OJK mendorong Indonesia agar tidak hanya jadi pasar dari produk halal global, tetapi juga bisa menjadi pemain atau produsen, sehingga memberikan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. "Dengan jumlah penduduk yang besar, jumlah populasi muslim besar, jangan sampai kita hanya jadi pasar, tetapi jadi pemain untuk berdampak ke perekonomian," ujar Kepala Ekskutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan  Konsumen serta Anggota Dewan  Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi pada acara Ekonomi Syariah 2025: Gaya hidup Halal dan Tern Konsumen yang digelar B-Universe di The Ritz Syariah 2025; Gaya Hidup dan Tren konsumen  yang digelar B-Universe di The Ritz-Carlon Pacifik Place meminta. Federika yang akrab dipanggil Kiki menjelaskan, Indonesia saat ini berada diperingkat ketiga dalam Global Islamic Economi Indikator (GEIS). Perkembangan industri halal di Indonesia juga sangat besar, di  mana Indonesia berada diperingkat ketiga untuk fesyen muslim, peringkat kelima untuk industri farmasi, dan kosmetik halal, peringkat keenam untuk industri media dan rekreasi, serta peringkat ketujuh untuk keuangan syariah. (Yetede)

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menerangkan, gelombang PHK dan tutupnya sejumlah pabrik elektronok seperti PT Sanken Indonesia dan PT Yamaha Music Indonesia, perlu dipelajari lebih mendalam. Dia menerangkan, ada dua isu yang yang mungkin dialami, seperti salah urus diinternal  perusahaan hingga kesulitan bersaing dengan produk-produk lain. Agus mengatakan, sebenarnya pertumbuhan industri, manufaktur tumbuh baik, terlihat dari Indeks Kepercayaan Industri serta Purchasing  Manufacture Indeks  yang selalu ekspansif diatas 50 poin. " Ini yang sedang kami pelajari walaupun perusahaan-perusahaan yang tutup itu menurut pandangan kami sama, jadi realisasis investasi  baru cukup besar, gap nya menunjukkan manufakur tumbuh diatas 4%, tetapi bukan berarti dia mewakili perushaan sepenuhnya. Kasus seperti ini (PHK) harus kita pelajari. (Yetede)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap investasi Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat dialokasika  pada sektor industri non migas atau manufaktur. Juru Bicara  Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif, menerangkan, investasi Danantara sebesar US$ 20 miliar akan dialokasi ke sejumlah proyek industrialisasi. "Kami berharap bahwa Danantara pemerintah akan mengalokasikan investasi untuk industri pengelolaan non migas atau industri manufaktur," kata dia. Febri mengaku, pihaknya telah menyiapkan beberapa industri, diantaranya hilirisasi petrokimia, hilirisasi komoditas lainnya yang menjadi prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Dia menegaskan bahwa alokasi investasi Danantara dapat dikucurkan pada industri berada diantara industri hulu dan hilir. "Kami berharap investasi dari Danantara bisa dialokasikan di pohon-pohon industri yang bolong-bolong tersebut," ungkap Febri. IKI Februari 2025 tercatat di level 53,15, naik 0,2 poin dibanding Januari yang sebesar 53,10. Dari 23 subsektor industri pengelohan  yang dianalis, terdapat 21 subsektor kontraksi. Subsektor yang ekspansi memiliki kontribusi sebesar 97,7% terhadap PDB Industri Pengolahan Nonmigas kuartal IV 2024. (Yetede)

Pasar modal Indonesia sedang menghadapi penurunan, terdapat optimisme yang ditunjukkan melalui aksi rights issue oleh sejumlah emiten. Meskipun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 1,83% pada akhir Februari 2025 dan banyak modal asing yang keluar, emiten-emiten seperti PT MNC Energy Investments dan PT Bukit Uluwatu Villa Tbk. masih berencana untuk melakukan rights issue. Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik, mendukung langkah ini sebagai sarana pendanaan perusahaan. Namun, seperti yang disampaikan oleh Sukarno Alatas dari Kiwoom Sekuritas, tantangan utama adalah ketidakstabilan pasar dan ketidakpastian makroekonomi yang dapat mempengaruhi partisipasi investor. Felix Darmawan dari Panin Sekuritas juga menyoroti bahwa meski ada tantangan besar, rights issue tetap menjadi opsi menarik bagi emiten dengan fundamental kuat, terutama dalam kondisi pasar yang tidak stabil. Ekky Topan dari Infovesta menambahkan bahwa keberhasilan rights issue sangat bergantung pada peningkatan kepercayaan investor dan kondisi pasar yang lebih positif.

Kawasan Industri Kendal, yang merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), menargetkan pertumbuhan investasi hingga 20% pada tahun 2025 dengan memanfaatkan momentum perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China. Sejak didirikan pada 2016, Kawasan Industri Kendal telah menarik investasi sebesar Rp141,7 triliun, dengan realisasi investasi sebesar Rp42,7 triliun pada tahun 2024. Juliani Kusumaningrum, Direktur Eksekutif Kawasan Industri Kendal, menyatakan bahwa stimulus dari pemerintah dan situasi perang dagang antara AS dan China menjadi faktor pendorong utama untuk meningkatkan investasi di kawasan ini.

Mayoritas investor yang masuk berasal dari China, diikuti oleh Indonesia, Hong Kong, Taiwan, dan negara-negara lainnya. Peningkatan investasi ini juga didorong oleh relokasi dan ekspansi industri, terutama setelah pandemi Covid-19. Tjertja Karja Adil, Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, menyatakan bahwa ada rencana penambahan kawasan industri yang menjadi KEK pada tahun 2025, yang diperkirakan akan semakin menarik investor, terutama terkait dengan potensi relokasi pabrik akibat dampak perang dagang.

Pemerintah, melalui kebijakan yang mempermudah perizinan dan memperkuat daya tarik Indonesia, berupaya menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan terus mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kawasan industri ini. Presiden Prabowo Subianto diharapkan memberikan persetujuan terkait ekspansi kawasan industri yang akan menambah peluang investasi.