Jangan Remehkan Ancaman Resesi
Meski kondisi ekonomi relatif stabil dan sedang memasuki fase ekspansi, Indonesia tidak boleh meremehkan ancaman resesi global. Tiga negara dan satu kawasan—AS, RRT, India, dan Uni Eropa—yang mewakili 62,1% PDB dunia sedang dilanda perlambatan pertumbuhan ekonomi dan hiperinflasi (stagflasi), bahkan terancam resesi. Selain memperkuat stabilitas moneter, fiskal, dan jasa keuangan, pangan dan energi dipastikan cukup tersedia. Pemerintah diimbau tidak mengambil kebijakan yang melawan pasar dan menaikkan harga barang dan jasa. Lebih lanjut, dengan porsi PDB yang hampir mencapai dua per tiga PDB dunia, ekonomi ketiga negara dan satu kawasan tersebut akan menjadi penentu arah pertumbuhan ekonomi dunia. Karena, tingkat permintaan dunia mayoritas disumbang oleh mereka, sehingga ketika permintaan keempatnya melemah, tingkat produksi dan perdagangan global ikut melemah. Hal ini akan berdampak kepada negara-negara berkembang yang mayoritas adalah pemasok bahan baku dunia. Bahkan, ketika ketidakpastian global meninggi, pasar keuangan akan ikut terdampak. (Yetede)
241 Smart Branch by Mandiri Hadir di Seluruh Indonesia
Bank Mandiri kembali melanjutkan transformasi digital dengan menghadirkan 241 Smart Branch by Mandiri secara serentak di seluruh Indonesia. Inovasi Smart Branch by Mandiri yang kali ini diluncurkan telah mengadopsi fitur-fitur layanan baru yang berorientasi kepada nasabah atau customer centric. Melalui fitur-fitur ini, nasabah yang datang ke Smart Branch by Mandiri akan merasakan pengalaman perbankan yang cepat, mudah, aman dan andal dengan dukungan digital technology. Direktur Utama Bank Mandiri
Darmawan Junaidi menjelaskan, langkah transformasi digital ini juga merupakan bagian dari inisiatif Bank Mandiri dalam mendorong peningkatan literasi keuangan digital di Tanah Air. Untuk itu, transformasi Smart Branch by Mandiri akan hadir dalam tiga tipe, antara lain Digital Box, Hybrid Branch, dan Upgrade Branch. “Ketiga tipe ini diharapkan dapat mengakomodir seluruh karakter nasabah maupun masyarakat yang masih membutuhkan layanan perbankan di cabang maupun edukasi finansial dengan lebih nyaman dan interaktif,” ujar Darmawan dalam peresmian, Jumat (29/7/2022). (Yetede)
LPS: Deposito Valas Pindah ke Giro, Bukti Ekspansi Dunia Usaha
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai belum waktunya untuk menaikkan tingkat bunga penjaminan (TBP) valuta asing (valas) dari saat ini 0,25%. Disisi lain, LPS mencatat terdapat perpindahan dana dari deposito valas ke giro valas yang menunjukkan adanya optimisme dunia usaha atau pemilik dana untuk ekspansi bisnis. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, pihaknya terus mempertimbangkan berbagai faktor dan dinamika yang terjadi untuk mengubah TBP. Berdasarkan data LPS, sampai saat ini belum ada indikasi kuat pengalihan dana simpanan berbentuk valas ke luar negeri. Total dana pihak ketiga (DPK) valas di perbankan sampai dengan Juni 2022 masih tumbuh 4,5% year on year (yoy). Pengamatan lebih detail terhadap data tersebab menunjukkan bahwa pada Januari 2022 deposito valas mencapai US$ 21,42 miliar, sedangkan pada Juni 2022 turun menjadi US$ 19,904 miliar. (Yetede)
Hasil Lelang SUN di Atas Target Indikatif
Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyerap pembiayaan Rp 19,06 triliun dari hasil lelang surat utang negara (SUN), Selasa (2/8). Jumlah itu di atas target indikatif Rp 15 triliun, namun di bawah target maksimal Rp 22,5 triliun. Direktur SUN Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Ridwan mengatakan, dalam lelang kali ini, total penawaran yang masuk mencapai Rp 36,91 triliun, naik dari lelang sebelumnya Rp 29,46 triliun. Hal menarik, minat investor asing di pasar perdana meningkat 46% jika dibandingkan lelang sebelumnya, dari Rp 4,76 triliun menjadi Rp 6,95 triliun. Minat investor asing masih tertuju pada SUN tenor lima dan 10 tahun, dengan total awarded bids sebesar Rp 4,97 triliun. “Investor sudah mulai risk on pascahasil FOMC (Federal Open Market Committee) meeting Juli lalu yang sesuai dengan ekspektasi pelaku pasar. Selain itu, muncul sinyal The Fed tidak akan seagresif sebelumnya dalam menormalisasi kebijakan tingkat suku bunga,” kata Deni, Selasa (2/8). (Yetede)
Astrindo Nusantara Akuisisi Tambang Batu Bara Rp 7 Triliun
Emiten infrastruktur tambang, PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI), mengakuisisi PTT Mining Ltd Hongkong (PTTML) senilai US$ 471 juta atau setara Rp 7 triliun. PTTML saat ini memiliki beberapa konsesi tambang batu bara, antara lain di Brunei Darussalam, Madagaskar, dan tiga tambang batu bara di Kalimantan, Indonesia. “Akuisisi PTTML memiliki peluang yang sangat baik melihat harga batu bara saat ini. Namun, niat kami membeli tambang batu bara dimulai jauh sebelum lonjakan harga baru-baru ini,” kata Direktur Utama Astrindo Ray Anthony Gerungan, dalam keterangan resmi, Selasa (2/8/2022). Direktur Astrindo Michael Wong menegaskan, dampak langsung dari akuisisi PTT Mining ke BIPI sangat besar. Kinerja keuangan BIPI tahun ini diyakini akan menunjukkan peningkatan yang tajam seiring dengan kenaikan harga batu bara global. Michael mengungkapkan, BIPI telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan dan operasional di tahun ini, dengan terus meningkatkan keunggulan. (Yetede)
Kemenkominfo Blokir 15 PSE dengan Unsur Perjudian
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah memutuskan untuk memblokir 15 platform/aplikasi sistem elektronik (SE) yang diselenggarakan oleh enam Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) asing karena disinyalir memfasilitasi kegiatan perjudian online, Selasa (2/8/2022). “Mereka terdiri atas Domino Qiu Qiu, Topfun, Pop Domino, MVP Domino, Pop Poker, Let’s Domino Gaple QiuQiu Poker Game Online, Steve Domino QiuQiu Poker Slots Game Online, Higgs Slot DominoGaple QiuQiu, Ludo Dream, Domino QiuQiu 99 Boyaa QQ KIU, Domino Gaple Boya QiuQiu Capsa, Poker Texas Boyaa, Poker Pro.id, Pop Big2,dan Pop Gaple,” papar Johnny. Menkominfo pun mengimbau kepada masyarakat agar dapat memahami bahwa PSE yang melakukan kegiatan judi online melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 96 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (Yetede)
Menghalau Demonstran dengan Represi
Rafael Todo Wela merasakan nyeri yang hebat ketika pukulan menghantam tengkuknya. Ketua Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, itu mendapat pukulan sebanyak tiga kali dari aparat yang membubarkan aksi damai masyarakat Labuan Bajo, dua hari lalu. Rafael merupakan Koordinator aksi damai menentang kenaikan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo itu. "Di bagian (tengkuk) ini saya dipukul sebanyak tiga kali. Terasa sakit," Kata Rafael saat berada di Markas Kepolisian Resor Manggarai Barat, Senin malam lalu, 1 Agustus 2022. Pengakuan Rafael ini disampaikan kepada peneliti dari Sunspirit for Justice and Peace, Anno SSusabun, yang video rekamannya juga diperoleh Tempo. Mereka menuntut pemerintah membatalkan kenaikan tarif tiket wisata Taman Nasional Komodo sebesar Rp 3,75 juta per orang. Tarif ini mengacu pada draft peraturan Daerah tentang Penetapan Tarif Masuk ke kawasan Aisata Pulay Komodo dan Pulau Padar dari Rp 150 ribu menjadi Rp 3,75 juta. Masyarakat menduga wisata premium ini hanya berkedok untuk memonopoli pariwisata di Taman Nasional Komodo. (Yetede)
Ekonomi Indonesia Belum Lepas dari Hantu Inflasi Tinggi
Ekonomi Indonesia belum lekang dari bayang-bayang inflasi tinggi. Tren lonjakan inflasi ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia karena menggerus daya beli masyarakat, tulang punggung ekonomi kita.
Kemarin, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa inflasi Juli 2022 sebesar 0,64% month on month (mom) atau 4,94% year on year (yoy). Pendorong inflasi, selain lonjakan harga pangan, adalah harga yang diatur pemerintah alias administered prices. Pada Juli 2022, komponen administered prices mencatatkan inflasi 1,17% mom atau 6,51% yoy, dan berandil 0,21% terhadap laju inflasi nasional. Harga energi nonsubsidi juga turut menggerek inflasi.
Menggunting ”Stunting” di Perdesaan
Salah satu tantangan pembangunan SDM Indonesia, termasuk di perdesaan, adalah mengatasi stunting atau tengkes. Data menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia pada 2021 adalah 24,4 %, masih di atas angka acuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 20 %. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi, infeksi berulang, dan tidak mendapat cukup stimulasi psikososial sejak mereka berada dalam kandungan sampai 1.000 hari pertama kehidupannya. Stunting tidak hanya berakibat pada rendahnya kualitas kesehatan fisik, tetapi juga terganggunya perkembangan intelektual ketika anak-anak tersebut dewasa. Pendeknya, stunting berdampak negatif pada kualitas SDM.
Penanggulangan tengkes merupakan salah satu prioritas Kemendesa PDTT yang tercermin dalam penggunaan dana desa untuk mengatasi tengkes sejak 2018. Kemendesa PDTT juga menerbitkan beberapa buku saku pedoman mengatasi tengkes yang berisi daftar kegiatan dan indikator keberhasilan program penanganannya dengan cukup rinci. Secara garis besar penyebab tengkes, yaitu ketidakmampuan penduduk biasanya dikaitkan dengan kemiskinan. Penduduk miskin tidak mampu menyediakan makanan bergizi bagi ibu hamil dan anak-anak balita serta tidak mampu menyediakan fasilitas sanitasi yang memadai sehingga rentan pada penyakit, yang ujungnya adalah tengkes. (Yoga)
PEKERJA MIGRAN, Usut Tuntas Sindikat Perdagangan Orang
Pekerja migran Indonesia (PMI) di Kamboja, Filipina, dan Thailand diduga kuat menjadi korban perdagangan manusia dengan beragam modus. Selain menjamin perlindungan dan pemulangan korban sesegera mungkin, pemerintah juga didesak serius mengusut jaringan pelaku yang berada di Indonesia dan negara penempatan. Pada periode April-Juli 2022, Migrant Care telah menerima pengaduan dari sejumlah PMI korban perusahaan investasi bodong di Kamboja, Filipina, dan Thailand. Saat ini, untuk kasus penyekapan PMI di Kamboja, KBRI Phnom Penh sudah mengevakuasi dan menyelamatkan 62 PMI di Sihanoukville, Kamboja.
Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah (1/8), mengatakan, dari laporan yang diterima, mayoritas korban di Kamboja terjebak dalam sindikat perdagangan orang yang dioperasikan jaringan pelaku di Indonesia yang terkoneksi jaringan di Kamboja. Modusnya beragam, daring ataupun luring. Mayoritas dari mereka direkrut melalui lowongan kerja di media sosial Facebook dengan nama akun Lowongan Kerja Kamboja Indonesia, Komunitas Kamboja Indonesia, dan akun palsu lainnya.
Selain memastikan perlindungan, bantuan hukum, dan pemulangan bagi WNI korban sindikat perdagangan orang di sejumlah negara itu, pemerintah dan kepolisian juga didesak mengusut tuntas pelaku beserta jaringannya di Indonesia dan bekerja sama dengan kepolisian Kamboja guna mengusut jaringan di sana. Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono mengatakan, Pemerintah pusat, daerah, dan desa juga diminta mengintensifkan pengawasan terhadap berbagai agensi perekrut PMI dan calo untuk mengidentifikasi jaringan ilegal dan mencegah kasus serupa berulang. (Yoga)









