Setelah sekian lama menjadi rumor, akhirnya pemerintah mengumumkan kenaikan tarif listrik, Senin (13/6). Meski kenaikan tarif diterapkan terbatas pada kelompok rumah tangga menengah ke atas dan pemerintahan, langkah tersebut diyakini dapat mengurangi beban subsidi dan kompensasi yang dikeluarkan negara. Apalagi, sudah sejak 2017 tarif listrik tak naik. Langkah tersebut menjadi ‘kompromi’ yang ditempuh pemerintah demi menghindari risiko lonjakan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat dengan tidak menaikkan tarif listrik untuk kelompok pelanggan industri dan bisnis. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan bahwa pemerintah tidak ingin kenaikan tarif listrik yang akan berlaku pada Juli 2022 berdampak terhadap penurunan daya beli dan inflasi. Sebab, kenaikan tarif listrik yang mulai berlaku pada awal kuartal III/2022 hanya akan diterapkan pada kelompok rumah tangga berdaya 3.500 volt ampere (VA) ke atas, yakni golongan R2 dan R3, serta pemerintahan (P1, P2, dan P3). Jumlah pelanggan di kelompok tersebut tercatat sekitar 2,5 juta atau hanya 3% dari total pelanggan PT PLN (Persero). Penyesuaian tarif listrik kelima kelompok pelanggan itu diharapkan mengurangi beban kompensasi yang ditanggung pemerintah hingga Rp3,1 triliun atau sekitar 4,7% dari anggaran tahun ini. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menuturkan bahwa kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif listrik sebagian rumah tangga mampu dan instansi pemerintahan memang dilakukan untuk mengoreksi alokasi anggaran kompensasi yang sebelumnya salah sasaran.

Indeks harga saham gabungan atau IHSG terkoreksi relatif dalam pada perdagangan kemarin, Senin (13/6). IHSG kembali tersungkur ke level di bawah 7.000. Indeks komposit sempat tersungkur 2,04% pada akhir sesi pertama. Sampai dengan akhir perdagangan kemarin, IHSG terus tertekan sehingga tidak mampu keluar dari zona merah. Pelemahan pasar pada awal pekan ini mengakumulasi koreksi sepanjang bulan berjalan periode Juni 2022. Pergerakan indeks komposit tak cukup bertenaga dengan total penurunan sebesar 2,15%. Beragam sentimen negatif membayangi pergerakan IHSG. Di tengah gejolak ekonomi global, IHSG sejatinya telah mengalami tekanan cukup dalam sejak bulan lalu, seiring dengan kebijakan The Fed dalam menaikkan suku bunga. Ke depan, pasar modal di dalam negeri diperkirakan masih akan dipengaruhi sentimen negatif dari global, terutama dari sikap hawkish The Fed. Beragam sentimen negatif yang meningkat dalam beberapa waktu terakhir sangat memengaruhi pergerakan pasar. Oleh karena itu, tidak mengherankan rasanya apabila investor cenderung memilih untuk mengambil sikap wait and see.

Pemerintah menghadapi jalan buntu dalam memenuhi besarnya kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota baru, menyusul minimnya minat investor serta terbatasnya ruang fiskal negara. Hal itu tercermin dari desakan sejumlah pejabat negara untuk meminta bantuan dari Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) guna memburu investor. Sumber Bisnis yang dekat dengan otoritas investasi mengatakan pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meminta INA untuk berburu dana. Akan tetapi, lembaga yang belum lama didirikan oleh Presiden Joko Widodo itu menolak dengan alasan pencarian investasi bukan merupakan tugas pokok dan fungsi utama INA. INA memang beberapa kali berhasil memboyong investor luar negeri untuk menanamkan modalnya pada berbagai instrumen investasi di Tanah Air, baik di pasar saham maupun infrastruktur fisik. Investasi itu dilakukan dengan catatan INA turut serta dalam penanaman modal.

Kementerian Pertanian menghitung kebutuhan anggaran untuk penanganan wabah penyakit mulut dan kuku secara luas di Indonesia sepanjang 2022 mencapai Rp4,42 triliun. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan kebutuhan anggaran itu dipakai menanggulangi penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyebar di 18 provinsi. “Agar penanganan PMK dapat dilakukan secara luas, berdasarkan kebutuhan anggaran disusun per tanggal 8 Juni 2022 bahwa total anggaran diperlukan pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp 4,42 triliun,” katanya dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR di Jakarta, Senin (13/6). Untuk mengakselerasi kegiatan penanganan virus PMK pada 2022, Syahrul melanjutkan Kementan mengusulkan realokasi anggaran sebesar Rp 180,7 miliar. “Direncanakan usul realokasi anggaran sebesar Rp180,7 miliar dirinci dari alokasi internal sebesar Ditjen PKH sebesar Rp80,78 miliar dan sisa dari sumber eksternal eselon I lainnya sebesar Rp100 miliar,” paparnya.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Nasrullah juga mengatakan FAO juga akan mengirim bantuan 10.000 vaksin PMK ke Indonesia. Menurut dia, Kementan sudah bertemu dengan perwakilan FAO di Indonesia pada Jumat (10/6). Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri juga menyatakan Kementan telah memberikan vaksin ke hewan sapi dan kerbau mulai pada 14 Juni 2022. Dia menegaskan Kementan akan menyiapkan anggaran pengadaan total 3 juta dosis vaksin PMK. Saat ini tahap pertama vaksin telah tiba sejak Minggu (12/6) melalui Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. “Selanjutnya akan tiba 800.000 dosis dalam beberapa hari ke depan,“ jelas Kuntoro.

Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan nasional ekonomi digital untuk melindungi para pelaku usaha  UMKM di dalam negeri. Dalam kebijakan ini, praktik perdagangan secara elektronik (e-commerce) yang merugikan UMKM domestik, seperti predatory pricing, akan dilarang. Sedangkan cross border e-commerce bakal diperketat. Hal ini diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki, dan Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Luthfi dengan diskusi dengan Forum Pemred di Jakarta, Senin (13/6). Predatory Pricing adalah strategi pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga sangat rendah di bawah biaya produksi, dengan tujuan menyingkirkan pesaing. Adapun cross border e-commerce merupakan perdagangan berbasis elektronik dengan layanan pengiriman ke luar negeri atau sebaliknya. Dalam perdagangan cross border e-commerce, pedagang biasanya melakukan splitting atau memecah transaksi pembelian  barang impor agar bebas  bea masuk. Predatory pricing dan cross border e-commerce diyakini menjadi penyebab maraknya UMKM Indonesia gulung tikar karena kalah bersaing akibat kompetisi yang tidak sehat. (Yetede)

Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan stabilitas rupiah sejalan dengan mekanisme pasar dan fundamental ekonomi, sebagai bauran dari kebijakan. Depresiasi rupiah dinilai sejalan dengan mekanisme pasar, seiring meningkatnya ketidakpastian pasar  keuangan global. "Depresiasi nilai tukar sejalan dengan mekanisme pasar, sejalan dengan ketidakpastian pasar keuangan global. Disisi lain, pasokan valas domestik dan persepsi positif terhadap prospek perekonomian Indonesia terjaga dengan baik. Dengan begitu, BI akan terus memperkuat kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah dengan triple intervention, sesuai dengan bekerjanya mekanisme pasar dan sejalan dengan fundamental ekonomi," ujar Deputi Gubernur BI Dosy Budi Waluyo kepada Investor Daily, Senin (13/6). BI menegaskan akan terus melakukan kalibrasi kebijakan moneter degan mempertimbangkan dinamika eksternal. "BI akan mengambi langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas. Ini termasuk dengan instrumen suku bunga pada waktunya, jika diperlukan," tutur Dodi. (Yetede) 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  (Kemenparekraf) memprediksi puncak kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia akan terjadi pada Juli-Agustus 2022. Prediksi ini berdasarkan jumlah kunjungan wisman ke Tanah Air pada April 2022 yang sudah mencapai 111.100,naik 499% dibanding April 2021. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ((Menpenkeraf) Sandiaga Uno menerangkan, meningkatnya  jumlah wisman memberikan optimisme bahwa target kunjungan wisman akan tercapai. "Di 2019, kunjungan wisatawan per hari mencapai 20 ribu, sekarang baru sekitar 30%, dengan total 6.000 (kunjungan wisman per hari)," ucap Sandy Uno. Ia mengatakan, adanya peningkatan permintaan jumlah penerbangan dan pembukaan rute  baru membuat pihaknya  harus mengkalibrasi  ulang terkait metode tepat mempromosikan Indonesia. Ada lima negara yang mendominasi kunjungan wisman ke Indonesia, yaitu Australia  (14%), Singapura (11,4%), Malaysia (7,8%). Dia pun optimistis kunjungan wisman di Mei 2022 akan meningkat signifikan. (Yetede)

Penerimaan perpajakan tahun ini diprediksi  tumbuh 15,3% menjadi Rp1.784 triliun tahun ini, di atas target APBN 2022 sebesar Rp 1.510 triliun. Hal tersebut ditopang lonjakan harga komoditas global. Perinciannya, penerimaan bea dan cukai tahun ini diprediksi Rp299 triliun, lebih tinggi dari target APBN 2022 sebesar Rp245 triliun dan penerimaan pajak Rp 1.485 triliun, lebih tinggi dari target Rp 1.265 triliun. Seiring dengan itu, pemerintah menargetkan rasio penerimaan perpajakan sekitar 9,3-10% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2023, dibandingkan usulan Komisi XI DPR berkisar 9,45-19%. Target itu telah disepakati Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR dalam rapat panja RAPBN 2023. Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan, target rasio perpajakan tahun depan masih mencerminkan  ketidakpastian yang tinggi. Target tersebut juga sedikit berbeda dari yang ditentukan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) 2023 berkisar 9,3-9,59%. (Yetede)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan berbagai  dokumen permohonan perizinan yang terkait  dengan kasus dugaan suap pengurusan perizinan di Pemerintah Kota Yogyakarta dengan salah satu tersangka adalah mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti  (HS). "Di rumah kediaman tersangka Oon Nusihono (ON) selaku Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk, ditemukan dan diamankan berbagai dokumen permohonan perizinan  yang diduga terkait dengan perkara," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta. 

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa pada tahun 2019 tersangka ON melalui Dandan Jaya selaku Direktur Utama PT Java Orient Property ((JOP) mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) mengatasnamakan PT JOP untuk membangun apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro dan termasuk dalam wilayah cagar budaya kepada DPMTSP Pemkot Yogyakarta. Selama penerbitan IMB itu, KPK menduga terjadi penyerahan uang secara bertahap dengan nilai minimal sekitar Rp 50 juta dari ON untuk Haryadi melalui tersangka TBY dan tersangka NWH. ((Yetede)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengimplementasikan perluasan objek kena cukai untuk bahan bakar minyak (BBM), ban karet, dan detergen paling cepat 2027. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKP) Kemenkeu Febrio Kacaribu menegaskan, pemerintah tidak akan gegabah dalam memperluas objek kena cukai ke tiga barang itu, meskipun bertujuan mengendalikan konsumsi. "Kami menimbang kiri dan kanan. Ini merupakan rencana jangka menengah panjang. Namanya kajian, bukan kebijakan, jangka pendek paling lama 2023, sedangkan untuk 3033 sudah jelas sampai akhir tahun," tegas dia ketika ditemui usai rapat Panja Banggar DPR RI, Senin (13/6). Dia menjelaskan, alasan perlunya dikenakan cukai untuk  ketiga barang selain terkait mengendalikan konsumsi, agar tidak memengaruhi lingkungan. Contohnya, penggunaan BBM di dalam negeri masih cukup besar. (Yetede)