Kelompok bank besar kompak mencatatkan kinerja berkilau di separuh pertama tahun 2022. Dus, saham emiten bank besar semakin menarik dikoleksi. Secara umum, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus menyatakan, emiten bank besar cukup menarik. Ia memilih BBRI, BBCA, dan BMRI. 

Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve (The Fed), kembali mengerek suku bunga acuan sebesar 75 basis poin (bps) menjadi di kisaran 2,25%-2,5%. Kenaikan suku bunga ini bisa berujung pada kenaikan suku bunga surat utang negara (SUN) yang membuat beban bunga utang Indonesia makin membengkak.

Hampir semua lini bisnis PT Astra International Tbk (ASII) mencatatkan kinerja kinclong di semester I-2022. Bahkan, investasi di PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) turut mendongkrak laba. "Pada semester pertama tahun 2022, Grup Astra mencatatkan kinerja yang baik pada hampir semua divisi bisnis, didukung membaiknya kondisi ekonomi dan meningkatnya harga komoditas secara signifikan," tulis Djony Bunarto Tjondro, Presiden Direktur ASII, dalam rilisnya, Kamis (28/7).

Ancaman resesi global yang berisiko menekan perekonomian Indonesia rupanya tak menyurutkan keyakinan perbankan nasional. Mereka optimistis penyaluran kredit masih dapat digeber di sisa tahun ini, melanjutkan kinerja moncer pada semester I/2022. Sejumlah bank yang telah menyampaikan laporan keuangan semester I/2022 optimistis pertumbuhan kredit dapat menembus dua digit pada pengujung 2022. PT Bank Central Asia Tbk. malah pede mengerek target pertumbuhan penyaluran kredit dari semula 6%—8% menjadi 10% pada 2022. Sementara itu, bank-bank besar lain menjaga target pertumbuhan kredit di level dua digit. Contohnya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang mematok target kredit tumbuh 11% tahun ini, PT Bank CIMB Niaga Tbk. mengincar pertumbuhan 10%, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. memproyeksikan kredit perseroan tumbuh antara 9%—11%. Faktanya, sampai dengan Juni 2022, sebanyak enam bank dengan aset terbesar yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank Pan Indonesia Tbk., dan PT Bank BTPN Tbk. mencatat pertumbuhan kredit antara 5%—12% hingga semester I/2022. Seluruh bank itu mewakili sekitar 53% dari total aset industri perbankan nasional yang nilainya lebih dari Rp10.000 triliun. Pertumbuhan penyaluran kredit pada semester I/2022 juga dibukukan oleh Bank Pan Indonesia (Panin). Presiden Direktur Bank Panin Herwidayatmo menyatakan total kredit perseroan mencapai Rp131,51 triliun, naik 5,34% year-to-date (YtD). Penyaluran kredit dapat dijadikan sebagai salah satu indikator ekspansi dunia usaha karena pembiayaan yang diperoleh korporasi dipakai untuk menopang aktivitas bisnis yang menjadi salah satu mesin ekonomi nasional.

Seiring dengan upaya pemerintah untuk mencapai target netral karbon atau zero emission pada 2060, negara-negara di kawasan Asia kian membuka diri untuk menampung investasi di sektor energi baru terbarukan atau EBT. Mengutip laporan Studi International Renewable Energy Agency (IRENA) yang bertajuk Renewable Power Generation Cost 2021, pembangkit berbasis EBT dengan kapasitas terpasang sebesar 163 gigawatt pada tahun lalu menyedot biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan batu bara yang dimiliki sejumlah negara anggota G20. Pembangkit EBT yang terpasang pada 2021 berhasil menghemat US$55 miliar dari biaya pembangkitan energi global pada 2022. IRENA mengungkapkan biaya listrik dari pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) darat turun sebesar 15% dibandingkan dengan 2020. Sementara itu, PLTB lepas pantai dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) masing-masing turun 13%. Fakta tersebut menjadi sinyal baik seiring dengan ambisi dunia internasional untuk melakukan transisi energi fosil ke energi hijau. Selain itu, sosialisasi dari pemerintah menyoal pentingnya pengembangan energi hijau perlu terus didengungkan guna menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan energi bersih di Tanah Air.

Kemitraan strategis di bidang ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan makin erat ditandai komitmen investasi dari perusahaan negeri ginseng senilai US$6,72 miliar setara Rp100,69 triliun serta dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja di Korea Selatan disambut oleh Presiden Yoon Suk-yeol di Kantor Kepresidenan Yongsan, Seoul pada Kamis (28/7) sore. Pada hari yang sama, Jokowi bertemu dengan10 pemimpin perusahaan besar Korea Selatan, dan menerima Executive Chairman Hyundai Motor Group, Chung Eui-sun. Jokowi mengatakan tren perdagangan kedua negara terus meningkat dan kedua negara berkomitmen untuk mempermudah hambatan perdagangan. “Kita sepakat untuk terus membuka akses pasar, mengatasi hambatan-hambatan perdagangan, dan mempromosikan produk-produk unggulan kedua negara,” katanya Jokowi dikutip dari keterangan pers, Kamis (28/7) Selain mempererat sektor perdagangan, kedua negara berkomitmen dalam meningkatkan kerja sama investasi. Investasi Korea Selatan di Indonesia tumbuh pesat dan memiliki prospek baik di bidang industri baja, petrokimia, baterai kendaraan listrik industri kabel listrik dan telekomunikasi, garmen, dan energi terbarukan.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas diusulkan menjadi badan khusus yang mengelola dana migas yang dipungut melalui skema petroleum fund. Usulan penguatan SKK Migas disampaikan Komisi VII DPR untuk dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Migas yang ditargetkan rampung pada pertengahan tahun depan. Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa penguatan SKK Migas menjadi badan usaha khusus dilakukan agar bisa mengurusi sepenuhnya tata kelola hulu migas, termasuk membenahi pendanaan, eksplorasi, serta meningkatkan kepercayaan investor pada sektor tersebut. Lewat revisi UU Migas, kata dia, badan usaha khusus itu bakal mengelola dana migas yang dipungut dari industri hulu melalui skema petroleum fund. Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai usulan penguatan kelembagaan SKK Migas sebagai hal yang positif. Hal itu pun dipercaya akan mendorong sentimen positif pada iklim investasi hulu migas Tanah Air. Alasannya, kata Mamit, sebagian besar investor atau KKKS tidak ingin SKK Migas masuk ke dalam PT Pertamina (Persero) yang saat ini menjadi holding BUMN sektor migas. Selain itu, investor juga tidak setuju jika SKK Migas digabung dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) karena dinilai bisa menghambat proses birokrasi. “Kalau SKK Migas jadi BUMN khusus tentu ada penguatan, posisi SKK Migas ke depannya untuk menjadi pengawas tidak hanya untuk hulu migas, tetapi juga geotermal yang saat ini berada di bawah Direktorat EBTKE ,” kata Mamit.

Kementerian Sosial mendapat mandat menyerahkan bantuan senilai Rp 120 triliun ke penerima manfaat. Untuk meminimalkan penyaluran bantuan salah sasaran, tata kelola bantuan sosial mesti dibenahi. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul  Qosasi, menyampaikan hal itu, di Jakarta, Kamis (28/7). Kemensos meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2021. (Yoga)

Peneliti Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Yuventus Effendi menyebut ongkos pengendalian harga energi semakin besar seiring lebarnya disparitas harga jual eceran dengan harga jual keekonomian produk BBM dan elpiji. Dalam diskusi bertajuk ”Krisis Energi dan Dampaknya bagi Perekonomian Nasional”, Kamis (28/7) Yuventus mengatakan, pasokan energi Indonesia sebagian besar didominasi konsumsi energi dari sumber energi fosil,  seperti batubara, gas, dan minyak. Hal tersebut membuat Indonesia menjadi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan rentan terhadap pasokan minyak dan gas impor serta perubahan harga. Sejalan dengan tren inflasi produk energi dunia, upaya pemerintah menjaga stabilitas harga energi dalam negeri agar tetap rendah, semakin lama akan semakin membebani instrumen APBN.

Kemenkeu pada 2022 menambah alokasi anggaran subsidi dan kompensasi energi sebanyak Rp 349,9 triliun, terdiri dari subsidi BBM, elpiji, dan listrik Rp 74,9 triliun serta tambahan kompensasi PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) Rp 275 triliun. Padahal, lanjut Yuventus, 81 % rumah tangga Indonesia yang menerima subsidi listrik, kebanyakan merupakan masyarakat golongan menengah ke atas. Ini jelas menunjukkan distribusi subsidi listrik tidak tepat sasaran. Selain itu, pemberian subsidi melalui BBM jenis pertalite juga lebih banyak dinikmati orang golongan menengah-atas dibandingkan orang golongan miskin. Kondisi ini merefleksikan Indonesia masih punya banyak pekerjaan rumah terkait subsidi energi yang belum tepat sasaran dan belum melindungi rumah tangga yang miskin. (Yoga)

Harga sekotak makan siang di Korsel naik 23 % per Juni 2022. Saat ini, harga menu termurahnya 3.200 won atau 2,44 USD. Hal itu membuat sebagian besar pekerja di Korsel memilih membawa bekal makan ketimbang jajan di sekitar perkantoran. Badan Konsumen Korsel menyebutkan harga rata-rata nasional makanan di tingkat konsumen melonjak 6 % secara tahunan sejak Juni 2022. Di Seoul, harga rata-rata jajangmyeon naik 10 %, naengmyeon 5,5 %, dan gimbap 7,8 % dibandingkan Desember 2021 (The Korea Herald, 26/7). Bank Korea memperkirakan setiap kenaikan harga produk pertanian impor 1 % akan membuat harga makanan olahan naik 0,36 % tahun depan.

Di Australia, harga rata-rata secangkir kopi susu di kafe naik 30 sen. Harga kopi susu takaran cangkir reguler dan besar sekarang masing-masing 4,30 USD dan 5,30 USD. The New Daily menyebut kenaikan itu disebabkan kenaikan harga susu 60 sen per liter. Di wilayah perkotaan Amerika Serikat, harga makanan di luar rumah meningkat 7,7 %. Biro Statistik Tenaga Kerja AS merilis, per Juni 2022, Indeks Harga Konsumen di wilayah perkotaan meningkat 9,1 % secara tahunan, tertinggi sejak November 1981.Potret kenaikan harga makanan itu terpatri dalam frasa buatan yang tengah populer di sejumlah negara, yakni lunchflation (lunch dan inflation), yang menggambarkan inflasi atau kenaikan harga seporsi makan siang yang menggerus daya beli masyarakat tengah melanda sejumlah negara.

Indonesia juga mengalami imbas serupa. Di tengah belum pulihnya daya beli, masyarakat harus membayar mahal minyak goreng, membeli tempe yang ukurannya mengecil, dan menikmati mi instan yang porsinya berkurang dan harganya naik. Harga nasi goreng dan menu makanan lain juga naik tipis di sejumlah warung makan sekitar perkantoran, bahkan pedagang kaki lima. Naiknya harga pangan dan energi membawa efek lanjut, yaitu krisis biaya hidup. Lembaga Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) menyebutkan, setiap kenaikan 10 % harga pangan akan menurunkan 5 % pendapatan keluarga. (Yoga)