PT Bank negara Indonesia (persero) Tbk (BNI)  mendapat apresiasi sangat besar dari investor terhadap penerbitan obligasi berwawasan lingkungan. Hal ini terlihat dari minat  investor pada saat bookbuilding yang mencapai Rp21 triliun atau oversubscribed sebesar empat kali. Selain karena kredibilitas, langkah BNI terhadap  segmen ekonomi berkelanjutan  tergolong strategis sehingga mendorong minat investor menyerap green bond ini. Direktur Treasure dan Internasional BNI Henry Panjaitan menyampaikan, perseroan telah melaksanakan bookbuilding dan tetap menerima minat investor sebesar Rp21 triliun atau empat kali dari target penerbitan sebesar Rp 5 triliun. "Proses penawaran memang masih berlangsung. Namun kami masih sangat optimistis dengan kredibiltas kami sebagai pioneer green banking strategis kami mendorong pengembangan ekonomi hijau di Indonesia," imbuh Henry dalam keterangannya, Rabu. (15/6). "Diluar itu, kami juga akan menggunakan untuk konversi keanekaragaman hayati darat dan air, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air, dan air limbah yang berkelanjutan, hal ini  sejalan dengan BNI green bond framework," jelas Henry. (Yetede)

Satu hari sebelum Presiden Jokowi mengumumkan  perombakan Kabinet Indonesia Maju, beredar delapan nama menteri yang disebut-sebut masuk kotak reshuffle. Separuh diantaranya adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Dalam reshuffle Rabu lalu, Presiden Jokowi akhirnya hanya merombak dua menterinya. Muhammad Lutfhi dan Sofyan Djalil diganti dari posisi masing-masing, yakni Menteri Perdagangan serta Menteri Agraria  dan Tata Ruang. Penggantinya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagngan; serta mantan Panglima TNI, Hadi Tjahjanto, sebagai Menteri Agraria. Jokowi menyatakan memilih mereka berdasarkan rekam jejak, pengalaman,dan kemampuan manajerial. "Mereka dipilih dan diangkat setelah melihat rekam jejak, pengalam,dan kemampuan mereka menyelesaikan masalah Tanah Air," kata Jokowi di akun Twitter-nya setelah pelantikan, kemarin. (Yetede)

Keputusan Presiden Jokowi merombak kabinetnya atau reshuffle dianggap sebagai langkah untuk mencari aman meredam perpecahan dilingkup internal koalisi partai pendukung pemerintah. Bertambahnya tokoh partai politik di Kabinet Indonesia Maju bisa menguatkan pengaruh dan kekuasaan Jokowi diatas koalisi partai. Wakil Ketua Umum Partai Pembangunan, Asrul Sani, mengatakan perombakan kabinet membuat partai koalisi pemerintah  semakin kuat. PAN sejatinya telah menyatakan sikap bergabung dengan koalisi sejak Agustus 2021. Masuknya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ke Kabinet Indonesia Maju mempertegas dukungan mereka. "Dari sisi kepentingan pemerintahan, komposisi kabinet seperti itu ideal. Dari sisi masyrakat sipil, tentu ada yang mengkritik. Hal tersebut wajar karena kekuatan  di luar pemerintah menjadi berkurang." kata Asrul di Kompleks Gedung DPR, kemarin. (Yetede)

Tumpukan pekerjaan rumah atau 'PR' menanti Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto setelah dilantik Presiden Jokowi, keamrin. Sejumlah kalangan menilai, setelah reshuffle dan pelantikan, menteri baru diminta bergerak  cepat menjalankan aturan yang sudah ada dulu. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Haryadi Sukamdani, mengatakan urusan perdagangan saat  ini menghadapi tekanan berat akibat konflik Rusia dan Ukraina yang belum mereda. Perang telah menciptakan krisis pangan global, termasuk didalam negeri. Harga beragam kebutuhan bahan pokok meningkat  sabagai salah satu dampaknya. "untuk menteri baru, hal yang menjadi tantangan adalah menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi," tutur Haryadi, kemarin. (Yetede)

Putusan perkara korupsi di Mahkamah Agung belakangan ini jauh memenuhi rasa keadilan masyarakat. alih-alih menegakkan marwah sebagai benteng terakhir penegak hukum, lembaga peradilan tertinggi ini seperti menjelma menjadi pelindung para koruptor. Dalam beberapa putusannya, Mahkamah terkesan memposisikan terdakwa kasus korupsi sebagai korban dan menyebut pebuatan terdakwa sebagai tindakan yang tidak menyalahi aturan. Putusan terbaru berkaitan dengan penolakan kasasi jaksa KPK atas perkara terdakwa kasus suap Samin Tan, yang dimumkan pada 9 Juni lalu. Mahkamah menguatkan putusan pengadilan pertama yang memvonis bebas pengusaha batu bara itu dari dakwaan memberi suap kepada anggota DPR dari Partai Golkar, Eni Maulani Saragih. Menurut Jaksa, suap itu untuk membantu memuluskan pengurusan terminasi kontrak tambang batu bara milik Samin di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kendati pertimbangannya absurd, Mahkamah menilai tepat vonis bebas tersebut. (Yetede)

Bekas Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemenhan ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lain dalam perkara dugaan korupsi pengadaan satelit Slot Orbit 123 derajat bujur timur di Kemenhan tahun 2012 sampai 2021. Dalam kasus tersebut, kerugian negara mencapai Rp 500,5 miliar. Direktur Penindakan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejagung Brigjen Edy Imran (15/6) mengatakan, tim penyidik koneksitas akhirnya menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan satelit Slot Orbit 123 BT di Kemenhan, salah satunya Laksamana Muda (Purn) AP yang merupakan bekas Dirjen Kekuatan Pertahanan (periode Desember 2013-Agustus 2016), dua tersangka lainnya adalah SCW selaku Dirut PT Dini Nusa Kesuma dan AW selaku Komut PT Dini Nusa Kesuma.

Penetapan tersangka itu dilakukan setelah proses penyidikan selama empat bulan. Edy menuturkan, ketiga tersangka diduga melakukan penunjukan langsung untuk kegiatan sewa satelit tanpa surat keputusan dari Menhan. Perusahaan yang ditunjuk adalah Avantee. Proses pengadaan itu juga tidak dibarengi pembentukan tim evaluasi pengadaan, serta tidak ada penetapan pemenang oleh menteri pertahanan selaku pengguna anggaran. (Yoga)

Berbeda dengan prediksi, Presiden Joko Widodo memilih melakukan reshuffle atau perombakan mini di Kabinet Indonesia Maju. Presiden hanya mengganti dua menterinya, yakni Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dengan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan serta Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dengan Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto. Kepala Riset FAC Sekuritas Indonesia Wisnu Prambudi Wibowo menyebut, semula pelaku pasar keuangan berharap menteri baru akan dipilih dari kalangan profesional non-partai agar bisa menyelesaikan permasalahan persoalan dengan baik. Harapan pasar, "Akselerasi permasalahan di bidang perdagangan dapat terselesaikan dengan baik," katanya. Dengan pemilihan kader politik memegang tampuk pimpinan di Kementerian Perdagangan, kata Wisnu, respon pasar cenderung netral. 

Pemerintah kembali meminta tambahan suntikan modal bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebutuhan dana untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 39,82 triliun untuk tahun 2023. Perusahaan pelat merah yang butuh modal, yakni pertama, PT Hutama Karya dengan usulan PMN Rp 30,56 triliun. Permintaan ini lebih gede dibanding dengan PMN yang telah dialokasikan 2022 sebesar Rp 23,85 triliun. Kedua, PT Rajawali Nusantara (RNI) dalam rapat kerja dengan Komisi VI, kemarin, mengajukan PMN sebesar Rp 4,6 triliun. Ketiga, Perusahaan Umum DAMRI (Perum) mengajukan PMN Rp 866,8 miliar dalam pagu indikatif tahun anggaran 2023. Keempat, Defend.id, Holding BUMN Industri Pertahanan, mengajukan PMN dengan total Rp 3 triliun. Kelima, Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia/AirNav mengajukan PMN sebesar Rp 790,2 miliar.

Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia kembali menurun. Bank Indonesia (BI) mencatat, ULN per April 2022 sebesar US$ 409,5 miliar atau turun dari US$ 412,1 miliar pada bulan sebelumnya. Turunnya ULN pemerintah terjadi akibat beberapa seri surat berharga negara (SBN) yang jatuh tempo di bulan April 2022 dan adanya pergeseran penempatan dana oleh investor non-residen sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global.

Meski Sentimen reshuffle kabinet cenderung netral terhadap IHSG, pelaku pasar masih akan mencermati kebijakan pemerintah ke depan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik dua menteri dan 3 wakil menteri hasil reshuffle kabinet, Rabu (15/6). Pertama, menteri yang dilantik adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi. Kemudian, Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil. Selanjutnya, ada Raja Juli Antoni yang dilantik sebagai Wamen ATR/BPN, menggantikan Surya Tjandra. Adapun John Wempi Watipo yang sebelumnya menjabat Wamen PUPR, digeser menjadi Wakil Mendagri. Terakhir, Sekjen PBB Afriansyah Noor dilantik menjadi Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker). Kepala Riset FAC Sekuritas Indonesia Wisnu Prambudi Wibowo menilai, dampak reshuffle kabinet cenderung netral untuk pergerakan indeks, ia menilai, pelaku pasar lebih fokus pada katalis dari global.