Presiden Joko Widodo kembali ke ritual awal, yang memilih Rabu Pahing, (15/6), dalam melakukan perombakan kebinet. Kemarin, Presiden menunjuk Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi. Selain Zulkifli, Presiden juga menunjuk mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanjo sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggantikan Sofyan Djalil. Selain Zulkifli dan Hadi, Presiden juga melantik John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri; Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan; dan Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/BPN. Di Istana Negara, Kepala Negara menyebut Zulkifli memiliki pengalaman panjang dan mumpuni di lapangan. Presiden berharap sosok Zulfikli mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi, salah satunya minyak goreng.

“Kita melihat semuanya, rekam jejak pengalaman, kemudian terutama untuk kemampuan manajerial. Sekarang bukan hanya makro, tapi mikronya juga harus secara detail dikerjakan. Saya lihat Pak Zul dengan pengalaman, rekam jejak yang panjang, akan sangat bagus untuk Mendag,” kata Jokowi, Rabu (15/6). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku sudah mengenal sang menteri cukup lama sehingga kerja sama yang baik pasti akan terjalin. “Koordinasinya juga akan baik,” katanya. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengungkapkan perubahan susunan (reshuffle) kabinet oleh Presiden untuk membuat kinerja pemerintah lebih lincah. Sementara itu, Zulkifli meyakini mampu menjalani semua amanah dan tugas dari Presiden Jokowi dengan bekal pengalamannya hingga saat ini.

Berdasarkan laporan Institute for Management Development berjudul World Competitiveness Yearbook 2022, indeks daya saing kemudahan berusaha Indonesia berada di peringkat 44, turun dibandingkan dengan tahun lalu yang di posisi 37. Celakanya, indikator yang mencerminkan efisiensi birokrasi terpuruk ke posisi 35 pada tahun ini. Faktanya, sebagian besar substansi pada UU No. 11/2020 telah diimplementasikan pada tahun lalu. Laporan itu mencatat, ada sejumlah kendala yang dihadapi Indonesia dalam memperbaiki ekosistem investasi atau kemudahan berusaha. Salah satunya adalah regulasi yang belum sepenuhnya menyokong perbaikan iklim bisnis. Apabila ditelaah lebih lanjut, UU Cipta Kerja sejatinya menyajikan berbagai fondasi hukum yang bermuara pada perbaikan iklim investasi atau kemudahan berusaha. Mulai dari perampingan birokrasi, kemudahan perizinan, hingga sistem digital yang bisa dimanfaatkan oleh investor.

Bisnis mencatat, kendati UU Cipta Kerja telah berlaku, masih ada banyak kendala dalam ekosistem investasi. Pertama ketersediaan instrumen regulasi dalam bentuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang hingga 12 April 2022 hanya terdapat 123 dari 508 pemerintah kabupaten/kota yang menyusun Perda PBG. Kedua digital map, dari kebutuhan sebanyak 2.000 peta digital hingga Maret 2022 hanya tersedia 56. Ketiga rencana detail tata ruang (RDTR) yang masih tersedia di 70 daerah. Keempat, tidak tercakupnya sebagian besar lapangan usaha di dalam sistem OSS sehingga menghambat akses pengajuan izin oleh calon investor.

Sejumlah pabrikan pupuk menyatakan pasokan bahan baku penyubur tanaman itu memadai di tengah gangguan suplai dari Rusia karena perang di Ukraina. Untuk menyubstitusi bahan baku dari Negeri Beruang Merah, produsen pupuk mendatangkan bahan baku dari negara lain, seperti Yordania dan Malaysia, meskipun tetap menderita kenaikan harga di pasar global. Pasokan bahan baku yang tetap lancar itu terkonfirmasi dalam data BPS yang menyebutkan impor bahan baku pupuk tetap naik bulan lalu. PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan pasokan pupuk di Tanah Air aman hingga akhir tahun ini. SVP Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia Wijaya Laksana mengatakan perseroan merealisasikan 9,1 juta ton pupuk bersubsidi per tahun untuk jenis urea, NPK, ZA, SP 36, dan organik. Angka realisasi tersebut setara dengan kebutuhan pupuk dalam negeri untuk kategori subsidi, yakni 9 juta ton per tahun. Pupuk Indonesia memiliki kapasitas produksi sekitar 13,7 juta ton per tahun dengan realisasi 12,3 juta ton per tahun. Sekitar 75%-80% diprioritaskan untuk kebutuhan subsidi. Sementara itu, untuk mengamankan pasokan pupuk fosfat yang terancam oleh aksi moratorium negara pemasok utama dan kekhawatiran terhadap Perang Rusia-Ukraina, perseroan menjalin kerja sama dengan Jordan Phospate Mines Co. Plc (JPMC). JPMC merupakan produsen pupuk dari Yordania yang sudah menjalin kerja sama dengan PT Pupuk Kaltim dan PT Petro Jordan Abadi Co. melalui kemitraan dengan Indonesian Gresik Petrochemicals Co.

Emiten jasa hulu minyak dan gas bumi, PT Elnusa Tbk. (ELSA) membidik pendapatan Rp3,15 triliun pada 2022 akibat menguatnya harga minyak dan gas bumi global. Perusahaan memproyeksikan pendapatan tebal pada 2022 berasal dari layanan lepas pantai yakni Rp1,9 triliun, sisanya dari geosains dan layanan lapisan reservoir senilai Rp800 miliar dan EPC-OM services sebesar Rp350 miliar. “EPC kami lakukan selektif untuk memastikan pekerjaan yang kami lakukan bisa menghasilkan profit optimal,” ujar Vice President of Strategic Planning and Corporate Management Elnusa, Aditya Dewobroto, Rabu (15/6).

Indonesia berencana mengekspor 200.000 ton beras ke sejumlah negara sahabat sebagai peran serta mengatasi krisis pangan dan energi sejak invasi Rusia ke Ukraina. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa ekspor beras itu didorong oleh permintaan negara sahabat. Selain itu, dia melanjutkan Presiden Joko Widodo merupakan satu dari enam kepala negara yang dipilih oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) sebagai anggota Champion Group of the Global Crisis Response Group (GCRG) dari wakil negara-negara G20. “Kami ke depan akan melakukan ekspor beras sebesar 200.000 ton, karena diminta oleh beberapa negara sahabat, apalagi Presiden menjadi group champion dari GCRG,” katanya di Istana Negara, Rabu (15/6). Menurutnya, GCRG merupakan inisiatif Sekjen PBB untuk menangani krisis pangan dan energi sejak invasi Rusia di Ukraina berlangsung.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Transportasi Jakarta bakal merealisasikan rencana integrasi korporasi angkutan antarmoda di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Direktur Utama Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo mengatakan bahwa rencana itu diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman antara BUMN perkeretaapian itu dengan PT Transportasi Jakarta atau yang dikenal dengan Transjakarta. Menurutnya, integrasi korporasi mengemuka karena kedua belah pihak memiliki bisnis transportasi yang berbeda. Selama ini, PT KAI memiliki usaha transportasi berbasis rel, sedangkan Transjakarta menjadi pengelola transportasi berbasis jalan di Jakarta. Didiek menjelaskan kedua belah pihak memiliki keinginan mengintegrasikan transportasi antarmoda di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Belum lagi, KAI juga memilik anak usaha PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau PT KAI Commuter yang mengoperasikan kereta rel listrik (KRL) di Jabodetabek dan Yogyakarta—Solo. Untuk di Jabodetabek, KAI Commuter biasa mengangkut hingga 1,2 juta penumpang per hari. Selama pandemic Covid-19, KAI Commuter mengangkut 600.000—700.000 penumpang per hari. Didik berharap integrasi korporasi dengan Transjakarta bisa menghadirkan kemudahan bertransportasi bagi masyarakat.

Tahun 39 SM, Julius Caesar memenangi perang kolosal melawan suku Galea. Kemenangan membuat popularitasnya meningkat. Kejayaan gemilang mendorongnya berniat menaklukkan wilayah Italia yang dipisahkan Sungai Rubicon. Senat khawatir, kalau ia semakin berjaya, popularitasnya mengancam Senat. Senat lalu memerintahkan Julius Caesar kembali ke Roma tanpa membawa pasukannya yang amat setia kepadanya. Julius Caesar menghadapi pilihan politik dilematis. Akhirnya, ia memutuskan melanjutkan perang dengan mengatakan kalimat yang sangat terkenal hingga kini; Alea Iacta Est. Maknanya, dadu sudah dilempar, perang harus dilanjutkan. Kisah ini berlanjut, mengakibatkan perang saudara Romawi. Julius Caesar menang dan menjadi awal Kekaisaran Romawi, menggantikan Republik Romawi.

Legenda itu mirip serpihan pidato Presiden Jokowi dalam Rakernas Projo di Magelang, Jateng. Kalimatnya: ”Ojo kesusu, meskipun mungkin ada salah satu capres (Ganjar Pranowo) di sini”. Walaupun bernada datar disertai senyuman, ungkapan tersebut oleh banyak kalangan dianggap genderang perang terhadap para capres. Lebih dari itu, ia seakan menarik garis tegas dengan PDI Perjuangan yang terbelah, antara pendukung Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Persepsi publik, ia siap berhadapan dengan Megawati Soekarnoputri. Pemihakan Presiden Joko Widodo ibaratnya dinamit politik yang dapat mengguncangkan jagat perpolitikan nasional, serta mengakibatkan hubungannya dengan Megawati mulai retak.

Dugaan publik bahwa Presiden Joko Widodo mendukung Ganjar Pranowo dapat dipahami mengingat tingkat elektabilitas Gubernur Jateng itu cenderung meningkat. Misalnya survei Charta Politika yang dirilis Juni 2022; elektabilitas Ganjar Pranowo meraih 31,2 %, Prabowo Subianto (23,4 %) dan Anies Baswedan (20 %). Jajak pendapat SMRC, 10-17 Mei 2022, Ganjar Pranowo meraih 30,3 %, Prabowo Subianto (27,3 %), dan Anies Baswedan (22,6 %). Namun, publik kecele, pidato Presiden Jokowi berbeda sekali dengan maklumat perangnya Julius Caesar. Setelah pidato, Presiden Joko Widodo dan Megawati tampak semakin mesra, seperti hubungan cinta antara ibu dan putranya. Dalam berbagai kesempatan, misalnya pertemuan empat mata di Istana Negara sebelum pelantikan ketua dan wakil ketua serta dewan pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 7 Juni 2022, dan peresmian Masjid At-Taufiq di Jakarta Selatan, 8 Juni, Presiden Jokowi kelihatan sangat menghormati Ketum PDI-P Megawati. Sebaliknya, Megawati sangat keibuan. (Yoga)

Tantangan yang tidak mudah dari dalam negeri ataupun berskala global menanti Kabinet Indonesia Maju yang sudah dirombak oleh Presiden Jokowi, Rabu (15/6). Presiden menyampaikan harapan besar terhadap dua menteri dan tiga wamen yang baru dilantik untuk mengatasi urusan kebutuhan pokok dalam negeri dan pertanahan. Di sisi lain, ada pandangan skeptis yang menganggap reshuffle kali ini lebih untuk menata koalisi ketimbang menata kinerja. Tiga dari lima menteri dan wamen yang dilantik pada Rabu, merupakan petinggi parpol yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah. Ketum PAN Zulkifli Hasan menjadi Mendag menggantikan M Lutfi. Petinggi Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni sebagai Wamen Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala BPN, serta Sekjen PBB Afriansyah Noor sebagai Wamenaker. Presiden juga melantik mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN menggantikan Sofyan Djalil. Selain itu, John Wempi Wetipo, Wamen PUPR, menjadi Wamendagri.

Sebelum pelantikan, Jokowi mengundang ketua umum parpol makan siang bersama di Istana Negara. Selain Zulkifli, Airlangga Hartarto (Golkar), Suharso Monoarfa (PPP), dan Prabowo Subianto (Gerindra) yang merupakan anggota kabinet, hadir pula Megawati Soekarnoputri (PDIP), Surya Paloh (Nasdem), dan Muhaimin Iskandar (PKB). Pada kesempatan itu, Presiden mengatakan, saat ini urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat memerlukan kerja nyata. ”Kerja-kerja turun ke lapangan penting untuk melihat langsung persoalan yang utamanya berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat. Kalau urusan ekspor, saya kira juga jadi urusan Mendag,” tuturnya.

Seusai pelantikan, Zulkifli mengatakan, ia berdiskusi dengan Presiden tentang berbagai permasalahan ekonomi, termasuk terkait minyak goreng. ”Insya Allah, bersama teman-teman, bisa cepat menyelesaikan, terutama minyak goreng. Ketersediaannya ada. Harga terjangkau. Jangan lama-lama, kasihan rakyatnya. Itu saya kira prioritas,” ucapnya. Sementara itu, Hadi menyatakan akan segera menyelesaikan masalah pertanahan, khususnya masalah sertifikat rakyat yang saat ini baru terealisasi 81 juta sertifikat dari total target 126 juta sertifikat. Hadi juga mengatakan akan menyelesaikan masalah sengketa tanah. Menurut Wakil Ketum KADIN Indonesia Shinta W Kamdani, Mendag yang baru akan menemui banyak tantangan untuk mengendalikan perdagangan dalam dan luar negeri. (Yoga)

Pengelolaan sampah elektronik masih menjadi permasalahan sampah di Indonesia. Apabila sampah elektronik dikelola baik, selain mengatasi permasalahan lingkungan, juga mendatangkan manfaat ekonomi. Nilai dari optimalisasi daur ulang sampah elektronik di Indonesia diperkirakan mencapai 1,8 miliar USD. Potensi ini diperoleh dari hasil studi Aulia Qisthi, kandidat doktor University of Technology Melbourne bidang pengelolaan limbah elektronik. Studi ini juga telah terbit di Journal of Cleaner Production, Agustus 2020. Aulia memperkirakan nilai potensi ekonomi dari daur ulang sampah  elektronik diIndonesia lebih besar dari hasil studi tersebut. Sebab, studi itu hanya menghitung sampah elektronik berupa ponsel, tablet, komputer, dan laptop.

”Pada 2020 setidaknya terdapat potensi daur ulang 12,5 ton tembaga, 119 ton perak, 21 ton emas, 54 ton paladium, dan 10 ton platinum. Potensi ekonomi ini mencapai 1,8 miliar USD,” ujar Aulia dalam seminar bertajuk ”Sampah Elektronik:  Peluang, Tantangan, dan Nilai Ekonomi”, Rabu (15/6). Selain potensi ekonomi, pengelolaan sampah elektronik juga dapat mengurangi emisi karbon. Aulia mencatat, daur ulang sampah elektronik sebanyak 1 ton dapat mengurangi penambangan logam di alam sehingga berkontribusi juga pada penurunan sebanyak 1.400 ton emisi karbon. (Yoga)

Kebijakan restriksi ekspor CPO membuat surplus neraca perdagangan pada Mei 2022 anjlok dari rekor 7,56 miliar USD pada bulan sebelumnya menjadi 2,89 miliar USD. Setelah larangan tersebut dicabut, pemerintah mulai menggencarkan perluasan pasar ekspor CPO dan minyak goreng ke sejumlah negara. Data BPS pada Rabu (15/6) menunjukkan, nilai ekspor Indonesia Mei 2022 mencapai 21,51 miliar USD atau turun 21,29 % dibandingkan dengan nilai ekspor April 2022. Sementara itu, impor Mei 2022 tercatat sebesar 18,61 miliar USD, turun 5,81 % dibandingkan bulan sebelumnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto, Rabu, mengatakan, penurunan nilai ekspor yang tajam itu disebabkan kebijakan restriksi ekspor CPO pada Mei 2022. Ia mengatakan, larangan yang bertujuan untuk menstabilkan harga minyak goreng di dalam negeri itu berkontribusi signifikan pada penurunan total ekspor industri pengolahan nonmigas serta surplus neraca perdagangan pada bulan Mei. Adapun kebijakan itu mulai diterapkan sejak 28 April 2022 dan dicabut pada 23 Mei 2022. (Yoga)