Berbeda dengan infrastruktur fisik, pembangunan infrastruktur sistem pembayaran ritel masih sangat mengandalkan kontribusi pihak swasta. Biaya investasi dan implementasi infrastruktur sistem pembayaran ritel sebagian besar ditanggung oleh para pelaku industri, yaitu penyedia jasa pembayaran (PJP) dan penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran (PIP). Para pelaku sistem pembayaran tersebut notabene pihak swasta, yaitu bank-bank dan perusahaan-perusahaan teknologi finansial yang berorientasi komersial. Hal ini menimbulkan permasalahan mendasar, yaitu kurang meratanya infrastruktur pembayaran ritel yang sangat penting bagi infrastruktur digital nasional. Contohnya, pengembangan jaringan pembayaran menggunakan mesin EDC (mesin gesek kartu) yang ada di kasir-kasir. Biaya investasi, pemasangan, perawatan, dan operasi mesin EDC tidak murah.  

Inisiatif QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dari BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) patut diacungi jempol. Namun, implementasi QRIS tidaklah langsung menyelesaikan permasalahan. QRIS, khususnya yang menggunakan stiker QR, memang lebih murah, tetapi tetap membutuhkan biaya akuisisi, pemasangan, perawatan, dan operasi. Di sisi lain, rata-rata nilai transaksi QRIS jauh lebih kecil dibandingkan transaksi menggunakan kartu. Jika rata-rata transaksi kartu debit Rp 700.000-an, rata-rata transaksi QRIS hanyalah Rp 30.000-an. Ini mengakibatkan pendapatan per transaksi QRIS lebih rendah daripada transaksi kartu. BI memang sudah mendorong akuisisi merchant QRIS sehingga pada akhir tahun 2021 mencapai 12 juta. Meski demikian, di lapangan banyak merchant yang memasang lebih dari satu stiker QRIS sehingga jumlah merchant unik pasti lebih rendah. Selain itu, karena pertimbangan komersial, implementasi QRIS di daerah-daerah terpencil juga masih sedikit. (Yoga)

Presiden Jokowi dan PM Australia Anthony Albanese sama-sama mengutamakan stabilitas dan perdamaian kawasan. Oleh karena itu, kompetisi China melawan AS bersama sekutu harus dikelola dengan baik agar tak pecah menjadi konflik terbuka di kawasan Indo-Pasifik. ”Strategic competition di kawasan perlu dikelola dengan baik untuk menghindari terjadinya konflik terbuka. Budaya damai dan strategic trust perlu terus diperkuat,” ujar Presiden Jokowi dalam konferensi pers bersama PM Albanese di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Senin (6/6). Tukar pandangan soal isu kawasan dan dunia menjadi salah satu tema dalam pertemuan bilateral kedua pemimpin. Temanya mencakup perang di Ukraina, kerja sama Indo-Pasifik, dan penguatan kemitraan pembangunan di Pasifik.

PM Albanese menyebutkan, Indonesia sudah berada di jalur untuk menjadi satu dari lima ekonomi terbesar dunia. Oleh karena itu, Albanese memprioritaskan revitalisasi hubungan dagang dan investasi kedua negara. Dia meminta menteri-menteri di bidang ekonomi untuk berkoordinasi rutin. Dalam konferensi pers terpisah di Jakarta saat menjawab pertanyaan wartawan, PM Albanese menjanjikan visi Australia yang mengedepankan keamanan dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. ”Kita harus mengakui, memang ada persaingan kekuatan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Pengaruh China semakin membesar. Permasalahannya, perilaku mereka di Laut China Selatan sangat intrusif dan agresif,” katanya. Soal Pakta Pertahanan Australia-Inggris-AS / AUKUS, PM Albanese melanjutkan, harus dibahas secara lebih mendalam dengan Indonesia dan dibutuhkan pertemuan-pertemuan berikutnya. (Yoga)

Presiden AS Joe Biden dikabarkan bakal membebaskan tarif impor panel surya dari empat negara di Asia Tenggara. Keempat negara itu meliputi Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Malaysia yang selama ini memasok 80 % kebutuhan panel surya ke perusahaan-perusahaan manufaktur di AS. Namun, Pemerintah AS masih akan melakukan penyelidikan atas sebuah laporan yang menduga bahwa produsen panel surya di empat negara itu merupakan anak-anak perusahaan China. (Yoga)

Meningkatnya risiko global saat ini berkaitan dengan kenaikan suku bunga The Fed dan bank-bank sentral lain karena inflasi tinggi. Inflasi di AS 8,4 %, di Eropa 7,5 %, Inggris 9 %, dan di banyak negara berkembang lebih tinggi lagi. Perang Rusia-Ukraina mendorong harga pangan dan energi naik. Tindakan lockdown karena Covid-19 di Shanghai, China, menekan pertumbuhan ekonomi China dan global karena menghambat rantai pasok global dan konsumsi. Bahkan beberapa pihak memperkirakan akan terjadi stagflasi, yaitu resesi (pertumbuhan negatif) dan inflasi tinggi.

Meningkatnya risiko global ini tentu berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia. Namun, sebagai negara penghasil komoditas, Indonesia juga diuntungkan dengan ekspor yang meningkat tinggi, surplus perdagangan, dan meningkatnya konsumsi masyarakat membuat pertumbuhan ekonomi berlanjut, 5,01 % di triwulan I-2022. Adapun inflasi mulai meningkat ke 3,47 %, setara suku bunga kebijakan BI 3,5 %. Semestinya suku bunga kebijakan lebih tinggi secara memadai daripada inflasi. Menahan inflasi dengan menambah subsidi energi yang terus membesar tentu sangat memberatkan APBN dan distortif terhadap perekonomian.

Risiko global meningkat dengan berlanjutnya perang Rusia-Ukraina. Dengan penghentian impor minyak dari Rusia, harga minyak meningkat lagi di atas 100 dollar AS/barel. Harga pangan juga naik karena Rusia dan Ukraina produsen besar gandum. Ditambah lagi dengan lockdown di Shanghai membuat ekonomi China mengalami perlambatan dan rantai pasokan terganggu. Risiko global ini kemungkinan masih akan tinggi sampai 2023 karena ketidakpastian dari kenaikan harga pangan dan energi dari pengaruh berlanjutnya perang Rusia-Ukraina. (Yoga)

Perusahaan rintisan kini menghadapi tuntutan realitas untuk mengubah strategi bisnisnya menjadi lebih rasional. Mengutip laporan laman agregator layoff. fyi, selama 2022, ada 31.707 pekerja perusahaan rintisan di dunia mengalami PHK. Pada Mei 2022, ada 16.923 orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Kendati bulan Juni baru berjalan empat hari, ada 1.229 karyawan kehilangan pekerjaannya (Kompas, 6/6/). Masalah yang sama menimpa perusahaan rintisan di Tanah Air. PHK usaha rintisan di luar negeri lebih banyak akibat situasi eksternal. Masalah eksternal, berupa tekanan inflasi, sebagai dampak masalah global, menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Akibatnya, permintaan produk atau layanan berkurang. Mereka menekan pengeluaran agar kinerja bisnis tetap sehat. Mereka terpaksa melakukan PHK. Adapun PHK pada usaha rintisan  dalam negeri disebabkan masalah pengelolaan bisnisnya. Problem internal perusahaan, adalah mereka tidak segera menemukan rencana bisnis ke depan, kalah bersaing, model bisnis yang tidak tepat, keuntungan tak segera didapat, menjadikan mereka harus mengurangi pengeluaran bahkan beberapa harus menutup usaha.

Pelajaran dari kejadian ini ialah perusahaan rintisan harus fokus ke rencana bisnisnya. Mereka harus terus menaikkan pertumbuhan akuisisi data dan pelanggan, tetapi bersamaan juga harus menggali pendapatan sehingga memperoleh dana yang memadai untuk operasionalisasi bisnis. Akuisisi data dan pelanggan tak bisa dipertahankan. Kita bisa merasakan kenaikan harga sejumlah layanan berbasis daring sejak beberapa pekan lalu. Fenomena ini tak lepas dari upaya bertahan. Cerita manis start up, terutama di Indonesia, mulai berakhir. Era subsidi yang melenakan konsumen bakal berhenti. Mereka harus mendapatkan keuntungan dari semua usaha. Konsumen harus bersiap dengan berbagai layanan dan produk yang tak murah lagi. (Yoga)

Negara-negara G20 sepakat membentuk Dana Perantara Keuangan sebagai mekanisme pendanaan global dalam penanganan pandemi. Melalui mekanisme ini, penanganan pandemi di masa depan diharapkan lebih baik sekaligus mempermudah akses pada kebutuhan medis bagi semua negara, terutama negara berkembang. Menkes RI Budi Gunadi Sadikin dalam The Second G20 Health Working Group Meeting di Lombok, NTB, Senin (6/6) menyampaikan, mobilisasi sumber daya keuangan global menjadi bagian penting dalam upaya penguatan ketahanan sistem kesehatan global. Sumber daya keuangan tersebut diperlukan mulai dari upaya pencegahan, kesiapsiagaan, hingga respons pandemi.

Pertemuan Health Working Group Kedua ini mengusung tema ”Membangun Ketahanan Sistem Kesehatan Global”. Sebanyak 250 delegasi terlibat dalam pertemuan tersebut dengan 90 delegasi hadir secara langsung dan sisanya hadir secara daring. Tiga agenda utama yang dibahas dalam pertemuan itu, yakni mobilisasi sumber daya keuangan untuk pandemi dan mobilisasi sumber daya kesehatan dasar untuk pandemi. Agenda lainnya, optimalisasi surveilans genomik dan penguatan mekanisme berbagi data untuk kesehatan masyarakat global. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus  menyampaikan, rancangan terkait dana perantara keuangan akan dibahas bersama dengan Bank Dunia. Ia sepakat jika WHO menjadi koordinator untuk investasi terkait ketahanan kesehatan global. Dana kontingensi WHO juga diperlukan untuk kondisi darurat demi memastikan pembiayaan dapat terukur untuk tanggap darurat. (Yoga)

Indeks harga pangan global tiga bulan terakhir menggapai level tertinggi sejak 1990. Gangguan pasokan akibat perang, hambatan dagang, dan faktor iklim jadi pemicunya. Namun, bagi para petani padi di Tanah Air, tiga bulan terakhir tak ubahnya puncak panen raya tahun-tahun sebelumnya. Situasinya diwarnai oleh turunnya harga jual hasil panen di tingkat petani. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Sabtu (4/6), merilis Indeks Harga Pangan FAO (FFPI) Mei 2022 yang mencapai 157,4 poin. Angka itu turun dua bulan berturut-turut setelah mencapai puncaknya pada Maret 2022 dengan rata-rata indeks 159,3 poin. Namun, angka itu masih jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata indeks bulanan tiga tahun sebelumnya, yakni berkisar 98-125 poin. Selain itu, ketika indeks harga beberapa komoditas lain turun pada Mei 2022, indeks harga komoditas serealia justru naik 3,7 poin menjadi 173,4 poin pada Mei 2022. Situasi itu termasuk harga beras di pasar internasional yang naik lima bulan berturut-turut, terutama didorong oleh proyeksi produksi yang turun pada 2022/2023, sementara penggunaannya diperkirakan naik.

Sayangnya, harga tinggi di pasar global tidak tercermin di pasar domestik, khususnya di tingkat petani. BPS mencatat, jumlah kasus harga gabah di bawah harga pembelian pemerintah (HPP), yakni Rp 4.200 per kg kering panen, mencapai 29,21 persen dari 1.082 lokasi transaksi jual beli gabah yang disurvei di tingkat petani bulan lalu. Sementara di tingkat penggilingan, jumlah kasus mencapai 27,36 %. Tak hanya bulan lalu, kasus harga gabah di bawah HPP selalu terjadi sejak April 2020. Puncak kasus terjadi pada puncak panen raya atau selama kurun Maret-Mei. Situasi itu berarti sebagian petani menjual hasil jerih payahnya di bawah standar harga yang layak. Ironi juga terjadi di kebun kelapa sawit petani. Kendati harga minyak nabati global melonjak hingga menggapai level tertinggi, situasinya tak tertransmisi dengan baik ke kebun petani, tercermin pada harga jual tandan buah segar (TBS) sawit petani. Pada 28 Mei 2022, menurut data Serikat Petani Kelapa Sawit, harga TBS di tingkat petani berada di kisaran Rp 1.700 per kg hingga Rp 2.450 per kg atau berada di bawah harga acuan TBS yang ditetapkan pemprov yang berkisar Rp 2.500 per kg hingga Rp 3.500 per kg. (Yoga)

Pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan atau WL-KP masih jauh dari ideal meskipun sistem pelaporan tersedia secara daring. Banyak kendala yang dihadapi, mulai dari segi kepatuhan perusahaan, komitmen pemerintah pusat dan daerah, hingga problem teknis menyangkut sistem platform digital yang tersedia. Peneliti Bidang Ketenagakerjaan di Badan Riset dan Inovasi Nasional Khairul Ismed mengatakan, WLKP sebenarnya memainkan peran penting sebagai sumber data dan informasi resmi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan strategis di bidang ketenagakerjaan. WLKP juga berfungsi mendukung pengawasan ketenagakerjaan agar lebih efektif dan intensif. Jika dijalankan dengan konsisten, WLKP dapat menyimpan berbagai data dan informasi strategis seputar hubungan industrial di perusahaan. Informasi itu antara lain status hubungan ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja, perlindungan pekerja, seperti status upah dan jaminan sosial, serta kesempatan kerja di perusahaan bersangkutan.

Namun, berdasarkan data WLKP Online yang diakses pada 30 Mei 2022 pukul 17.10 WIB, jumlah perusahaan yang terdaftar masih jauh dari ideal. Per akhir Mei, ada 497.195 perusahaan yang menjalankan WLKP, dengan total jumlah tenaga kerja sebanyak 12,1 juta orang. Sebanyak 372.402 perusahaan berstatus usaha mikro, 55.275 perusahaan berskala kecil, 48.626 perusahaan menengah, dan 20.892 perusahaan besar. Jumlah perusahaan yang melapor WKLP itu hanya mencakup 1,9 % dari total 26,7 juta perusahaan di Indonesia yang tercatat dalam Sensus Ekonomi 2017. Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Susanto Haryono mengatakan, data WLKP tidak bersifat akurat dan tidak diperbarui secara berkala. Tidak semua perusahaan melapor kan data sesuai kenyataan di lapangan. Terlebih, pelaporan WLKP hanya dilakukan sekali dalam setahun. (Yoga)

Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia bekerja sama dengan Dyandra Promosindo akan menyelenggarakan pameran khusus kendaraan listrik Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 22-31 Juli 2022. Pameran itu akan memperkuat ekosistem kendaraan listrik nasional. Ketum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko bersama Sekjen Tenggono Chuandra Phoa dan pengurus lainnya, Senin (6/6) bertemu dengan Chief Executive Officer (CEO) Kompas Gramedia yang juga Pemimpin Umum Harian Kompas Lilik Oetama di Palmerah, Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Moeldoko menjelaskan, PEVS 2022 merupakan bagian dari upaya penumbuhan ekosistem kendaraan listrik, sesuai Perpres No 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Direktur Utama Dyandra Promosindo Hendra Noor Saleh mengatakan, PEVS 2022 akan diikuti sedikitnya 50 peserta. Pabrikan yang akan berpartisipasi antara lain PT Mobil Anak Bangsa Indonesia, Hyundai, Fuso, Wuling, dan DFSK. Pengunjung PEVS 2022 yang hadir secara luring ditargetkan 100.000 orang. (Yoga)

Sejalan dengan strategi keberlanjutan, dengan kian peduli pada lingkungan yang bersih dan hijau, Grup Astra Internasional terus mengembangkan sumber energi baru terbarukan. ”Kami mulai meninggalkan batubara, termasuk tak lagi menambah investasi di bidang ini,” kata Dirut PT Astra International Tbk. Djony Bunarto Tjondro dalam pertemuan dengan pimpinan redaksi media yang tergabung dalam Kompas Gramedia (KG), Senin (6/6), secara daring di Jakarta. (Yoga)