Ancaman stagflasi global yakni inflasi tinggi yang disertai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi, diprediksi menjadi risiko pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023. Karenanya, target pertumbuhan ekonomi 5,3%-5,9% terlalu ambisius. Seperti diketahui, pemerintah dan Komisi XI DPR menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 sebesar 5,3% hingga 5,9%. Target ini jauh lebih tinggi ketimbang outlook pertumbuhan ekonomi 2022 yakni 4,8%- 5,5%.

Hingga pertengahan 2022, pemerintah belum juga merealisasikan pembiayaan investasi kepada badan usaha milik negara (BUMN) dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN). Adapun total pencairan PMN BUMN tahun ini sebesar Rp 38,48 triliun. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jendral (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu) Meirijal Nur mengatakan, proses pencairan PMN BUMN tersebut masih dalam tahapan administrasi. 

Pembagian dividen oleh sejumlah emiten masih terus bergulir. Pekan depan, setidaknya ada 26 emiten yang memasuki periode cum date. Bahkan, ada empat emiten yang cum date pada Senin ini (13/6) dan dilanjutkan enam saham cum date pada esok harinya (14/6). Cum date adalah tanggal terakhir membeli saham yang berniat bagi dividen, agar berhak mendapatkan dividen. Bagi yang tertarik ikut mengoleksi saham pembagi dividen, Pengamat Pasar Modal dari Asosiasi Analis Efek Indonesia, Reza Priyambada kembali mengingatkan. Biasanya, kata Reza, pelaku pasar akan mencermati pola pergerakan harga, besaran dividen, hingga perhitungan yield dividen yang menarik. Selain itu, pelaku pasar juga memperhatikan likuiditas pasar dari emiten pembagi dividen ini. Likuditas ini penting, agar di masa mendatang, investor berpeluang mendapat keuntungan dari kenaikan harga saham atau mendapat capital gain.

Ketidakpastian ekonomi global yang dipicu kenaikan inflasi, gangguan rantai pasok, dan tensi geopolitik dunia menjadi ancaman dalam mengerek investasi. Situasi tersebut agaknya disadari betul oleh Pemerintah Indonesia yang memilih tak muluk-muluk mematok target investasi. Buktinya, target penanaman modal di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 disepakati ‘hanya’ sebesar Rp1.250 triliun--Rp1.400 triliun. Padahal sebelum pemutakhiran target tersebut, pemerintah mematok angka yang amat optimistis yakni Rp1.800 triliun--Rp1.900 triliun. Situasi memang tengah pelik karena perangkat untuk memacu aliran dana investor makin terbatas. Misalnya saja insentif pajak yang tak lagi bisa ditebar seiring dengan tuntutan konsolidasi fiskal pada tahun depan. Optimalisasi penerimaan harus dilakukan guna menahan defisit fiskal di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak menampik bahwa penguraian kendala investasi memang belum usai. Alhasil, target penanaman modal yang dicanangkan pada tahun depan tak jauh berbeda ketimbang tahun ini. Pada tahun ini pemerintah menargetkan realisasi investasi di angka Rp1.200 triliun, naik sebesar 33,15% jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun lalu yang tercatat Rp901,2 triliun.

Pensiun dari dunia atlet profesional selalu menjadi proses transisi tidak mudah bagi seorang bintang olahraga. Pasalnya, ribuan hari telah dilalui, mulai dari berlatih hingga mencetak prestasi, dan kini tiba-tiba harus berhenti. Begitu pula yang akan dijalani Greysia Polii yang telah memasuki masa purnatugas. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya mengharumkan Indonesia di dunia, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI dan Persatuan Bulu tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) bekerjasama menggelar Testimonial Day Greysia Polii, Minggu (12/6). Pada kesempatan sama, bank berkode saham BBNI tersebut juga memberikan bantuan dana pembinaan atlet muda kepada dua klub besar yang telah membesarkan Greysia Polii, yakni PB Jaya Raya dan Eng Hian Badminton Academy. 

Vice President Corporate Communication BNI Selly Adriatika menyampaikan, PB Jaya Raya dan Eng Hian Badminton Academy adalah klub yang sangat berjasa dalam menempa skill sekaligus mental sang juara dan diharapkan dapat melahirkan lebih banyak The Next Greysia Polli Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menyampaikan Greysia Polii tidak akan sepenuhnya pergi dari dunia bulu tangkis. Greysia Polii akan tetap mendukung pengembangan cabang olahraga bulu tangkis nasional dengan menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Kemenpora. .

Di tengah mengilapnya pamor komoditas energi global pada saat ini, Indonesia masih berjibaku untuk mencapai target produksi ‘emas hitam’ nasional. Target produksi batu bara pada tahun ini sebesar 663 juta ton. Adapun, pasokan batu bara untuk kebutuhan domestic market obligation (DMO) dipatok 165,7 juta ton, atau lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar 133 juta ton. Target tersebut digadang-gadang dapat tercapai oleh para pemangku kepentingan di sektor mineral dan batu bara (minerba). Harapan yang sedemikian besar ini menjadi lumrah setelah pada 2021, produksi batu bara tidak mencapai target. Belum lama ini, lembaga riset Fitch Solutions kembali menyatakan bahwa sektor tambang di Indonesia kurang kompetitif dibandingkan dengan negara produsen tambang di Asia Pasifik. Salah satu penyebab rendahnya daya saing adalah ketidakpastian hukum.

Pasar baterai kendaraan listrik diperkirakan makin bertenaga seiring dengan proyeksi meningkatnya permintaan mobil dan motor listrik pada 2025. Namun, dalam produksi baterai tersebut hampir 50% ongkos menjadi beban pengerjaan sel baterai karena belum dapat diproduksi di dalam negeri. PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC) memperkirakan permintaan mobil dan motor listrik masing-masing bakal mencapai 400.000 unit dan 1,2 juta unit atau tumbuh empat kali lipat pada 2025. SVP Corporate Strategy & Business Development Indonesia Battery Corporation (IBC), Adhietya Saputra mengatakan pasar baterai kendaraan listrik bakal tumbuh signifikan seiring dengan perkiraan tersebut. Adhietya menuturkan hampir 50% beban ongkos pengerjaan sel baterai belum dapat diproduksi di dalam negeri yang dikhawatirkan bisa mengganggu pemenuhan target daya baterai permintaan kendaraan listrik. Dia berharap produksi sejumlah komponen pembentuk sel baterai itu dapat ikut diproduksi di dalam negeri untuk mengurangi beban ongkos dan mengoptimalkan margin produksi.

Operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC yang dilakukan pemerintah bersama multi pihak di Sumatra Selatan dinilai berhasil mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Operasi yang berlangsung sejak 27 Mei 2022 dan berakhir pada 11 Juni 2022 itu dilakukan di sejumlah daerah yang memiliki lahan gambut dan rawan karhutla. Dwipa Wirawan, Koordinator TMC untuk Sumsel dan Jambi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, mengatakan bahwa ketersediaan air di lahan gambut dapat terjaga karena hujan buatan. Dwipa menambahkan, selama operasi TMC pihaknya telah menaburkan total 13 ton garam. Setelah proses TMC, lanjutnya, biasanya terjadi hujan selang enam jam kemudian di daerah yang ditembak.

Tren penyusutan rasio dana transfer ke daerah ditangkap sejumlah wali kota sebagai ketidakpercayaan pemerintah pusat kepada pemda. Problem daerah yang tak mampu membelanjakan anggaran seharusnya diatasi dengan membangun sistem agar penggunaan anggaran efektif dan mempercepat pembangunan. Untuk tahun 2023, pemerintah menyusun anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) berkisar Rp 800,2 triliun-Rp 832,4 triliun atau 38-40,1 % total anggaran belanja pemerintah pusat yang besarnya Rp 1.995,7 triliun-Rp 2.161,1 triliun. Rasio itu tak jauh berbeda dari tahun ini, yakni Rp 770,4 triliun atau 39,75 % total belanja pemerintah. Namun, pada kurun 2017-2021, mengacu data Institute for Development of Economics and Finance, tren rasio TKDD terhadap belanja pusat terus turun. Tahun 2017, rasionya mencapai 58,64 %.

Dalam diskusi Kompas Collaboration Forum City Leaders Community #APEKSI-nergi bertajuk ”Penguatan Politik Anggaran Transfer Daerah untuk Pembangunan Kota” yang digelar harian Kompas bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Jumat (10/6) Ketua Apeksi yang juga Wali Kota Bogor, Jabar, Bima Arya menyebut, salah satu contoh TKDD yang tak lagi ada adalah dana kelurahan. Sebelum pandemi Covid-19, pemerintah pusat menyalurkan dana untuk semua kelurahan. Namun, sejak pandemi, penyaluran dana itu berhenti. Padahal, kelurahan tak kalah penting dari desa yang tiap tahun mendapat dana desa, untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan.

Di luar dana kelurahan, sejumlah penanggap menyampaikan isu dana perimbangan yang dinilai tidak adil. Wali Kota Cilegon Helldy Agustian, menuturkan, Cilegon memiliki banyak industri, tetapi masyarakat diibaratkannya hanya menerima ”abu” karena selama ini daerah hanya memperoleh bagi hasil dari pajak yang nilainya kecil, seperti pajak PJU dan PBB. Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menyoroti dana bagi hasil cukai dan tembakau yang tak adil karena nilainya hampir setara antara daerah penghasil dan bukan penghasil. Sementara itu, porsi DAK fisik untuk pemerintah kota, kata Wali Kota Jambi Syarif Fasha terus menyusut. Menurut dia, anggaran infrastruktur seharusnya tidak dominan di Kementerian PUPR. Sebab, pemda lebih tahu infrastruktur yang perlu diprioritaskan di daerah. (Yoga)

Dana kelurahan tidak sepopuler dana desa. Nilai nominalnya juga lebih kecil. Namun, kehadirannya menimbulkan polemik terkait hubungan keuangan pusat dan daerah. Di balik itu, dilema muncul jika dihubungkan dengan pertumbuhan kota dan persepsi masyarakat. Dalam APBN 2019 dan 2020 sempat dianggarkan dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun. Dana tersebut disalurkan kepada 8.212 kelurahan, masing-masing antara Rp 352,9 juta dan Rp 384 juta, bergantung pada kategorinya. Jumlahnya kecil dibandingkan dengan dana desa yang sekitar Rp 1 miliar. Terlebih, jumlah kelurahan hanya mencakup 10,2 % total jumlah pemerintahan setingkat desa/kelurahan di Indonesia pada 2019. Meski dana yang didapat lebih kecil, kelurahan menanggung beban populasi yang lebih besar. Walau tidak selalu identik dengan kota, kelurahan pada umumnya di wilayah perkotaan ataupun wilayah suburban.

Pemerintahan kelurahan dapat dikatakan menjadi penopang pelayanan birokrasi dan fasilitas lingkungan penduduk kota. Dana kelurahan pun memiliki dua fungsi utama, yaitu untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta untuk pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Namun, pemerintah memutuskan tak lagi mengalokasikan dana kelurahan secara khusus dalam APBN 2021. Selanjutnya, dana kelurahan kembali dimasukkan dalam dana alokasi umum pada pemerintah kota masing-masing. Padahal, ketika pertumbuhan penduduk kota yang proporsinya makin besar, kelurahan akan menjadi basis pelayanan yang makin vital. BPS memperkirakan 56,7 % penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan pada 2020. Persentase itu diprediksi menjadi 60 % pada 2025 dan 66,6 % pada 2035. Prioritas pemanfaatan Fasilitas umum (seperti jaringan air minum dan sarana penerangan) jadi harapan utama publik untuk dikembangkan, terlebih jika ada dana kelurahan untuk mendorong pembangunan. (Yoga)