7/6) menyatakan kebijakan TKD akan didukung dengan berlakunya UU HKPD yang baru. Saat ini pemerintah pusat akan berupaya menjaga rasio TKD akan terhadap produk domestik bruto antara 4% hingga 4,1% dengan nilai nominal tahun depan akan lebih besar. Menkeu menegaskan kebijakan TKD 2023 bertujuan meningkatkan kualitas, terarah, terukur, akuntabel, dan transparan.

Wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II terus bertambah. Hingga Selasa (7/6), Tax Amnesty II telah diikuti oleh 63.508 wajib pajak dengan 74.675 surat keterangan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu), pajak penghasilan (PPh) yang diterima negara dari program tersebut mencapai Rp 13,18 triliun dari total pengungkapan harta bersih yang mencapai Rp 131,45 triliun. Ditjen Pajak terus mengimbau wajib pajak untuk segera memanfaatkan fasilitas ini sebelum batas waktu pelaksanaannya berakhir. Adapun pelaksanaan Tax Amnesty II sisa 23 hari lagi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  mengamankan dokumen dan sejumlah uang  dari penggeledahan di Kantor  PT Summarecon Agung (SA) Tbk, Jakarta Timur, Senin (6/6), dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perizinan  di Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Bukti-bukti tersebut segera disita sebagai barang bukti dan dikonfirmasi kembali kepada para saksi yang nantinya  akan dipanggil. Dalam penyidikan kasus tersebut, lanjut Ali, tim penyidik KPK juga melakukan penggeledahan sejumlah tempat. Kegiatan penggeledahan hingga Selasa siang masih berlangsung (7/6). Sementara perkembangan dari kegiatan  tersebut akan diinformasikan kembali. "Tentu nanti akan sampaikan, setelah seluruh kegiatan  penggeledahan ini telah selesai dilakukan teman yang menyidik di  lapangan," kata Ali. (Yetede)

Tampaknya, harga saham sektor properti belum bisa pulih tahun ini. Fitch Ratings dalam laporan yang dirilis kemarin menyebut, arus kas operasi pengembang perumahan akan turun ke level moderat tahun ini. Ini disebabkan kenaikan biaya, perlambatan penjualan, serta kebutuhan dana pengembang untuk ekspansi lahan. Di sisi lain, ada tren kenaikan bunga, yang berpotensi menekan permintaan properti. Ini karena sekitar 50% penjualan properti menggunakan kredit bank. Fitch memperkirakan, margin EBITDA pengembang perumahan berpotensi turun sekitar 100-200 basis poin pada tahun ini. Di sisi lain, Fitch melihat cukup banyak perusahaan properti yang memiliki buffer untuk melindungi margin.

Menteri Komunikasi dan Informatika (menkominfo) Johnny G Plate bertemu dengan  Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket. Pertemuan tersebut membahas tentang potensi investasi sektor  digital di Indonesia. Selain itu, juga terkait potensi kerja sama disektor infrastruktur global. "Ada dua hal yang kami diskusikan. Pertama adalah, yang berkaitan dengan potensi kerja sama di sektor infrastruktur digital. Tidak hanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga bagaimana untuk memungkinkan investasi dari Uni Eropa di Indonesia, secara khusus terkait dengan produksi-produksi dalam negeri," kata Jhonny di Kantor  Kemenkominfo, di Jakarta, Selasa (7/6). 

Apalagi, kata jhonny, pertemuan tingkat Menteri serta pengambil keputusan dari UE akan dilakukan dalam acara Digital Economy  Working Group (DEWG), pada awal September 2022 di Bali. "Dengan UE terus kita bicarakan, apalagi di saat-saat pandemi Covid-19. Pengambilan-pengambilan keputusan  dari UE yang juga berencana untuk hadir rapat tingkat Menteri di DEWG awal September di Bali. Itu juga yang kami diskusikan. Dan tentu ada hal-hal lain yang berkaitan dengan hubungan antara Indonesia dengan UE," tambah Jhonny. (Yetede)

Pemerintah punya segudang rencana untuk memacu kinerja badan usaha milik negara (BUMN). Konsolidasi dan transformasi bisnis yang terus dilakukan di tahun-tahun mendatang agar kinerja perusahaan dan kontribusi ke negara melalui dividen bertumbuh. Guna memuluskan langkah tersebut, Kementerian BUMN pun mengajukan penyertaan modal negara (PMN) hingga Rp73,26 triliun bagi 10 BUMN pada 2023. PMN baik tunai maupun nontunai diharapkan dapat menyokong BUMN dalam memacu usaha maupun melaksanakan penugasan dari pemerintah. BUMN yang diusulkan mendapatkan PMN di antaranya, PLN, IDFOOD, Defend ID, Hutama Karya, Holding Aviasi dan Pariwisata, Holding BUMN Asuransi atau IFG, PT KAI, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), Perum Damri, dan Airnav. “Kami tekankan mana penugasan dan aksi korporasi yang sehat. Selama ini disosialisasi dengan banyak kementerian. Ada yang berhasil, ada yang belum maksimal,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (7/6). Menurutnya, Kementerian BUMN telah menempuh sejumlah cara untuk memacu kinerja BUMN. Mulai dari pemangkasan jumlah entitas, hingga pembentukan klaster sehingga perusahaan bisa menjalankan bisnis sesuai dengan lini usaha utamanya. Dia mengatakan pemerintah berambisi untuk mengurangi jumlah entitas korporasi pelat merah dari 116 perusahaan yang kini menjadi 42 perusahaan. Demikian pula dengan transformasi BUMN yang terus dilakukan kendati tak mudah dicapai dalam waktu singkat.

Pemerintah memperkirakan teknologi nirkabel generasi kelima atau 5G bisa menjadi solusi dalam memacu produktivitas industri manufaktur. Namun, dalam menghadirkan 5G di Indonesia masih cukup menantang sehingga perlu kolaborasi berbagai pihak. Direktur Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo Aju Widya Sari mengatakan teknologi nirkabel generasi kelima atau 5G memiliki latensi rendah yang mendukung penggunaan internet of things (IoT) dan robotika dengan kontrol penuh oleh industri. Dia menjelaskan sektor industri khususnya di era 4.0 membutuhkan teknologi 5G dengan dukungan private network atau jaringan khusus. Oleh karena itu, Kemenkominfo mendukung teknologi 5G melalui penyiapan konektivitas melalui Palapa Ring. Industri yang membutuhkan 5G adalah mobile broadband yang memerlukan internet kecepatan tinggi. Selanjutnya, teknologi 5G dibutuhkan kawasan industri, pabrikasi, manufaktur, hingga pertambangan yang pasti dalam prosesnya membutuhkan teknologi.

Amazon Web Services (AWS) Asia Pacific (Jakarta) Region hadir di Indonesia sejak Desember 2021. AWS akan berinvestasi sebesar US$5 miliar atau setara dengan Rp71 triliun di Indonesia selama 15 tahun ke depan. Untuk mengetahui rencana bisnis AWS di Tanah Air, Redaksi Bisnis Indonesia berkesempatan mewawancarai Managing Director AWS for Asean Conor McNamara. AWS menawarkan pelayanan yang memungkinkan para pelanggan untuk menjalankan beban kerja dengan aman, dengan latensi yang lebih rendah. Kami yakin peluncuran AWS di Jakarta akan memungkinkan negara-negara Asean lainnya untuk memiliki akses layanan dengan atensi yang lebih rendah, termasuk di negara yang berbatasan dengan Indonesia.  Kami melihat pertumbuhan yang luar biasa di semua sektor usaha. Seperti yang disampaikan CEO Amazon Andy Jassy, teknologi cloud adalah perubahan terbesar dalam hidup manusia. AWS hadir sejak 2006 dan saat ini, bisnis cloud computing AWS telah bernilai US$74 miliar dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 38% secara tahunan. Kami perkirakan bisnis cloud computing tumbuh secara global dan kami melihat pertumbuhan yang serupa di Indonesia dari berbagai segmen pelanggan, termasuk sejumlah startup besar seperti Traveloka, Tokopedia, dan lainnya.

Tindakan polisi menangkap Abdul Qadir Hasan Baraja, pemimpin Khalifatul Muslimin, dianggap dipaksakan. Pengamat Terorisme AL Chaidar menilai tidak ada unsur radikal dalam kampanye khilafah yang dipersoalkan polisi, "Kalau naif, iya lantaran kampanye dengan konvoi seperti itu," ujar AL Chaidar, Selasa 7 Juni 2022. "Itu kegiatan juga telah dilakukan empat tahun lalu,"  .Tim Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap Hasan Baraja setelah shalat subuh di dekat rumahnya di kelurahan  Kupang Teba, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, kemarin. Selain Hasan tiga pengurus Khalifatul Muslimin cabang Brebes, Jawa Tengah, lebih dulu ditangkap. Ketiganya adalah Ghazali Ipnu Taman, Dasman bin Surjan, dan Adha Sikumbang. Mereka ditangkap sepekan setelah konvoi sepeda motor mengampanyekan kebangkitan khilafah di beberapa daerah pada akhir Mei lalu. (Yetede)

Rencana pemerintah mengaudit perusahaan kelapa sawit  memasuki babak baru setelah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meneken surat permintaan audit  kepada BPKP, kemarin. Dengan ditandatanganinya surat itu, Luhut berharap BPKP bisa segera memulai audit. "Hari ini (kemarin) akan saya tandatangani suratnya, nanti BPKP mulai mengaudit." kata Luhut kepada awak media di Karawang, Jawa Barat, kemarin. Audit perusahaan dicetuskan Luhut setelah ditugasi mengurus persoalan harga dan pasokan minyak goreng oleh Presiden Jokowi. Luhut mengatakan audit itu diperlukan  untuk mengetahui luas kebun kelapa sawit  hingga letak kantor-kantor perusahaan yang berkaitan dengan industri sawit, dari hulu hingga hilir. "Begitu Presiden meminta saya untuk mengelola minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng. Tidak, saya langsung ke hulunya," ujar Luhut pada Mei lalu.