Meski ekonomi Indonesia sebagian besar masih mengandalkan konsumsi domestik, konsumsi global juga akan berdampak pada ekonomian kita. Ada beberapa transmisi efek geopolitik global terhadap ekonomi. Pertama, dampak ke kinerja pasar keuangan. Sentimen risk-off terhadap pasar emerging market dapat mengakibatkan aliran modal keluar Indonesia. Kedua, fluktuasi harga komoditas global berdampak positif terhadap ekonomi, tapi inflasi tinggi. Ketiga, dampak ke perdagangan terutama dari trade diversion dari negara yang berkonflik. Pemerintah harus melakukan upaya ekstra mengurangi ketergantungan bahan baku impor. Untuk mengantisipasi perlambatan eksternal, butuh kebijakan kontra siklus lewat APBN.

Bisnis bank berbasis digital mulai menemukan bentuknya. Setidaknya itu tergambar dari kinerja moncer sejumlah bank digital pada semester I/2022. Kendati demikian, upaya untuk menciptakan bisnis bank digital yang efisien, belum sepenuhnya tercapai. Buktinya, rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan bank konvensional. Kondisi itu menjadi ujian konsistensi kinerja bank digital lantaran dapat memengaruhi prospek bisnis ke depan, tak terkecuali performa sahamnya. Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis hingga Rabu (3/8), terdapat tujuh bank digital yang telah menyampaikan laporan kinerja semester I/2022. Sebanyak empat bank di antaranya berhasil membukukan laba, sedangkan tiga lainnya masih menanggung rugi. PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB), misalnya menderita rugi hingga Rp611,44 miliar. Nilai kerugian itu lebih besar jika dibandingkan dengan periode yang sama 2021 sebesar Rp132,86 miliar. BBYB mencatat rasio BOPO hingga 156,75%.   Bank lain yang menderita rugi yakni PT Bank Aladin Syariah Tbk. juga mencatat rasio BOPO hingga 364%. Kendati demikian, beberapa bank tercatat mampu mendulang untung sampai dengan semester I/2022. PT Allo Bank Indonesia Tbk., entitas bank digital di bawah Mega Corpora mencatat laba bersih hingga Rp150,62 miliar

Pemerintah memiliki tugas penting untuk meningkatkan daya saing penanaman modal di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Sistem birokrasi yang masih berbelit, perizinan yang cukup rumit, hingga eksistensi mafia tanah di daerah menjadi pekerjaan rumah yang patut diselesaikan. Jika benang kusut ini tak kunjung terurai, aliran investasi, terutama asing, bakal seret. Apalagi, arus modal asing belakangan sedang santer. Hal itu tercermin dari kenaikan porsi penanaman modal asing (PMA) sepanjang paruh pertama tahun ini. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, pada semester I/2022 porsi PMA mencapai 53,1% atau Rp310,4 triliun dari total penanaman modal Rp584,6 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang hanya 51,6% atau Rp228,5 triliun dari total realisasi investasi senilai Rp442,8 triliun. Hambatan investasi di dalam negeri memang cukup kompleks. Dari hulu hingga hilir. Urusan birokrasi misalnya, hingga saat ini masih cukup berbelit. Kalangan pelaku usaha pun mengeluhkan masih banyak praktik ‘pingpong’ antar lembaga saat mengurus legalitas berusaha. Setali tiga uang, perizinan juga tak lebih mapan. Sistem dalam jaringan (daring) yang diimplementasikan melalui Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) atau berbasis risiko, nyatanya belum terlaksana dengan baik.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, meningkatnya porsi PMA menegaskan bahwa kepercayaan investor asing terhadap iklim investasi di Indonesia telah pulih. Akan tetapi, dia mengingatkan kepada pemangku kebijakan untuk tidak lena membaca data dan kondisi ini. Hambatan pun wajib dituntaskan. Terutama, sengketa lahan di daerah, birokrasi lokal yang berbelit, serta belum maksimalnya OSS RBA. “Minat investasi besar, [tantangan] lebih banyak perizinan. Itu tergantung OSS, kalau beres OSS itu cepat. [Investor] yang besar-besar kan masih terhambat oleh OSS,” kata Hariyadi.

Keputusan yang dibuat oleh penguasa untuk kepentingan masyarakat luas dinamakan ’kebijakan’, padahal, ada juga kebijakan yang tidak bijak dan mengandung kebajikan, kita sebut saja ’ke(tidak)bijakan’. Ke(tidak)bijakan lahir jika yang disasar adalah gejala (symptoms) dari suatu masalah, bukan akar masalah itu. Bagi pembelajar dan praktisi kebijakan dan hukum, kerangka berpikir seperti ini sebenarnya sangat mendasar sehingga nyaris tak mungkin ada soal ketidaktahuan cara menganalisis.

Kemungkinan penyebab lahirnya ke(tidak)bijakan yaitu; Pertama, kepentingan ekonomi-politik. Ada akar masalah yang mungkin disembunyikan atau tidak ingin diselesaikan karena menyangkut sebuah jaringan kepentingan ekonomi-politik. Contohnya, ke(tidak)bijakan pemerintah menekan kenaikan harga minyak goreng dengan menentukan harga eceran. Yang kemudian terjadi, penjual menahan penjualan untuk mencegah kerugian sehingga minyak goreng langka.

Penyebab kedua lahirnya ke(tidak)bijakan adalah mencari jalan pintas untuk menyelesaikan masalah. Fenomena ini bisa dilihat pada saat penguasa melihat ada tindakan-tindakan yang dianggap bermasalah dan ingin memberantasnya dengan cara instan, dengan memberikan ancaman hukuman. Misalnya dalam RUUKUHP, ada pasal yang melarang gelandangan, dengan mengancamnya menggunakan pidana denda sebesar Rp 1 juta. Ketentuan seperti ini hanya ingin melenyapkan gelandangan sebagai gejala kemiskinan secara instan dengan mengancam ketimbang menyelesaikan masalah kemiskinan. (Yoga)

Lawatan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan memicu periode berbahaya di Asia. China mengumumkan latihan perang di sekeliling Taiwan. Sejumlah kapal induk dan kapal perang AS terpantau mendekati Taiwan. Lawatan itu juga memicu pertanyaan atas kredibilitas Presiden AS. Pelosi tiba di Taipei, Selasa (2/8) malam, dan meninggalkan Taiwan, Rabu (3/8) sore. Korea Herald melaporkan, Pelosi dan rombongan akan melanjutkan kunjungan ke Seoul, Korsel. Jubir Kemenlu RI Teuku Faizasyah mengatakan, Indonesia sangat prihatin atas makin tajamnya rivalitas di antara kekuatan besar. Indonesia juga mendorong semua pihak melakukan langkah-langkah nyata guna mengurangi ketegangan yang dapat memperburuk situasi.

Wartawan Kompas, Luki Aulia, dari Shandong, China, melaporkan, Komite Urusan Luar Negeri Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China (CPPCC) dan KomiteTetap Kongres Rakyat Nasional (NPC) menentang serta mengecam kunjungan Pelosi ke Taiwan karena melanggar prinsip satu China serta ketentuan dalam tiga komunike bersama China dan AS. CPPCC menilai kunjungan Pelosi melanggar norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional, merusak fondasi hubungan politik China-AS. Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Washington, Jude Blachette, menyebut akan terjadi ketegangan. Penyebabnya, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China dan militer AS sama-sama mengerahkan mesin perang ke kawasan. (Yoga)

Kisruh kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo (TNK) diikuti mogok para pelaku wisata dan kehadiran aparat bersenjata di Labuan Bajo, NTT, merusak citra situs warisan dunia itu. DPR akan memanggil para pemangku kepentingan untuk mencari solusi masalah itu. Anggota DPR asal NTT, Andreas Hugo Pareira, mengutarakan, pihaknya akan mengundang Kemenparekraf, pelaku wisata, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores, serta PT Flobamor. Menurut anggota Fraksi PDI-Perjuangan itu, kondisi saat ini merusak citra Labuan Bajo sebagai destinasi wisata superprioritas. Labuan Bajo mendapat perhatian besar pemerintah pusat di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Banyak program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan warga digelontorkan di sana senilai triliunan rupiah.

Daya tarik pariwisata Labuan Bajo adalah reptil purba komodo yang hidup di lima pulau di kawasan TNK. Binatang purba itu satu-satunya di dunia dan termasuk tujuh keajaiban dunia. Tahun 2019, ada 221.000 turis berkunjung ke sana, rekor tertinggi sebelum anjlok akibat pandemic Covid-19. Sebelumnya pemerintah menaikkan tarif masuk ke Pulau Komodo dan Padar dari sekitar Rp 200.000 menjadi Rp 3,75 juta. Kenaikan tarif itu diprotes pegiat wisata dan warga lokal karena khawatir hal itu membuat jumlah kunjungan wisatawan berkurang. Selain itu, para pelaku wisata dan warga juga tidak setuju dengan kehadiran PT Flobamor yang dinilai memonopoli bisnis wisata di Labuan Bajo, mulai dari pendaftaran, penginapan, kapal wisata, hingga makanan. PT Flobamor adalah badan usaha milik Pemprov NTT. (Yoga)

Kenaikan tarif cukai untuk mengendalikan konsumsi produk hasil tembakau dinilai tidak optimal. Akibatnya, negara diperkirakan kehilangan Rp 108,4 triliun yang sebenarnya bisa didapat jika kebijakan cukai progresif. Demikian studi Southeast Asia Tobacco Control Alliance (Seatca) terhadap Indonesia pada 2022 yang dipaparkan secara daring, Rabu (3/8). Studi ini menghitung pendapatan negara dan jumlah nyawa yang bisa diselamatkan jika tarif cukai rokok dinaikkan serta jika struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT) disederhanakan.

”Setidaknya Rp 108,4 triliun hilang akibat kebijakan cukai yang tidak optimal serta 457.700 masyarakat Indonesia meninggal karena masalah rokok. Jika layer cukai tembakau disederhanakan secara progresif, penerimaan negara dan dampaknya pada kondisi kesehatan masyarakat akan membaik seiring waktu,” kata Program Officer Seatca Anton Javier. Jika dimanfaatkan, potensi pendapatan negara itu dapat dipakai untuk pemulihan pasca pandemi Covid-19. Misalnya, untuk mengantisipasi potensi pandemi ke depan, juga untuk pendidikan. (Yoga)

Bandar Udara Pondok Cabe, Banten, siap beroperasi untuk penerbangan komersial per 5 Agustus 2022. Sebagai tahap awal, maskapai Wings Air melayani rute menuju Purbalingga dan Blora, Jateng. Plt. Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Nur Isnin Istiartono, Rabu (3/8) mengatakan, sesuai statusnya, Bandara Pondok Cabe dikelola PT Pelita Air Service. (Yoga)

Petani belum ikut menikmati efek positif pembebasan pungutan ekspor minyak sawit mentah yang sudah  dirasakan pelaku industri kelapa sawit sejak 15 Juli 2022. Harga tandan buah segar atau TBS petani masih di bawah Rp 1.500 per kg dan ada pula pabrik yang belum mau menampung hasil panen mereka dengan alasan tangki CPO penuh. Usman Ermulan dari Dewan Pembina Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Jambi mempertanyakan pembebasan pungutan ekspor CPO belum berdampak signifikan terhadap petani kelapa sawit di daerah.

Dalam kunjungan kerja ke Jambi, Selasa (2/8), Mendag Zulkifli Hasan memperkirakan harga TBS sawit petani akan mencapai Rp 1.800 per kg dalam dua hari dan di atas Rp 2.000 per kg hingga dua pekan ke depan. Prediksi kenaikan harga disebut Zulkifli merupakan efek Permenkeu No 115/PMK.05/2022. Aturan ini membuat tarif pungutan ekspor CPO dan produk turunannya menjadi 0 USD per ton pada 15 Juli-31 Agustus 2022. Upaya lainnya adalah membuka keran ekspor. Mendag juga meminta pemda memanggil para pemilik pabrik kelapa sawit menaikkan harga beli TBS sawit ke petani. (Yoga)

Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Auliansyah Lubis, Rabu (3/8) menjelaskan, polisi menyelidiki bansos berupa beras dan bahan pokok lain yang ditimbun di Kelurahan Tirtajaya, Depok, Jabar. ”Dari keterangan JNE, itu 3,4 ton,” katanya. Anthony Joni, kuasa hukum JNE Express, mengklaim beras yang dikubur milik JNE meski diambil dari Bulog. Beras dikubur karena rusak dan JNE  menggantinya dengan beras baru. Bidang tanah 9 meter persegi tempat menguburkan beras masih dipagari garis polisi dan ditutup terpal biru. Total luas lahan 6.000 meter persegi milik Rudi bin Samin. Pihak JNE memanfaatkan lahan itu untuk lahan parkir armadanya sejak sembilan tahun lalu. (Yoga)