Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia Boyamin Saiman, Kamis (9/6) menegaskan, selain tindak pidana korupsi, Kejaksaan Agung juga dapat memperluas penyidikan ekspor minyak sawit mentah beserta turunannya ke dalam dugaan pencucian uang dan  monopoli pasar oleh korporasi. Namun, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, pihaknya belum mendapat informasi keterlibatan korporasi dalam hal itu. (Yoga)

Harapan PBB untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem terganggu. Perang Rusia dan Ukraina, pandemi, serta kerusakan lingkungan meningkatkan penderitaan jutaan orang di dunia. Laporan Platform Respons Krisis Global (GCRP) PBB, Rabu (8/6) di New York  menyebutkan, saat ini sekitar 60 % pekerja memiliki pendapatan riil lebih rendah daripada sebelum pandemi Covid-19. (Yoga)

Dalam siaran pers, Kamis (9/6), Moody’s menyampaikan, kurs rupiah relatif stabil selama 12-18 bulan terakhir. Namun, belakangan ada tren kenaikan arus keluar modal asing akibat meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global. Fenomena ini meningkatkan risiko. Sebagian besar lindung nilai (hedging) keuangan pengembang properti Indonesia telah berkurang, dan membuat pengembang rentan terhadap pelemahan rupiah. ”Jumlah utang pokok dan beban bunga utang dalam denominasi USD yang dimiliki sejumlah pengembang properti akan meningkat jika dihitung dalam rupiah sehingga melemahkan kemampuan mereka. Lebih dari dua pertiga dari keseluruhan utang mereka ada dalam denominasi USD, sementara pendapatan diperoleh dalam denominasi rupiah,” kata Rachel Chua, Wakil Presiden dan Analis Senior Moody’s.

Di antara enam pengembang properti dengan peringkat Moody’s, dua di antaranya telah membatalkan semua atau hampir semua lindung nilai mereka. ”Selain itu, fasilitas lindung nilai tak sepenuhnya melindungi pinjaman. Jika rupiah menembus Rp 17.000 terhadap USD, lindung nilai hanya akan melindungi 38 % total utang dalam USD, turun dari 47  % dua tahun lalu,” kata Rachel. Ia menambahkan, sebagian besar pengembang di Indonesia masih memiliki likuiditas yang cukup untuk menutupi beban bunga yang naik karena depresiasi rupiah. Sebagian besar pengembang telah meningkatkan kepemilikan kas, memperkuat arus kas operasi, atau mengurangi biaya bunga setelah mengubah denominasi utang.” Akan tetapi, jika kurs rupiah terhadap USD tetap melemah, akan ada pengembang properti Indonesia yang membutuhkan pinjaman luar negeri guna menambah likuiditas internalnya,” kata Rachel. Berdasarkan data Refinitiv, kurs rupiah dalam pembukaan perdagangan, Kamis (9/6), melemah 0,07 persen menjadi Rp 14.500 per USD. (Yoga)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengemukakan, pemerintah tahun depan siap memfasilitasi pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) 220.000 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah. ”FLPP dilakukan bekerja sama dengan bank-bank pelaksana,” ujarnya, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, di Jakarta, Kamis (9/6). (Yoga)

Nelayan Kabupaten Indramayu, Jabar, mendesak pemerintah merevisi kebijakan harga solar hingga besaran tarif pajak pasca produksi. Nelayan terancam tak bisa melaut lagi. Harga solar industri Rp 16.500 per liter, melonjak dari akhir tahun, Rp 9.500 per liter. ”Harga itu tak sebanding harga ikan, yaitu sekitar Rp 15.000 per kilogram,” ujar Koordinator Umum Front Nelayan Bersatu Kajidin saat berunjuk rasa di Kantor DPRD Indramayu, Kamis (9/6). (Yoga)

Lonjakan harga minyak mentah ibarat pedang bermata ganda bagi Grup Pertamina. Di bisnis hulu, Pertamina ikut menikmati kenaikan harga minyak. Namun dari sisi hilir, perusahaan migas pelat merah itu kedodoran. Harga minyak WTI di Bursa New York sempat menembus US$ 122 per barel atau sudah menguat 91% dalam setahun terakhir. Kondisi tersebut sebenarnya menguntungkan Pertamina sebagai produsen minyak mentah. Pada kuartal I-2022, PT Pertamina Hulu Energi memproduksi minyak 523.000 barel per hari. Saat ini, rata-rata volume penjualan Pertamax sebanyak 21.573 kiloliter (kl) per hari atau 21,57 juta liter per hari. Untuk mempertahankan harga Pertamax tetap di level Rp 12.500 per liter, Pertamina diperkirakan meski merogoh dana Rp 2.000 per liter. Dengan kata lain, Pertamina harus menomboki hingga Rp 1,29 triliun dalam sebulan untuk menjaga Pertamax di harga saat ini.

Kabar baik kembali menghampiri perekonomian Indonesia. Setelah kinerja manufaktur terus berada di zona ekspansi serta capaian inflasi yang terkendali, kini giliran sektor konsumsi unjuk gigi. Hal itu tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang menyentuh angka tertinggi selama pandemi Covid-19. Kemarin, Kamis (9/6), Bank Indonesia (BI) melansir hasil Survei Konsumen periode Mei 2022 yang menunjukkan bahwa IKK mencapai 128,9 atau lebih tinggi ketimbang bulan sebelumnya yang tercatat 113,1.Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa optimisme terhadap kondisi ekonomi terus menguat. Menurut BI, persepsi terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan pembelian barang tahan lama, meningkat. Demikian pula dengan ekspektasi positif konsumen terhadap perekonomian ke depan, terutama kondisi dunia usaha. Optimisme yang menguat akan menjadi katalis positif bagi akselerasi perekonomian nasional.

Sejumlah bank di Tanah Air masih rame diburu para pemodal. Yang terbaru, Investree Singapore Pte Ltd resmi membeli 1,5 miliar atau setara 10,9% saham Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR). Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Kamis (9/6), harga pembelian senilai Rp 280 per saham. Berarti nilai transaksi Investree itu sekitar Rp 422,02 miliar pada 7 Juni 2022. Amin Nurdin, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) berpendapat, bank kecil bisa ekspansi lewat transfer teknologi, SDM dan pengembangan bisnis.

Industri perbankan syariah di Indonesia memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi secara nasional. Sejak dirintis, perbankan syariah diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial. Sejauh ini, terdapat dua pola bisnis perbankan syariah, yaitu sebagai bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS). Keduanya sama-sama menjunjung prinsip tata kelola sesuai syariah. Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, industri perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Kenyataan di atas cukup menarik untuk dicermati. Fakta bahwa upaya yang telah dilakukan untuk membangun industri perbankan syariah di Indonesia ternyata selama ini masih jauh panggang dari api. Sebenarnya berbagai upaya telah dilakukan untuk mengungkit daya saing perbankan syariah. Salah satu ikhtiar yang semula diyakini dapat meningkatkan market share perbankan syariah, yaitu mendorong UUS untuk spin off dari induknya.

Pertama, kinerja keuangan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sepanjang periode 2016—2021, UUS tumbuh cukup kompetitif dengan compound annual growth rate (CAGR) pada aset, financing, funding, dan profit before tax (PBT) secara rata-rata lebih tinggi (>18%) dibandingkan dengan BUS (<13%). Demikian juga dari sejumlah rasio kunci UUS seperti RoA sebesar 2,2% dibandingkan BUS 1,3%; NOM UUS 2,3%, sementara BUS 1,4%; dan BOPO UUS <80%, sementara BUS >85%. Baik profitabilitas maupun efisiensi biaya, faktanya UUS mengungguli model BUS. Kedua, tingkat ketahanan UUS juga lebih tinggi dibandingkan BUS terutama pada masa krisis pandemi tercermin dari indikator NPF UUS di bawah 3%, sementara BUS >4%. Pencapaian tersebut tentunya tanpa mengurangi kesyariahan dari praktik bisnis UUS yang selalu diiringi pengawasan prinsip-prinsip syariah oleh OJK, Dewan Pengawas Syariah, serta Satuan Kerja Audit Internal Bank. Ketiga, UUS mempercepat literasi dan inklusi perbankan syariah karena pola bisnisnya memiliki akses terhadap market dari bank induk yang menjangkau seluruh kalangan (universal). Keempat, yaitu tingkat layanan dan pricing UUS yang setara atau lebih baik dari bank induk, sehingga membuat nasabah tetap merasakan layanan terbaik. Kelima, dari sisi kelembagaan. Pada akhir 2021, terdapat 12 BUS dan 21 UUS pada industri perbankan syariah di Indonesia. Dari total 21 UUS, mayoritas merupakan bank yang memiliki modal kecil dan skala bisnis terbatas.

Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) menargetkan pemulihan piutang BLBI pada tahun 2023 sebesar Rp 25 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Rabu (8/6) lalu mengatakan, pemulihan piutang akan menjadi salah satu program prioritas dan proyek unggulan pada tahun 2023.