Pemerintah menaikkan tarif listrik pelanggan rumah tangga nonsubsidi dengan daya 3.500 volt ampere (VA) ke atas dan golongan pemerintah. Keputusan ini berlaku mulai 1 Juli 2022. ”Keputusan ini hanya akan berdampak kepada inflasi triwulan III-2022 sebesar 0,019 %,” ujar Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana, Senin (13/6) di Jakarta. Tarif untuk golongan tersebut naik dari Rp 1.444,70 per kWh menjadi Rp 1.699,53 per kWh. (Yoga)

Pasar saham tengah dihantui banyak tantangan. Uji massal penduduk China atas paparan Covid-19 pada akhir pekan, ancaman resesi Inggris, serta tingginya inflasi Amerika Serikat (AS) menjadi sentimen yang akan memperberat gerak bursa saham ke depan. Inflasi tinggi AS yang pada Mei 2022 mencapai 8,6%, tertinggi dalam empat dekade terakhir, semisal, kian memperkuat ekspektasi bank sentral AS The Fed mengerek naik bunga secara agresif. Kondisi ini akan berdampak ke bursa saham dalam negeri.

Pemerintah akan mengerek tarif listrik sebanyak 2 juta pelanggan rumah tangga, dengan kelompok daya 3.500 volt ampere (VA) ke atas. Mereka masuk dalam golongan pelanggan R2 dan R3, dan tarifnya akan naik mulai 1 Juli 2022. Di tanggal yang sama, pemerintah juga menaikkan tarif listrik untuk pelanggan pemerintah (P1, P2 dan P3). Secara rinci, jumlah pelanggan pemerintah sebanyak 373.605 pelanggan. Adapun pelanggan PLN golongan R2 dan R3 (rumah tangga mampu) mencapai 2,09 juta pelanggan. Namun sisi positifnya, kata Direktur Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, kenaikan tarif listrik bagi kelompok daya di atas 3.500 VA itu akan menjadi momentum pemakaian PLTS Atap. Berdasarkan geografis, pelanggan PLTS Atap masih terkonsentrasi di wilayah Jawa-Bali. Dari kapasitas terpasang, paling besar adalah pelanggan sektor industri, yakni 17,7 Megawatt (MW) atau setara 30% dari kapasitas PLTS Atap yang sudah terpasang.

Realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masih sangat minim. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, hingga 3 Juni 2022, realisasinya baru mencapai Rp 95,13 triliun atau 20,9% dari pagu Rp 455,62 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperinci, realisasi tersebut terdiri dari program penanganan kesehatan yang baru mencapai 20% atau Rp 24,46 triliun. "Digunakan untuk klaim tenaga kesehatan, insentif perpajakan vaksin dan alat kesehatan, juga terkait pengadaan vaksin dan dana desa," katanya, Senin (13/6).

Saham emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merosot pada perdagangan Senin (13/6). Misalnya, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) turun 6,36%, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) merosot 5,96%, dan Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) turun 5,77%. Secara umum, dari 20 emiten anggota IDX BUMN 20, hanya PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) yang menguat sebesar 1,49%. Equity Analyst Kanaka Hita Solvera Andhika Cipta Labora melihat penurunan harga saham BUMN mengikuti pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Kemarin, IHSG ditutup melemah 1,29% ke level 6.995,42. Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rasanova menjagokan saham TLKM, WIKA, PTPP, dan SMGR. Katalis positifnya antara lain, kinerja yang stabil, potensi pertumbuhan proyek pasca pemulihan dari dampak pandemi, hingga kebutuhan pembangunan properti dan infrastruktur. Dia menyarankan buy on weakness karena tren koreksi pasar saham. "Untuk timeframe setidaknya satu tahun ke depan ada potensi naik. Untuk jangka pendek, kemungkinan masih koreksi dulu," katanya.

Bank Central Asia (BCA) menganggarkan modal kerja (capex) senilai Rp 5 triliun untuk pengembangan teknologi informasi (TI) pada tahun ini. EVP Secretariat & Corporate Communication Bank BCA, Hera F. Haryn mengatakan, sekitar Rp 500 miliar dialokasikan untuk keamanan siber.

Setelah sekian lama menjadi rumor, akhirnya pemerintah mengumumkan kenaikan tarif listrik, Senin (13/6). Meski kenaikan tarif diterapkan terbatas pada kelompok rumah tangga menengah ke atas dan pemerintahan, langkah tersebut diyakini dapat mengurangi beban subsidi dan kompensasi yang dikeluarkan negara. Apalagi, sudah sejak 2017 tarif listrik tak naik. Langkah tersebut menjadi ‘kompromi’ yang ditempuh pemerintah demi menghindari risiko lonjakan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat dengan tidak menaikkan tarif listrik untuk kelompok pelanggan industri dan bisnis. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan bahwa pemerintah tidak ingin kenaikan tarif listrik yang akan berlaku pada Juli 2022 berdampak terhadap penurunan daya beli dan inflasi. Sebab, kenaikan tarif listrik yang mulai berlaku pada awal kuartal III/2022 hanya akan diterapkan pada kelompok rumah tangga berdaya 3.500 volt ampere (VA) ke atas, yakni golongan R2 dan R3, serta pemerintahan (P1, P2, dan P3). Jumlah pelanggan di kelompok tersebut tercatat sekitar 2,5 juta atau hanya 3% dari total pelanggan PT PLN (Persero). Penyesuaian tarif listrik kelima kelompok pelanggan itu diharapkan mengurangi beban kompensasi yang ditanggung pemerintah hingga Rp3,1 triliun atau sekitar 4,7% dari anggaran tahun ini. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menuturkan bahwa kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif listrik sebagian rumah tangga mampu dan instansi pemerintahan memang dilakukan untuk mengoreksi alokasi anggaran kompensasi yang sebelumnya salah sasaran.

Indeks harga saham gabungan atau IHSG terkoreksi relatif dalam pada perdagangan kemarin, Senin (13/6). IHSG kembali tersungkur ke level di bawah 7.000. Indeks komposit sempat tersungkur 2,04% pada akhir sesi pertama. Sampai dengan akhir perdagangan kemarin, IHSG terus tertekan sehingga tidak mampu keluar dari zona merah. Pelemahan pasar pada awal pekan ini mengakumulasi koreksi sepanjang bulan berjalan periode Juni 2022. Pergerakan indeks komposit tak cukup bertenaga dengan total penurunan sebesar 2,15%. Beragam sentimen negatif membayangi pergerakan IHSG. Di tengah gejolak ekonomi global, IHSG sejatinya telah mengalami tekanan cukup dalam sejak bulan lalu, seiring dengan kebijakan The Fed dalam menaikkan suku bunga. Ke depan, pasar modal di dalam negeri diperkirakan masih akan dipengaruhi sentimen negatif dari global, terutama dari sikap hawkish The Fed. Beragam sentimen negatif yang meningkat dalam beberapa waktu terakhir sangat memengaruhi pergerakan pasar. Oleh karena itu, tidak mengherankan rasanya apabila investor cenderung memilih untuk mengambil sikap wait and see.

Pemerintah menghadapi jalan buntu dalam memenuhi besarnya kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota baru, menyusul minimnya minat investor serta terbatasnya ruang fiskal negara. Hal itu tercermin dari desakan sejumlah pejabat negara untuk meminta bantuan dari Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) guna memburu investor. Sumber Bisnis yang dekat dengan otoritas investasi mengatakan pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meminta INA untuk berburu dana. Akan tetapi, lembaga yang belum lama didirikan oleh Presiden Joko Widodo itu menolak dengan alasan pencarian investasi bukan merupakan tugas pokok dan fungsi utama INA. INA memang beberapa kali berhasil memboyong investor luar negeri untuk menanamkan modalnya pada berbagai instrumen investasi di Tanah Air, baik di pasar saham maupun infrastruktur fisik. Investasi itu dilakukan dengan catatan INA turut serta dalam penanaman modal.

Kementerian Pertanian menghitung kebutuhan anggaran untuk penanganan wabah penyakit mulut dan kuku secara luas di Indonesia sepanjang 2022 mencapai Rp4,42 triliun. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan kebutuhan anggaran itu dipakai menanggulangi penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyebar di 18 provinsi. “Agar penanganan PMK dapat dilakukan secara luas, berdasarkan kebutuhan anggaran disusun per tanggal 8 Juni 2022 bahwa total anggaran diperlukan pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp 4,42 triliun,” katanya dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR di Jakarta, Senin (13/6). Untuk mengakselerasi kegiatan penanganan virus PMK pada 2022, Syahrul melanjutkan Kementan mengusulkan realokasi anggaran sebesar Rp 180,7 miliar. “Direncanakan usul realokasi anggaran sebesar Rp180,7 miliar dirinci dari alokasi internal sebesar Ditjen PKH sebesar Rp80,78 miliar dan sisa dari sumber eksternal eselon I lainnya sebesar Rp100 miliar,” paparnya.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Nasrullah juga mengatakan FAO juga akan mengirim bantuan 10.000 vaksin PMK ke Indonesia. Menurut dia, Kementan sudah bertemu dengan perwakilan FAO di Indonesia pada Jumat (10/6). Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri juga menyatakan Kementan telah memberikan vaksin ke hewan sapi dan kerbau mulai pada 14 Juni 2022. Dia menegaskan Kementan akan menyiapkan anggaran pengadaan total 3 juta dosis vaksin PMK. Saat ini tahap pertama vaksin telah tiba sejak Minggu (12/6) melalui Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. “Selanjutnya akan tiba 800.000 dosis dalam beberapa hari ke depan,“ jelas Kuntoro.