Pergerakan pasar keuangan di Tanah Air berada dalam tekanan Federal Reserve yang diperkirakan kembali menaikkan suku bunga acuan pada pekan ini. Kalangan pelaku pasar memprediksikan bank sentral Amerika Serikat bakal menaikkan suku bunga acuan secara agresif (hawkish) yakni sebesar 75 basis poin. Bobot kenaikan suku bunga acuan itu lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi sepanjang tahun ini yakni 25 basis poin dari dua kali kesempatan. Seperti diketahui, inflasi AS tahunan pada Mei mencapai 8,6% atau yang tertinggi sejak 1981 sehingga bank sentral memilih kebijakan moneter lebih ketat. Pasar keuangan Indonesia mulai merasakan imbas kebijakan hawkish the Fed yang tercermin pada kenaikan imbal hasil surat utang negara (SUN) acuan tenor 10 tahun. Pada pukul 18:15 WIB, imbal hasil SUN mencapai 7,52%. Kenaikan imbal hasil itu juga berarti pasar kembali diselimuti risiko. World Government Bonds mencatat persepsi risiko yang tampak dalam credit default swap (CDS) 5 tahun menyentuh 134,59 atau memiliki kemungkinan gagal bayar 2,24%. Dari sisi kepemilikan surat berharga negara (SBN), Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu hingga 10 Juni 2022 mencatat Rp84,42 triliun aliran dana asing meninggalkan Indonesia sepanjang tahun ini.

Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat pekan lalu melaporkan lonjakan angka inflasi pada periode Mei 2022. Indeks harga konsumen tercatat meroket sebesar 8,6%, tertinggi sejak 40 tahun terakhir. Penyebab inflasi AS naik karena lonjakan tarif listrik dan beberapa sektor yang bersumber dari energi sebesar 3,9%. Sementara itu, harga bensin melompat 4,1% dan biaya makanan naik 1,2%. Dampak lainnya, kenaikan harga beli rumah, biaya sewa rumah/apartemen, dan ongkos perawatan medis. Lonjakan harga tersebut, secara tidak langsung dipicu oleh perang Rusia vs Ukraina yang terjadi sejak akhir Februari 2022. Perang di kawasan Eropa Timur itu, sejatinya terjadi karena campur tangan AS dengan berada di kubu Ukraina bersama NATO. Akibatnya, semua negara terimbas perang—termasuk AS dan sekutunya, karena dua negara itu sebagai produsen migas serta bahan baku industri terbesar dunia.

Dampak lanjutan yang tengah ditunggu pelaku pasar adalah respons The Federal Reverse (The Fed). Inflasi menjadi penentu utama arah kebijakan moneter bank sentral seluruh dunia. Penaikan suku bunga acuan bertujuan untuk menurunkan kenaikan harga secara cepat. Secara teori, dengan kenaikan suku bunga akan memicu orang atau lembaga keuangan menyimpan dananya di perbankan. Padahal, The Fed baru saja mengerek suku bunga acuan sebesar 50 basis poin pada awal Mei lalu. Kenaikan suku bunga tertinggi dalam dua dekade terakhir.

Startup digital yang booming selama pandemi Covid-19, kini mulai mengalami perlambatan, ditandai dengan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), baik startup domestik maupun global. Perlambatan ini tentu dikhawatirkan berdampak pada sustainabilitas keuangan pelaku startup. Kondisi ini jangan sampai merambat pada startup sektor keuangan (fintech). Sustainabilitas keuangan fintech jadi hal yang krusial, karena dapat berdampak langsung bagi masyarakat dan kepercayaan atas sistem keuangan. Belum lama kita dikagetkan dengan banyaknya kabar PHK beberapa startup lokal terkemuka seperti Zenius, JD.ID, hingga TaniHub. Fenomena PHK tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain. Pengurangan pegawai di Netflix, Booking.com, dan Airbnb jadi beberapa contoh relevan. Angka PHK startup yang mencapai sekitar 16.000 pegawai, bahkan menjadi yang terburuk sejak Juni 2020. Ini menjadi kabar yang sangat mengejutkan, karena saat berbagai sektor ekonomi mengalami kemunduran pada masa pandemi Covid-19, startup khususnya di sektor teknologi justru terus tumbuh dan menerima rangkaian seri pendanaan yang cukup masif. Saham teknologi mencapai all time high, beberapa startup teknologi memulai IPO di pasar saham, dan modal ventura menyalurkan rangkaian pendanaan yang sangat tinggi, dengan anggapan bahwa pandemi telah mengakselerasi adopsi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari.

Kebijakan terbaru pemerintah soal tenaga honorer dikhawatirkan ditunggangi kepentingan politik untuk pemenangan Pemilu 2024. Untuk mencegah hal itu, sistem perekrutan harus ketat dan transparan. Begitu pula dalam perekrutan tenaga alih daya oleh pemerintah daerah sebagai ganti ketiadaan honorer. Sinyalemen soal kepentingan politik 2024 itu sempat dilontarkan sejumlah wali kota dan wakil wali kota dalam diskusi Kompas Collaboration Forum, City Leaders Community bertajuk ”Penguatan Politik Anggaran Transfer Daerah untuk Pembangunan Kota” yang digelar harian Kompas bersama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Jumat (10/6) di kantor Redaksi Kompas, Jakarta.

Awal Juni lalu, Kemenpan dan RB mengumumkan, pada 28 November 2023 tidak boleh lagi ada honorer, 360.000 honorer yang masih bekerja di instansi pemerintah pusat dan daerah dibukakan pintu untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau pegawai negeri sipil (PNS). Namun, syaratnya harus melalui serangkaian tes. Jika setelah tak ada lagi honorer, pejabat pembina kepegawaian (PPK), yakni menteri, kepala lembaga atau kepala daerah, menilai masih membutuhkan tenaga di luar PNS dan PPPK, mereka dapat mengangkat pegawai outsourcing (pekerja alih daya). Perekrutan ini harus mempertimbangkan keuangan dan kebutuhan. 

Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan, saat ini muncul spekulasi bahwa ada kepentingan politik di balik kebijakan itu. Jika spekulasi itu benar, ia melihatnya sebagai hal yang wajar. Kepala daerah, misalnya, akan berpikir bagaimana konstituennya memperoleh pekerjaan. Asalkan, menurut dia, penerimaan honorer itu sesuai aturan dan kebutuhan. Yang juga harus dipastikan, pelayanan publik tak terimbas oleh kebijakan itu. Pasalnya, pemda mempertahankan tenaga honorer karena terbatasnya ASN. Wali Kota Jambi Syarif Fasha mempersoalkan mekanisme perekrutan honorer menjadi PPPK, di mana sejak 2021 ada ruang bagi honorer menjadi PPPK di mana pun, tak harus di tempat ia bekerja saat ini. Imbasnya, ada honorer dari daerah lain yang menjadi PPPK di Jambi. (Yoga)

Bank Dunia dalam Global Economic Prospects yang diluncurkan 7 Juni 2022 memperingatkan prospek resesi dunia  dibarengi dengan inflasi yang tinggi (stagflasi) sebagai akibat konflik Rusia-Ukraina. Bank Dunia memangkas ramalan pertumbuhan global dari 4,1 % ke 2,9 %. Angka ini diprediksi akan tetap bertahan pada dua tahun mendatang karena perang di Ukraina mengakibatkan disrupsi arus investasi serta perdagangan internasional, khususnya pangan dan energi. Prospek resesi dunia terjadi karena AS yang merupakan lokomotif dunia mencatat pertumbuhan negatif 1,5 % pada triwulan I-2022, sementara inflasi mencapai 8,6 % pada Mei. Adapun pertumbuhan zona Euro mencapai 0,2 % pada triwulan I-2022, turun dari 0,3 % pada triwulan sebelumnya.

Satu hal yang membesarkan hati, dengan bauran kebijakan memadai, negara-negara dengan populasi besar dan mempunyai perekonomian yang terdiversifikasi ke sektor pertanian, manufaktur, jasa-jasa, serta memiliki produk ekspor tampaknya mempunyai peluang lebih baik dalam menghadapi resesi. Misalnya, China yang baru saja melakukan relaksasi lockdown untuk kota Shanghai. Pertumbuhannya pada triwulan I-2022 melebihi ekspektasi, yakni 4,8 %, melebihi perkiraan semula sebesar 4,4 % secara tahunan.

Minggu lalu, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) mencapai 122 USD per barel walau kemudian turun kembali ke kisaran 120 USD. Sedikit penghibur, harga gandum, yang melonjak mendekati 12,7 USD per gantang setelah India melarang ekspor gandum, turun signifikan meski tetap tinggi pada 10,5 USD per gantang. Penurunan harga terjadi  karena berita panen berlimpah di Australia. Bagi Indonesia, rancangan kebijakan yang diperlukan mungkin tidak akan sama seperti tahun 2020-2021 saat Covid-19 merajalela dengan alokasi masif untuk sektor kesehatan dan menjaga daya beli kelompok rentan. Salah satu strategi baru ialah memanfaatkan daya beli kelas menengah yang ingin mencari suasana baru setelah terkungkung selama dua tahun akibat pandemi. (Yoga)

Sudah seminggu ribuan sopir truk di Korsel mogok kerja dan berunjuk rasa menuntut adanya jaminan upah minimum di tengah terus naiknya harga bahan bakar minyak. Unjuk rasa itu mengakibatkan disrupsi besar-besaran pada angkutan kargo dan produksi di sejumlah sektor industri. Pejabat setempat, Senin (13/6) menyebut unjuk rasa telah menyebabkan kerugian hingga 1,6 triliun won atau Rp 18,2 triliun. Jika terus berlangsung dalam waktu lebih lama, unjuk rasa para sopir truk di Korsel tersebut bisa memperburuk rantai pasok global yang saat ini sudah terganggu oleh perang Ukraina-Rusia dan penanganan pandemi di China. Dampak unjuk rasa sejauh ini secara umum masih terbatas pada industri domestik Korsel. Kementerian Transportasi Korsel memperkirakan 7.050 pengemudi truk atau 32 % anggota asosiasi ambil bagian dalam aksi mogok dan unjuk rasa tersebut. Unjuk rasa Senin kemarin berlangsung di 14 lokasi di seluruh wilayah Korsel.

Hingga Minggu (12/6), sudah empat kali perundingan digelar antara sopir truk dan pejabat Pemerintah Korsel. Namun, belum ada kesepakatan. Senin (13/6), Serikat Solidaritas Sopir Truk Kargo mempertimbangkan untuk memblokade pengiriman batubara ke pembangkit listrik jika pemerintah masih menolak tuntutan mereka. Selain itu, mereka juga mengancam akan menutup kompleks petrokimia dengan memblokade pengiriman barang ke dalam dan ke luar dari kompleks tersebut. ”Kami memikirkan untuk memblokade total,” ujar Kim Jae-gwang, ketua asosiasi sopir truk kargo itu, kepada kantor berita Reuters. (Yoga)

Program Percepatan Ekspor CPO dan Sejumlah Produk Turunannya sudah mencapai 3,41 juta ton. Jorjoran ekspor ini dinilai memengaruhi harga CPO global dan justru menahan kenaikan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani. Harga CPO global di Bursa Derivatif Malaysia per Senin (13/6/2022) mencapai 5.785 ringgit Malaysia per ton, turun 2,35 % secara harian dan 5,4 % secara bulanan serta naik 71,44 % secara tahunan. Trading Economics menyebutkan, harga CPO itu anjlok di bawah 6.000 ringgit Malaysia per ton sejak Indonesia mengumumkan skema percepatan ekspor CPO dan sejumlah produk turunannya. Total tarif (bea keluar dan pungutan) ekspor Indonesia juga turun dari 575 USD per ton menjadi 488 USD per ton.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan, Senin, mengatakan, ada 41 perusahaan CPO dan 22 perusahaan used cooking oil (UCO) yang mengikuti program percepatan ekspor. Total CPO dan produk turunannya yang akan diekspor mencapai 2,25 juta ton. Perusahaan-perusahaan itu tidak mengikuti program Subsidi Minyak Goreng Curah. Sementara perusahaan peserta program mendapatkan tambahan kuota ekspor lima kali lipat dari pemenuhan kewajiban memasok kebutuhan domestik (DMO). Mereka akan mengekspor 1,73 juta ton. ”Jadi, akan ada percepatan ekspor CPO dan produk turunannya dengan volume total 3,41 juta ton,” ujar Oke. Program percepatan itu bertujuan mengosongkan (flush out) tangki-tangki CPO yang penuh selama larangan ekspor berlangsung agar serapan dan harga tandan buah segar (TBS) sawit di petani naik.

Sejak program percepatan ekspor digulirkan, harga TBS sawit petani swadaya di hampir seluruh daerah di Indonesia kembali turun sekitar Rp 100 per kg-Rp 710 per kg, di bawah harga acuan yang ditetapkan pemerintah provinsi. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mencatat, harga TBS di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, per 13 Juni 2022 sebesar Rp 1.500 per kg, turun Rp 710 per kg dibandingkan dengan harga per 1 Juni 2022 atau sepekan setelah larangan ekspor  dicabut yang mencapai Rp 2.100 per kg. Harga itu di bawah harga acuan provinsi, yakni Rp 2.472 per kg. Menurut Sekjen SPKS Mansuetus Darto, penurunan harga TBS sawit petani juga dipengaruhi program percepatan ekspor CPO dan produk turunannya. Ketika pasar global digerojok dengan hampir 3 juta ton komoditas tersebut, harga CPO global pasti turun. (Yoga)

Pengembangan eksplorasi minyak dan gas di wilayah Papua dan Maluku, khususnya di Papua Barat, terus dikembangkan. Dalam waktu dekat, pengeboran eksplorasi akan dilakukan di Sumur Markisa 01, Sorong, Papua Barat. Wilayah Papua dan Maluku berkontribusi 4 % produksi minyak nasional. Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua Maluku (Pamalu) Subagyo, di Sorong, Senin (13/6) mengatakan, saat ini sejumlah sumur minyak di Papua Barat sudah berusia tua. Pencarian sumur baru oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk eksplorasi dilakukan. Diharapkan produksi migas di Pamalu meningkat.

Berdasarkan data SKK Migas Wilayah Pamalu, per 1 Februari 2022, ada 10 wilayah kerja migas yang sudah disertai rencana pengembangan. Tujuh di antaranya sudah berproduksi, yakni Berau oleh BP Berau Ltd; Bula Block oleh Kalrez Petroleum (Seram) Limited; Kepala Burung oleh Petrogas (Basin); Salawati oleh Petrogas (Island); Seram Non Bula oleh Citic Seram Energy Limited; West Salawati oleh Montd’or Salawati Ltd; dan PT Pertamina EP. ”Kontribusi di wilayah Papua-Maluku 4 % total produksi siap jual (lifting) minyak nasional. Sementara gas, Papua-Maluku berkontribusi 20 % total lifting gas nasional,” kata Kepala Departemen Humas SKK Migas Perwakilan Pamalu Galih Agusetiawan. (Yoga)

Pemerintah optimistis penerimaan perpajakan di sepanjang tahun 2022 dapat melampaui target yang sudah dicanangkan dalam APBN 2022. Optimisme terbangun karena di tengah ketidakpastian yang meliputi dunia saat ini penerimaan Indonesia diyakini tetap akan terkerek tren kenaikan harga komoditas global. Dalam rapat bersama Banggar DPR RI, Senin (13/6) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio N Kacaribu memaparkan penerimaan perpajakan tahun ini tumbuh 15,3 % dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun lalu, mencapai Rp 1.784 triliun. Penerimaan ini meliputi penerimaan bea dan cukai sebesar Rp 299 triliun serta penerimaan pajak sebesar Rp 1.485 triliun. Adapun target penerimaan perpajakan yang ditetapkan dalam APBN 2022 tercatat hanya sebesar Rp 1.506,9 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengakui bahwa saat ini penerimaan negara dari komoditas memang masih menjadi salah satu penopang utama penerimaan negara. Namun, ia mengingatkan bahwa penerimaan negara akan rentan apabila hanya bergantung pada lonjakan harga komoditas yang terjadi secara musiman. Siklus kenaikan harga komoditas, lanjutnya, tidak menentu karena dipengaruhi beragam faktor. Salah satunya, ketersediaan pasokan dari komoditas serta peningkatan permintaan dari komoditas tersebut. Agar tidak hanya bergantung pada ekspor komoditas, pemerintah disarankan mengubah struktur perekonomian yang didasarkan atas komoditas menjadi nonkomoditas. (Yoga)

Emiten sektor farmasi PT Pyridam Farma Tbk akan mengakuisisi PT Ethica Industri Farmasi dengan membeli 41,93 juta saham seri B dan 7,4 juta saham seri A. Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (13/6) manajemen Pyridam menyatakan, transaksi itu merupakan transaksi material karena nilai transaksinya berdasarkan sale purchase agreement sebesar Rp 163,46 miliar atau 97,82 % ekuitas Pyridam. (Yoga)