Pemerintah dan korporasi diharapkan ”mendaur ulang” hasil booming komoditas guna menjaga tren pertumbuhan ekonomi di tengah potensi kenaikan inflasi. Pendapatan dari kenaikan harga komoditas itu dapat dialokasikan ke sektor lain atau diinvestasikan kembali untuk mengembangkan usaha. Kepala Ekonom Citibank Indonesia Helmi Arman (8/6) berpendapat, Indonesia merupakan eksportir sekaligus importir bersih komoditas pangan dan energi. Tak heran jika kenaikan harga batubara, minyak mentah, dan CPO menjadi ”durian runtuh” (windfall) sekaligus memunculkan tambahan pengeluaran akibat kenaikan harga pangan dan energi di dalam negeri. ”Dampak positif dan negatifnya bisa dilihat dari sisi korporasi, rumah tangga, dan fiskal negara,” kata Helmi dalam diskusi ”Tinjauan Komoditas Indonesia: Prospek dan Tantangan” yang digelar Bank Pembangunan Asia (ADB).

Berdasarkan perkiraan Citi Research, booming komoditas membuat korporasi besar mendapatkan aliran kas masuk 1,5 % PDB. Angka itu diperoleh dari pendapatan atas ekspor 1,4 % PDB dan pembelian konsumen atau rumah tangga 0,1 % PDB. Pendapatan korporasi tersebut dapat menambah PDB nasional sebesar 0,5 %. Sementara aliran kas rumah tangga justru minus 0,4 % PDB. Menurut Helmi, korporasi besar dapat memanfaatkan keuntungan dari durian runtuh ini untuk menjaga tren pertumbuhan. Keuntungan dapat digunakan untuk meningkatkan investasi ke sektor lain. Di sisi fiskal, booming komoditas menambah kas negara, tetapi tambahan dana itu dipakai untuk berbagai pembiayaan, termasuk pengendalian pandemic Covid-19, subsidi energi, dan perlindungan sosial. Fiskal dan pangan. (Yoga)

Penerapan restriksi sosial di Shanghai, China, karena Covid-19 telah menghambat rantai pasok global sehingga menekan pertumbuhan konsumsi dan ekonomi global. Di sisi lain, pecahnya perang Rusia-Ukrania telah menimbulkan implikasi luas, di antaranya kenaikan harga minyak, pangan, dan biaya distribusi. IMF dalam World Economic Outlook edisi April 2022 memproyeksikan inflasi bisa mencapai 5,7 % di negara maju dan 8,7 % di negara berkembang. Proyeksi ini lebih tinggi daripada kalkulasi sebelumnya, yakni masing-masing 3,9 % dan 5,9 %. Fenomena ekonomi yang ditandai dengan stagnasi perekonomian dan disertai inflasi tinggi dikenal sebagai stagflasi, yang berisiko meningkatnya angka pengangguran sehingga berisiko juga pada mogoknya mesin di pasar keuangan. Kekhawatiran akan stagflasi belum terlihat pada perekonomian domestik. Meski inflasi Mei 2022 meningkat ke level 3,55 % secara tahunan, tertinggi sejak Desember 2017, inflasi inti yang menjadi tolok ukur daya beli masyarakat sejauh ini masih cukup stabil.

Komponen pengukur inflasi seperti harga komoditas, kurs rupiah, dan kondisi ekonomi negara mitra dagang, inflasi inti Mei 2022 tercatat 2,5 %, tidak jauh bergeser dibandingkan bulan sebelumnya, 2,6 %. Inflasi inti saat ini masih ditopang  terjaganya stabilitas nilai tukar dan konsistensi kebijakan otoritas moneter dalam mengarahkan ekspektasi inflasi. Kalangan dunia usaha masih optimistis dengan manuver pemerintah mengotak-atik postur anggaran, yang dipandang sebagai strategi tepat mengendalikan inflasi tahun ini. Optimisme ini tecermin dari Indeks Manajer Pembelian (PMI) manufaktur Indonesia yang Mei lalu tercatat berada di level 50,8. Meskipun lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya di level 51,9, PMI di atas level 50 masih menunjukkan bahwa dunia usaha tetap optimistis terhadap prospek ekonomi nasional. Terlebih lagi, APBN Perubahan 2022 mengakomodasi penebalan perlindungan sosial dan menggemukkan alokasi untuk kompensasi dan subsidi energi. (Yoga)

Tren berbelanja baju bekas atau thrift shopping yang semakin marak memicu kekhawatiran pelaku industri tekstil dalam negeri. Kegiatan menjual dan membeli baju bekas yang sejatinya untuk mengurangi limbah tekstil dapat membuka keran impor pakaian bekas yang merugikan industri dalam negeri dan membawa masuk sampah baru. Direktur Eksekutif Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (Ikatsi) Riza Muhidin mengatakan, meskipun tren tersebut berawal dari niat baik mengurangi limbah dan menjaga lingkungan, pada praktiknya pasar yang tercipta akibat budaya thrifting itu justru membuka keran baru perdagangan impor pakaian bekas yang menggerus industri lokal. BPS mencatat, sepanjang 2021, nilai impor barang tekstil sudah jadi lainnya, pakaian bekas dan barang tekstil bekas, serta gombal atau kain tua (HS 63) mencapai total 328,2 juta USD atau Rp 4,7 triliun (kurs Rp 14.493 per dollar AS). Nilai impor tersebut meningkat selama lima tahun terakhir.

Di pasaran, baju bekas impor yang umumnya bermerek dijual dengan harga murah sehingga membuat produsen tekstil dalam negeri, khususnya yang berskala kecil dan menengah, semakin terdesak. Selain harus bersaing dengan derasnya arus impor pakaian baru, mereka juga berkompetisi dengan laju impor pakaian bekas. Padahal, berdasarkan Permendag No 51/M-DAG/PER/7/2015, impor pakaian bekas sebetulnya dilarang karena tidak higienis dan berpotensi membahayakan kesehatan. Pakaian bekas yang telanjur tiba wajib dimusnahkan dan importir yang memperdagangkannya dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan. Pasal 47Ayat(1) UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga mengatur bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, meskipun dalam keadaan tertentu, (Yoga)

Pencarian info properti, khususnya rumah tinggal, melalui kanal daring terus tumbuh. Faktor kemudahan mengakses internet jadi pertimbangan konsumen. Menurut Vice President of Corporate Sales Lamudi Michael Kauw, Rabu (8/6) fenomena itu menjangkiti konsumen lintas generasi. Pertumbuhan tak hanya di kalangan warga usia 25-34 tahun, tetapi juga warga umur 45-54 tahun. (Yoga)

Polres Metro Jakbar membongkar kasus investasi fiktif alat kesehatan dengan total kerugian yang dilaporkan korban senilai Rp 65 miliar. Alat kesehatan yang dimaksud berupa alat tes antigen, sarung tangan, masker, dan alat pelindung diri. Kapolres Metro Jakarta Barat Komisaris Besar Pasma Royce, Rabu (8/6) mengatakan, enam pelaku ditetapkan sebagai tersangka, antara lain RE, AS, SK, YF, dan YD. (Yoga)

Sibukdin (60) berjalan ke tepi Sungai Sepaku di belakang rumahnya. Di sepanjang pinggir sungai itu sudah banyak bangunan, kebun, dan pembangunan proyek pemerintah. Sejak tahun 1970-an di kampungnya, Kelurahan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim, Orde Baru mulai mendatangkan warga dari Pulau Jawa lewat program transmigrasi. Warga suku Balik seperti Sibukdin tak dilibatkan dalam penentuan batas kelola lahan. Alhasil, sejumlah lahan mereka dipatok sebagai lahan transmigrasi. ”Saat itu petugas bilang, itu lahan negara karena kami tak punya surat-surat bukti kepemilikan tanah. Kalau ada pembangunan, tanah yang kami garap diakui sebagai tanah negara. Masa tanahnya saja diakui negara, masyarakatnya tidak?” katanya lirih, Senin (6/6).

Hutan tempat mereka berburu dan berladang juga terkikis karena pemerintah memberikan izin konsesi perusahaan hutan tanaman industri. Luasnya lebih dari 100.000 hektar. Sejak saat itu, berangsur-angsur terjadi perubahan tradisi dan kebiasaan suku Balik dan suku Paser di Sepaku. Laiknya masyarakat tradisional di Kalimantan, kedua suku itu semula mengandalkan ladang berputar atau berpindah untuk menanam kebutuhan pokok, dengan menanam padi gunung dan tanaman lain tanpa pupuk, apalagi obat kimia. Setelah panen, mereka berpindah ke lahan lain. Lahan lama dibiarkan meremajakan diri secara alami dan suatu saat digarap kembali. Masyarakat adat ini pun berangsur-angsur meninggalkan praktik lokal ini lantaran dilarang dan lahannya sudah dikuasai perusahaan dan menjadi area transmigrasi. ”Akhirnya, kami saat ini membeli beras untuk makan sehari-hari karena kami tak menguasai sistem sawah. Lahan dan hutan untuk menanam juga sudah tidak ada,” ujar Sibukdin, yang juga Kepala Adat Suku Balik di Kelurahan Sepaku. (Yoga)

Kenaikan harga tiket untuk naik ke bangunan Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jateng, ditunda seiring munculnya keresahan di masyarakat. Skema terbaik pembatasan wisatawan yang naik ke bangunan candi masih dibahas. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (7/6) mengusulkan penundaan kenaikan tarif itu kepada Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut dia, diperlukan langkah-langkah sebelum menaikkan tarif. ”PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko menyampaikan akan menindak lanjuti keputusan itu bersama Balai Konservasi Borobudur. Dibutuhkan pranata dan regulasi terkait penentuan kelayakan dari tarif yang ada beserta mekanismenya,” imbuh Ganjar.

Sebelum ini, pemerintah berencana menaikkan tarif tiket ke bangunan Candi Borobudur untuk membatasi jumlah pengunjung. Tarif tiket bagi turis domestik naik dari Rp 50.000 menjadi Rp 750.000, sedangkan tiket turis mancanegara naik dari 20 USD menjadi 100 USD. Adapun pelajar dikenai biaya Rp 5.000. Ketua Sangha Theravada Indonesia Bikhu Sangha Theravada Pannavaro mengatakan, pihaknya mendukung upaya pemerintah membatasi jumlah pengunjung. Meski demikian, dia berharap besaran harga tiket untuk bisa naik ke bangunan candi, yakni Rp 750.000 per orang, ditinjau ulang. ”Jika harga tiket yang sedemikian mahal diberlakukan, dipastikan sebagian umat Buddha tak akan lagi dapat naik dan melakukan ritual puja serta pradaksina di bangunan candi,” ujarnya.

Menurut Ketua Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Marsis Sutopo, jumlah pengunjung yang naik ke Candi Borobudur telah melebihi daya tampung bangunan itu. Idealnya, candi menampung 128 orang selama satu jam atau 1.280 orang per hari jika candi dibuka 10 jam. Adapun daya tampung ideal halaman candi 523 orang serta taman zona 2 sebanyak 10.308 orang. (Yoga)

Sebanyak 43 perusahaan menyatakan minat untuk masuk ke Bursa Efek Indonesia (BEI). Hingga Senin (6/6), semua perusahaan itu sedang menjalankan proses pencatatan saham di BEI. Dana publik yang dapat dihimpun dalam pencatatan saham tersebut mencapai sekitar Rp 14,1 triliun. Selain perusahaan yang mau masuk bursa, sampai 3 Juni 2022, ada 33 emiten yang akan melakukan right issue. (Yoga)

Pada 2023, Kementerian Ketenagakerjaan mendapat anggaran Rp 4,65 triliun, turun dari pagu 2022 yang sebesar Rp 5,57 triliun. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Selasa (7/6) mengatakan, pihaknya mengalokasikan Rp 2,67 triliun untuk pembinaan pelatihan vokasi dan produktivitas, disusul Rp 757 miliar untuk pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. (Yoga)

Jumlah kasus penyakit mulut dan kuku di sejumlah daerah di Jabar terus meningkat. Ratusan sapi di sentra sapi perah di Kabupaten Kuningan terjangkit. Dampaknya, produksi susu sapi anjlok. Dinas Perikanan dan Peternakan Kuningan mencatat, hingga Selasa (7/6) siang, 522 sapi terpapar penyakit mulut dan kuku (PMK), terdiri dari 80 sapi potong dan 442 sapi perah. Dari jumlah itu, 16 ekor mati, 13 ekor terpaksa dipotong, dan 124 ekor dinyatakan sembuh. ”Penambahan itu karena kandangnya saling berdekatan. Bahkan, dalam satu kandang ada sapi milik dua peternak. Jadi, memang tidak bisa dibendung. Apalagi, virus ini menyebar lewat airborne (udara), lalu lintas orang, dan kendaraan,” kata Pejabat Otoritas Veteriner Kuningan Rofiq, kemarin.

Kasus PMK paling banyak berada di sentra sapi perah, yakni Kecamatan Cigugur. PMK juga ditemukan di 10 kecamatan, di antaranya Cibingbin, Garawangi, Cilebak, Kramatmulya, Kuningan, Lebakwangi, dan Luragung. Padahal, pertengahan Mei lalu, kasus PMK hanya terdeteksi pada tujuh sapi potong di dua kecamatan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menahan laju penyebaran PMK pada sapi perah. Selain menyemprotkan disinfektan dua kali sehari di kandang, pihaknya juga telah membatasi lalu lintas ternak. Sejumlah desa di Cigugur, misalnya, menerapkan penguncian wilayah. Ternak yang masuk harus dilengkapi dokumen. (yoga)