Tekanan yang berlarut-larut di pasar saham domestik Indonesia menuntut intervensi dari otoritas pasar modal untuk meredam kekhawatiran investor. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam pada 28 Februari 2025, yang dipicu oleh faktor global seperti kebijakan tarif impor Presiden AS Donald Trump. Untuk menghadapi kondisi pasar yang tidak biasa ini, Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang melakukan berbagai upaya, termasuk berencana untuk menunda penerapan kebijakan short selling, serta melakukan roadshow untuk menjelaskan kondisi pasar kepada investor asing.

Pentingnya edukasi terhadap investor domestik juga disorot oleh Aria Santoso, Presiden Direktur CSA Institute, yang menyarankan BEI untuk memberikan penjelasan tentang kondisi pasar agar investor jangka panjang tidak panik. Selain itu, Aria juga mengusulkan perluasan edukasi mengenai solusi lindung nilai seperti produk option. Di sisi lain, Liza Camelia Suryanata, Head of Research Kiwoom Sekuritas, menekankan bahwa langkah BEI akan efektif jika didukung oleh kebijakan makroekonomi yang pro-investasi.

Beberapa pelaku pasar berharap langkah-langkah seperti aksi buyback saham dapat membantu pemulihan IHSG. Di sisi lain, Satria Sambijantoro dari Bahana Sekuritas mengingatkan bahwa intervensi pasar yang berlebihan dapat mengurangi daya tarik pasar saham domestik. Namun, Kristian Sihar Manullang dari BEI menjelaskan bahwa kebijakan auto rejection dan unusual market activity (UMA) diterapkan untuk melindungi investor, meskipun dapat mengganggu strategi pasar tertentu.

Secara keseluruhan, respons terhadap tekanan pasar ini mencakup langkah preventif dari BEI dan pentingnya kebijakan pemerintah yang mendukung stabilitas ekonomi makro untuk menjaga iklim investasi yang kondusif.

PT Sritex dan tiga anak usahanya melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap 9.604 pekerja, menyusul keputusan Pengadilan Niaga Semarang yang memutuskan Sritex dalam keadaan pailit. Tim kurator mengumumkan bahwa PHK massal ini terjadi akibat perusahaan yang tidak dapat beroperasi lagi setelah tanggal 1 Maret 2025. Total pekerja yang terdampak PHK pada Januari hingga Februari 2025 mencapai 10.669 orang. Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan, yang akrab disapa Noel, mengatakan bahwa pemerintah akan membantu mencari pekerjaan baru bagi para pekerja yang terdampak, termasuk melalui peluang kerja di daerah seperti Garut dan perusahaan besar seperti Huawei. Pemerintah juga akan mendorong pekerja untuk mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan keterampilan mereka. Selain itu, hak-hak pekerja seperti pesangon dan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akan dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat juga kasus PHK di sektor lain seperti pabrik Yamaha yang berencana menutup lini produksi, yang turut memengaruhi ratusan pekerja. Sementara itu, sektor manufaktur, yang selama ini banyak menyerap tenaga kerja, semakin tertekan karena penurunan daya beli dan kebijakan yang tidak mendukung industri.

Kejaksaan Agung (Kejagung) berpeluang untuk mengembangkan penyidikan dan pemeriksaan dalam kasus korupsi yang melibatkan tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS. Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, menegaskan bahwa setiap pemeriksaan yang dilakukan akan bergantung pada kebutuhan penyidikan, dan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi terkait tindak pidana tersebut akan dipanggil. Saat ini, Kejagung masih fokus pada pemeriksaan sembilan tersangka, termasuk pejabat tinggi anak usaha Pertamina dan anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza. Penggeledahan juga telah dilakukan di beberapa lokasi, termasuk kantor Pertamina Patra Niaga, rumah tersangka, serta kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik berhasil menyita sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai, dokumen, dan barang bukti elektronik.