Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama adalah satu dari delapan koperasi bermasalah yang harus menyelesaikan pembayaran utang sesuai dengan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Pengadilan Niaga. Gagal bayar uang simpanan milik anggota koperasi, yang totalnya mencapai Rp 8,6 triliun, hingga kini masih samar-samar nasib penyelesaiannya. Uang tersebut adalah simpanan anggota dari puluhan juta, ratusan juta, hingga miliaran rupiah, dari hasil jerih payah bekerja dan disiapkan sebagai bekal pensiun. Salah satu anggota KSP Sejahtera Bersama menyimpan uang Rp 120 juta untuk bekal di masa tua. Menabung di bank tidak menjadi pilihannya. Alasan menyimpan di koperasi adalah ada kemudahan mendapat pinjaman meski harus terlebih dulu tercatat sebagai anggota. Lagi pula, setoran pinjaman yang dikenakan bunga ujung-ujungnya akan mengalir ke anggota koperasi sebagai dividen atau yang biasa disebut sisa hasil usaha (SHU). Dulu, ia dan sejumlah orang lain yang saling ajak untuk masuk sebagai anggota koperasi kini saling meratap membayangkan nasib uang simpanan yang seolah-olah lenyap di depan mata.

Sebagaimana dilaporkan kepada Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah, utang yang dibayarkan KSP Sejahtera Bersama baru Rp 134,7 miliar. Jumlah ini masih berada di bawah kewajiban pembayaran tahap pertama. Bahkan, proses pembayaran tahap pertama seharusnya sudah diselesaikan pada Desember 2021 sebesar 4 % atau Rp 200 miliar. Bulan Juni ini sesungguhnya sudah masuk proses pembayaran tahap kedua sebesar 4 %. Lagi-lagi, pintu penyelesaian terasa terkunci. Baru-baru ini, salah satu anggota KSP Sejahtera Bersama terpaksa menyebarkan video singkat desakan sejumlah anggota koperasi yang mengadukan persoalan ini kepada Bareskrim Polri. Selain KSP Sejahtera Bersama, tujuh koperasi lain yang masuk radar putusan PKPU Pengadilan Niaga adalah KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia. Total dana diperkirakan Rp 20 triliun. Untuk KSP bermasalah, pemerintah harus mendorong agar koperasi tersebut fokus pada pembayaran utang kepada anggota. (Yoga)

Sektor UMKM punya potensi besar untuk berkontribusi dalam perekonomian nasional. Digitalisasi ikut memperluas pasar sekaligus menjadi peluang terciptanya kemandirian ekonomi. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM punya potensi besar untuk berkontribusi dalam perekonomian nasional. Lewat digitalisasi, sektor usaha tersebut akan berkembang kian optimal seiring meluasnya pasar. Kenaikan kelas sektor usaha tersebut sekaligus menjadi jalan menuju kemandirian ekonomi. Hal tersebut terungkap dalam diskusi bertajuk ”Peran UMKM dalam Membangun Kemandirian Ekonomi Melalui Transformasi Digital” yang digelar harian Kompas dan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) dengan dukungan Bank Jateng, di Gedung Ki Hajar Dewantara UNS, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (15/6/2022). Acara tersebut juga bagian dari Festival Bulan Bung Karno. Dalam pidato kuncinya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan, kemandirian ekonomi belum benar-benar bisa dicapai bangsa ini meski sudah merdeka puluhan tahun lamanya. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, saat ini jumlah UMKM 64,2 juta. Mereka berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07 persen. Tenaga kerja yang diserap mencapai 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia.

Kondisi hulu migas Indonesia dihadapkan pada tantangan produksi yang terus menurun secara alamiah akibat usia sumur migas yang menua. Pemberian insentif diyakini dapat mendorong peningkatan produksi untuk mengatasi tantangan tersebut. Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia mengalami penurunan produksi minyak 31 % dan gas bumi 19 %. Beberapa negara yang mengalami kondisi serupa gencar memberikan insentif, seperti pengurangan royalti dan  penggantian kerugian biaya eksplorasi. Insentif tersebut terbukti mampu mempertahankan ataupun meningkatkan produksi.

Menurut Direktur Eksekutif Refor Miner Institute Komaidi Notonegoro, pemerintah sebenarnya masih bisa berperan untuk mengoptimalkan wilayah kerja migas yang telah mengalami penurunan produksi secara alamiah. Bagaimanapun keekonomian lapangan migas tetap harus dijaga. Ia mengatakan, hasil riset Inter American Development Bank 2020 menemukan bahwa pemberian insentif untuk lapangan usia tua dapat menambah umur keekonomian proyek rata-rata sekitar 30 tahun. ”Pemerintah Indonesia bisa meniru. Kami mengusulkan beberapa opsi yang bisa diambil pemerintah, antara lain tax holiday, tax allowance, perpanjangan masa eksplorasi, dan penerapan skema bagi hasil yang fleksibel menyesuaikan harga minyak,” ujar Komaidi dalam webinar ”Kebijakan Insentif untuk Mendukung Peran Penting Industri Hulu Migas dalam Transisi Energi dan Perekonomian Indonesia”,Rabu (15/6). (Yoga)

Direktur Bisnis Mikro Bank Rakyat Indonesia (BRI) Supari mengatakan, untuk mencapai target inklusi keuangan sebesar 90 % pada 2024, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah menjangkau segmen ultra mikro. ”Segmen ini yang sebetulnya sangat membutuhkan layanan keuangan, tetapi belum tersentuh,” ujar Supari dalam konferensi pers ”Pesta Rakyat Simpedes” di Gedung Sarinah, Jakarta, Rabu (15/6). (Yoga)

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan segera dimulai pada semester II-22022. Pemerintah sudah menyiapkan  anggaran sebesar Rp 47 Triliun untuk membangun sarana dan prasarana IKN  hingga tahun 2024.Bahkan pemerintah sedang menyiapkan  insentif untuk menarik partisipasi swasta dalam proyek IKN. Hal ini sekaligus menepis anggapan bahwa proyek IKN hanya sebatas di atas kertas. Kepala otoritas IKN Bambang Susantono mengatakan, anggaran sebesar Rp 47 triliun dari APBN membangun gedung Istana, MA, MK, DPR, MPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian yang berhubungan langsung dengan Presiden. "Crown funding itu usulan masyarakat. Swasta bisa lewat KPBU atau swasta murni. Swasta bisa bangun perkantoran lalu disewakan. Sejauh ini swsta tetap antusias walau Softbank mundur. IKN pasti jadi dibangun," tegas Bambang dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi  media di Jakarta (15/6). (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan meyakini, perbankan nasional mampu bertahan (survive) di tengah gempuran tantangan yang berlangsung saat ini maupun di masa mendatang. "Saya rasa, untuk menjawab apakah perbankan tetap aman? Saya rasa dari prediksi dan kalkulasi yang dikatakan, ( perbankan) kita masih bisa survive. Inflasi 4,5% masih oke dibandingkan dengan negara lain yang sudah tinggi," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Dia memaparkan perbankan nasional mencatatkan untung besar pada kuartal I-2022. Dengan demikian menjadi wajar karena masih banyak nasabah tredampak Covid-19 yang  tercatat sebagai beban. Hal ini akan terlihat ketika kebijakan restrukturisasi kredit dari OJK berakhir pada 2023. "Kami juga yakin tidak 100% akan recovery. Hanya sektor tertentu ( yang masih pulih), terutama sektor yang terkait pariwisata dengan konsumen wisatawan mancanegara. Meskipun penerimaan warga negara asing  sudah diperbolehkan, tapi pemulihan sektor ini masih perlu waktu," jelas Umboh. (Yetede)

 Bank Indonesia (BI) memprediksi inflasi sepanjang 2022 bisa menyentuh 4,2%, lebih besar dibandingkan tahun lalu 1,87% sekaligus di atas sasaran BI 3% plus minus 1%. Hal itu dipicu kenaikan harga komoditas dan energi di pasar modal. "Berbeda dengan negara lain, karena koordinasi fiskal dan moneter yang erat, kenaikan harga energi  dan komoditas global tidak berdampak signifikan ke inflasi dalam negeri," ucap Gubernur BI Perry Warjiyo. Menurut Perry, dana tersebut juga dapat digunakan pemerintah untuk mendanai biaya subsidi. Dengan upaya tersebut, Perry menilai pemerintah mampu meredam dampak kenaikan harga energi dan komoditas global terhadap inflasi dalam negeri. "Dalam jangka panjang, kita kembali ke pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, menuju Indonesia Maju," ucap Perry. (Yetede)

PT Hutama Karya (Persero) memproyeksikan realisasi  dana penyertaan modal negara (PMN)  tahun anggaran 2023 senilai Rp 30,56 triliun akan diterima pada kuartal II tahun depan. "Saat ini rencana PMN untuk Hutama Karya pada tahun depan anggaran 2023 sebesar Rp30,56 triliun masih dalam tahap pengajuan. Perusahaan berharap agar proses pengajuan dapat berjalan lancar serta PMN dapat diterima sesuai dengan jadwal. Sehingga Hutama Karya dapat  mengoptimalkan dana PMN untuk percepatan pembangunan ruas-ruas JTTS," kata Wakil Direktur Utama Hutama Karya Aloysius Kiik Ro dalam pernyataan resminya. Jika merujuk pada pencairan dana PMN di tahun sebelumnya, lanjut Aloysius. Hutama Karya memperkirakan realisasi PMN tahun anggaran 2023 akan diterima pada kuartal II-2023. Nantinya, PMN tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan ruas-ruas JTTS tahap I seperti, Rusa Binjai-Langsa Rp1,096 miliar, Rusa Indralaya-Muara Enim Rp1,028 miliar, Kuala Tanjung-Parapat Rp 3,037 miliar. Ruas Bengkulu-Tb. Penanjung Rp266 miliar, Ruas Sigli-Banda Aceh Rp952 miliar, Ruas Padang-Sicincin Rp5,339 miliar, Ruas Pekan Bari-Pangkalan Rp797 miliar. (Yetede)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin)  menyatakan sudah ada sekitar Rp 889 triliun komitmen dari kementerian dan lembaga  untuk pembelanjaan produk dalam negeri. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat dari target pembelian produk dalam negeri oleh pemerintah sebesar Rp400 triliun melalui e-katalog dan toko daring pada 2022. Menteri Perindustrian Agus Guniwang Kartasasmita menerangkan, Presiden Jokowi memiliki study bahwa setiap Rp400 triliun pembelanjaan yang berasal dari produk dalam negeri itu akan  menambah 1,6% pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa program dan upaya telah dilakukan pemerintah yang saat ini sedang diintensifkan adalah bisnis matching yang diawali oleh Kemenperin dan diikuti Kementerian lain. "Hari ini, (kemarin) sudah ada Rp880-an triliun komitmen dari kementerian dan lembaga  untuk pembelanjaan produk dalam negeri. Dari komitmen itu tentu harus kita kejar  untuk menjadi kontrak," ucap dia kepada wartawan. (Yetede)

Transisi energi yang tengah gencar dilakukan  di Indonesia dipastikan tidak akan  menggeser peran energi fosil baik minyak maupun gas  bumi. Sampai beberapa tahun bahkan puluhan tahun mendatang peran migas  masih sangat vital untuk memenuhi  kebutuhan energi Indonesia, termasuk menggerakkan perekonomian nasional. Sayangnya lapangan-lapangan migas yanag saat ini berproduksi umurnya sudah sangat tua (mature) yang mempengaruhi keekonomian proyek maupun  lapangan migas tersebut. Mulyanto mengungkapkan produksi migas harus terus didorong meskipun ada anggapan migas  sudah habis masanya tapi  pada kenyataannya migas berdampak langsung pada perekonomian Indonesia. DPR menurut Mulyanto, bahkan mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam mengejar target lifting migas sebesar 1 Juta barel per hari dan 12 ribu juta kaki kubik per hari.Salah satunya dengan menjadikan  tersebut  dituangkan didalam regulasi yang jelas. (Yetede)