Pemerintah menggelar operasi pasar secara masif mulai 24 Februari 2025 hingga 29 Maret 2025, yang berfokus pada beras, bawang putih, Minyakita, gula konsumsi, dan daging kerbau beku. Selama operasi pasar, kelima komoditas pangan itu bakal dijual lebih murah dari harga eceran tertinggi dan harga acuan penjualan yang ditetapkan pemerintah. Hal itu mengemuka dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Senin (24/2). Rapat yang dihadiri perwakilan kementerian/lembaga dan pemda yang membidangi sektor pangan itu dipimpin Plt Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir Balaw. Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas, Yusra Egayanti mengatakan, pemerintah telah menetapkan lima komoditas pangan untuk operasi pasar.

Kelima komoditas itu adalah beras, bawang putih, Minyakita, gula konsumsi, dan daging kerbau beku. Operasi pasar akan digelar setiap hari mulai 24 Februari 2025 hingga 29 Maret 2025. Sasarannya adalah 4.500 gerai kantor pos dan kios-kios pangan yang terafiliasi dengan Bapanas, ID Food, dan Perum Bulog di seluruh Indonesia. Ia juga menjelaskan, pemerintah telah menetapkan harga jual kelima komoditas yang menjadi fokus operasi pasar. Penetapan harga tersebut berdasarkan rakor terbatas tingkat Kemenko Bidang Pangan pada 19 Februari 2025. ”Dalam operasi pasar atau gerakan pangan murah itu, Minyakita akan dijual seharga Rp 14.700 per liter, gula konsumsi Rp 15.000 per kg, bawang putih Rp 29.000 per kg, daging kerbau beku Rp 75.000 per kg, dan beras medium Rp 12.000-Rp 12.600 per kg bergantung zona,” ujarnya. (Yoga)

Kemenaker berencana akan mengeluarkan ketentuan pemberian THR keagamaan pada awal Ramadhan 2025. Surat edaran itu ditujukan kepada semua gubernur. ”Insya Allah awal Ramadhan akan kami umumkan,” ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Kemenaker, Indah Anggoro Putri, Senin (24/2) di Jakarta. Pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Pada tahun-tahun sebelumnya, Kemenaker biasa mengeluarkan ketentuan pemberian THR keagamaan dalam bentuk surat edaran yang ditujukan kepada semua gubernur. Pada 2025, seiring dinamika tuntutan THR bagi pengemudi transportasi daring, Indah menyebut Kemenaker berupaya mengakomodasi tuntutan itu.

Indah belum bisa memastikan apakah surat edaran pemberian THR bagi mitra pengemudi transportasi daring dibuat terpisah dengan surat edaran THR bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), dan harian lepas. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam hanya menyampaikan, secara prinsip perusahaan akan patuh merealisasikan pemberian THR yang telah menjadi peraturan pemerintah. Namun, tahun 2025, Apindo mengamati sektor formal terus merosot hingga di bawah 40 %. ”Adanya THR membantu likuiditas uang yang beredar dan bagus buat perputaran ekonomi di bawah. Akan tetapi, melihat sektor formal yang terus merosot, di mana angka terakhir sudah di bawah 40 %, kami memperkirakan dampak THR terhadap perputaran ekonomi akan berkurang,” katanya. (Yoga)

Sebanyak 209 sertifikat di area pagar laut Kabupaten Tangerang, Banten, telah dicabut. Namun, titik-titik lokasinya belum dirinci oleh Kementerian ATR / BPN. Kementerian ATR / BPN menekankan tak boleh ada sertifikat di luar garis pantai. Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Banten juga akan berkoordinasi untuk memastikan pencabutan sertifikat ini guna mencegah penyelewengan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut. ”Kebijakannya adalah semua yang ada di luar garis pantai dibatalkan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dalam keterangan yang diterima, Senin (24/2).

Kementerian ATR/BPN memeriksa keabsahan 263 sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan 17 sertifikat hak milik (SHM) terkait pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Kabupaten Tangerang. Sebab, pagar laut tidak memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan lokasinya berada di dalam zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi, yang berdampak negatif terhadap nelayan serta berpotensi merusak ekosistem pesisir.

Hasil pemeriksaan keabsahan sertifikat itu, sebanyak 58 sertifikat berada di dalam garis pantai dan 222 sertifikat di luar garis pantai. Sampai saat ini sudah dibatalkan 209 sertifikat. Adapun 13 sertifikat lainnya masih ditelaah karena terletak di garis pantai dan luar garis pantai. Nusron menekankan, semua sertifikat yang berada di luar garis pantai akan dicabut tanpa pandang bulu siapa pemiliknya karena tak sesuai dengan ketentuan. Begitu juga kasus pagar laut akan diselesaikan berdasarkan kebijakan yang berlaku. ”Kalau di dalam garis pantai dan ada SHGB yang sah, maka tidak dibatalkan. Kalau tidak benar, maka semua dibatalkan,” lanjutnya. (Yoga)

Pemerintah secara resmi melincurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin (24/2/2025). Danantara akan menjadi salah satu kekayaan negara atau Soverign Wealth Fund (SWF) terbesar di dunia, mengingat aset yang dikelola mencapai US$ 900 miliar atau Rp 14,665 triliun atau Rp14.665 triliun (kurs Rp16.300 per dolar AS). Karenanya keberadaan Danantara dipecaya bakal menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan dan memainkan peran sebagai agen Indonesia untuk menjalin kemitraan strategis di tongkat global. Peluncuran Danantara ditandai dengan penandatanganan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Badan usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan Tata Kelola Badan Nusantara Dalam kesempatan yang sama, Pesiden Prabowo Subianto juga meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 tahun 2025 tentang Pengangakatn Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia.  Pada tahap awal, Danantara akan mengelola aset jumbo, yaitu PTBank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat mendatangkan  Tbk (BBNI) PT Telkom Indonesia Tbk Mineral Industri Indonesia (persero) atau MIND ID. Nantinya, seluruh aset BUMN akan dikelola secara bertahap. (Yetede)

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) kembali memperpanjang insentif PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah (DTP) untuk tahun anggaran 2025. Di antara pertimbangan pemerintah adalah karena transaksi di bidang properti mempunyai multiplier efffect yang besar terhadap sektor ekonomi lain. Ketentuan tersebut diatur melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 (PMK 13/2025) dan mulai berlaku pada tanggal 4 Februari 2025. Perpanjangan insentif ini merupakan keberlanjutan kebijakan insentif PPN yang sebelumnya telah diberikan yakni pada tahun 2023 maupun 2024. "Sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, pemberian insentif PPN ini diharapkan dapat menjaga daya beli mansyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lainnya," ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti. Dalam PMK-13/2025 itu disebutkan, penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun yang dilakukan mulai tanggal 1 Juni 2025 akan mendapatkan insentif PPN-DTP sebesar 100% atas PPN tertang dari bagian harga jual sampai dengan Rp 2 miliar dengan harga jual paling tinggi Rp 5 miliar. (Yetede) 

Kinerja emiten Grup Salim, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) diproyeksikan terus menanjak di tahun 2025, dengan pendapatan mencapai Rp 79 triliun. Didukung marjin yang diperkirakan meningkat dari penurunan harga bahan baku, membuat analis tak tahu untuk menyematkan rekomondasi buy dan target harga saham emiten produsen Indomie ini hingga Rp14.700. Analis Indo Premier Andrianto Saputra dan Nicholas Bryan dalam riset yang dipublikasikan baru-baru ini mengungkapkan, pendapatan ICBP pada 2025 diperkirakan bisa menyentuh Rp79,19 triliun atau naik 9,1% dibandingg estimasi 202 yang sebesar Rp72,58 triliun. Indo Premier mencatat bahwa segmen  mi instan ICPB telah terbukti memiliki posisi kuat dari sisi harga, yang diuntungkan dari penguasaan pasar yang lebih dari 70%. Saat ini, ICBP memproduksi mi instan dengan beberapa merek seperti Indomie, Supermi, Sarimi, Pop Mie, dan Sakura. Indo Premier juga menyoroti  adanya  potrtensi peningkatan marjiin dari turunnya harga CPO. Harga CPO bahkan diperkirakan turun 9,6% menjadi 4.249 ringgit Malaysia per ton pada kuartal IV-2025. Sekuritas tersebut memperkirakan, marjin laba kotor ICBP akan naik 150 basispoin secara kuartalan menjadi 36,4 pada kuartal 1-2025. (Yetede)