Pemerintah memperkirakan teknologi nirkabel generasi kelima atau 5G bisa menjadi solusi dalam memacu produktivitas industri manufaktur. Namun, dalam menghadirkan 5G di Indonesia masih cukup menantang sehingga perlu kolaborasi berbagai pihak. Direktur Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo Aju Widya Sari mengatakan teknologi nirkabel generasi kelima atau 5G memiliki latensi rendah yang mendukung penggunaan internet of things (IoT) dan robotika dengan kontrol penuh oleh industri. Dia menjelaskan sektor industri khususnya di era 4.0 membutuhkan teknologi 5G dengan dukungan private network atau jaringan khusus. Oleh karena itu, Kemenkominfo mendukung teknologi 5G melalui penyiapan konektivitas melalui Palapa Ring. Industri yang membutuhkan 5G adalah mobile broadband yang memerlukan internet kecepatan tinggi. Selanjutnya, teknologi 5G dibutuhkan kawasan industri, pabrikasi, manufaktur, hingga pertambangan yang pasti dalam prosesnya membutuhkan teknologi.

Amazon Web Services (AWS) Asia Pacific (Jakarta) Region hadir di Indonesia sejak Desember 2021. AWS akan berinvestasi sebesar US$5 miliar atau setara dengan Rp71 triliun di Indonesia selama 15 tahun ke depan. Untuk mengetahui rencana bisnis AWS di Tanah Air, Redaksi Bisnis Indonesia berkesempatan mewawancarai Managing Director AWS for Asean Conor McNamara. AWS menawarkan pelayanan yang memungkinkan para pelanggan untuk menjalankan beban kerja dengan aman, dengan latensi yang lebih rendah. Kami yakin peluncuran AWS di Jakarta akan memungkinkan negara-negara Asean lainnya untuk memiliki akses layanan dengan atensi yang lebih rendah, termasuk di negara yang berbatasan dengan Indonesia.  Kami melihat pertumbuhan yang luar biasa di semua sektor usaha. Seperti yang disampaikan CEO Amazon Andy Jassy, teknologi cloud adalah perubahan terbesar dalam hidup manusia. AWS hadir sejak 2006 dan saat ini, bisnis cloud computing AWS telah bernilai US$74 miliar dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 38% secara tahunan. Kami perkirakan bisnis cloud computing tumbuh secara global dan kami melihat pertumbuhan yang serupa di Indonesia dari berbagai segmen pelanggan, termasuk sejumlah startup besar seperti Traveloka, Tokopedia, dan lainnya.

Tindakan polisi menangkap Abdul Qadir Hasan Baraja, pemimpin Khalifatul Muslimin, dianggap dipaksakan. Pengamat Terorisme AL Chaidar menilai tidak ada unsur radikal dalam kampanye khilafah yang dipersoalkan polisi, "Kalau naif, iya lantaran kampanye dengan konvoi seperti itu," ujar AL Chaidar, Selasa 7 Juni 2022. "Itu kegiatan juga telah dilakukan empat tahun lalu,"  .Tim Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap Hasan Baraja setelah shalat subuh di dekat rumahnya di kelurahan  Kupang Teba, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, kemarin. Selain Hasan tiga pengurus Khalifatul Muslimin cabang Brebes, Jawa Tengah, lebih dulu ditangkap. Ketiganya adalah Ghazali Ipnu Taman, Dasman bin Surjan, dan Adha Sikumbang. Mereka ditangkap sepekan setelah konvoi sepeda motor mengampanyekan kebangkitan khilafah di beberapa daerah pada akhir Mei lalu. (Yetede)

Rencana pemerintah mengaudit perusahaan kelapa sawit  memasuki babak baru setelah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meneken surat permintaan audit  kepada BPKP, kemarin. Dengan ditandatanganinya surat itu, Luhut berharap BPKP bisa segera memulai audit. "Hari ini (kemarin) akan saya tandatangani suratnya, nanti BPKP mulai mengaudit." kata Luhut kepada awak media di Karawang, Jawa Barat, kemarin. Audit perusahaan dicetuskan Luhut setelah ditugasi mengurus persoalan harga dan pasokan minyak goreng oleh Presiden Jokowi. Luhut mengatakan audit itu diperlukan  untuk mengetahui luas kebun kelapa sawit  hingga letak kantor-kantor perusahaan yang berkaitan dengan industri sawit, dari hulu hingga hilir. "Begitu Presiden meminta saya untuk mengelola minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng. Tidak, saya langsung ke hulunya," ujar Luhut pada Mei lalu. 

Berbeda dengan infrastruktur fisik, pembangunan infrastruktur sistem pembayaran ritel masih sangat mengandalkan kontribusi pihak swasta. Biaya investasi dan implementasi infrastruktur sistem pembayaran ritel sebagian besar ditanggung oleh para pelaku industri, yaitu penyedia jasa pembayaran (PJP) dan penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran (PIP). Para pelaku sistem pembayaran tersebut notabene pihak swasta, yaitu bank-bank dan perusahaan-perusahaan teknologi finansial yang berorientasi komersial. Hal ini menimbulkan permasalahan mendasar, yaitu kurang meratanya infrastruktur pembayaran ritel yang sangat penting bagi infrastruktur digital nasional. Contohnya, pengembangan jaringan pembayaran menggunakan mesin EDC (mesin gesek kartu) yang ada di kasir-kasir. Biaya investasi, pemasangan, perawatan, dan operasi mesin EDC tidak murah.  

Inisiatif QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dari BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) patut diacungi jempol. Namun, implementasi QRIS tidaklah langsung menyelesaikan permasalahan. QRIS, khususnya yang menggunakan stiker QR, memang lebih murah, tetapi tetap membutuhkan biaya akuisisi, pemasangan, perawatan, dan operasi. Di sisi lain, rata-rata nilai transaksi QRIS jauh lebih kecil dibandingkan transaksi menggunakan kartu. Jika rata-rata transaksi kartu debit Rp 700.000-an, rata-rata transaksi QRIS hanyalah Rp 30.000-an. Ini mengakibatkan pendapatan per transaksi QRIS lebih rendah daripada transaksi kartu. BI memang sudah mendorong akuisisi merchant QRIS sehingga pada akhir tahun 2021 mencapai 12 juta. Meski demikian, di lapangan banyak merchant yang memasang lebih dari satu stiker QRIS sehingga jumlah merchant unik pasti lebih rendah. Selain itu, karena pertimbangan komersial, implementasi QRIS di daerah-daerah terpencil juga masih sedikit. (Yoga)

Presiden Jokowi dan PM Australia Anthony Albanese sama-sama mengutamakan stabilitas dan perdamaian kawasan. Oleh karena itu, kompetisi China melawan AS bersama sekutu harus dikelola dengan baik agar tak pecah menjadi konflik terbuka di kawasan Indo-Pasifik. ”Strategic competition di kawasan perlu dikelola dengan baik untuk menghindari terjadinya konflik terbuka. Budaya damai dan strategic trust perlu terus diperkuat,” ujar Presiden Jokowi dalam konferensi pers bersama PM Albanese di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Senin (6/6). Tukar pandangan soal isu kawasan dan dunia menjadi salah satu tema dalam pertemuan bilateral kedua pemimpin. Temanya mencakup perang di Ukraina, kerja sama Indo-Pasifik, dan penguatan kemitraan pembangunan di Pasifik.

PM Albanese menyebutkan, Indonesia sudah berada di jalur untuk menjadi satu dari lima ekonomi terbesar dunia. Oleh karena itu, Albanese memprioritaskan revitalisasi hubungan dagang dan investasi kedua negara. Dia meminta menteri-menteri di bidang ekonomi untuk berkoordinasi rutin. Dalam konferensi pers terpisah di Jakarta saat menjawab pertanyaan wartawan, PM Albanese menjanjikan visi Australia yang mengedepankan keamanan dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. ”Kita harus mengakui, memang ada persaingan kekuatan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Pengaruh China semakin membesar. Permasalahannya, perilaku mereka di Laut China Selatan sangat intrusif dan agresif,” katanya. Soal Pakta Pertahanan Australia-Inggris-AS / AUKUS, PM Albanese melanjutkan, harus dibahas secara lebih mendalam dengan Indonesia dan dibutuhkan pertemuan-pertemuan berikutnya. (Yoga)

Presiden AS Joe Biden dikabarkan bakal membebaskan tarif impor panel surya dari empat negara di Asia Tenggara. Keempat negara itu meliputi Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Malaysia yang selama ini memasok 80 % kebutuhan panel surya ke perusahaan-perusahaan manufaktur di AS. Namun, Pemerintah AS masih akan melakukan penyelidikan atas sebuah laporan yang menduga bahwa produsen panel surya di empat negara itu merupakan anak-anak perusahaan China. (Yoga)

Meningkatnya risiko global saat ini berkaitan dengan kenaikan suku bunga The Fed dan bank-bank sentral lain karena inflasi tinggi. Inflasi di AS 8,4 %, di Eropa 7,5 %, Inggris 9 %, dan di banyak negara berkembang lebih tinggi lagi. Perang Rusia-Ukraina mendorong harga pangan dan energi naik. Tindakan lockdown karena Covid-19 di Shanghai, China, menekan pertumbuhan ekonomi China dan global karena menghambat rantai pasok global dan konsumsi. Bahkan beberapa pihak memperkirakan akan terjadi stagflasi, yaitu resesi (pertumbuhan negatif) dan inflasi tinggi.

Meningkatnya risiko global ini tentu berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia. Namun, sebagai negara penghasil komoditas, Indonesia juga diuntungkan dengan ekspor yang meningkat tinggi, surplus perdagangan, dan meningkatnya konsumsi masyarakat membuat pertumbuhan ekonomi berlanjut, 5,01 % di triwulan I-2022. Adapun inflasi mulai meningkat ke 3,47 %, setara suku bunga kebijakan BI 3,5 %. Semestinya suku bunga kebijakan lebih tinggi secara memadai daripada inflasi. Menahan inflasi dengan menambah subsidi energi yang terus membesar tentu sangat memberatkan APBN dan distortif terhadap perekonomian.

Risiko global meningkat dengan berlanjutnya perang Rusia-Ukraina. Dengan penghentian impor minyak dari Rusia, harga minyak meningkat lagi di atas 100 dollar AS/barel. Harga pangan juga naik karena Rusia dan Ukraina produsen besar gandum. Ditambah lagi dengan lockdown di Shanghai membuat ekonomi China mengalami perlambatan dan rantai pasokan terganggu. Risiko global ini kemungkinan masih akan tinggi sampai 2023 karena ketidakpastian dari kenaikan harga pangan dan energi dari pengaruh berlanjutnya perang Rusia-Ukraina. (Yoga)

Perusahaan rintisan kini menghadapi tuntutan realitas untuk mengubah strategi bisnisnya menjadi lebih rasional. Mengutip laporan laman agregator layoff. fyi, selama 2022, ada 31.707 pekerja perusahaan rintisan di dunia mengalami PHK. Pada Mei 2022, ada 16.923 orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Kendati bulan Juni baru berjalan empat hari, ada 1.229 karyawan kehilangan pekerjaannya (Kompas, 6/6/). Masalah yang sama menimpa perusahaan rintisan di Tanah Air. PHK usaha rintisan di luar negeri lebih banyak akibat situasi eksternal. Masalah eksternal, berupa tekanan inflasi, sebagai dampak masalah global, menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Akibatnya, permintaan produk atau layanan berkurang. Mereka menekan pengeluaran agar kinerja bisnis tetap sehat. Mereka terpaksa melakukan PHK. Adapun PHK pada usaha rintisan  dalam negeri disebabkan masalah pengelolaan bisnisnya. Problem internal perusahaan, adalah mereka tidak segera menemukan rencana bisnis ke depan, kalah bersaing, model bisnis yang tidak tepat, keuntungan tak segera didapat, menjadikan mereka harus mengurangi pengeluaran bahkan beberapa harus menutup usaha.

Pelajaran dari kejadian ini ialah perusahaan rintisan harus fokus ke rencana bisnisnya. Mereka harus terus menaikkan pertumbuhan akuisisi data dan pelanggan, tetapi bersamaan juga harus menggali pendapatan sehingga memperoleh dana yang memadai untuk operasionalisasi bisnis. Akuisisi data dan pelanggan tak bisa dipertahankan. Kita bisa merasakan kenaikan harga sejumlah layanan berbasis daring sejak beberapa pekan lalu. Fenomena ini tak lepas dari upaya bertahan. Cerita manis start up, terutama di Indonesia, mulai berakhir. Era subsidi yang melenakan konsumen bakal berhenti. Mereka harus mendapatkan keuntungan dari semua usaha. Konsumen harus bersiap dengan berbagai layanan dan produk yang tak murah lagi. (Yoga)

Negara-negara G20 sepakat membentuk Dana Perantara Keuangan sebagai mekanisme pendanaan global dalam penanganan pandemi. Melalui mekanisme ini, penanganan pandemi di masa depan diharapkan lebih baik sekaligus mempermudah akses pada kebutuhan medis bagi semua negara, terutama negara berkembang. Menkes RI Budi Gunadi Sadikin dalam The Second G20 Health Working Group Meeting di Lombok, NTB, Senin (6/6) menyampaikan, mobilisasi sumber daya keuangan global menjadi bagian penting dalam upaya penguatan ketahanan sistem kesehatan global. Sumber daya keuangan tersebut diperlukan mulai dari upaya pencegahan, kesiapsiagaan, hingga respons pandemi.

Pertemuan Health Working Group Kedua ini mengusung tema ”Membangun Ketahanan Sistem Kesehatan Global”. Sebanyak 250 delegasi terlibat dalam pertemuan tersebut dengan 90 delegasi hadir secara langsung dan sisanya hadir secara daring. Tiga agenda utama yang dibahas dalam pertemuan itu, yakni mobilisasi sumber daya keuangan untuk pandemi dan mobilisasi sumber daya kesehatan dasar untuk pandemi. Agenda lainnya, optimalisasi surveilans genomik dan penguatan mekanisme berbagi data untuk kesehatan masyarakat global. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus  menyampaikan, rancangan terkait dana perantara keuangan akan dibahas bersama dengan Bank Dunia. Ia sepakat jika WHO menjadi koordinator untuk investasi terkait ketahanan kesehatan global. Dana kontingensi WHO juga diperlukan untuk kondisi darurat demi memastikan pembiayaan dapat terukur untuk tanggap darurat. (Yoga)