Penyerapan Anggaran Penanganan Tengkes Rendah
Penyerapan anggaran khusus percepatan penurunan tengkes di daerah sangat rendah. Dari total dana alokasi khusus fisik Rp 8,3 triliun, anggaran yang terealisasi baru 9,01 %. Karena itu, sosialisasi mengenai pemanfaatan anggaran tersebut perlu lebih digalakkan. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo (14/722) mengatakan, sistem pengelolaan keuangan di daerah sempat mengalami perubahan. Semula, sistem pengelolaan keuangan di daerah memakai SIMDA (sistem informasi manajemen daerah). Kini pengelolaan keuangan daerah menggunakan SIPD (sistem informasi pembangunan daerah). Hal ini menjadi penyebab penyerapan anggaran penanganan stunting atau tengkes kurang optimal di daerah.
Tengkes merupakan kondisi gagal tumbuh kembang akibat mengalami kurang gizi. Saat ini sudah berjalan setengah tahun anggaran, tetapi penyerapan kurang dari 10 %.Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Keuangan Putut Hari Satyaka menyampaikan, dana alokasi khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2022 untuk percepatan penurunan angka tengkes sebesar Rp 8,3 triliun. Alokasi anggaran itu untuk bidang kesehatan dan keluarga berencana, penguatan penurunan angka kematian ibu dan bayi, penguatan percepatan penurunan tengkes, bidang air minum, dan sanitasi. Dari alokasi anggaran itu per 13 Juli 2022 realisasinya masih 9,01 %. (Yoga)
Peternak Sulit Bayar Kredit
Sejumlah peternak yang hewan ternaknya terkena penyakit mulut dan kuku atau PMK kesulitan membayar dana yang mereka pinjam dari lembaga keuangan. Sementara dana penggantian sebesar Rp 10 juta per ekor ternak yang dimusnahkan atau dipotong paksa, sebagaimana dijanjikan pemerintah, belum jelas. Berdasarkan data di Siagapmk.id, Kamis (14/7) pukul 20.15 WIB, sebanyak 366.888 ekor hewan dinyatakan sakit. tersebar di 251 kabupaten/kota di 22 provinsi serta mencakup 2.439 ekor hewan mati, 3.721 ekor dipotong bersyarat, 140.726 ekor sembuh, dan 220.002 ekor belum sembuh. Adapun vaksin telah diberikan pada 498.893 ekor hewan. Jatim menjadi provinsi dengan jumlah hewan terjangkit PMK paling banyak, yakni 143.281 ekor. Dari lima besar daerah dengan populasi sapi potong terbesar di Indonesia, tinggal NTT yang masih bebas PMK.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika pada kamis, mengatakan, pihaknya memediasi peternak dan bank karena sejumlah peternak mengalami kredit macet. Perwakilan Kementan juga dihadirkan dalam mediasi itu. Pemerintah mesti segera menangani kerugian peternak akibat PMK. ”Dalam keadaan seperti itu, sapi mati, (peternak) stres, lalu ditagih tagih debt collector (juru tagih). Kredit macet ini harus segera ditangani,” ujarnya. Sekjen Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Robi Agustiar membenarkan, peternak sulit membayar kredit karena ternaknya terdampak PMK. ”Lumayan banyak, ya, terutama pada sapi perah. Kalau intervensi dari pemerintah, setahu saya masih dalam proses pembicaraan,” ujarnya. Ketum Koperasi Peternak Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan, Jabar, Aun Gunawan mengatakan, khusus anggota KPBS, pinjaman tidak melalui bank, tetapi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kemenkop dan UKM Terkait ini, kami mengajukan relaksasi dan sudah disetujui. Jadi, tak mencicil bunga maupun pokok selama dua tahun,” kata Aun. (Yoga)
KERJA SAMA G20, Sistem Pembayaran Lintas Negara Dikembangkan
Para gubernur bank sentral dan otoritas moneter lima negara Asia Tenggara sepakat bekerja sama mengembangkan sistem pembayaran lintas negara. Pengembangan sistem tersebut diyakini dapat meningkatkan efisiensi dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan ini. Hal itu mengemuka dalam diskusi ”Advancing Digital Economy and Finance: Synergistic and Inclusive Ecosystem for Accelerated Recovery-Cross Border Payment”, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (14/7). Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Ke-3, G20 Presidensi Indonesia yang dilaksanakan pada 11-17 Juli 2022.
Gubernur BI Perry Warjiyo, mengatakan, kolaborasi dan kerja sama pengembangan sistem pembayaran lintas negara perlu dilakukan di kawasan Asia Tenggara, berupa pembayaran menggunakan metode pindai kode unik (QRIS), pembayaran cepat (fast payment), dan pembayaran transaksi dengan mata uang lokal (local currency settlement/LCS). Lima kepala bank sentral dan otoritas moneter negara Asia Tenggara akan menandatangani MOU terkait pengembangan system pembayaran lintas negara November tahun ini. Kelima negara itu adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Fitria Irmi Triswati menambahkan, kerja sama sistem pembayaran lintas negara akan membuat transaksi lintas negara lebih cepat, hanya dalam beberapa menit setelah sebelumnya memakan waktu beberapa hari. Mekanisme transaksi bisa lebih sederhana dan tarifnya lebih murah. (Yoga)
IKN Ideal untuk Diterapkan Sistem Transportasi Cerdas
Sistem transportasi cerdas akan diterapkan dalam pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kaltim. Sistem ini mengadopsi transportasi rendah emisi dan efisien, sesuai dengan karakteristik IKN yang modern dan hijau. Masukan banyak pihak dinantikan. Demikian yang mengemuka dalam webinar Intelligent Transportation System (ITS) Indonesia bertajuk ”Merancang Transportasi Cerdas di Ibu Kota Nusantara”, Kamis (14/7). Pembicara kunci webinar tersebut adalah Kepala Otorita IKN Bambang Soesantono.
”Karakteristik IKN diharapkan dapat mewujudkan lima kata kunci, yaitu hijau (green), inklusif, cerdas, tangguh, dan keberlanjutan. Untuk itu, partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan IKN sangat penting. ITS Indonesia diharapkan dapat berkiprah lebih besar dalam pembangunan IKN,” ucap Bambang. Terkait rencana penerapan sistem transportasi cerdas di IKN, menurut Vice President of Standardization and Monitoring, Evaluation, ITS Indonesia Resdiansyah, pihaknya bersama Kemenhub telah menyusun cetak biru. Namun, membangun sistem transportasi cerdas di IKN dari nol adalah tantangan yang tak ringan. Apalagi, kondisi geografis IKN berpotensi menimbulkan hambatan dalam perencanaan infrastruktur. (Yoa)
KAI Terbitkan Obligasi dan Sukuk Rp 3 Triliun
PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengumumkan rencana penerbitan obligasi dan sukuk senilai Rp 3 triliun pada Kamis (14/7). Dana itu akan digunakan untuk mengembangkan angkutan batubara Sumatera bagian selatan Rp 1,815 triliun, membayar obligasi I-2017 seri A yang jatuh tempo Rp 1 triliun, dan mengadakan sarana KA Bandara Internasional Adi Soemarmo Rp 185 miliar. (Yoga)
”Emas” yang Terpendam di Kalimas
Meski merupakan metropolitan terbesar kedua atau setelah Jakarta dan dianggap kurang memiliki keelokan lanskap alami, Surabaya amat memanjakan mata dan hati warga serta pengunjungnya. Selain taman, museum, pantai, kebun binatang, kawasan konservasi, kawasan cagar budaya dan kota tua bernuansa Eropa dan Asia, dan kuliner khas, Surabaya juga amat layak memanggungkan kembali Kalimas sebagai ikon wisata. Ketua Surabaya Heritage Freddy Isnanto mengatakan, ”Surabaya merupakan kota dengan tinggalan yang komplet dan tidak bisa dilepaskan dari Kalimas”. Kampung-kampung di Surabaya yang tumbuh di sepanjang Kalimas menegaskan budaya Arek yang egaliter, terbuka, toleran, tetapi juga peka, berani, gotong royong, dan guyub juga senang kumpul alias cangkrukan. ”Surabaya sejak era Hindia-Belanda dipandang amat strategis sehingga dibangunlah industri kapal, pelabuhan, bahkan benteng-benteng tepi laut, ”katanya.
Kuncarsono Prasetyo, penggagas Suroboyo Mbois dan Surabaya Urban Track (Sub-Track), mengingatkan, kalangan warga ibu kota Jatim jangan sekadar melihat Kalimas dari sisi nostalgia atau kejayaan di masa lalu. Upaya ”merawat” kembali memori kolektif terhadap Kalimas dengan kepariwisataan, amat baik dan perlu didukung, pemerintah cukup memfasilitasi dan memastikan Kalimas aman dan nyaman. Melahirkan kembali Wisata Perahu Kalimas amat baik. Harapannya semakin banyak warga yang terlibat akan merasakan nuansa Kalimas. Bisa didorong kegiatan lain, misalnya festival bahkan kejuaraan olahraga air di Kalimas. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi punya ”strategi” dan keberanian untuk mendorong penataan dan pemanfaatan Kalimas. Keinginan agar 3 juta jiwa warga Surabaya bertamasya dan rutin menikmati ”rumah sendiri” lebih dalam tidak akan sulit diwujudkan. ”Kami mengupayakan Kalimas kembali menjadi salah satu ikon wisata air di Surabaya yang terintegrasi dan berkembang dengan segmen pariwisata lainnya yang sudah ada,” kata Eri. Selamat mendulang ”emas” wisata Kalimas. (Yoga)
MENIMBANG ”CHATBOT” UNTUK MENDONGKRAK TRANSAKSI
Sudah lima tahun terakhir, PT Pegadaian (Persero) mengembangkan program komputer yang dirancang untuk menyimulasikan percakapan dengan pengguna manusia, terutama melalui internet atau chatbot untuk layanan pelanggan. Chatbot bertugas menjawab pertanyaan fakta Pegadaian yang berulang ditanyakan, misalnya soal produk, lokasi kantor Pegadaian, dan promo. Menurut Franskel Wawan Ardiansyah, Senior Manager Contact Center Pegadaian, pemakaian teknologi ini mampu memangkas biaya operasional yang signifikan. Nama chatbot milik Pegadaian adalah Pevita. Kelebihan Pevita, klaim Franskel, adalah telah lancar menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar produk Pegadaian. Kemudian pada 2020, Pegadaian mencoba membuat Pevita bukan hanya punya kemampuan menjawab pertanyaan layanan pelanggan, melainkan juga kemampuan membeli, sistem akan secara otomatis mengarahkan ke agen/petugas terkait.
Berdasarkan pengalaman VP Corporate Marketing Taco Group Satria Utama, chatbot ternyata bisa dipakai di fasilitas layanan pelanggan di sektor perdagangan material bangunan. Perusahaan material bangunan seperti Taco Group telah menyediakan saluran aplikasi pesan instan, tetapi tidak beroperasi 24 jam. Padahal, konsumen yang rata-rata desainer interior dan pengembang bisa bertanya spesifikasi hingga harga material sampai larut malam. Tidak jarang, konsumen meminta gambaran contoh material. Sebelum memakai chatbot, petugas layanan pelanggan bisa menerima 50 pesan saat bisnis buka pagi hari. Satu kali pesan konsumen, petugas biasanya bisa merespons sampai satu jam. ”Setelah memakai chatbot, lama respons pesan berkurang menjadi hitungan menit. Kami tetap mempertahankan petugas fasilitas layanan pelanggan karena kami rasa tetap ada saja konsumen yang butuh berbincang langsung dengan petugas. Kami sudah mulai menghubungkan chatbot dengan sistem pergudangan sehingga bisa cepat memproses pesanan material,” ujar Satria.
CEO & Co-Founder Kata.ai Irzan Aditya (10/7) menjelaskan, adopsi chatbot semakin meluas di Indonesia, sudah 20 sektor industri di Indonesia yang aktif mengembangkan chatbot, antara lain e-dagang, ritel, serta makanan dan minuman. Secara umum, chatbot mampu melayani 20.000-30.000 pengguna aktif dalam satu bulan. Dalam satu hari chatbot yang dikembangkan oleh Kata.ai secara khusus mampu melayani lebih dari 200.000 percakapan pada waktu bersamaan. Ketika kini berkembang chatbot untuk menggaet transaksi atau conversation commerce, Irzan menjelaskan, pemiliknya cukup melatih dengan cara menyinergikan mahadata seluruh divisi di perusahaan, mulai dari stok, manajemen order, hingga logistik. Di Indonesia, potensi untungnya besar. Berdasarkan studi Boston Consulting Group, nilai transaksi conversation commerce di Indonesia, termasuk percakapan biasa di Whatsapp dan pesan langsung (direct message/DM) media sosial, diprediksi mencapai 17 miliar dollar AS pada 2025. (Yoga)
Ternak Selundupan Persulit Pemberantasan PMK
Salah satu penyebab kembali merebaknya penyakit mulut dan kuku (PMK) di Indonesia adalah longgarnya pengawasan lalu lintas hewan. Harian Kompas menelusuri jejak penyelundupan hewan ternak dari Thailand, melalui pesisir timur Pulau Sumatera hingga ke peternakan di Jawa. Thailand adalah negara yang belum bebas dari PMK. Transaksi kambing antarnegara ini dilakukan, antara lain, lewat media sosial. Kambing selundupan dari Thailand lolos dari jalur tidak resmi di Aceh Tamiang. Satu kiriman melalui ”pelabuhan tikus” di AcehTamiang pada Februari 2022 diketahui berhasil masuk ke Jawa. Sementara pengiriman pada April 2022 berhasil disita Bea dan Cukai Langsa dan tengah menjadi barang bukti kasus penyelundupan.
Sebuah peternakan di Wonosobo, Jawa Tengah, milik HR (31) diketahui memiliki kambing jenis saanen asal Thailand. HR mengatakan, kambing saanen tinggal tersisa satu ekor dari 14 kambing jenis ini yang dibeli dari penjual di Thailand pada Februari 2022. Sebanyak 13 ekor lainnya diantarkan ke pembeli di berbagai kota di Jawa. Dia membeli kambing berbulu putih bersih dari pedagang Thailand bernama Suchat Putae melalui Facebook. Setahun terakhir, HR membeli kambing saanen dari Thailand lewat Facebook. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke bank di Thailand atas nama Suchat Putae di Amphoe Bhang Bua Tong, yang berjarak 12 jam dari Pelabuhan Kantang, Thailand.
Dari Pelabuhan Kantang ini, Kecamatan Seruway di AcehTamiang dapat dicapai dengan perjalanan kapal melalui Selat Malaka selama sekitar 30 jam. Tak sampai satu pekan, kambing pesanan tiba di Aceh Tamiang. ”Kami pindahkan kambing di jalan, dari mobilnya ke mobil L 300 kami,” kata HR. Tidak ada dokumen apa pun yang menyertai kambing itu. Kambing saanen kemudian ditampung di kandang penampungan yang juga milik HR di kawasan Kota Perdagangan, Kabupaten Simalungun, Sumut, HR kemudian meminta surat jalan di kelurahan setempat untuk mengantar kambing ke Lampung. Dari Lampung, kambing diseberangkan ke Jawa melalui jalur Bakauheni-Merak menggunakan jasa calo.
Pada 8 Mei 2022, Balai Besar Veteriner (BB Vet) Wates Yogyakarta mengambil sampel kambing milik HR. Hasilnya, seekor kambing saanen dan dua ekor domba wonosobo dinyatakan positif PMK pada 9 Mei 2022. Dari data Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, saat itu belum ada satu pun kasus PMK dilaporkan di Wonosobo. PMK mulai menyebar di Wonosobo dua pekan setelah hasil pengujian sampel oleh BB Vet Wates terbit, tutur Kadis Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Wonosobo Dwiyama Satyani Budyayu. (Yoga)
Presiden Isyaratkan Perombakan Kabinet Masih Dapat Terjadi
Teguran Presiden Jokowi kepada para menteri untuk fokus bekerja mesti direspons dengan perbaikan kinerja dari para menteri. Selain bisa menyebabkan terganggunya kinerja pemerintahan, manuver menteri yang tidak sesuai etika juga dapat menurunkan simpati publik kepada mereka. Di sisi lain, Presiden juga menegaskan peluang untuk perombakan kabinet masih terbuka. ”Menteri tidak bisa bekerja biasa-biasa. Harus bekerja ekstra. Tidak bisa hanya bekerja secara makro, tetapi juga mikro bahkan supermikro, melihat secara detail satu per satu,” tutur Presiden saat berbincang-bincang dengan pemimpin redaksi media di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/7).
Saat ditanya apakah sudah tidak ada lagi pergantian anggota kabinet, Presiden Jokowi langsung menyanggahnya. ”Hmm, kata siapa!” kata Jokowi sambil tersenyum. Terkait menteri yang berkampanye untuk parpol menjelang pemilu, menurut Jokowi, hal itu boleh-boleh saja. Menteri, selain pejabat publik, juga merupakan pejabat politik. Namun, kampanye tak boleh mengganggu pekerjaan utama sebagai menteri, terlebih di tengah situasi yang tak mudah ini. Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR Mulyanto menambahkan, Presiden perlu menegur sekaligus memperingatkan menteri yang tidak etis dan berpotensi menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Menteri juga diingatkan agar tidak mencampuradukkan urusan negara dengan urusan politik pribadi dan keluarga. (Yoga)
Menunggu Insentif dan Ekosistem Kendaraan Listrik
Setelah terbit Perpres No 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), belum ada perkembangan signifikan, baik dalam produksi maupun penjualan KBLBB dalam negeri, terutama mobil listrik murni (all electric car). Dengan dukungan cadangan sumber daya yang cukup melimpah plus hilirisasi, secara ideal perlu dibangun ekosistem industri KBLBB nasional yang (akan) melibatkan regulator, industri manufaktur KBLBB, industri manufaktur baterai listrik, industri komponen, penyedia charging station, asosiasi industri otomotif, dan lainnya. Nilai strategisnya lebih tinggi jika BUMN juga menjadi pemain kunci, baik pada industri manufaktur KBLBB maupun baterai KBLBB. Pemerintah melalui holding Indonesian Battery Corporation (IBC) telah berupaya untuk mengakuisisi Street Scooter Engineering, pabrikan KBLBB asal Jerman, tetapi tidak berhasil. Pabrikan itu kini telah diakuisisi oleh Odin Automotive asal Luksemburg. Ketika akuisisi gagal, strategi lainnya tentu butuh waktu agak lebih panjang. IBC mungkin saja menggandeng PT Pindad, PT LEN, Hyundai, dan sejumlah perguruan tinggi untuk mengembangkan prototipe mobil listrik nasional, untuk kemudian diproduksi secara massal. Selain Hyundai, kerja sama dengan pabrikan otomotif Turki yang lebih ”ramah transfer teknologi” menjadi alternatif
Mendongkrak pasar KBLBB tentu tidak hanya melibatkan sisi suplai, tetapi juga sisi permintaan. Dalam hal ini, Norwegia dapat dijadikan referensi, tahun 2020 norwegia merajai jumlah kendaraan listrik per 1.000 penduduk, yakni sebanyak 81, disusul Eslandia (35,8). Keberhasilan Norwegia sebagai world’s top-selling electric-vehicle market per capita dapat menjadi pembelajaran, tingginya adopsi KBLBB di negara tersebut berkat dukungan di bauran kebijakan yang menguntungkan, harga BBM fosil yang relatif tinggi, dan upaya-upaya dari asosiasi KBLBB di tingkat akar rumput yang impresif. Norwegia akan menjadi negara pertama di dunia yang bakal melarang penjualan kendaraan berbasis BBM fosil pada 2025. Konsisten dengan keberlanjutan, pabrik daur ulang baterai KBLBB terbesar di Eropa telah beroperasi di Fredrikstand, dengan kapasitas 12.000 ton per tahun atau sekitar 25.000 unit baterai KBLBB. Sejak 1990, seabrek insentif diberikan oleh parlemen/pemerintah Norwegia untuk kendaraan beremisi nol (zero emission vehicle/ZEV), khususnya KBLBB. Sebut saja pembebasan pajak impor (sejak 1990), pengecualian dari PPN 25 % untuk pembelian KBLBB, pembebasan pajak jalan (1996-2021, yang kemudian diberlakukan mulai 2022). Selain itu, gratis jalan tol (1997-2017). (Yoga)









