PT Hillcon Tbk berencana melakukan penawaran perdana saham alias initial public offering (IPO). Perusahaan jasa pertambangan dan jasa konstruksi tambang ini akan melepas 2,21 miliar saham baru, setara 15% dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO. Harga IPO yang ditawarkan berkisar antara Rp 250 hingga Rp 400 per saham. Sehingga, dana segar yang berpotensi diraih Hillcon dari aksi korporasi ini sebanyak-banyaknya Rp 884,60 miliar.

Sejumlah menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Maju disebut akan diganti Presiden Jokowi. Beberapa sosok yang diajak bicara Presiden menyebut bahwa Presiden ingin ada perkuatan dan konsolidasi di kabinet agar pemerintahan berjalan efektif jelang Pemilu 2024. Hingga Selasa (14/6) pukul 23.00, keputusan presiden terhadap pergantian, pertukaran posisi, dan penambahan menteri belum ditandatangani Presiden Jokowi. Dikabarkan, lebih dari dua menteri dan dua wakil menteri (wamen) akan diganti atau bertukar posisi. Namun, situasi masih dinamis sehingga perubahan bisa terjadi hingga saat terakhir.

Pelantikan dikabarkan akan dilakukan Presiden Jokowi pada siang hari ini di Istana Negara. Rangkaian pelantikan akan dimulai dengan kedatangan para pimpinan partai politik untuk bertemu dengan Presiden. Setelah itu, Presiden mengenalkan menteri baru dan menteri yang bertukar posisi, serta wakil menteri yang baru ke wartawan. Sejak Selasa (14/6) sore hingga pukul 22.00, sejumlah menteri dan tokoh bergantian datang ke Istana Negara. Mendag Muhammad Lutfi menjadi menteri yang pertama datang ke Istana sekitar pukul 14.00. Wamenkes Dante Saksono Harbuwono juga datang dan diterima Presiden pukul 14.15. Pada pukul 15.30, Menhan Prabowo Subianto juga tiba di Istana. Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad H Wibowo mengungkapkan, ada spekulasi yang menyebut akan ada nama besar yang diberhentikan dari Kabinet Indonesia Maju. Selain itu, rumor PAN akan mendapatkan amanat satu menteri dan satu wakil menteri di kabinet juga muncul. (Yoga)

Adelia Lestari Rambu Jola (20)  baru selesai mengikuti ujian akhir diploma III Jurusan Kesehatan Gigi Poltekes Kupang. Ia selesai tepat waktu, enam semester. Menurut rencana, ia diwisuda pada September 2022 dan langsung kembali mengabdi di Sumba Tengah. Perawat gigi di sana sangat jarang, kurang dari 10 orang. Hingga ia dinyatakan lulus ujian, Adelia seakan belum yakin dirinya bisa sampai ke titik ini. Bagaimana tidak, banyak mahasiswa sekampungnya di Desa Tana Modu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah dan kampung tetangga putus kuliah lantaran orang tua tidak mampu mengongkosi biaya pendidikan. Kabupaten Sumba Tengah merupakan kabupaten dengan angka persentase kemiskinan tertinggi di NTT sekaligus di Indonesia. Pada 2021, angka kemiskinan di sana 34,27 persen atau setara 25.480 jiwa. Adapun angka kemiskinan di NTT 20,99 % dan secara nasional 9,71 %.

Arda Gratia (22), penerima beasiswa lain, menuturkan, beasiswa menyelamatkan kuliahnya sampai saat ini. ”Satu semester harus bayar uang registrasi sampai Rp 6 juta. Kalau tidak, mungkin saya sudah tidak kuliah lagi,” kata Arda, mahasiswi kebidanan kampus swasta di Kupang. Kesan serupa disampaikan Umbu Nelson (21), mahasiswa salah satu kampus swasta di Malang, Jawa Timur. Nelson adalah 1 dari 10 bersaudara dalam keluarga. Beberapa kakak dan adiknya putus sekolah dengan alasan biaya. ”Kalau tidak ada beasiswa, sekarang saya pasti lagi di padang (rumput) jaga sapi,” ucapnya.

Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur Ferdy Umbu Kabalu mengatakan, beasiswa diperuntukkan bagi anak dari keluarga miskin berdasarkan rekomendasi yang diikuti verifikasi lapangan. ”Yang merekomendasikan adalah tokoh agama kampung itu, seperti pendeta, pastor, dan imam masjid. Kami yakin, tokoh agama akan obyektif,” ujar Ferdy. Beasiswa bagi Anak Miskin Pemkab Sumba Tengah bagai oase di padang pasir. Semoga semakin banyak anak miskin lain, seperti Adelia, Arda Gratia, dan Umbu Nelson, yang mendapatkan beasiswa sehingga mereka bisa menempuh pendidikan tinggi untuk mewujudkan cita-cita sukses dalam kehidupan mandiri. (Yoga)

Lonjakan harga komoditas kembali menjadi penyelamat kinerja penerimaan negara dari perpajakan, di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian global. Selain lonjakan harga komoditas di pasar global, proyeksi meningkatnya penerimaan negara dari perpajakan tahun ini dan tahun depan juga ditopang oleh membaiknya perekonomian di dalam negeri. Rasio pajak diproyeksikan juga sudah pulih ke level sebelum pandemi pada tahun 2022 ini. Tahun ini pemerintah memproyeksikan penerimaan perpajakan tumbuh 15,3 % dari realisasi 2021 yang Rp 1.784 triliun. Pertumbuhan ini melampaui angka sebelum pandemi dan di atas rata-rata periode 2017-2019, sebesar 6,5 %. Tahun lalu penerimaan perpajakan tumbuh 20,4 %, tetapi lebih karena penerimaan perpajakan tahun sebelumnya terkontraksi 16,9 % akibat dampak pandemi.

Di satu sisi, kita mensyukuri rezeki nomplok dari boom komoditas ini. Lonjakan harga komoditas memicu surplus neraca transaksi berjalan dan pertumbuhan ekonomi, serta mendongkrak kemampuan pemerintah membiayai berbagai program perlindungan bagi kelompok rentan yang terdampak oleh lonjakan harga energi dan pangan global. Kita harus memanfaatkan surplus devisa dari komoditas dengan mengalokasikan ke sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sektor lain yang memiliki efek berantai tinggi. Namun, masih tingginya ketergantungan pada ekspor komoditas mentah juga memicu kekhawatiran akan terjadinya Dutch disease. Boom komoditas membuat kita lupa membangun industri dan menuntun pada deindustrialisasi, tercermin dari sumbangan manufaktur ke pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang terus menurun, selain jumlah pelaku usaha yang bergerak di industri pengolahan yang juga terus menyusut beberapa tahun terakhir. (Yoga)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Festival Peduli Sampah Nasional pada 14-17 Juni 2022 untuk memberikan contoh baik pengelolaan sampah dalam pencapaian sirkular ekonomi. Festival yang diselenggarakan di Auditorium Manggala Wana Bakti, KLHK, Jakarta, ini menghadirkan pameran dan diskusi terkait pengelolaan sampah beserta contoh suksesnya, baik dari hulu maupun hilir. (Yoga)

Pemerintah memastikan dana investasi yang digelontorkan dalam bentuk penyertaan modal negara untuk sejumlah badan usaha milik negara bisa efektif dalam meningkatkan kinerja BUMN bersangkutan. Pengawasan juga dilakukan untuk memastikan penyertaan modal negara bisa berdampak luas bagi masyarakat. Kepala Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan IV Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu Adinugroho Dwiutomo mengatakan, investasi pemerintah dalam skema penyertaan modal negara (PMN) turut memberi nilai tambah untuk aspek ekonomi dan sosial, mulai dari mengurangi beban biaya logistik, mengakselerasi rasio elektrifikasi, hingga meningkatkan akses kesehatan.

Penyertaan modal negara merupakan pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya, serta dikelola secara korporasi, kata Adinugroho dalam lokakarya bertema ”Implementasi Pengelolaan Risiko Keuangan Negara atas Penjaminan BUMN dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur” yang berlangsung di Jakarta, Selasa (14/6). Kepala Pusat Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio menilai pelaksanaan investasi pemerintah terhadap BUMN perlu terus diawasi dan dievaluasi agar efektivitas PMN dapat terukur dengan tepat sehingga bisa menjadi pertimbangan arah kebijakan ke depannya. (Yoga)

Pemerintah kembali membuka penempatan pekerja migran setelah dua tahun sebelumnya ditutup karena pandemi. Walakin, para calon pekerja masih diberangkatkan tanpa dasar hukum perlindungan yang kuat. Ada beberapa negara yang belum memiliki kesepakatan perlindungan pekerja dengan Indonesia, ada pula yang dasar hukumnya habis masa berlaku dan belum diperbarui. Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), pada 1 Januari-13 Juni 2022 Indonesia sudah mengirim 52.025 pekerja migran Indonesia (PMI) ke 66 negara. Mereka diberangkatkan dengan skema antar pemerintah (government to government/G to G) ataupun antar swasta (private to private/P to P).

Kepala BP2MI Benny K Ramdhani (14/6) mengatakan, tahun ini menjadi ”tahun penempatan” bagi calon PMI, khususnya mereka yang sebelumnya tidak bisa berangkat bekerja karena pandemi. Peluang penempatan kembali calon PMI ke luar negeri diharapkan menjadi solusi atas angka pengangguran yang masih tinggi, jumlah angkatan kerja yang terus bertambah, dan lowongan kerja di dalam negeri yang terbatas. Meski demikian, pengiriman kembali PMI tahun ini dilakukan tanpa dasar hukum perlindungan pekerja yang kuat. Menurut Benny, sampai sekarang, masih ada sejumlah nota kesepahaman (MoU) dengan negara penempatan yang sudah habis masa berlaku dan belum diperbarui. dan ada pula MoU yang pada praktiknya tidak bisa berlaku dan tidak lagi mengikat karena payung hukum undang-undangnya masih mengacu ke UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri yang sudah direvisi menjadi UU No 18/2017 tentang Perlindungan PMI. (Yoga)

Restrukturisasi utang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, baik melalui jalur pengadilan maupun non pengadilan, perlahan mencapai titik terang. Restrukturisasi pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap kontrak investasi kolektif efek beragun aset atau KIK-EBA Mandiri GIAA 01 disetujui. Di sisi lain, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memasuki babak krusial, yaitu voting. Pengambilan suara untuk menentukan apakah Garuda berlanjut atau dipailitkan akan dilakukan pada 17 Juni 2022.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, Selasa (14/6/2022), mengatakan, Rapat Umum Pemegang Efek Beragun Aset Mandiri GIAA01 menyetujui memperpanjang tenor pembayaran KIK-EBA hingga 10 tahun. Penjadwalan pembayaran baru melalui mekanisme balloon payment (membayar cicilan ringan di awal, kemudian melunasinya saat jatuh tempo) juga disepakati. Persetujuan restrukturisasi instrumen investasi itu dilakukan melalui voting. Sebanyak 92 % pemegang saham KIK-EBA Mandiri GIAA 01 menyepakati restrukturisasi tersebut. ”Persetujuan restrukturisasi KIK-EBA ini menjadi outlook positif penyehatan kinerja Garuda di tengah restrukturisasi menyeluruh melalui proses PKPU,” kata Irfan.

Selain upaya itu, Garuda Indonesia juga mengajukan permohonan penundaan voting dalam proses PKPU di Pengadilan Niaga selama dua hari. Dengan begitu, pemungutan suara akan digelar pada 17 Juni 2022 dan sidang pengumuman hasil PKPU akan tetap berlangsung pada 20 Juni 2022. Menurut Irfan, Garuda akan memaksimalkan masa perpanjangan ini untuk memastikan pengambilan suara dapat berjalan lancar. Garuda juga akan mematangkan beberapa tahapan administratif yang perlu difinalisasi serta menyelaraskannya dengan berbagai pertimbangan dan masukan dari pemangku kepentingan atas usulan proposal perdamaian. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, langkah-langkah restrukturisasi utang Garuda berada di jalur yang tepat. Butuh upaya keras agar mayoritas kreditor, termasuk lessor, menyetujui proposal perdamaian yang ditawarkan Garuda. (Yoga)

Sampai April 2022, restrukturisasi kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mencapai Rp 138,57 triliun. Angka itu turun Rp 110,75 triliun dari puncak restrukturisasi kredit BRI yang mencapai Rp 249,33 triliun. ”BRI optimistis angka restrukturisasi akan terus  menurun seiring pulihnya aktivitas sosial dan ekonomi,” ujar Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto, Selasa (14/6) di Jakarta. (Yoga)

Pemerintah memutuskan tarif masuk ke Candi Borobudur di Magelang, Jateng, tetap Rp 50.000 per orang untuk umum dan Rp 5.000 per anak bagi pelajar. Namun, pemerintah membatasi kuota pengunjung yang naik ke candi. ”Jadi, intinya, tidak ada kenaikan tarif, tetap Rp 50.000. (Tarif masuk untuk) Anak-anak (yang) masih pelajar, SMA ke bawah, itu tetap Rp 5.000. Tapi, dibatasi kuota untuk naik ke atas,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono seusai rapat terbatas tentang pariwisata di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/6). Pengunjung yang hendak naik ke Candi Borobudur harus mendaftar terlebih dahulu secara daring dengan kuota 1.200 orang per hari. Selain itu, pengunjung yang naik ke candi juga wajib didampingi pemandu serta mengenakan alas kaki khusus yang disediakan.

Pembatasan jumlah pengunjung dan penetapan tarif untuk naik ke Candi Borobudur akan diumumkan secara resmi oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam waktu dekat. Kepala Balai Konservasi Borobudur (BKB) Wiwit Kasiyati mengatakan, saat ini pihaknya sudah menyusun prosedur standar operasi (SOP) yang harus dipatuhi pengunjung saat bangunan candi sudah bisa di- buka untuk kunjungan. Dalam SOP itu ditetapkan sejumlah aturan yang harus dipatuhi pengunjung, antara lain pengunjung yang naik ke bangunan candi wajib mengenakan sandal upanat yang sudah Dirancang BKB. (Yoga)