Pendidikan tinggi merupakan pusat keilmuan dan penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Karena itu, efisiensi anggaran tak seharusnya mengurangi kualitas layanan pendidikan tinggi. Pernyataan Mendiktisaintek, Brian Yuliarto bahwa pemerintah berkomitmen mendukung akses ke pendidikan tinggi (Kompas, 22/2) menjadi janji pemerintah bahwa efisiensi anggaran pendidikan tidak akan berdampak pada kualitas layanan pendidikan. Pernyataan Mendiktisaintek bahwa efisiensi anggaran tak akan memengaruhi akses kuliah, mulai dari uang kuliah tunggal (UKT) hingga beasiswa mahasiswa, melegakan masyarakat. Tidak ada lagi kekhawatiran terhadap kenaikan UKT akibat keputusan efisiensi anggaran oleh pemerintah.

Demikian pula para mahasiswa penerima beasiswa tetap dapat melanjutkan studi dengan tenang tanpa khawatir putus kuliah karena ketiadaan biaya. Para calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu juga tetap mempunyai harapan dapat melanjutkan pendidikan selepas SMA dengan mengandalkan beasiswa. Namun, efisiensi anggaran jelas memberikan tantangan dan langsung menghadang Brian yang dilantik menjadi Mendiktisaintek pada 19 Februari. Tantangan untuk menata kelola anggaran Kemendiktisaintek yang dipangkas Rp 14,3 triliun dari pagu awal Rp 56,607 triliun.

Dengan komitmen tidak memotong anggaran subsidi UKT, beasiswa mahasiswa ataupun dosen, hingga sertifikasi dosen, pemotongan anggaran hingga 25 % yang semula direncanakan untuk pos-pos tersebut (Kompas, 14/2) harus dialihkan ke pos-pos lain yang tidak terkait layanan pendidikan. Pos-pos lain tersebut, antara lain, perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor, peringatan dan perayaan, serta kegiatan seremonial lainnya. Konsekuensi tersebut tidak hanya harus ditanggung jajaran Kemendiktisaintek, tetapi juga perguruan tinggi negeri. Untuk perguruan tinggi, anggaran bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) termasuk yang memungkinkan dipangkas, dengan catatan pemangkasan ini tidak boleh memengaruhi keputusan kampus soal UKT. Tantangan bagi pengelola perguruan tinggi untuk lebih kreatif mengoptimalkan potensi sumber daya kampus. (Yoga)

Pemerintahan Prabowo diawali dengan berbagai kebijakan baru yang bakal berdampak pada penerimaan negara tahun 2025, pajak ataupun nonpajak. Sejumlah kalangan menilai pemerintah mau tidak mau perlu merevisi target penerimaan dengan mengajukan pembahasan APBN Perubahan agar transparan. Penerimaan pajak di awal tahun 2025 diperkirakan turun dibanding tahun sebelumnya akibat sejumlah faktor penghambat, antara lain sistem perpajakan baru Coretax yang sampai saat ini masih bermasalah, kenaikan PPN yang batal berlaku secara umum, serta dampak berlakunya formula baru tarif efektif rata-rata (TER) dalam pemungutan PPh 21. Bukan hanya pajak, target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga terancam turun.

Dengan berdirinya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), dividen BUMN yang selama ini merupakan sumber PNBP akan diinvestasikan ke Danantara. Otomatis target PNBP juga akan turun. Konsultan pajak dari PT Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, Sabtu (22/2) memprediksi, target penerimaan di APBN 2025 akan direvisi akibat sejumlah kebijakan di awal tahun itu. Pasalnya, dari segi pajak, penerimaan PPN pasti turun akibat kenaikan PPN yang batal berlaku secara umum, sistem Coretax yang bermasalah, dan efek efisiensi anggaran. ”Banyak belanja pemerintah yang dipangkas dengan efisiensi.

Efisiensi yang memangkas anggaran sampai Rp 306 triliun ini akan berpengaruh pada penerimaan PPN. Misalnya, pengadaan belanja alat rumah tangga (ATK) kantor pemerintahan akan berpengaruh pada penerimaan PPN,” kata Raden. Dari segi nonpajak, penerimaan PNBP akan ikut turun akibat dividen BUMN yang tidak lagi disetorkan ke kas negara, tetapi ke Danantara. Raden menilai, jika target penerimaan direvisi, APBN 2025 juga perlu diubah. Idealnya, pemerintah dan DPR merevisi postur APBN itu dengan membahas APBN-Perubahan (APBN-P). Proses pembahasan melalui APBN-P perlu dilakukan secara terbuka dan transparan di parlemen. (Yoga)

Beberapa bankir menanggapi isu yang mencuat di media sosial terkait gerakan tarik dana dari bank BUMN. Mereka memastikan tata kelola perseroan terjaga dengan baik di tengah keraguan publik terhadap kelanjutan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Sepekan terakhir, jagat maya diramaikan ”imbauan” netizen yang menyerukan aksi tarik dana dari bank BUMN. Hal ini utamanya terkait dengan kepastian berjalannya Danantara. Menanggapi hal itu, Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Jimmy Ardianto memastikan, semua bank yang resmi beroperasi di Indonesia, baik bank BUMN, bank swasta, bank daerah, maupun semua bank perekonomian rakyat (BPR)/BPR syariah, diawasi OJK sekaligus menjadi peserta penjaminan LPS.

”LPS bersama regulator lainnya, yaitu OJK, BI dan pemerintah, senantiasa menjaga stabilitas sistem perbankan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Program penjaminan simpanan adalah amanat dari undang-undang yang dilaksanakan oleh LPS untuk memberikan rasa aman kepada semua nasabah bank di Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas, Sabtu (22/2). Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Okki Rushartomo mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap isu yang berkembang dengan banyaknya komentar yang kontra produktif di media sosial terkait seruan menarik dana massal dari bank BUMN. ”Kami berkomitmen untuk mengedepankan prinsip tata kelola yang baik atau good corporate governance. Operasi bisnis BNI diawasi ketat oleh regulator, yakni Bank Indonesia dan OJK, juga BNI merupakan peserta LPS,” kata Okki dalam siaran pers, Sabtu. (Yoga)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI kembali membuka pemesanan tiket KA tambahan Lebaran mulai Minggu (23/2 pukul 00.00 WIB. Jumlah perjalanan dan tiket yang tersedia pada masa Lebaran 2025 lebih tinggi 6% ketimbang tahun lalu dalam periode yang sama. Selama masa angkutan Lebaran 2025 yang berlangsung 22 hari, mulai 21 Maret hingga 11 April 2025, PT KAI mengoperasikan 9.572 perjalanan KA. Secara rinci, sebanyak 8.492 perjalanan merupakan KA reguler, sedangkan 1.080 perjalanan lainnya merupakan KA tambahan.

”PT KAI membuka pemesanan tiket KA tambahan Lebaran mulai Minggu, 23 Februari 2025, pukul 00.00 WIB. Antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk mendapatkan tiket mudik. Ini terlihat dari angka penjualan yang sudah mencapai 1,1 juta tiket dengan tanggal keberangkatan KA terbanyak dipesan pada 29 Maret 2025 atau H-2 yang mencapai 85.973 tiket,” kata Vice President Public Relations PT KAI Anne Purba dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (23/2).

PT KAI menambah kapasitas hingga 538.280 kursi sehingga total kapasitas yang tersedia selama periode Lebaran mencapai 4,57 juta kursi, naik 6% disbanding periode Lebaran tahun lalu. KA tambahan tersedia, baik jarak jauh maupun lokal, dengan kelas komersial. Masyarakat dapat mulai memesan tiket untuk keberangkatan sembilan hari setelah Lebaran atau H+9. Tiket tersedia mulai Senin (24/2) pukul 00.00 WIB. Pola yang sama berlaku untuk keberangkatan 11 April 2025 yang dapat diakses sejak Selasa (25/2) dan seterusnya. (Yoga)

Menjelang Ramadhan, bazar pangan murah digelar di ratusan lokasi di Jakarta mulai Senin (24/2). Langkah ini diambil Pemprov Jakarta untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau. Dalam kunjungannya di Pasar Induk Beras Cipinang dan gudang Food Station Cipinang, Jaktim, Sabtu (22/2), Wagub Jakarta Rano Karno mengatakan, dari hasil pantauannya, stok beras diklaim mencukupi. Di sana, stok beras tercatat sebanyak 60.275 ton. Angka ini terdiri dari 49.951 ton beras yang ada di Pasar Induk Beras Cipinang, serta 10.684 ton beras yang disimpan oleh PT Food Station Tjipinang Jaya, Jaktim, sebagai pengelola pasar. Jumlah tersebut tidak termasuk beras-beras yang disimpan di gudang-gudang lainnya.

Untuk daging ayam dan sapi, stok di gudang pendingin milik Perumda Dharma Jaya tercatat 545 ton. Gula pasir 345 ton, minyak goring 47.000 liter, dan cabai keriting 28 ton. ”Saya tidak katakan stok yang kita simpan itu melebihi, tetapi untuk menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri, masih mencukupi,” ucapnya di area gudang beras Food Station Tjipinang Jaya, Sabtu (22/2). Selain menjamin ketersediaan stok, Pemprov Jakarta menggelar bazar pangan murah untuk memastikan penyaluran dengan harga terjangkau. Rano menyebut, mulai Senin (24/2), pemda akan membuka bazar pangan murah di Balai Kota Jakarta. Selanjutnya, program ini akan diteruskan di 193 titik lain yang tersebar di Jakarta. (Yoga)

Rencana pengalihan pembayaran pensiun PNS dan TNI-Polri dari Taspen dan Asabri ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menuai perdebatan. Pada 2025, 160 ribu PNS akan pensiun, menambah total penerima manfaat menjadi 3,2 juta. Pemerintah menargetkan peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pembayaran pensiun. Namun, kajian yang lebih komprehensif akan memastikan apakah perubahan ini tetap selaras dengan sistem yang telah berjalan baik. Pendalaman akar masalah secara komprehensif akan memastikan solusi yang diambil lebih tepat sasaran. Dana pensiun PNS dan TNI-Polri menjamin kesejahteraan pensiunan sekaligus mendukung stabilitas ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Program ini memastikan kesinambungan penghasilan pasca-pengabdian, mencegah kemiskinan, dan menjaga kesejahteraan sosial. Secara internasional kesejahteraan hari tua dengan Replacement Ratio (RR), yaitu persentase gaji terakhir yang tetap diterima sebagai manfaat pensiun. Konvensi ILO Nomor 102 menetapkan standar minimal 40%, sementara RR Indonesia baru 9,7% jauh tertinggal dari Malaysia dan Siangapura. BKF Kementerian Keuangan merekomondasikan peningkatan RR menjadi 40,4% menegaskan urgensi mendesak reformasi pensiun. (Yetede)

Kehadiran BPI Danantara harus  dipastikan tidak menciptakan distorsi pasar atau monopoli yang menghambat kompetensi sehat. Sebaliknya, keberadaan badan yang secara global disebut dengan sovereigne wealth  funds (SWF) itu perlu menjadi mitra dunia usaha swasta dalam membangun  ekositem bisnis dan investasi yang sehat dan kompetitif di Tanah Air. Kepastian ini dibutuhkan karena BPI Danantara akan menjadi kekuatan ekonomi besar mengingat bakal memegang kendali atas lebih dari US$ 900 miliar sekitar Rp14.670 triliun (kurs Rp16.300/dolar AS) aset dalam pengelolaan (AUM). Sementara initial funding atau pendanaan awal dari pemerintah mencapai US$ 20 miliar. Sehingga semua itu akan menempatkan Danantara sebagai soverign wealth fund terbesar ke-4 di dunia. Mekanisme tata kelola (governance) dan pengawasan yang kuat dinilai menjadi kunci agar keberadaan badan ini memberikan manfaat yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan (stakkeholder). "Pemerintah perlu memastikan bahwa prinsip level playing field akan tetap terjaga dalam pelaksanaannya," ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja. Menurut Shinta, jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan dan profesional, BPI Danantara berpotensi membuka peluang kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dalam mengoptimalkan aset negara serta mendorong investasi di sekotr-sektor strategis. (Yetede)

Baru-baru ini, ajakan untuk melakukan penarikan uang secara masal di bank-bank milik negara (BUMN) ramai beredar di media sosial. Ajakan tersebut muncul sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah karena kurangnya transparansi. Namun, para ekonom dan pengamat mengingatkan bahwa tindakan justru dapat membahayakan stabilitas perekonomian nasional dan merugikan masyarakat luas. Manurutnya, ajakan penarikan dana yang disebarkan tanpa dasar yang jelas dinilai sebagai bentuk protes yang tidak tepat sasaran. Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Mudihutomo mengatakan bahwa seruan untuk menarik sana dari bank BUMN sebagai bentuk protes terhadap BPI Danantara sebenarnya kurang tepat. "Karena Danantara tidak mengelola  dana nasabah secara langsung, melainkan  berfokus pada pengelolaan  aset negara dan investasi strategis," tutur Arianto kepada Investor Daily. Menurut dia, bank-bank BUMN tetap beroperasi sebagai entitas perbankan yang tunduk pada regulasi dan mekanisme keuangan yang ada, termasuk perlindungan dana nasabah melalui LPS. "Oleh karena itu, kekhawatiran bahwa Danantara akan menguasai tabungan masyarakat secara langsung tidak memiliki dasar yang kuat, sehingga ajakan untuk memindahkan dana ke bank swasta lebih bersifat emosional daripada berbasis analisis keuangan yang objektif. (Yetede)