Dalam upaya terakhir melumpuhkan Rusia, AS dan sekutu sepakat mendorong penerapan batas atas terhadap harga (price cap) ekspor minyak Rusia di pasar global. Suatu langkah absurd yang diyakini sia-sia. Sebagian besar analis meyakini gagasan yang diinisiasi Menkeu AS Janet Yellen ini akan menemui kegagalan. Sebaliknya, justru berpotensi memicu pukulan balik berupa kian meroketnya harga minyak mentah dunia dan inflasi global. Jika ini terjadi, akan kian membahayakan ekonomi global yang di ambang stagflasi akibat tingginya inflasi dan ancaman resesi serta kian memicu gelombang kebangkrutan negara-negara.

Berdasarkan skenario terakhir ini, AS mengajak negara lain hanya membeli minyak dari Rusia, pada batas harga tertentu (di bawah harga internasional yang ada saat ini). Gagasan Yellen mengasumsikan AS dan sekutunya bisa mengatur harga minyak Rusia. Sementara kita tahu selama ini struktur pasar minyak dunia adalah pasar oligopoli di bawah kendali kartel OPEC+, termasuk Rusia di dalamnya. Tak ada jaminan semua negara mendukung jika manuver ini justru berdampak  negatif ke ekonomi domestiknya. Organisasi penghasil dan pengekspor minyak, OPEC, menegaskan tak mampu mengisi kekosongan akibat embargo minyak Rusia.

UE yang selama ini sangat bergantung pada pasokan migas Rusia baru setuju mengakhiri sepenuhnya impor minyak dari Rusia akhir 2022. Sanksi internasional selama ini tak efektif karena meski ekspor minyak Rusia ke AS, Kanada, dan Inggris turun, ke China, India, dan negara lain justru melonjak. Kepentingan dalam negeri negara masing-masing membuat sanksi dan embargo terhadap Rusia bagai macan ompong. Ini juga yang diyakini akan terjadi pada manuver terakhir G7 ini. Serangkaian sanksi ekonomi yang dimaksudkan untuk menstop penerimaan ekspor Rusia yang bisa dipakai untuk membiayai perang bukannya membuat Rusia lumpuh, melainkan justru makin kuat. Rusia menikmati lonjakan petrodollar secara eksponensial sebab dengan biaya produksi yang hanya 3-4 USD, Rusia menikmati harga minyak global yang jauh di atas 100 USD akibat embargo internasional. (Yoga)

Realisasi produksi siap jual atau lifting minyak dan gas bumi sampai semester I-2022 sebanyak 1,57 juta barel setara minyak per hari. Realisasi tersebut masih di bawah target APBN 2022 sebanyak 1,739 juta barel setara minyak per hari. Selain masalah produktivitas yang menurun, mundurnya komersialisasi sejumlah lapangan migas menyebabkan belum tercapainya target lifting tersebut. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mencontohkan, proyek strategis hulu migas nasional yang jadwal komersialisasinya mundur adalah Jambaran Tiung Biru di Bojonegoro, Jatim, dan Tangguh Train-3 di Papua Barat. Awalnya, proyek gas Jambaran Tiung Biru bisa komersial pada 2021, tetapi dimundurkan lantaran pandemi Covid-19 yang menyebabkan operasionalisasi terganggu. Proyek hulu migas lainnya yang masih tersendat adalah Blok Masela di laut lepas Maluku dan proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) di laut lepas Kaltim. Keduanya, yang merupakan lapangan kaya gas bumi, termasuk dalam proyek strategis nasional hulu migas.

Deputi Perencanaan SKK Migas Benny Lubiantara menambahkan, pengembangan migas nonkonvensional juga akan dilibatkan penuh untuk meningkatkan produksi migas dalam negeri. Studi potensi akan dilakukan di sejumlah wilayah kerja migas nonkonvensional. ”Untuk menaikkan produksi di lapangan tua, kami mendorong diterapkannya metode  pengurasan minyak tingkat lanjut (enhanced oil recovery/EOR),” ucapnya. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan berpendapat, SKK Migas dan kontraktor hulu migas harus tetap berusaha semaksimal mungkin meningkatkan lifting migas. Setidaknya, semua pemangku kepentingan bisa menjaga agar lifting migas tidak merosot sangat dalam. SKK Migas membutuhkan kerja sama lintas kementerian/lembaga, seperti Kementerian ESDM, Kemenkeu, dan Kementerian Investasi agar target lifting 2022 bisa terpenuhi. (Yoga)

Tokopedia menggelar konferensi teknologi START Summit pada Sabtu (16/7) secara daring dengan tema ”Driving Innovation at Scale”. Menurut Co-Founder and Vice Chairman Tokopedia Leontinus Alpha Edison dalam siaran pers, Jumat (15/7), pada konferensi ini, Tokopedia akan berbagi pengalaman mendorong inovasi dalam skala besar untuk menjawab berbagai tantangan, khususnya pandemi Covid-19. ”Berbagai inovasi Tokopedia tidak lepas dari kolaborasi bersama para mitra strategis,” katanya. (Yoga)

Menyikapi adanya dugaan penyalahgunaan dana desa untuk pembelian amunisi dan senjata di Papua, Kemendes PDTT,  akan mengeluarkan aturan lebih ketat terkait penggunaan dana desa yang akan diterbitkan akhir Juli 2022. Pemerintah juga berjanji untuk menelusuri indikasi penyalahgunaan dana desa tersebut. Sebelumnya, Polda Papua menduga ada penyalahgunaan dana desa untuk membiayai pembelian amunisi dan senjata bagi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Pegunungan Bintang dan Intan Jaya. Temuan polisi itu sejalan dengan investigasi Aliansi Demokrasi untuk Papua. Hasil kajian mereka menyebutkan, 80 % dari 29 kasus perdagangan senjata api dan amunisi di Papua terindikasi bersumber dari dana desa. Fakta itu dikumpulkan dari periode 2011-2021 (Kompas, 15/7).

Mendes PDTT  Abdul Halim Iskandar, Jumat (15/7), mengatakan, pihaknya telah menerima laporan penggunaan dana desa di Pegunungan Bintang dan Intan Jaya. Sejauh ini belum ditemukan penyalahgunaan dana desa seperti temuan polisi. Pemanfaatannya disebut masih sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Akan tetapi, Halim melanjutkan, kementeriannya akan terus menelusuri alur penggunaan dana desa itu. Dia akan meminta pendamping dana desa di daerah-daerah di Papua untuk ikut mendalami dugaan itu. Selain itu, dia juga menyambut baik upaya polisi mengungkap indikasi penyalahgunaan itu. Penggunaan dana desa untuk membeli amunisi ataupun senjata bagi KKB tidak dapat dibenarkan. (Yoga)

Fenomena lonjakan angka inflasi global, terutama di Amerika Serikat turut mengubah strategi portofolio aset berlabel safe haven. Jika sebelumnya emas selalu menjadi bumper bila terjadi krisis ekonomi, hal itu tidak berlaku saat ini. Sedangkan dollar AS kian perkasa mengukuhkan dirinya sebagai portofolio safe haven. Cermati saja, dalam kurun waktu setahun, dollar indeks masih membukukan pertumbuhan positif, bahkan naik dua digit yakni sebesar 16,72%. Sejumlah analis menilai dollar AS sebagai safe haven yang kini paling banyak diburu. 

Setelah menorehkan kinerja cemerlang pada semester I/2022, ekspor Indonesia menghadapi tantangan besar pada paruh kedua tahun ini lantaran dibayangi resesi ekonomi global. Badan Pusat Statistik, Jumat (15/7), mengumumkan ekspor Indonesia sepanjang semester I/2022 tumbuh 37,1% secara tahunan menjadi US$141,1 miliar. Kinerja ini lebih cepat dari laju ekspor semester I/2021 yang tumbuh 34,8% (YoY) karena kebangkitan permintaan setelah pandemi. Bahan bakar mineral (termasuk batu bara) dan lemak dan minyak hewan/nabati (termasuk minyak sawit) menjadi dua komoditas penyumbang ekspor terbesar. Namun, pengetatan moneter di banyak negara untuk menjinakkan inflasi yang tinggi berisiko menumpulkan konsumsi sehingga menimbulkan perlambatan ekonomi dan mendisrupsi permintaan impor negara lain. Selain itu, harga komoditas energi, logam, dan minyak nabati yang sempat melambung saat ini cenderung turun. Boom komoditas yang dinikmati Indonesia pun dikhawatirkan cepat berakhir sehingga ekspor Indonesia yang banyak bergantung pada batu bara dan CPO akan melambat pada bulan-bulan mendatang. Namun, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) justru menilai kebijakan pemerintah yang terkait dengan pungutan ekspor dan bea keluar (BK) yang masing-masing US$200 dan US$288 per ton, menjadi tantangan terbesar ekspor minyak sawit mentah (CPO) pada semester II/2022. “Kami minta dikurangi menjadi US$100 masing-masing,” ujar Ketua Bidang Luar Negeri Gapki Fadhil Hasan.

Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) mengungkapkan, banyak kedelai impor kualitas rendah atau grade 2, 3, 4 yang masuk ke Indonesia. Ini membuat Gakoptindo pun mengirimkan surat kepada Kementerian Perdagangan pada 28 Juni 2022 dan Kementerian Pertanian 6 Juni 2022, meminta pemerintah melakukan pengawasan importasi kedelai, terutama yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi. 

Pemerintah mengalokasikan dana Rp 25 triliun untuk penyaluran pupuk subsidi tahun ini. Alokasi itu setidaknya akan menyasar sekitar 16 juta petani yang menanam sembilan komoditas pangan strategis dengan total produksi mencapai 9 juta ton. Komoditas pangan tersebut: padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi, dan kakao. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan, kebijakan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/2022 Tentang Tata Cara Penerapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Pupuk subsidi yang akan pemerintah salurkan adalah pupuk urea dan pupuk NPK yang sesuai untuk sembilan komoditas pangan itu. Musdhalifah menerangkan, salah satu kegiatan yang saat ini pemerintah lakukan adalah memperbaiki tata kelola pupuk subsidi, baik melalui digitalisasi dalam distribusi maupun penebusan. Termasuk, penyiapan data pertanian penerima pupuk subsidi agar lebih tepat sasaran.

Hasrat masyarakat mencari instrumen investasi yang aman justru digelayuti mendung ketidakpastian yang tak berkesudahan. Mulai dari kasus binari, robot trading tapi menghimpun dana, hingga penipuan investasi berkedok perdagangan kripto ponzi yang tak terdaftar dan sulit dilacak. Persoalannya, setiap kali mencuat kasus, terdapat kecenderungan memojokkan instrumen investasi tertentu yang kerapkali tidak dipelajari lebih dulu oleh para calon investor. Aset kripto sebagai instrumen investasi berusia belia seringkali duduk di kursi yang selalu dipersalahkan. Padahal, perdagangan aset kripto sendiri perlahan diperkuat dengan berbagai legalitas. Mulai dari persyaratan menjadi pedagang fisik aset kripto terdaftar, hingga perangkat pengenaan pajak yang sangat menjamin keandalan sistem perdagangan serta memenuhi kaidah transparansi. Terkait perdagangan aset dan komoditas berjangka, sebenarnya pemerintah bisa kembali mengingat pada saat perumusan dalam membentuk regulasi tentang Sentra Dana Berjangka (SDB) termasuk di dalamnya perangkat seperti Pengelola Sentra Dana Berjangka (PSDB).

Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) tengah dilanda ketidakpastian. Di saat harga minyak mengkilat di atas US$ 100 per barel, investor jumbo seperti Chevron hengkang dari proyek gas laut dalam IDD. Hengkangnya Chevron menjadi pukulan telak bagi iklim investasi di Indonesia. Sebab, sebelumnya ConocoPhilips juga hengkang dari Indonesia dan menjual asetnya ke Medco Energy. Belum lagi divestasi 35% saham shell diblok Masela.