Ayu Ratna panik bukan kepalang. Sabtu pagi, 30 Juli lalu, akun miliknya di Paypal tiba-tiba tidak bisa diakses. Sedangkan duitnya masih mengendap di platform penyedia layanan pembayaran tersebut. "Rasanya marah, kesal, frustasi," kata Ayu kepada Tempo, Ahad, 31 Juli 2022. Belakangan, setelah bertanya kesana-kesini, Ayu akhirnya bisa mengakses PayPal dengan mengganti domain name system (DNS). Perempuan berusia 39 tahun asal Malang, Jawa Timur, itu pun langsung menarik dana yang mengendap di akunnya. Farida Indrastuti, seorang jurnalis lepas di Jakarta yang biasa bekerja untuk media luar negeri, merasakan hal serupa, saking khawatirnya perempuan berusia 46 ini menarik semua uang dari sistem keuangan digital yang dia punya. "Nanti ikut enggak bisa diakses. Nanti saya pakai uang dari mana?" kata Farida, kemarin, 31 Juli. Ayu dan Ida hanyalah dua dari pengguna PayPal di Indonesia yang tak bisa mengakses rekening sejak Sabtu lalu, bukan karena gangguan teknis melainkan diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pemutusan akses dilakukan karena PayPal dinilai belum terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE). (Yetede) 

Potensi bisnis layanan elektronik dan digital besar membuat Indonesia menjadi pasar yang menarik bagi perusahaan penyelenggara sistem elektronik (PSE). "Indonesia sebagai negara yang masuk jajaran sepuluh pengguna Internet terbesar memiliki potensi yang menjanjikan untuk bisnis layanan elektronik dan digital di berbagai sektor." kata peneliti digital ekonomi digital dari institute for Development of Economics ang Finance (Indef), Nailul Huda, kemarin, 31 Juli 2022. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara dan Data Internet  Indonesia yang dirilis pada Juni lalu, 210 juta dari total populasi 272 juta penduduk Indonesia terkoneksi dengan Internet. Tingkat penetrasi Internet di Indonesia pun meningkat  dari 72,7% pada 2019-2020 menjadi 77,02% pada 2021-2022. Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, beberapa jenis PSE diwajibkan melakukan registrasi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. (Yetede)

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta berencana menyeret Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ke pengadilan. Keputusan pemblokiran terhadap sejumlah penyelenggara  sistem elektronik (PSE), beberapa hari terakhir, dianggap telah merugikan masyarakat. Sedangkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020  tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang menjadi dasar keputusan pemblokiran, sejak awal dinilai sarat  kontroversi. Pengacara publik LBH Jakarta, Chalie Albajili, mengatakan upaya hukum menjadi opsi yang paling  mungkin dilakukan untuk menuntut kerugian masyarakat akibat pemblokiran PSE ini. Kementerian Kominfo telah memblokir sejumlah PSE populer, seperti Steam, Paypal, Dota2, Origin.com, Xandr.com, Counter Strike, Epic Games, dan Yahoo. PSE tersebut bergerak dalam di bidang penyedia layanan game digital, layanan keuangan digital, dan mesin pencarian. Keputusan ini menuai kritik dari para pengguna. Sejak Sabtu lalu, tanda pagar #BlokirKominfo meramaikan media sosial yang dipenuhi kecaman terhadap Kementerian. (Yetede)

Setelah dihentikan dua pekan, penempatan pekerja migran Indonesia ke Malaysia kembali dibuka Senin (1/8). Pemerintah kedua negara akan mengevaluasi implementasi nota kesepahaman (MOU) terkait perlindungan pekerja migran domestik secara berkala. Moratorium dapat kembali berlaku jika ada kesepakatan yang dilanggar. Sebelumnya, moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Malaysia diterapkan sejak 13 Juli 2022. Moratorium dilakukan karena Pemerintah Malaysia melanggar salah satu kesepakatan utama dalam MOU terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik ke Malaysia.

Malaysia diketahui masih menggunakan Sistem Maid Online (SMO) yang memungkinkan penempatan pekerja migran domestik secara langsung ke negara itu tanpa visa kerja. Sementara MOU yang ditandatangani Pemerintah  Indonesia dan Malaysia pada April 2022 menyepakati hanya ada Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau One Channel System (OCS) untuk penempatan pekerja migran Indonesia. Dalam pertemuan Menaker RI Ida Fauziyah dan Menteri SDM Malaysia Dato’ Sei M Saravanan Murugan di Jakarta, Kamis (28/7), kedua pihak sepakat untuk konsisten menjalankan prinsip-prinsip MOU dan kembali membuka penempatan pekerja migran Indonesia sektor domestik ke Malaysia mulai Senin ini. (Yoga)

Sampai hari ini, kita masih belum jelas menangkap apa persoalan yang menimbulkan insiden di rumah dinas Irjen  Ferdy Sambo, Kadiv Propam Polri yang dinonaktifkan. Dalam kejadian itu ada korban tewas, yaitu Brigadir J, diduga akibat ditembak Bharada E (Richard). Publik mengikuti peristiwa ini dengan campuran perasaan: melihat banyak keanehan, merasa ada yang ditutupi, dan respons terlalu berlebihan dari sebagian pihak kepolisian. Dalam diskusi Forum Ombudsman Kompas, menarik uraian Adrianus Meliala, Guru Besar Kriminologi UI, juga anggota Komisi Kepolisian Nasional periode 2012-2016. Dalam pengamatannya, ”budaya kepolisian” menjadi faktor yang tak lepas dari kasus Brigadir J.

Ashadi Siregar, Ketua Ombudsman Kompas, menyebutkan bahwa ”operasi (cara kerja) jurnalisme perlu dibedakan antara tiga tingkat kebenaran faktual, yaitu empiris, legalistik, dan keadilan. Kebenaran empiris sepenuhnya  bersifat obyektif, tanpa perlu perspektif. Berbeda halnya dengan kebenaran legalistik yang bersifat formalistik  tekstual. Begitu pula kebenaran atas dasar keadilan yang bertolak dari nilai humanisme universal ataupun transendental. Kedua kebenaran ini dalam kerangka perspektif keadilan”. Artinya, media dalam meliput kasus Brigadir J ini perlu mempertimbangkan aspek keadilan yang muncul. Di satu sisi kasus ini menarik perhatian masyarakat luas sehingga tiap proses penyelidikan diamati saksama.

Namun, yang tak dapat dilupakan adalah bagaimana kasus  yang terjadi di tengah masyarakat luas, juga perlu mendapat perhatian (soal kekerasan, kriminalitas, pengaduan kepada polisi yang sering diabaikan). Kita berharap penyelidikan dengan scientific crime investigation tak lagi menimbulkan  kebingungan masyarakat. Fokus media harus pada substansi fakta, bukan sensasi fakta yang ramai, baik di media konvensional maupun media sosial. Liputan media memang menampilkan detail terkait kasus ini karena sejak awal sudah menimbulkan banyak pertanyaan. Namun, yang tak dapat dilupakan di sini adalah gambaran besar bagaimana keadilan dalam kasus ini dapat ditegakkan. Siapa yang sesungguhnya bermasalah, mengapa hal ini terjadi, dan apa sanksi yang akan dijatuhkan kepada dia yang bermasalah. Semua orang sama dan sederajat di mata hukum. (Yoga)

”Transaksi pakai dompet daring saja. Cepat dan gampang. Orang jarang pakai tunai”. ”Beli lewat daring saja. Tak perlu ke mana-mana, pesanan sampai rumah”. ”Kalau mau beli sayur atau telur, langsung dari petani, bisa lewat aplikasi”. Sejak tiba di Beijing, ibu kota China, Juni lalu, saran-saran seperti itu sering terdengar. Pesannya, segala urusan zaman sekarang lebih mudah selama ada telepon seluler dengan sinyal internet yang kuat. Di balik hidup serba daring ini, ada industri besar yang bermain teknologi kecerdasan buatan (AI). Jika di AS ada Facebook, Amazon, Apple, dan Google yang menjadi raksasa penguasa teknologi, di China ada Baidu, Alibaba, dan Tencent. Baidu adalah mesin pencari terbesar di China, sementara Alibaba adalah raja e-dagang, dan Tencent adalah bos media sosial dan gim. Mereka menguasai AI.

Berkat teknologi ini, ekonomi digital di kota Beijing naik 4,1 % mencapai 838,13 miliar RMB atau 124 miliar USD pada semester I-2022. Perolehan ini menyumbang 43,3 % PDB kota Beijing. Beijing menggenjot infrastruktur teknologi digital selama bertahun-tahun yang mengarah pada potensi besar konsumsi digital. Akhir Maret 2022, di Beijing terpasang 54.000 menara base transceiver station (BTS). Area perbelanjaan dan tempat wisata sudah tercakup jaringan internet supercepat. Harapannya, pada 2025, Beijing akan menggalang 500 miliar yuan atau 74 miliar USD dari konsumsi informasi. Ini semua berkat ekonomi digital yang merujuk pada transaksi dan layanan internet yang mencakup e-dagang, layanan daring, sistem pembayaran daring, gim, pendapatan iklan, dan signifikansi perusahaan media sosial besar.

Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT) mencatat, ekonomi digital China bernilai lebih dari 6,72 triliun USD pada 2021. Terhitung 39,8 % PDB, ekonomi digital China melesat dan ada di peringkat ke-2 dunia. Pada akhir Mei, China meluncurkan 1,7 juta BTS 5G dengan 50 juta pengguna gigabit dan 420 juta pengguna ponsel 5G. Pada 2021 penjualan ritel daring barang melonjak 12 % mencapai 10 triliun yuan untuk pertama kalinya. Terdapat 151,23 miliar transaksi pembayaran mobile, naik 22,73 % dari tahun sebelumnya. China mempercepat integrasi data besar, komputasi awan, dan AI dengan sektor energi, perawatan medis, transportasi, pendidikan, dan pertanian. Pada 2021 output nilai tambah dari produsen informasi elektronik utama naik 15,7 %. Pendapatan perangkat lunak, layanan teknologi informasi, internet, dan layanan terkait juga tumbuh dua digit. Robin Li, salah satu pendiri dan CEO Baidu, mengatakan, teknologi AI membentuk kembali industri menjadi kekuatan transformatif yang merevolusi pembangunan manusia selama 40 tahun ke depan. (Yoga)

Gara-gara pasokan gas dari Rusia kian terbatas, Ukraina cemas pada musim dingin yang makin dekat. Kyiv berharap perang berhenti sebelum musim dingin tiba. Jika pun masih berlanjut, evakuasi dari wilayah yang diduduki Rusia diharapkan tuntas pada Agustus ini. Wakil PM Ukraina Iryna Vereshchuk, Sabtu (30/7) mengatakan, percepatan evakuasi dari wilayah Ukraina yang diduduki Rusia terus diupayakan. (Yoga)

Kenaikan biaya kuliah disebabkan antara lain tuntutan peningkatan mutu hingga bantuan minim ke perguruan tinggi swasta. Pemerintah diminta menyusun skema bantuan yang komprehensif dan tepat sasaran. Menurut analisis Kompas, dengan data historis biaya pendidikan tinggi 10 tahun terakhir, biaya studi diperkirakan naik 6,03 % per tahun. Untuk perguruan tinggi negeri (PTN), pertumbuhannya 1,3 % per tahun, sedangkan perguruan tinggi swasta (PTS) 6,96 % per tahun.

Ketua Forum Rektor Indonesia Panut Mulyono (27/9), mengutarakan, kenaikan biaya kuliah dipicu inflasi. Selain itu perguruan tinggi dituntut meningkatkan mutu lulusan sehingga harus melengkapi fasilitas kampus. ”Peningkatan mutu (perkuliahan) butuh biaya. UKT (uang kuliah tunggal) belum ideal sehingga biaya kuliah naik,” kata Panut. UKT mencakup semua komponen perkuliahan dan dibayarkan mahasiswa tiap semester sesuai kemampuan ekonominya. Sebagai contoh, UKT di UGM Rp 5 juta hingga Rp 6 juta. Sementara biaya kuliah tunggal (BKT) Rp 9 juta hingga Rp 10 juta. ”Masyarakat umumnya belum mampu membayar kuliah sebesar BKT,” ujar Panut. (Yoga)

Berlarutnya polemik pembatasan jumlah wisatawan ke Pulau Komodo dan Pulau Padar, NTT, dinilai bisa memengaruhi citra pariwisata nasional. Selain mewujudkan visi konservasi di taman nasional itu, pemerintah diharapkan mempertimbangkan dampak pembatasan terhadap perekonomian pelaku usaha lokal. Pembatasan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pulau Komodo dan Pulau Padar akan dimulai Senin (1/8). Namun, penolakan masih terjadi. Sejumlah pelaku usaha wisata berencana mogok sepanjang Agustus 2022.

Ketum Asosiasi Kapal Wisata (Askawi) Manggarai Barat AhyarAbadi, Minggu (31/7) menyatakan, Askawi Manggarai Barat menginstruksikan pengelola kapal wisata untuk tidak mengangkut wisatawan mulai Senin. Hingga Minggu, ada 30 kapal wisata yang membatalkan perjalanan menuju Taman Nasional Komodo (TNK) Pulau Komodo atau Padar. ”Aksi ini sebagai bentuk protes biaya konservasi beserta tiket masuk ke TNK, Rp 3,75 juta per orang,” katanya.

Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan, PHRI berharap  pemerintah memahami kondisi pelaku usaha pariwisata di sekitar TNK yang terdampak pandemi Covid-19 selama 2020–2021. Kebijakan pembatasan kunjungan wisatawan, salah satunya dengan penerapan biaya konservasi ditambah tiket masuk Rp 3,75 juta per orang, akan memengaruhi proses pemulihan industri pariwisata. PHRI berpendapat polemik kebijakan yang berlarut-larut akan memengaruhi citra industri pariwisata nasional. Apalagi, Indonesia sedang mempersiapkan puncak rangkaian pertemuan G-20. (Yoga)

Tarif baru masuk ke Taman Nasional Komodo (TNK) mulai berlaku Senin (1/8) ini. Merespons hal itu, sejumlah  asosiasi pariwisata di Labuan Bajo, NTT, berencana melakukan boikot di destinasi pariwisata superprioritas itu. Viktor (43), pemandu wisata, mengatakan, mulai Senin, kapal wisata yang biasa mengangkut turis dari Labuan Bajo ke sejumlah lokasi wisata di dalam TNK tidak akan beroperasi. Pemandu wisata dan operator menghentikan pelayanan. ”Semua kompak untuk boikot,” ujarnya. Menurut Viktor, langkah itu terpaksa diambil mengingat aspirasi masyarakat lokal dan asosiasi pariwisata dinilai  tidak didengarkan oleh pemerintah.

Pemerintah tetap menaikkan tarif masuk ke TNK. Sebelumnya, tarif masuk Rp 200.000 per kunjungan, tetapi kini Rp 3,75 juta berlaku setahun. Hal itu dikhawatirkan menurunkan kunjungan wisatawan ke TNK. Sebagaimana diberitakan, pemerintah membatasi kunjungan wisatawan ke Pulau Komodo dan Pulau Padar sebanyak 200.000 orang per tahun. Kebijakan ini dibuat menyusul peningkatan kunjungan wisatawan ke TNK Komodo sekaligus upaya mempertahankan nilai jasa ekosistem demi konservasi berkelanjutan. (Yoga)