Di tengah ketidakpastian global yang tinggi, angka inflasi Indonesia pada Juli 2022 rupanya tak buruk-buruk amat. Apalagi, jika dibandingkan dengan negara-negara G20, inflasi domestik masih tergolong rendah.Kendati demikian, Pemerintah dan Bank Indonesia didorong untuk terus memacu kolaborasi dengan menyiapkan langkah strategis guna meredam agar laju inflasi tak makin tinggi. Hal itu dilakukan demi menjaga daya beli masyarakat yang menjadi salah satu andalan dalam menopang pemulihan ekonomi nasional.Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa inflasi pada Juli 2022 mencapai 4,94% (year-on-year/YoY), menembus batas atas target terbaru pemerintah sebesar 4,5%. Angka itu juga berada di atas target inflasi tahunan yang ditetapkan BI sebesar 4,5%-4,6%.Merespons dinamika inflasi terkini, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bank sentral akan memperkuat operasi moneter sebagai langkah preventif dan berorientasi ke depan untuk memitigasi risiko kenaikan ekspektasi inflasi. BI juga melakukan normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah secara bertahap dan pemberian insentif yang berlangsung tanpa mengganggu kondisi likuiditas dan intermediasi perbankan.

Adapun, Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman menyatakan inflasi yang terus meningkat disebabkan oleh membaiknya permintaan, menyusul adanya pelonggaran mobilitas yang mendorong perputaran uang. Dia menuturkan BI perlu menaikkan suku bunga acuan seiring dengan naiknya angka inflasi yang hampir mencapai 5%. “Karena tren inflasi inti juga diperkirakan terus meningkat ke depan,” katanya. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan inflasi komponen inti sejauh ini masih stabil. Inflasi inti pada Juli 2022 tercatat mencapai 2,86% secara tahunan.

Pemerintah belum juga melakukan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite, kendati rata-rata penyalurannya mencapai di atas 2,5 juta kiloliter setiap bulannya sejak awal tahun ini. Alhasil, saat ini penyerapan Pertalite yang diplot sebagai pengganti Premium di tengah masyarakat telah mencapai 15,9 juta kiloliter, atau 61% dari kuota yang disiapkan sepanjang 2022 sebanyak 23,05 juta kiloliter. Sejatinya, urgensi mengatur konsumsi Pertalite dan Solar sebagai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi telah disadari oleh para pemangku kepentingan, setidaknya sejak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina (Persero) mengeluhkan potensi jebolnya kuota Solar dan Premium yang kemudian diganti menjadi Pertalite karena pemulihan ekonomi nasional. Namun nyatanya, revisi Peraturan Presiden No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM belum rampung dikerjakan. BPH Migas tidak tinggal diam, karena lembaga tersebut sudah menyampaikan sejumlah rekomendasi ihwal teknis pembatasan pembelian BBM bersubsidi kepada pemerintah. Hanya saja, aturan perubahan pembelian BBM itu belum juga diterbitkan pemerintah. Salah satu usulan yang disampaikan oleh BPH Migas adalah pembatasan konsumsi Pertalite berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Dalam usulan tersebut BPH Migas menjadikan mesin mobil dengan kapasitas 1.500 CC sebagai batasan.

Sekretaris Perusahaan Subholding Commercial & Trading PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu revisi Perpres No. 191/2014, sehingga belum memberlakukan pembatasan pembelian Pertalite. “Belum diberlakukan implementasi QR Code. Pendaftaran tetap akan dibuka. Namun bila implementasi QR Code sudah dilaksanakan, maka yang memiliki QR Code dan sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah yang bisa membeli BBM bersubsidi,” katanya kepada Bisnis, Minggu (31/7). Pertamina telah membuka pendaftaran identitas kendaraan melalui MyPertamina untuk pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.

Menyambut usia 77 tahun Indonesia merdeka, tantangan serta ancaman krisis pangan, energi, dan keuangan ada di depan mata. Doa kebangsaan dan usaha bersama pun diharapkan mampu mengatasi semua tantangan tersebut, selain juga memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Saat memberi sambutan dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan 77 Tahun Indonesia Merdeka di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (1/8) malam, Presiden Jokowi mengingatkan, dunia sedang tidak baik-baik saja. Setelah 2,5 tahun pandemi Covid-19 dan belakangan ini baru akan pulih, dunia dihadapkan pada masalah perang Ukraina-Rusia yang mengakibatkan krisis pangan dan energi. Dari krisis pangan dan energi, muncul krisis keuangan.

Meski demikian, menurut Presiden, Indonesia masih dalam kondisi sangat baik. Beras masih cukup dan harganya tidak naik. Saat beberapa negara lain sudah mengalami krisis energi, harga bensin membubung sampai Rp 33.000-Rp 34.000 per liter, di Indonesia masih ada pertalite dengan harga Rp 7.650 per liter. Presiden pun mengajak seluruh masyarakat berdoa bersama supaya Indonesia selalu dilimpahi pangan dan energi. Dalam acara ini, Wapres Ma’ruf Amin memberikan ceramah mengenai pentingnya bersyukur dan berterimakasih atas kemerdekaan yang sudah diperjuangkan para pendiri bangsa. Selain berterima kasih, seluruh masyarakat Indonesia wajib untuk menjaga negara ini tetap utuh dan tetap bercahaya dalam kemerdekaan. (Yoga)

Kondisi per­ekonomian dunia berada diambang ketidakpastian. Geliat ekonomi pascakrisis pandemi Covid-19 diperparah dengan krisis geopolitik berupa perang antara Rusia dan Ukraina menyebabkan harga komoditas penting terutama energi dan pangan melonjak tajam. Kenaikan harga komoditas yang signifikan ini memicu inflasi yang cukup tinggi di berbagai belahan dunia atau biasa disebut dengan istilah stagflasi. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi global berada di depan mata. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi secara luas di hampir semua negara. Hal ini terlihat dari pemangkasan target pertumbuhan yang dilakukan baik di kelompok negara maju maupun berkembang. Sebagai contoh, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2022 untuk Zona Eropa sebagai episentrum konflik geopolitik mengalami revisi ke bawah dari 4,2% menjadi 2,5%. Kondisi lebih parah terjadi di Rusia dan Ukraina yang diprediksi mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 8,9% dan 45,1%. Bahkan pertumbuhan ekonomi dua negara terbesar di dunia, yakni Amerika Serikat dan China juga dipangkas menjadi 2,5% dan 4,3% pada tahun ini.

Terdapat beberapa dampak rambatan yang perlu kita waspadai dan pengaruhnya terhadap negara kita. Pertama adalah kekhawatiran meningkatnya inflasi domestik yang didorong oleh naiknya harga-harga komoditas internasional terutama komoditas energi dan pangan. Saat ini berbagai harga komoditas internasional sudah naik secara signifikan seperti minyak bumi, batu bara, gandum, jagung, minyak sawit hingga kedelai. Kenaikan harga komoditas internasional ini belum begitu berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia karena harga-harga dalam negeri diatur oleh pemerintah. Kedua, dampak rambatan terkait dengan peningkatan suku bunga akan sangat berdampak terhadap investasi dan pasar keuangan di dalam negeri. Kenaikan suku bunga The Fed akan menyebabkan penyesuaian tingkat imbal hasil (yield) US Treasury. Ketiga, likuiditas di pasar akan makin menyempit akibat terjadinya perebutan dana antara pemerintah dan perbankan. Penyempitan likuiditas tersebut akan menyulitkan berbagai negara terutama negara berkembang untuk memperoleh pendanaan dan menarik investasi asing. Secara umum, berbagai dampak rambatan tersebut akan menyebabkan perekonomian terkontraksi sehingga diperlukan berbagai kebijakan untuk mengatasi kondisi ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa berfoto bersama seusai Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (1/8). KSSK sepakat bahwa kondisi stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga, di mana daya tahan atau resiliensi stabilitas sistem keuangan pada kuartal II/2022 menjadi pijakan bagi KSSK untuk tetap optimistis.

Pengusaha dan petani kelapa sawit sepakat meminta kepada pemerintah agar segera menghapus ketentuan domestic market obligation dan domestic price obligation untuk produk minyak sawit mentah dan turunannya. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNl) Sahat Sinaga mengatakan bahwa potensi bisnis crude palm oil (CPO) adalah untuk pasar ekspor, bukan di dalam negeri. “Kami sepakat profil bisnis Indonesia itu hanya 35% pasar domestik, 65% itu pasar ekspor, kalau ada terganggu terhadap pasokan ekspor, selesai. Seharusnya ekspor itu tidak ada barrier, DMO DPO hapus,” ujarnya dalam diskusi virtual, Senin (1/8). Dengan penghapusan ketentuan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO), pemerintah bisa menjaga harga dan pasokan minyak goreng di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung sepakat untuk penghapusan DMO dan DPO guna mendongkrak harga tandan buah segar (TBS) sawit yang sebelumnya anjlok hingga 75%. Berdasarkan data Apkasindo per 30 Juli 2022, harga TBS di petani swadaya atau mandiri terpantau rata-rata berada di angka Rp1.448 per kg, sedangkan petani plasma mencapai Rp1.775 per kg. Harga tersebut sudah cukup naik dibandingkan dengan harga TBS pada awal Juli 2022 yang rata-rata menyentuh Rp800 per kilogram. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama jajarannya tengah mempertimbangkan mencabut aturan DMO dan DPO untuk mempercepat ekspor minyak sawit dan mengangkat harga TBS.

Kondisi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Stagflasi, yakni inflasi tinggi, tetapi pertumbuhan ekonomi  rendah, mengancam. Inflasi AS yang terus menanjak membuat bank sentral AS, The Fed, menaikkan suku bunga acuan 75 basis poin atau 0,75 % ke 2,25-2,5 %. Sejak awal 2022, The Fed sudah menaikkan suku bunga acuan 0,25 % pada Maret, 0,5 % pada Mei, dan 0,75 % pada Juni.  Gubernur Bank Sentral AS Jerome Powell memberikan sinyal  akan melakukan langkah serupa tahun ini, karena inflasi tahunan yang per Juni 2022 sebesar 9,1 %, tertinggi sejak November 1981. Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa secara umum di tingkat konsumen di AS itu dipicu kenaikan harga energi dan pangan. Menurut data Trading Economics, harga energi di AS melonjak 41,6 %, tertinggi sejak Maret 1980. Adapun harga pangan melonjak 10,4  %, tertinggi sejak Februari 1981.

Situasi ini menimbulkan risiko bagi Indonesia dan negara-negara berkembang berupa pembalikan dana di pasar keuangan. Investor asing dikhawatirkan menarik dana mereka dari negara-negara berkembang, kemudian menempatkan dana mereka di instrumen safe haven yang dinilai lebih aman, berupa USD. Per Senin (1/8), IHSG Indonesia masih tumbuh 5,88 %. Indeks harga saham Singapura masih tumbuh, tetapi Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam merosot sejak awal tahun. Jika produsen sudah tak mampu lagi menanggung perubahan harga, akan ditransmisikan ke harga barang sehingga harga barang naik. Konsumen akan mengeluarkan lebih banyak uang untuk barang yang sama. Jika kondisi ini terjadi, upah riil akan turun, kesejahteraan masyarakat juga akan melorot. (Yoga)

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa peningkatan PMI manufaktur Indonesia didukung oleh naiknya permintaan domestik yang memengaruhi tumbuhnya tenaga kerja dengan laju paling tajam dalam periode pengumpulan data PMI selama lebih dari sebelas tahun. Kondisi tersebut juga didukung oleh tekanan inflasi yang dilaporkan berkurang pada awal triwulan ketiga, serta kenaikan biaya input dan biaya output yang lebih rendah selama lebih dari setahun. “Peningkatan PMI manufaktur pada Juli 2022 dibandingkan dengan bulan sebelumnya menunjukkan kondisi ekonomi yang semakin stabil, serta meningkatnya realisasi komitmen penggunaan produk dalam negeri,” katanya, Senin (1/8). Menteri Agus juga menjelaskan, peningkatan PMI manufaktur Indonesia dibandingkan dengan negara lain didukung oleh peningkatan permintaan dalam negeri, antara lain konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, serta belanja antarsektor.

Kenaikan harga pangan, energi, dan pupuk terus memicu kenaikan inflasi. Inflasi tersebut makin merambah ke berbagai sektor ekonomi, seperti rumah tangga, pertanian, industri, transportasi, dan konstruksi. Modal petani bahkan makin tertekan akibat kenaikan harga pupuk. Potret tekanan inflasi terhadap berbagai sektor itu terindikasi dari tingkat inflasi umum, inflasi harga perdagangan besar (HPB), dan nilai tukar usaha petani. BPS, Senin (!/8) merilis tingkat inflasi Juli 2022 yang mencapai 0,64 % secara bulanan dan 3,85 % secara tahun kalender. Sementara secara tahunan, inflasi pada Juli 2022 mencapai 4,94 %, jauh di atas target inflasi BI tahun ini sebesar 2-4 %.

Komoditas yang memberikan andil besar terhadap inflasi adalah cabai merah dan rawit, tarif angkutan udara, dan  bahan bakar rumah tangga. Untuk minyak goreng, harganya terus turun dalam tiga bulan terakhir. Secara bulanan, minyak goreng memberi andil terhadap deflasi 0,07 %. Namun, secara tahunan, komoditas itu masih berkontribusi terhadap inflasi sebesar 0,29 %. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, selain kenaikan harga pangan, energi, dan pupuk global, inflasi juga disebabkan oleh anomali cuaca serta kenaikan harga bahan bakar minyak, gas, dan tarif listrik nonsubsidi. (Yoga)

Larangan ekspor CPO dan sejumlah produk turunannya telah dicabut pemerintah. Ekspor minyak goreng dan bahan bakunya juga telah dipercepat, bahkan diberi insentif. Ekspor CPO melejit, tetapi harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani masih terjepit. Larangan ekspor CPO dan tiga produk turunannya yang berlangsung 28 April hingga 23 Mei 2022, menyebabkan tangki-tangki penyimpanan CPO penuh, sementara harga TBS sawit di petani anjlok. Setelah larangan ekspor dicabut, serapan dan harga TBS petani masih perlu didongkrak, sementara tangki-tangki CPO perlu segera dikosongkan.

Guna mengurai masalah itu, pemerintah menggulirkan sejumlah kebijakan. Perusahaan yang tak ikut program Sistem Minyak Goreng Curah (Simirah) I atau Minyak Goreng Curah Bersubsidi diperbolehkan ekspor dengan  membayar biaya tambahan 200 USD per ton di luar pungutan dan bea keluar. Program flush out ini bertujuan mempercepat pengosongan tangki-tangki CPO. Adapun perusahaan yang ikut program Simirah I mendapatkan insentif. Mereka bisa mengekspor lima kali lipat dari pemenuhan kewajiban DMO atau 1 : 5. Per 28 Juli 2022, harga tertinggi TBS di 15 kabupaten di 12 provinsi mencapai Rp 1.570 per kg dan  terendah Rp 700 per kg, sedikit membaik dibandingkan dua pekan sebelumnya saat harga tertinggi dan terendahnya Rp 944 per kg dan Rp 600 per kg. (Yoga)