Pensiun dari dunia atlet profesional selalu menjadi proses transisi tidak mudah bagi seorang bintang olahraga. Pasalnya, ribuan hari telah dilalui, mulai dari berlatih hingga mencetak prestasi, dan kini tiba-tiba harus berhenti. Begitu pula yang akan dijalani Greysia Polii yang telah memasuki masa purnatugas. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya mengharumkan Indonesia di dunia, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI dan Persatuan Bulu tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) bekerjasama menggelar Testimonial Day Greysia Polii, Minggu (12/6). Pada kesempatan sama, bank berkode saham BBNI tersebut juga memberikan bantuan dana pembinaan atlet muda kepada dua klub besar yang telah membesarkan Greysia Polii, yakni PB Jaya Raya dan Eng Hian Badminton Academy. 

Vice President Corporate Communication BNI Selly Adriatika menyampaikan, PB Jaya Raya dan Eng Hian Badminton Academy adalah klub yang sangat berjasa dalam menempa skill sekaligus mental sang juara dan diharapkan dapat melahirkan lebih banyak The Next Greysia Polli Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menyampaikan Greysia Polii tidak akan sepenuhnya pergi dari dunia bulu tangkis. Greysia Polii akan tetap mendukung pengembangan cabang olahraga bulu tangkis nasional dengan menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Kemenpora. .

Di tengah mengilapnya pamor komoditas energi global pada saat ini, Indonesia masih berjibaku untuk mencapai target produksi ‘emas hitam’ nasional. Target produksi batu bara pada tahun ini sebesar 663 juta ton. Adapun, pasokan batu bara untuk kebutuhan domestic market obligation (DMO) dipatok 165,7 juta ton, atau lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar 133 juta ton. Target tersebut digadang-gadang dapat tercapai oleh para pemangku kepentingan di sektor mineral dan batu bara (minerba). Harapan yang sedemikian besar ini menjadi lumrah setelah pada 2021, produksi batu bara tidak mencapai target. Belum lama ini, lembaga riset Fitch Solutions kembali menyatakan bahwa sektor tambang di Indonesia kurang kompetitif dibandingkan dengan negara produsen tambang di Asia Pasifik. Salah satu penyebab rendahnya daya saing adalah ketidakpastian hukum.

Pasar baterai kendaraan listrik diperkirakan makin bertenaga seiring dengan proyeksi meningkatnya permintaan mobil dan motor listrik pada 2025. Namun, dalam produksi baterai tersebut hampir 50% ongkos menjadi beban pengerjaan sel baterai karena belum dapat diproduksi di dalam negeri. PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC) memperkirakan permintaan mobil dan motor listrik masing-masing bakal mencapai 400.000 unit dan 1,2 juta unit atau tumbuh empat kali lipat pada 2025. SVP Corporate Strategy & Business Development Indonesia Battery Corporation (IBC), Adhietya Saputra mengatakan pasar baterai kendaraan listrik bakal tumbuh signifikan seiring dengan perkiraan tersebut. Adhietya menuturkan hampir 50% beban ongkos pengerjaan sel baterai belum dapat diproduksi di dalam negeri yang dikhawatirkan bisa mengganggu pemenuhan target daya baterai permintaan kendaraan listrik. Dia berharap produksi sejumlah komponen pembentuk sel baterai itu dapat ikut diproduksi di dalam negeri untuk mengurangi beban ongkos dan mengoptimalkan margin produksi.

Operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC yang dilakukan pemerintah bersama multi pihak di Sumatra Selatan dinilai berhasil mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Operasi yang berlangsung sejak 27 Mei 2022 dan berakhir pada 11 Juni 2022 itu dilakukan di sejumlah daerah yang memiliki lahan gambut dan rawan karhutla. Dwipa Wirawan, Koordinator TMC untuk Sumsel dan Jambi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, mengatakan bahwa ketersediaan air di lahan gambut dapat terjaga karena hujan buatan. Dwipa menambahkan, selama operasi TMC pihaknya telah menaburkan total 13 ton garam. Setelah proses TMC, lanjutnya, biasanya terjadi hujan selang enam jam kemudian di daerah yang ditembak.

Tren penyusutan rasio dana transfer ke daerah ditangkap sejumlah wali kota sebagai ketidakpercayaan pemerintah pusat kepada pemda. Problem daerah yang tak mampu membelanjakan anggaran seharusnya diatasi dengan membangun sistem agar penggunaan anggaran efektif dan mempercepat pembangunan. Untuk tahun 2023, pemerintah menyusun anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) berkisar Rp 800,2 triliun-Rp 832,4 triliun atau 38-40,1 % total anggaran belanja pemerintah pusat yang besarnya Rp 1.995,7 triliun-Rp 2.161,1 triliun. Rasio itu tak jauh berbeda dari tahun ini, yakni Rp 770,4 triliun atau 39,75 % total belanja pemerintah. Namun, pada kurun 2017-2021, mengacu data Institute for Development of Economics and Finance, tren rasio TKDD terhadap belanja pusat terus turun. Tahun 2017, rasionya mencapai 58,64 %.

Dalam diskusi Kompas Collaboration Forum City Leaders Community #APEKSI-nergi bertajuk ”Penguatan Politik Anggaran Transfer Daerah untuk Pembangunan Kota” yang digelar harian Kompas bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Jumat (10/6) Ketua Apeksi yang juga Wali Kota Bogor, Jabar, Bima Arya menyebut, salah satu contoh TKDD yang tak lagi ada adalah dana kelurahan. Sebelum pandemi Covid-19, pemerintah pusat menyalurkan dana untuk semua kelurahan. Namun, sejak pandemi, penyaluran dana itu berhenti. Padahal, kelurahan tak kalah penting dari desa yang tiap tahun mendapat dana desa, untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan.

Di luar dana kelurahan, sejumlah penanggap menyampaikan isu dana perimbangan yang dinilai tidak adil. Wali Kota Cilegon Helldy Agustian, menuturkan, Cilegon memiliki banyak industri, tetapi masyarakat diibaratkannya hanya menerima ”abu” karena selama ini daerah hanya memperoleh bagi hasil dari pajak yang nilainya kecil, seperti pajak PJU dan PBB. Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menyoroti dana bagi hasil cukai dan tembakau yang tak adil karena nilainya hampir setara antara daerah penghasil dan bukan penghasil. Sementara itu, porsi DAK fisik untuk pemerintah kota, kata Wali Kota Jambi Syarif Fasha terus menyusut. Menurut dia, anggaran infrastruktur seharusnya tidak dominan di Kementerian PUPR. Sebab, pemda lebih tahu infrastruktur yang perlu diprioritaskan di daerah. (Yoga)

Dana kelurahan tidak sepopuler dana desa. Nilai nominalnya juga lebih kecil. Namun, kehadirannya menimbulkan polemik terkait hubungan keuangan pusat dan daerah. Di balik itu, dilema muncul jika dihubungkan dengan pertumbuhan kota dan persepsi masyarakat. Dalam APBN 2019 dan 2020 sempat dianggarkan dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun. Dana tersebut disalurkan kepada 8.212 kelurahan, masing-masing antara Rp 352,9 juta dan Rp 384 juta, bergantung pada kategorinya. Jumlahnya kecil dibandingkan dengan dana desa yang sekitar Rp 1 miliar. Terlebih, jumlah kelurahan hanya mencakup 10,2 % total jumlah pemerintahan setingkat desa/kelurahan di Indonesia pada 2019. Meski dana yang didapat lebih kecil, kelurahan menanggung beban populasi yang lebih besar. Walau tidak selalu identik dengan kota, kelurahan pada umumnya di wilayah perkotaan ataupun wilayah suburban.

Pemerintahan kelurahan dapat dikatakan menjadi penopang pelayanan birokrasi dan fasilitas lingkungan penduduk kota. Dana kelurahan pun memiliki dua fungsi utama, yaitu untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta untuk pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Namun, pemerintah memutuskan tak lagi mengalokasikan dana kelurahan secara khusus dalam APBN 2021. Selanjutnya, dana kelurahan kembali dimasukkan dalam dana alokasi umum pada pemerintah kota masing-masing. Padahal, ketika pertumbuhan penduduk kota yang proporsinya makin besar, kelurahan akan menjadi basis pelayanan yang makin vital. BPS memperkirakan 56,7 % penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan pada 2020. Persentase itu diprediksi menjadi 60 % pada 2025 dan 66,6 % pada 2035. Prioritas pemanfaatan Fasilitas umum (seperti jaringan air minum dan sarana penerangan) jadi harapan utama publik untuk dikembangkan, terlebih jika ada dana kelurahan untuk mendorong pembangunan. (Yoga)

Komisi II DPR akan memastikan alokasi anggaran Pemilu 2024 dalam rapat konsinyasi dengan Banggar DPR yang dijadwalkan pada 13-15 Juni 2022. Tak hanya itu, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yanuar Prihatin, mengatakan, terbuka kemungkinan efisiensi anggaran yang diajukan oleh penyelenggara pemilu. ”Kira-kira pos mana yang dimungkinkan dihapus, dikurangi, atau sebaliknya ditambah supaya berimbang dan proporsional. Itu akan didalami,” ucap Yanuar (12/6). (Yoga)

Indeks Ketahanan Pangan Global (Global Food Security Index) mencatat turunnya ketahanan pangan negara-negara sepanjang pandemi Covid-19. Indonesia tidak lepas dari dampak ini, terutama untuk 4,1 % warga negara yang semakin sulit mengakses pangan secara fisik, ekonomi, dan sosial. Tameng untuk menangkal krisis pangan ini adalah pengelolaan desa berbasis SDGs (Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Desa. Sebanyak 91 % pemerintahan terkecil adalah berupa desa, selebihnya kelurahan. Produsen pangan, yaitu petani yang tinggal di desa, mencapai 35,94 juta pekerja dewasa. Termasuk di dalamnya warga miskin ekstrem. Proporsi penduduk desa mencapai 71 %. Artinya, konsumen pangan pun tinggal di desa.

Untuk menangkap krisis pangan tersebut, saat ini pemerintah menjalankan tujuh strategi baru pengelolaan desa. Pertama, landasan kebijakan nasional yang merekognisi ketahanan pangan desa, yaitu Perpres No 104 Tahun 2021 yang mewajibkan minimal 20 % atau Rp 13,6 triliun Dana Desa 2022 untuk ketahanan pangan. Kedua, desa menetapkan peraturan desa tentang tata ruang, yang di dalamnya mencakup penetapan kawasan pertanian berkelanjutan. Ini sesuai arah kebijakan SDGs Desa tujuan kedua, yaitu Desa Tanpa Kelaparan. Ketiga, pemerintah desa bersama-sama BUMDesa atau lembaga kemasyarakatan desa yang bergerak di bidang ekonomi menjalankan ekonomi sirkuler desa. Ini strategi penunjang SDGs Desa karena input pertanian, proses produksi, hasil, dan sampah diolah kembali menjadi input pertanian dan seterusnya tanpa henti.

Keempat, disediakan berbagai panduan teknis inovasi desa dalam menu manajemen pengetahuan di https://kemendesa.go.id. Secara khusus Kemendesa PDTT menyediakan panduan Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan sebagai wujud ekonomi sirkuler pangan. Kelima, penguatan kapasitas BUMDesa maupun lembaga ekonomi lain, terutama yang memiliki unit usaha pangan. Saat ini terdapat 16.155 BUMDesa yang memiliki unit usaha pangan, dengan omzet setahun terakhir Rp 990,5 miliar. Keenam, pendataan by name by address kepada semua warga desa, yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Pendataan SDGs Desa 2021 mengompilasi 92.918.801 warga di 59.074 desa, lengkap dengan identitas terbaru. Ketujuh, subsidi dan pemberdayaan petani termasuk warga miskin ekstrem. (Yoga)

Produk pakaian impor yang beredar di pasar barang bekas pakai atau thrifting dalam negeri dicurigai masuk lewat jalur ilegal dan dalam jumlah berlimpah. Banjir selundupan baju bekas impor itu membuat industry tekstil nasional semakin sulit menembus pasar di negara sendiri. Impor yang masuk secara tidak resmi juga dinilai berbahaya bagi kesehatan konsumen. Data BPS menunjukkan, pada 2021, hanya ada 8 ton impor baju bekas yang masuk Indonesia lewat pos tarif HS 6309 (worn clothing and other worn articles/pakaian dan produk bekas lainnya) dengan total nilai 44.000 USD. Namun, data ekspor baju bekas yang dicatat negara eksportir menunjukkan, sepanjang 2021 ada 27.420 ton baju bekas yang diimpor Indonesia dengan nilai total 31,95 juta USD. Eksportir terbesar adalah Malaysia (25.323 ton) dan Singapura (924 ton). Data ekspor baju bekas ke Indonesia pada 2021 itu naik 13 % secara tahunan.

Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kemenperin Elis Masitoh mengatakan, baju bekas asal impor masih beredar luas di pasaran. Apalagi, seiring dengan semakin besarnya pasar thrifting di dalam negeri. Oleh karena itu, impor baju bekas yang disinyalir masuk melalui jalur ilegal itu harus mendapatkan perhatian khusus. Pakaian bekas dengan pos tarif HS 6309 sebenarnya dilarang untuk diimpor, sebagaimana Permendagri No 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Kajian Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kemendag 2015 terkait impor pakaian bekas menemukan ada beberapa jenis mikroorganisme yang bisa mengganggu kesehatan. (Yoga)

Harapan para investor atau trader yang membeli aset investasi, seperti saham, tanah, atau emas, tentu adalah keuntungan. Namun, keuntungan yang didapatkan tentu tidak instan, langsung untung tidak lama setelah membeli aset tersebut. Kenaikan harga tanah, misalnya, tentu tidak terjadi hanya dalam rentang sehari setelah rumah itu dibeli, kecuali  dalam kondisi khusus. Demikian pula dengan kenaikan harga saham. Tidak semua harga saham naik serta-merta ketika saham dibeli. Memang, ada saham-saham yang naik tinggi ketika jam perdagangan sedang berlangsung. Namun, sebagian besar, kenaikan harga saham membutuhkan waktu, bisa dalam hitungan harian, mingguan, bahkan bulanan.

Kesabaran merupakan salah satu hal yang diperlukan ketika berinvestasi atau trading saham. Salah satu investor Indonesia, Lo Kheng Hong, pernah mengatakan, di bursa saham, uang dapat berpindah dari kantong orang yang tidak sabar ke orang yang sabar. Berjual beli saham bukanlah cara instan untuk melipatgandakan aset dalam sekejap. Ada  proses, termasuk proses dalam menantikan kenaikan harga saham. Orang yang tidak sabar cenderung cepat melepas sahamnya ketika rugi. Padahal, jika dicermati, terdapat potensi tren kenaikan harga. Berapa lama menunggu kenaikan harga saham sangat tergantung dari strategi dan rencana trading setiap orang. Seorang investor jangka panjang yang memilih saham sebagian besar berdasarkan analisis fundamental akan sabar menantikan kenaikan harga saham, bahkan dalam hitungan tahun. Selain dari kenaikan harga, investor jangka panjang juga memerhatikan pembagian dividen.

Sementara investor dengan strategi swing, akan bersabar menanti kenaikan harga saham dalam jangka waktu beberapa pekan. Saham yang dibeli ketika mulai masuk ke tren naik akan ditunggu hingga tren tersebut patah dan berbalik menjadi tren turun. Beda lagi dengan trader yang bertransaksi dengan cepat dalam hitungan hari. Bisa jadi trader itu membeli saham pada sore hari dengan perkiraan saham akan naik keesokan harinya. Atau, menantikan kenaikan harga saham dalam beberapa hari. Kesabaran menantikan kenaikan harga saham perlu dibarengi dengan pengelolaan uang investasi yang baik, menggunakan uang nganggur merupakan hal yang utama. Membeli beberapa saham untuk melakukan diversifikasi juga salah satu cara untuk mengatur keuangan. Sebaiknya pula, tidak semua uang porsi investasi dibelikan saham. Selain itu, sisakan sekitar 20 % dana tunai untuk berjaga-jaga. (Yoga)