Rafael Todo Wela merasakan nyeri yang hebat ketika pukulan menghantam tengkuknya. Ketua Forum Masyarakat Penyelamat  Pariwisata Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, itu mendapat pukulan sebanyak  tiga kali dari aparat yang membubarkan aksi damai masyarakat Labuan Bajo, dua hari lalu. Rafael merupakan Koordinator aksi damai menentang kenaikan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo itu. "Di bagian (tengkuk) ini saya dipukul sebanyak tiga kali. Terasa sakit," Kata Rafael saat berada di Markas Kepolisian Resor Manggarai Barat, Senin malam lalu, 1 Agustus 2022. Pengakuan Rafael ini disampaikan kepada peneliti dari Sunspirit for Justice and Peace, Anno SSusabun, yang video rekamannya juga diperoleh Tempo. Mereka menuntut pemerintah membatalkan kenaikan tarif tiket wisata  Taman Nasional Komodo sebesar Rp 3,75 juta per orang. Tarif ini mengacu pada draft peraturan Daerah tentang Penetapan Tarif  Masuk ke kawasan Aisata Pulay Komodo dan Pulau Padar dari Rp 150 ribu menjadi Rp 3,75 juta. Masyarakat menduga wisata premium ini hanya berkedok untuk memonopoli pariwisata di Taman Nasional Komodo. (Yetede)

Ekonomi Indonesia belum lekang dari bayang-bayang inflasi tinggi. Tren lonjakan inflasi ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia karena menggerus daya beli masyarakat, tulang punggung ekonomi kita. Kemarin, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa inflasi Juli 2022 sebesar 0,64% month on month (mom) atau 4,94% year on year (yoy). Pendorong inflasi, selain lonjakan harga pangan, adalah harga yang diatur pemerintah alias administered prices. Pada Juli 2022, komponen administered prices mencatatkan inflasi 1,17% mom atau 6,51% yoy, dan berandil 0,21% terhadap laju inflasi nasional. Harga energi nonsubsidi juga turut menggerek inflasi.

Salah satu tantangan pembangunan SDM Indonesia, termasuk di perdesaan, adalah mengatasi stunting atau tengkes. Data menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia pada 2021 adalah 24,4 %, masih di atas angka acuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 20 %. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi, infeksi berulang, dan tidak mendapat cukup stimulasi psikososial sejak mereka berada dalam kandungan sampai 1.000 hari pertama kehidupannya. Stunting tidak hanya berakibat pada rendahnya kualitas kesehatan fisik, tetapi juga terganggunya perkembangan intelektual ketika anak-anak tersebut dewasa. Pendeknya, stunting berdampak negatif pada kualitas SDM.

Penanggulangan tengkes merupakan salah satu prioritas Kemendesa PDTT yang tercermin dalam penggunaan dana desa untuk mengatasi tengkes sejak 2018. Kemendesa PDTT juga menerbitkan beberapa buku saku pedoman mengatasi tengkes yang berisi daftar kegiatan dan indikator keberhasilan program penanganannya dengan cukup rinci. Secara garis besar penyebab tengkes, yaitu ketidakmampuan penduduk biasanya dikaitkan dengan kemiskinan. Penduduk miskin tidak mampu menyediakan makanan bergizi bagi ibu hamil dan anak-anak balita  serta tidak mampu menyediakan fasilitas sanitasi yang memadai sehingga rentan pada penyakit, yang ujungnya adalah tengkes. (Yoga)

Pekerja migran Indonesia (PMI) di Kamboja, Filipina, dan Thailand diduga kuat menjadi korban perdagangan manusia dengan beragam modus. Selain menjamin perlindungan dan pemulangan korban sesegera mungkin, pemerintah juga didesak serius mengusut jaringan pelaku yang berada di Indonesia dan negara penempatan. Pada periode April-Juli 2022, Migrant Care telah menerima pengaduan dari sejumlah PMI korban perusahaan investasi bodong di Kamboja, Filipina, dan Thailand. Saat ini, untuk kasus penyekapan PMI di Kamboja, KBRI Phnom Penh sudah mengevakuasi dan menyelamatkan 62 PMI di Sihanoukville, Kamboja.

Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah (1/8), mengatakan, dari laporan yang diterima, mayoritas korban di Kamboja terjebak dalam sindikat perdagangan orang yang dioperasikan jaringan pelaku di Indonesia yang terkoneksi jaringan di Kamboja. Modusnya beragam, daring ataupun luring. Mayoritas dari mereka direkrut melalui lowongan kerja di media sosial Facebook dengan nama akun Lowongan Kerja Kamboja Indonesia, Komunitas Kamboja Indonesia, dan akun palsu lainnya.

Selain memastikan perlindungan, bantuan hukum, dan pemulangan bagi WNI korban sindikat perdagangan orang di sejumlah negara itu, pemerintah dan kepolisian juga didesak mengusut tuntas pelaku beserta jaringannya di Indonesia dan bekerja sama dengan kepolisian Kamboja guna mengusut jaringan di sana. Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono mengatakan, Pemerintah pusat, daerah, dan desa juga diminta mengintensifkan pengawasan terhadap berbagai agensi perekrut PMI dan calo untuk mengidentifikasi jaringan ilegal dan mencegah kasus serupa berulang. (Yoga)

Di tengah ketidakpastian global yang tinggi, angka inflasi Indonesia pada Juli 2022 rupanya tak buruk-buruk amat. Apalagi, jika dibandingkan dengan negara-negara G20, inflasi domestik masih tergolong rendah.Kendati demikian, Pemerintah dan Bank Indonesia didorong untuk terus memacu kolaborasi dengan menyiapkan langkah strategis guna meredam agar laju inflasi tak makin tinggi. Hal itu dilakukan demi menjaga daya beli masyarakat yang menjadi salah satu andalan dalam menopang pemulihan ekonomi nasional.Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa inflasi pada Juli 2022 mencapai 4,94% (year-on-year/YoY), menembus batas atas target terbaru pemerintah sebesar 4,5%. Angka itu juga berada di atas target inflasi tahunan yang ditetapkan BI sebesar 4,5%-4,6%.Merespons dinamika inflasi terkini, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bank sentral akan memperkuat operasi moneter sebagai langkah preventif dan berorientasi ke depan untuk memitigasi risiko kenaikan ekspektasi inflasi. BI juga melakukan normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah secara bertahap dan pemberian insentif yang berlangsung tanpa mengganggu kondisi likuiditas dan intermediasi perbankan.

Adapun, Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman menyatakan inflasi yang terus meningkat disebabkan oleh membaiknya permintaan, menyusul adanya pelonggaran mobilitas yang mendorong perputaran uang. Dia menuturkan BI perlu menaikkan suku bunga acuan seiring dengan naiknya angka inflasi yang hampir mencapai 5%. “Karena tren inflasi inti juga diperkirakan terus meningkat ke depan,” katanya. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan inflasi komponen inti sejauh ini masih stabil. Inflasi inti pada Juli 2022 tercatat mencapai 2,86% secara tahunan.

Pemerintah belum juga melakukan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite, kendati rata-rata penyalurannya mencapai di atas 2,5 juta kiloliter setiap bulannya sejak awal tahun ini. Alhasil, saat ini penyerapan Pertalite yang diplot sebagai pengganti Premium di tengah masyarakat telah mencapai 15,9 juta kiloliter, atau 61% dari kuota yang disiapkan sepanjang 2022 sebanyak 23,05 juta kiloliter. Sejatinya, urgensi mengatur konsumsi Pertalite dan Solar sebagai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi telah disadari oleh para pemangku kepentingan, setidaknya sejak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina (Persero) mengeluhkan potensi jebolnya kuota Solar dan Premium yang kemudian diganti menjadi Pertalite karena pemulihan ekonomi nasional. Namun nyatanya, revisi Peraturan Presiden No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM belum rampung dikerjakan. BPH Migas tidak tinggal diam, karena lembaga tersebut sudah menyampaikan sejumlah rekomendasi ihwal teknis pembatasan pembelian BBM bersubsidi kepada pemerintah. Hanya saja, aturan perubahan pembelian BBM itu belum juga diterbitkan pemerintah. Salah satu usulan yang disampaikan oleh BPH Migas adalah pembatasan konsumsi Pertalite berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Dalam usulan tersebut BPH Migas menjadikan mesin mobil dengan kapasitas 1.500 CC sebagai batasan.

Sekretaris Perusahaan Subholding Commercial & Trading PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu revisi Perpres No. 191/2014, sehingga belum memberlakukan pembatasan pembelian Pertalite. “Belum diberlakukan implementasi QR Code. Pendaftaran tetap akan dibuka. Namun bila implementasi QR Code sudah dilaksanakan, maka yang memiliki QR Code dan sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah yang bisa membeli BBM bersubsidi,” katanya kepada Bisnis, Minggu (31/7). Pertamina telah membuka pendaftaran identitas kendaraan melalui MyPertamina untuk pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.

Menyambut usia 77 tahun Indonesia merdeka, tantangan serta ancaman krisis pangan, energi, dan keuangan ada di depan mata. Doa kebangsaan dan usaha bersama pun diharapkan mampu mengatasi semua tantangan tersebut, selain juga memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Saat memberi sambutan dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan 77 Tahun Indonesia Merdeka di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (1/8) malam, Presiden Jokowi mengingatkan, dunia sedang tidak baik-baik saja. Setelah 2,5 tahun pandemi Covid-19 dan belakangan ini baru akan pulih, dunia dihadapkan pada masalah perang Ukraina-Rusia yang mengakibatkan krisis pangan dan energi. Dari krisis pangan dan energi, muncul krisis keuangan.

Meski demikian, menurut Presiden, Indonesia masih dalam kondisi sangat baik. Beras masih cukup dan harganya tidak naik. Saat beberapa negara lain sudah mengalami krisis energi, harga bensin membubung sampai Rp 33.000-Rp 34.000 per liter, di Indonesia masih ada pertalite dengan harga Rp 7.650 per liter. Presiden pun mengajak seluruh masyarakat berdoa bersama supaya Indonesia selalu dilimpahi pangan dan energi. Dalam acara ini, Wapres Ma’ruf Amin memberikan ceramah mengenai pentingnya bersyukur dan berterimakasih atas kemerdekaan yang sudah diperjuangkan para pendiri bangsa. Selain berterima kasih, seluruh masyarakat Indonesia wajib untuk menjaga negara ini tetap utuh dan tetap bercahaya dalam kemerdekaan. (Yoga)

Kondisi per­ekonomian dunia berada diambang ketidakpastian. Geliat ekonomi pascakrisis pandemi Covid-19 diperparah dengan krisis geopolitik berupa perang antara Rusia dan Ukraina menyebabkan harga komoditas penting terutama energi dan pangan melonjak tajam. Kenaikan harga komoditas yang signifikan ini memicu inflasi yang cukup tinggi di berbagai belahan dunia atau biasa disebut dengan istilah stagflasi. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi global berada di depan mata. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi secara luas di hampir semua negara. Hal ini terlihat dari pemangkasan target pertumbuhan yang dilakukan baik di kelompok negara maju maupun berkembang. Sebagai contoh, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2022 untuk Zona Eropa sebagai episentrum konflik geopolitik mengalami revisi ke bawah dari 4,2% menjadi 2,5%. Kondisi lebih parah terjadi di Rusia dan Ukraina yang diprediksi mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 8,9% dan 45,1%. Bahkan pertumbuhan ekonomi dua negara terbesar di dunia, yakni Amerika Serikat dan China juga dipangkas menjadi 2,5% dan 4,3% pada tahun ini.

Terdapat beberapa dampak rambatan yang perlu kita waspadai dan pengaruhnya terhadap negara kita. Pertama adalah kekhawatiran meningkatnya inflasi domestik yang didorong oleh naiknya harga-harga komoditas internasional terutama komoditas energi dan pangan. Saat ini berbagai harga komoditas internasional sudah naik secara signifikan seperti minyak bumi, batu bara, gandum, jagung, minyak sawit hingga kedelai. Kenaikan harga komoditas internasional ini belum begitu berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia karena harga-harga dalam negeri diatur oleh pemerintah. Kedua, dampak rambatan terkait dengan peningkatan suku bunga akan sangat berdampak terhadap investasi dan pasar keuangan di dalam negeri. Kenaikan suku bunga The Fed akan menyebabkan penyesuaian tingkat imbal hasil (yield) US Treasury. Ketiga, likuiditas di pasar akan makin menyempit akibat terjadinya perebutan dana antara pemerintah dan perbankan. Penyempitan likuiditas tersebut akan menyulitkan berbagai negara terutama negara berkembang untuk memperoleh pendanaan dan menarik investasi asing. Secara umum, berbagai dampak rambatan tersebut akan menyebabkan perekonomian terkontraksi sehingga diperlukan berbagai kebijakan untuk mengatasi kondisi ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa berfoto bersama seusai Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (1/8). KSSK sepakat bahwa kondisi stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga, di mana daya tahan atau resiliensi stabilitas sistem keuangan pada kuartal II/2022 menjadi pijakan bagi KSSK untuk tetap optimistis.

Pengusaha dan petani kelapa sawit sepakat meminta kepada pemerintah agar segera menghapus ketentuan domestic market obligation dan domestic price obligation untuk produk minyak sawit mentah dan turunannya. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNl) Sahat Sinaga mengatakan bahwa potensi bisnis crude palm oil (CPO) adalah untuk pasar ekspor, bukan di dalam negeri. “Kami sepakat profil bisnis Indonesia itu hanya 35% pasar domestik, 65% itu pasar ekspor, kalau ada terganggu terhadap pasokan ekspor, selesai. Seharusnya ekspor itu tidak ada barrier, DMO DPO hapus,” ujarnya dalam diskusi virtual, Senin (1/8). Dengan penghapusan ketentuan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO), pemerintah bisa menjaga harga dan pasokan minyak goreng di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung sepakat untuk penghapusan DMO dan DPO guna mendongkrak harga tandan buah segar (TBS) sawit yang sebelumnya anjlok hingga 75%. Berdasarkan data Apkasindo per 30 Juli 2022, harga TBS di petani swadaya atau mandiri terpantau rata-rata berada di angka Rp1.448 per kg, sedangkan petani plasma mencapai Rp1.775 per kg. Harga tersebut sudah cukup naik dibandingkan dengan harga TBS pada awal Juli 2022 yang rata-rata menyentuh Rp800 per kilogram. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama jajarannya tengah mempertimbangkan mencabut aturan DMO dan DPO untuk mempercepat ekspor minyak sawit dan mengangkat harga TBS.