Memeratakan Infrastruktur Sistem Pembayaran Ritel

;

Memeratakan Infrastruktur Sistem Pembayaran Ritel

07 Jun 2022 Kompas (H)

Berbeda dengan infrastruktur fisik, pembangunan infrastruktur sistem pembayaran ritel masih sangat mengandalkan kontribusi pihak swasta. Biaya investasi dan implementasi infrastruktur sistem pembayaran ritel sebagian besar ditanggung oleh para pelaku industri, yaitu penyedia jasa pembayaran (PJP) dan penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran (PIP). Para pelaku sistem pembayaran tersebut notabene pihak swasta, yaitu bank-bank dan perusahaan-perusahaan teknologi finansial yang berorientasi komersial. Hal ini menimbulkan permasalahan mendasar, yaitu kurang meratanya infrastruktur pembayaran ritel yang sangat penting bagi infrastruktur digital nasional. Contohnya, pengembangan jaringan pembayaran menggunakan mesin EDC (mesin gesek kartu) yang ada di kasir-kasir. Biaya investasi, pemasangan, perawatan, dan operasi mesin EDC tidak murah.

Inisiatif QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dari BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) patut diacungi jempol. Namun, implementasi QRIS tidaklah langsung menyelesaikan permasalahan. QRIS, khususnya yang menggunakan stiker QR, memang lebih murah, tetapi tetap membutuhkan biaya akuisisi, pemasangan, perawatan, dan operasi. Di sisi lain, rata-rata nilai transaksi QRIS jauh lebih kecil dibandingkan transaksi menggunakan kartu. Jika rata-rata transaksi kartu debit Rp 700.000-an, rata-rata transaksi QRIS hanyalah Rp 30.000-an. Ini mengakibatkan pendapatan per transaksi QRIS lebih rendah daripada transaksi kartu. BI memang sudah mendorong akuisisi merchant QRIS sehingga pada akhir tahun 2021 mencapai 12 juta. Meski demikian, di lapangan banyak merchant yang memasang lebih dari satu stiker QRIS sehingga jumlah merchant unik pasti lebih rendah. Selain itu, karena pertimbangan komersial, implementasi QRIS di daerah-daerah terpencil juga masih sedikit. (Yoga)