Putusan perkara korupsi di Mahkamah Agung belakangan ini jauh memenuhi rasa keadilan masyarakat. alih-alih menegakkan marwah sebagai benteng terakhir penegak hukum, lembaga peradilan tertinggi ini seperti menjelma menjadi pelindung para koruptor. Dalam beberapa putusannya, Mahkamah terkesan memposisikan terdakwa kasus korupsi sebagai korban dan menyebut pebuatan terdakwa sebagai tindakan yang tidak menyalahi aturan. Putusan terbaru berkaitan dengan penolakan kasasi jaksa KPK atas perkara terdakwa kasus suap Samin Tan, yang dimumkan pada 9 Juni lalu. Mahkamah menguatkan putusan pengadilan pertama yang memvonis bebas pengusaha batu bara itu dari dakwaan memberi suap kepada anggota DPR dari Partai Golkar, Eni Maulani Saragih. Menurut Jaksa, suap itu untuk membantu memuluskan pengurusan terminasi kontrak tambang batu bara milik Samin di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kendati pertimbangannya absurd, Mahkamah menilai tepat vonis bebas tersebut. (Yetede)

Bekas Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemenhan ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lain dalam perkara dugaan korupsi pengadaan satelit Slot Orbit 123 derajat bujur timur di Kemenhan tahun 2012 sampai 2021. Dalam kasus tersebut, kerugian negara mencapai Rp 500,5 miliar. Direktur Penindakan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejagung Brigjen Edy Imran (15/6) mengatakan, tim penyidik koneksitas akhirnya menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan satelit Slot Orbit 123 BT di Kemenhan, salah satunya Laksamana Muda (Purn) AP yang merupakan bekas Dirjen Kekuatan Pertahanan (periode Desember 2013-Agustus 2016), dua tersangka lainnya adalah SCW selaku Dirut PT Dini Nusa Kesuma dan AW selaku Komut PT Dini Nusa Kesuma.

Penetapan tersangka itu dilakukan setelah proses penyidikan selama empat bulan. Edy menuturkan, ketiga tersangka diduga melakukan penunjukan langsung untuk kegiatan sewa satelit tanpa surat keputusan dari Menhan. Perusahaan yang ditunjuk adalah Avantee. Proses pengadaan itu juga tidak dibarengi pembentukan tim evaluasi pengadaan, serta tidak ada penetapan pemenang oleh menteri pertahanan selaku pengguna anggaran. (Yoga)

Berbeda dengan prediksi, Presiden Joko Widodo memilih melakukan reshuffle atau perombakan mini di Kabinet Indonesia Maju. Presiden hanya mengganti dua menterinya, yakni Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dengan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan serta Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dengan Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto. Kepala Riset FAC Sekuritas Indonesia Wisnu Prambudi Wibowo menyebut, semula pelaku pasar keuangan berharap menteri baru akan dipilih dari kalangan profesional non-partai agar bisa menyelesaikan permasalahan persoalan dengan baik. Harapan pasar, "Akselerasi permasalahan di bidang perdagangan dapat terselesaikan dengan baik," katanya. Dengan pemilihan kader politik memegang tampuk pimpinan di Kementerian Perdagangan, kata Wisnu, respon pasar cenderung netral. 

Pemerintah kembali meminta tambahan suntikan modal bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebutuhan dana untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 39,82 triliun untuk tahun 2023. Perusahaan pelat merah yang butuh modal, yakni pertama, PT Hutama Karya dengan usulan PMN Rp 30,56 triliun. Permintaan ini lebih gede dibanding dengan PMN yang telah dialokasikan 2022 sebesar Rp 23,85 triliun. Kedua, PT Rajawali Nusantara (RNI) dalam rapat kerja dengan Komisi VI, kemarin, mengajukan PMN sebesar Rp 4,6 triliun. Ketiga, Perusahaan Umum DAMRI (Perum) mengajukan PMN Rp 866,8 miliar dalam pagu indikatif tahun anggaran 2023. Keempat, Defend.id, Holding BUMN Industri Pertahanan, mengajukan PMN dengan total Rp 3 triliun. Kelima, Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia/AirNav mengajukan PMN sebesar Rp 790,2 miliar.

Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia kembali menurun. Bank Indonesia (BI) mencatat, ULN per April 2022 sebesar US$ 409,5 miliar atau turun dari US$ 412,1 miliar pada bulan sebelumnya. Turunnya ULN pemerintah terjadi akibat beberapa seri surat berharga negara (SBN) yang jatuh tempo di bulan April 2022 dan adanya pergeseran penempatan dana oleh investor non-residen sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global.

Meski Sentimen reshuffle kabinet cenderung netral terhadap IHSG, pelaku pasar masih akan mencermati kebijakan pemerintah ke depan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik dua menteri dan 3 wakil menteri hasil reshuffle kabinet, Rabu (15/6). Pertama, menteri yang dilantik adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi. Kemudian, Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil. Selanjutnya, ada Raja Juli Antoni yang dilantik sebagai Wamen ATR/BPN, menggantikan Surya Tjandra. Adapun John Wempi Watipo yang sebelumnya menjabat Wamen PUPR, digeser menjadi Wakil Mendagri. Terakhir, Sekjen PBB Afriansyah Noor dilantik menjadi Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker). Kepala Riset FAC Sekuritas Indonesia Wisnu Prambudi Wibowo menilai, dampak reshuffle kabinet cenderung netral untuk pergerakan indeks, ia menilai, pelaku pasar lebih fokus pada katalis dari global.

PT Hillcon Tbk berencana melakukan penawaran perdana saham alias initial public offering (IPO). Perusahaan jasa pertambangan dan jasa konstruksi tambang ini akan melepas 2,21 miliar saham baru, setara 15% dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO. Harga IPO yang ditawarkan berkisar antara Rp 250 hingga Rp 400 per saham. Sehingga, dana segar yang berpotensi diraih Hillcon dari aksi korporasi ini sebanyak-banyaknya Rp 884,60 miliar.

Sejumlah menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Maju disebut akan diganti Presiden Jokowi. Beberapa sosok yang diajak bicara Presiden menyebut bahwa Presiden ingin ada perkuatan dan konsolidasi di kabinet agar pemerintahan berjalan efektif jelang Pemilu 2024. Hingga Selasa (14/6) pukul 23.00, keputusan presiden terhadap pergantian, pertukaran posisi, dan penambahan menteri belum ditandatangani Presiden Jokowi. Dikabarkan, lebih dari dua menteri dan dua wakil menteri (wamen) akan diganti atau bertukar posisi. Namun, situasi masih dinamis sehingga perubahan bisa terjadi hingga saat terakhir.

Pelantikan dikabarkan akan dilakukan Presiden Jokowi pada siang hari ini di Istana Negara. Rangkaian pelantikan akan dimulai dengan kedatangan para pimpinan partai politik untuk bertemu dengan Presiden. Setelah itu, Presiden mengenalkan menteri baru dan menteri yang bertukar posisi, serta wakil menteri yang baru ke wartawan. Sejak Selasa (14/6) sore hingga pukul 22.00, sejumlah menteri dan tokoh bergantian datang ke Istana Negara. Mendag Muhammad Lutfi menjadi menteri yang pertama datang ke Istana sekitar pukul 14.00. Wamenkes Dante Saksono Harbuwono juga datang dan diterima Presiden pukul 14.15. Pada pukul 15.30, Menhan Prabowo Subianto juga tiba di Istana. Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad H Wibowo mengungkapkan, ada spekulasi yang menyebut akan ada nama besar yang diberhentikan dari Kabinet Indonesia Maju. Selain itu, rumor PAN akan mendapatkan amanat satu menteri dan satu wakil menteri di kabinet juga muncul. (Yoga)

Adelia Lestari Rambu Jola (20)  baru selesai mengikuti ujian akhir diploma III Jurusan Kesehatan Gigi Poltekes Kupang. Ia selesai tepat waktu, enam semester. Menurut rencana, ia diwisuda pada September 2022 dan langsung kembali mengabdi di Sumba Tengah. Perawat gigi di sana sangat jarang, kurang dari 10 orang. Hingga ia dinyatakan lulus ujian, Adelia seakan belum yakin dirinya bisa sampai ke titik ini. Bagaimana tidak, banyak mahasiswa sekampungnya di Desa Tana Modu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah dan kampung tetangga putus kuliah lantaran orang tua tidak mampu mengongkosi biaya pendidikan. Kabupaten Sumba Tengah merupakan kabupaten dengan angka persentase kemiskinan tertinggi di NTT sekaligus di Indonesia. Pada 2021, angka kemiskinan di sana 34,27 persen atau setara 25.480 jiwa. Adapun angka kemiskinan di NTT 20,99 % dan secara nasional 9,71 %.

Arda Gratia (22), penerima beasiswa lain, menuturkan, beasiswa menyelamatkan kuliahnya sampai saat ini. ”Satu semester harus bayar uang registrasi sampai Rp 6 juta. Kalau tidak, mungkin saya sudah tidak kuliah lagi,” kata Arda, mahasiswi kebidanan kampus swasta di Kupang. Kesan serupa disampaikan Umbu Nelson (21), mahasiswa salah satu kampus swasta di Malang, Jawa Timur. Nelson adalah 1 dari 10 bersaudara dalam keluarga. Beberapa kakak dan adiknya putus sekolah dengan alasan biaya. ”Kalau tidak ada beasiswa, sekarang saya pasti lagi di padang (rumput) jaga sapi,” ucapnya.

Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur Ferdy Umbu Kabalu mengatakan, beasiswa diperuntukkan bagi anak dari keluarga miskin berdasarkan rekomendasi yang diikuti verifikasi lapangan. ”Yang merekomendasikan adalah tokoh agama kampung itu, seperti pendeta, pastor, dan imam masjid. Kami yakin, tokoh agama akan obyektif,” ujar Ferdy. Beasiswa bagi Anak Miskin Pemkab Sumba Tengah bagai oase di padang pasir. Semoga semakin banyak anak miskin lain, seperti Adelia, Arda Gratia, dan Umbu Nelson, yang mendapatkan beasiswa sehingga mereka bisa menempuh pendidikan tinggi untuk mewujudkan cita-cita sukses dalam kehidupan mandiri. (Yoga)

Lonjakan harga komoditas kembali menjadi penyelamat kinerja penerimaan negara dari perpajakan, di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian global. Selain lonjakan harga komoditas di pasar global, proyeksi meningkatnya penerimaan negara dari perpajakan tahun ini dan tahun depan juga ditopang oleh membaiknya perekonomian di dalam negeri. Rasio pajak diproyeksikan juga sudah pulih ke level sebelum pandemi pada tahun 2022 ini. Tahun ini pemerintah memproyeksikan penerimaan perpajakan tumbuh 15,3 % dari realisasi 2021 yang Rp 1.784 triliun. Pertumbuhan ini melampaui angka sebelum pandemi dan di atas rata-rata periode 2017-2019, sebesar 6,5 %. Tahun lalu penerimaan perpajakan tumbuh 20,4 %, tetapi lebih karena penerimaan perpajakan tahun sebelumnya terkontraksi 16,9 % akibat dampak pandemi.

Di satu sisi, kita mensyukuri rezeki nomplok dari boom komoditas ini. Lonjakan harga komoditas memicu surplus neraca transaksi berjalan dan pertumbuhan ekonomi, serta mendongkrak kemampuan pemerintah membiayai berbagai program perlindungan bagi kelompok rentan yang terdampak oleh lonjakan harga energi dan pangan global. Kita harus memanfaatkan surplus devisa dari komoditas dengan mengalokasikan ke sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sektor lain yang memiliki efek berantai tinggi. Namun, masih tingginya ketergantungan pada ekspor komoditas mentah juga memicu kekhawatiran akan terjadinya Dutch disease. Boom komoditas membuat kita lupa membangun industri dan menuntun pada deindustrialisasi, tercermin dari sumbangan manufaktur ke pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang terus menurun, selain jumlah pelaku usaha yang bergerak di industri pengolahan yang juga terus menyusut beberapa tahun terakhir. (Yoga)