Pada kuartal I/2022, kinerja industri TPT tumbuh 12,45%. Namun, pada kuartal II/2022 kombinasi impor bahan baku tekstil dan menurunnya permintaan setelah Lebaran membuat kinerja industri melandai. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serta dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Wirawasta mengatakan dampak impor bahan baku makin terasa kala permintaan lesu. Di sisi lain, sentimen harga murah bahan baku impor menjadi pendorong bagi menurunnya permintaan terhadap produk TPT lokal. Pasalnya, dalam kurun 2 pekan terakhir karena barang impor disinyalir sudah mulai membanjiri pasar domestik. Menurutnya, Indonesia tidak perlu mengimpor bahan baku tekstil karena kapasitas produksi nasional jauh di atas tingkat konsumsi. Total konsumsi TPT nasional, lanjut Redma, sekitar 2 juta ton. Sementara itu, kapasitas produksi industri tekstil Tanah Air dari hulu ke hilir lebih dari 10 juta ton. Oleh karena itu, asosiasi telah mengirimkan surat permohonan agar impor ditutup.

Maskapai penerbangan Garuda Indonesia sudah mengenakan biaya tambahan atau fuel surcharge sehingga menaikkan harga tiket pesawat di rute domestik. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk. Irfan Setiaputra mengatakan bahwa fuel surcharge diterapkan guna membantu maskapai dari beratnya beban biaya bahan bakar. “Memang banyak pertanyaan dari masyarakat dan kami sudah jelaskan penyebabnya juga. Kami sudah menggunakan surcharge,” katanya, Senin (6/6). Berdasarkan evaluasi Garuda, imbuhnya, pergerakan jumlah permintaan untuk penerbangan maskapainya masih positif khususnya selama periode sebelum dampak relaksasi dan setelah relaksasi perjalanan yang bersamaan dengan penerapan fuel surcharge. Juru bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati meminta masyarakat memahami terkait dengan penaikan tarif tiket pesawat.

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kemenhub, penyesuaian biaya tambahan terhadap tarif batas atas (TBA) dapat dilakukan oleh maskapai apabila terdapat pengaruh kenaikan harga bahan bakar yang dapat memengaruhi peningkatan biaya operasi hingga 10%. “Saat ini ada kecenderungan kenaikan harga tiket. Salah satunya akibat penaikan harga avtur dunia. Ini memang cukup memberatkan dan maskapai harus melakukan strategi agar bisa melakukan berbagai penyeimbangan terhadap biaya operasi yang dilakukan,” katanya.

Aliran modal asing kembali membanjiri  pasar keuangan domestik. Selama 30 Mei-2 Juni 2022, dana asing masuk atau capital inflow ke Indonesia tercatat Rp10,37 triliun atau melonjak tiga kali lebih dari pekan sebelumnya, 23-25 Mei 2022, sebesar Rp 3,22 triliun. "Berdasarkan data transaksi 30 Mei-2 Juni 2022, nonresiden (asing) mencetak beli bersih Rp10,37 triliun di pasar keuangan domestik, terdiri atas SBN (surat berharga negara) sebesar Rp5,94 triliun dan saham Rp4,43 triliun," ujar Kepala Departemen Komunikasi Erwin Haryono dalam publikasi Perkembangan Indikator Stabilitas Nilai Rupiah terbaru, Jumat (3/6).  Selain itu, imbal hasil atau yeild SBN tenor 10 tahun turun ke level 6,98% pada Jumat (3/6) pagi, dari 7,00% pada Kamis (2/6) sore. Yield itu masih cukup jauh dari imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun yang berada di level 2,908%. Bank sentral pun mencatat, rupiah dibuka pada level (bid) Rp14.420 per dollar AS pada Jumat (3/6) pagi atau penguat dibanding pada penutupan pada Rabu (2/6) yang di level (bid) Rp14.480 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS tercatat menguat ke level 101,82. (Yetede)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Harga Batu Bara Acuan (HBA) Juni 2022 sebesar US$ 323,91 per ton. HBA terus mencetak rekor tertinggi sejak tahun lalu. Kondisi geopolitik menjadi salah satu faktor terus menguatnya harga batu bara. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan HBA Juni naik US$ 48,27 per ton dibandingkan Mei kemarin yang berada di level US$ 275,64 per ton. Agung menuturkan krisis listrik yang menimpa India akibat gelombang hawa panas turut mengerek permintaan batu bara Indonesia. Pemerintah India telah meningkatkan jumlah impor batu bara dikarenakan ketatnya suplai batu bara dari produsen domestik untuk pembangkitan listriknya. "Permintaan mereka juga naik lantaran PLTU disana mulai menumpuk stok batu bara untuk musim gugur. Apalagi adanya kebijakan penghapusan pajak impor batu bara di Tiongkok selama 9 bulan ke depan." jelasnya. (Yetede)

Meski masyarakat adat diakui dalam konstitusi, keberadaan mereka masih belum diakui sejumlah pemda. Ini berdampak pada minimnya penetapan wilayah adat, termasuk hutan adat yang menjadi ruang hidup bagi warga adat. Hutan bagi masyarakat adat diibaratkan sebagai sosok ibu yang memenuhi setiap kebutuhan hidup, baik ekonomi, kesehatan, sosial, maupun menjaga tradisi budaya, serta pengetahuan lokal akan alamnya. Di tengah masifnya kebutuhan ruang investasi berbasis lahan dan infrastruktur, perlindungan terhadap masyarakat adat dan hutan adat diperlukan. Ketua Dewan Adat Kabupaten Keerom, Papua, Servo Tuames (2/6) mengungkapkan, tak ada lagi hutan adat dalam jumlah yang sangat luas di Distrik Arso, Waris, dan Yaffi. Hutan-hutan adat terganti dengan pembangunan jalan Trans-Papua, pembukaan perkebunan sawit, dan tambang emas ilegal. ”Salah satu dampak terbesar pembukaan hutan adat secara masif di Keerom adalah terjadinya bencana banjir sejak tahun 2005. Kondisi Keerom kini tak seperti dulu lagi yang jarang terjadi banjir meskipun turun hujan deras selama berjam jam,” katanya.

Ketua Lembaga Adat Depati Muaro Langkap di penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, Jambi, Helmi Muid, mempertanyakan usulan Perda Wilayah Masyarakat Hukum Adat yang hingga kini belum terwujud. Padahal, jika perda ini segera terbit, warga punya kekuatan hukum mengamankan hutan dari ancaman perusakan lingkungan. Ketiadaan perda pun membuat penetapan hutan adat berlarut. Ia mengatakan, pengajuan hutan adat di wilayah itu sudah menunggu empat tahun tanpa progres yang pasti. Wakil Direktur Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Adi Junedi, juga melihat lambatnya hak hutan adat. Padahal dari sisi persyaratan sudah lengkap. Adapun yang memakan waktu adalah proses verifikasi. Sebab, verifikasi dilakukan langsung tim dari pusat untuk turun ke lapangan. Antrean menjadi panjang karena banyak usulan dari berbagai daerah. Kasub-Direktorat Pengakuan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal KLHK Yuli Prasetyo Nugroho menambahkan, upaya percepatan penetapan hutan adat perlu dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Sebab, banyak hutan adat yang secara administrasi saling tumpang tindih dengan wilayah lain. (Yoga)

Kehilangan ruang hidup tak berlarut meredupkan semangat komunitas adat Orang Rimba di Jambi. Demi masa depan kehidupan, jalan tengah harus dibangun. Salah satunya dengan memulai cara hidup baru yang mereka sebut budidaya. Ubi, singkong, dan padi kini mengisi hamparan lahan komunitas adat Orang Rimba di wilayah Pelepat, Kabupaten Bungo, Jambi. Di bagian belakang permukiman itu dibuka pula kolam-kolam budidaya ikan patin. Rumah salah satu warga kemudian dimanfaatkan menjadi tempat pengasapan ikan. ”Hasil pembuatan ikan asap kami jual ke Kota Bungo,” ujar Amira, anggota komunitas itu, Jumat (3/6). Sejak dirintis setahun terakhir, usaha budidaya ikan dan pengolahan ikan asap semakin berkembang. Produk itu juga telah dilengkapi kemasan dan label. Bahkan, mereka mendapatkan izin pangan industri rumah tangga (PIRT) dari pemda setempat atas dukungan pendampingan dari lembaga Pundi Sumatera. Produk ikan asap itu sudah dipasarkan ke sejumlah toko oleh-oleh dan supermarket lokal serta dijual secara daring.

Seorang induk rimba, Baya, mengatakan, seperti masyarakat pada umumnya, Orang Rimba juga ingin hidup sejahtera. Mereka berharap dapat membangun perekonomian yang mandiri meskipun melalui proses panjang. Memang Orang Rimba kehilangan hutan alamnya dalam 30 tahun terakhir yang membawa kehidupan mereka merana. Terlunta-lunta karena kekayaan dalam hutan berganti menjadi perkebunan sawit dan akasia yang dikelola korporasi. Dari 150.000 hektar ekosistem Bukit Duabelas, hanya tersisa kurang dari 60.000 hektar di Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD). Selebihnya berganti menjadi kebun swasta, permukiman transmigran, dan jalan. Menyempitnya ruang hidup dan ruang kelola membuat Orang Rimba di luar TNBD kini paling menderita. Hal ini memaksa mereka mencari jalan adaptasi untuk bertahan hidup.

Anggota komunitas di wilayah Pelepat, Mak Nur, menceritakan, mereka memperoleh lahan seluas 6,8 hektar dari Pemkab Bungo dan bantuan rumah dari Kemensos  pada 2014. Dari situlah mereka mulai terpikir menjalankan budidaya singkong dan ubi. Mereka juga menanam padi ladang. Hasilnya untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Belakangan, sebagian warga tergiur menanam sawit dan karet. Jika ada lahan mau dijual, mereka mengumpulkan uang. Hasilnya dipakai membeli lahan untuk ditanami komoditas kebun. Saat ini lebih dari 30 hektar lahan karet dan sawit mandiri dikelola warga di komunitas Orang Rimba di Pelepat. Di wilayah Kedundung Muda, Kabupaten Sarolangun, komunitas Orang Rimba mulai membudidayakan ikan nila setelah mendapatkan bantuan bibit ikan dari polisi rimba yang bernaung dalam Kepolisian Daerah Jambi. Ada tiga polisi rimba yang intensif mendampingi berjalannya budidaya ikan di wilayah Bukit Duabelas itu. ”Untuk tahap awal, kami membantu 10.000 bibit nila untuk dikelola Orang Rimba. Jika menghasilkan, bantuannya akan kami tambah,” ujar Inspektur Jenderal Albertus Rachmad Wibowo, Kapolda Jambi. (Yoga)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan total nilai  restrukturisasi kredit akibat Covid-19 per April 2022 terus menurun sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi menjadi sebesar Rp 606,39 triliun, lebih rendah Rp23,72 triliun  dan bulan sebelumnya yang mencapai Rp630,11 triliun. Dari 3,36 juta debitur. Menurut Wimboh, data restrukturisasi sementara per April tersebut jauh dari angka restrukturisasi di awal yang hampir mencapai Rp 1.000 triliun. "Kami yakin tren penurunan restrukturisasi secara gradual, dan tentunya pada satu titik akan kami normalkan," ungkap Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, pekan lalu. Wimboh menyampaikan, meskipun restrukturisasi kredit mulai melandai, perbankan tetap diminta untuk mengalokasikan pencadangan. Hal tersebut dilakukan agar ketika kebijakan restrukturisasi dicabut, maka perbankan sudah siap dengan pencadangan  yang dialokasikan sejak awal secara perlahan. (Yetede)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyampaikan pada Minggu (5/6), bahwa 780 kasus cacar monyet yang terkonfirmasi di laboratorium dilaporkan dari 27 negara non-endemik. WHO pun sedang berupaya mempertahankan kasusnya di tingkat risiko global sedang. "Sangat mungkin negara lain akan mengindentifikasi kasus dan bakal ada penyebaran virus lebih lanjut," ujar WHO, yang dilansir AFP. Kini, satu kasus cacar monyet terkonfirmasi di negara non-endemik telah dianggap sebagai wabah. "Beberapa negara melaporkan bahwa generasi baru kasus tidak lagi muncul hanya di antara kontak yang  diketahui dari kasus yang dikonfirmasi sebelumnya. Ini menunjukkan rantai penularan terlewatkan melalui sirkulasi  virus yang tidak terdeteksi. Meskipun risiko saat ini terhadap kesehatan manusia dan masyarakat umum tetap rendah, risiko kesehatan masyarakat dapat menjadi tinggi jika virus ini memanfaatkan peluang untuk menempatkan dirinya di negara-negara  non-endemik sebagai patogen manusia yang tersebar luas. (Yetede)

Enam pigura menempel pada dinding sekretariat Pondok Pesantren Ukuwah Islamiyah Khalifatul Muslimin. Pada satu bingkai di barisan bawah, terpampang struktur kepengurusan pondok  pesantren tersebut. Nama Abdul Qodir hasan Baraja berada dipuncak sebagai penasihat, Nama Hasan Baraja, 79 tahun, mencuat setelah jamaah Khilafatul Muslimin menggelar konvoi keliling Jakarta pada pekan lalu, peserta arak-arakan membawa berbagai  atribut yang mengampanyekan kebangkitan khilafah. Amir Khilafatul Muslimin menjelaskan, pawai seperti itu merupakan agenda rutin  organisasi. 

Digelar setiap empat bulan sekali sejak 2018 dengan tajuk "Motor Syiar Khilafah".Adapun tujuannya adalah mensosialisasikan konsep khilafah kepada masyarakat. "Ini Khilafah, bukan karangan manusia, tapi ajaran Islam," ujarnya.  Menurut Abu Salma, banyak yang salah dalam memaknai khilafah. "Ada yang (mengaitkan) dengan kekuasaan, dipaksa punya wilayah," katanya. Padahal, dia melanjutkan, khilafah wadah untuk mempersatukan umat Islam. "Jadi salah kalau ada yang mengatakan negara khilafah.  Kami enggak begitu." (Yetede)

Abdul Qodir Hasan Baraja, 79 tahun, mendirikan Khalifatul Muslimin setelah keluar dari penjara pada 18 Juli 1997. Ia dipenjara selama 13 tahun akibat terlibat pengeboman di Jawa Timur dan Candi Borobudur pada 1985. Khilafatul Muslimin berkantor di jalan Wage Rudolf Supratman, Teluk Bitung, Bandar Lampung, yang juga alamat Hasan Baraja. Cita-cita yang selalu mereka kumandangkan adalah menegakkan khilafah di Indonesia. Khilafah dikenal luas sebagai bentuk pemerintahan Islam dengan penerapan hukum Islam. Khilafatul Muslimin berdiri atas tiga daulat atau daerah pemerintah, yaitu Sumatera, Jawa, dan Indonesia Timur terdiri atas tujuh wilayah, sedangkan Daulat Sumatera terdiri atas sepuluh wilayah. Enam orang pengurus Khilafatul Muslimin  yang ditemui di Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis pekan lalu membenarkan peran utama Hasan Baraja sebagai pendiri Khilafatul Muslimin. Mereka adalah Suhendar, Muhammad Firdaus, Hendar, Abu Salma, Abdul Halim, dan Rifki Reyhan. (Yetede)