Plt Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian Ignatius Warsito mengatakan bahwa ada dua strategi yang bakal digunakan pihaknya untuk mengejar target serapan investasi sektor industri kimia dan farmasi. Pertama, kebijakan substitusi impor sebesar 35% dari total bahan baku yang juga diterapkan terhadap produk hilir farmasi. Kedua, harga gas US$6 dolar untuk keperluan industri. Pemerintah, sambungnya, optimistis substitusi atau pengendalian impor untuk bahan baku mampu menjadi faktor yang bisa mengakselerasi target serapan investasi. Pemerintah memang berencana menaikkan target realisasi investasi pada 2023 menjadi Rp1.200 triliun. Di industri kimia dan farmasi, pemerintah sedang mengejar target investasi senilai US$38 miliar atau sekitar Rp200 triliun.

Kementerian Pertanian mendorong diversifikasi pangan masyarakat untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan sebagai imbas penyusutan lahan pertanian serta pertambahan jumlah penduduk. Direktur Serelia Ditjen Tanaman Pangan Kementan Moh. Ismail Wahab mengatakan Indonesia butuh penambahan 800.000 ton beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya seiring dengan bertambahnya penduduk. Sebaliknya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mencatat lahan pertanian menyusut menjadi 7,45 juta hektare pada 2019 dari sebelumnya mencapai 7,75 juta hektare pada 2013. Saat ini, pemerintah mengin­­ten­sifkan varietas padi yang mampu meningkatkan produksi. Saat ini, Kementan sudah mengubah sebesar 67,64% varietas padi lama. Yang baru, kata Ismail, seperti varietas inpari 32 dan 42 sudah mengalahkan varietas ciherang yang dulu tinggi produktivitasnya.

Hengki, asal Kepri, tergiur iklan lowongan pekerjaan di Facebook, sebagai operator layanan konsumen untuk perusahaan e-dagang di Kamboja dengan gaji 1.000 USD atau Rp 14,8 juta per bulan. Bersama temannya, Hengki mendaftar dan diterima. Beragam hal administrasi, termasuk paspor, diurus staf perusahaan dari Kamboja. Mereka tinggal menuju Singapura dengan feri, lantas terbang ke Phnom Penh, lalu diantar ke sebuah gedung di kota Sihanoukville. Agen di Phnom Penh mengatakan, gedung itu tempat operasi sindikat penipuan daring. Di tempat itulah mereka harus melakukan penipuan dengan akun bodong memakai identitas perempuan cantik. Target mereka adalah kalangan cowok gabut, yaitu laki-laki yang ingin mengajak kenalan melalui media sosial. Setelah dekat, target diajak untuk mengikuti berbagai skema cepat mendapat uang. Semua itu adalah jebakan untuk meraup dollar.

Gaji yang diberikan jauh dari janji. Sebaliknya, jika sakit, ia harus membayar denda 200 USD per hari. Ada pula denda jika tak memenuhi target. Surya, teman sekantor Hengki, mengalami kasus pemotongan upah. Ia sakit sehingga tidak mampu bekerja. Terpaksa gaji bulanannya dipotong 200 USD. Keesokan harinya Surya memaksakan diri bekerja karena takut ada pemotongan lebih lanjut, sementara ia harus membiayai keluarga di kampung halaman. Jika Hengki ingin keluar dari perusahaan, ia harus membayar ganti rugi 3.000 dollar AS. Namun, sulit mewujudkan hal itu. Kerap sebelum uang terkumpul, para pekerja dijual sebelum menerima gaji.

Makin tak tahan, secara diam-diam mereka melapor ke perwakilan RI di Phnom Penh. Ada satu orang yang dipercaya mengirim pesan dan berhubungan dengan petugas di KBRI. Butuh waktu sebulan sampai   mereka dievakuasi. Hal itu terjadi setelah mereka mengunggah foto dan video keadaan mereka ke media sosial hingga akhirnya viral. Kini, dengan bantuan KBRI, mereka telah kembali ke Tanah Air. Ketika bertemu dengan mereka di KBRI, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, untuk membongkar kejahatan internasional diperlukan waktu guna berkoordinasi dengan otoritas setempat. ”Harus lewat prosedur. Pastinya, setelah bertemu Menteri Dalam Negeri Kamboja Sa Kheng dan Kepala Polisi Nasional Neth Savoeun, penegakan hukum harus dilakukan di sini dan di Indonesia,” ucapnya. (Yoga)

Kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo (TNK) di Labuan Bajo, NTT, berangsur-angsur normal setelah beberapa hari sebelumnya sepi. Saat ini, kunjungan masih didominasi oleh wisatawan asing. Pemandu wisata Labuan Bajo, Latif, Selasa (9/8) mengatakan, jumlah wisatawan asing cenderung meningkat menjelang kenaikan tarif masuk TNK dan aksi demonstrasi digelar di Labuan Bajo. ”Entah, mereka ingin melihat aksi penolakan itu atau semata-mata mau melihat situasi dan kondisi di Pulau Komodo dan Pulau Padar pasca pemerintah menaikkan tarif masuk,” ujarnya.

Sementara itu, sejak 1 Agustus 2022 hingga kemarin, sangat sedikit wisatawan lokal yang datang ke Labuan Bajo. Padahal, sebelum biaya konservasi dan kenaikan tarif diumumkan, jumlah wisatawan lokal jauh lebih banyak dibandingkan dengan wisatawan asing. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Manggarai Barat Silvester Wanggel mengatakan, saat ini musim libur bagi wisatawan dari Eropa. Selain itu, pasca pandemi Covid-19, wisatawan asing ingin berjalan-jalan, salah satunya ke Labuan Bajo. (Yoga)

KPU meminta dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk membantu menyediakan sarana dan prasarana guna memenuhi kebutuhan tahapan Pemilu 2024 di tahun 2022 ini. Hingga kini, pemerintah hanya menyetujui anggaran tahapan pemilu di 2022 sebesar Rp 3,69 triliun dari kebutuhan Rp 8,06 triliun. Dari anggaran yang disetujui, masih ada kekurangan Rp 1,2 triliun yang belum dicairkan. Dengan anggaran yang terbatas, tak memenuhi kebutuhan yang diusulkan, anggaran yang dapat dialokasikan untuk saran dan prasarana, operasional perkantoran, dan teknologi informasi pun minim. Terbatas 17,21 % dari kebutuhan.

Anggota KPU, Yulianto Sudrajat, di Jakarta, Selasa (9/8) mengatakan, pihaknya akan mengoptimalkan anggaran yang telah disetujui pemerintah untuk melaksanakan tahapan dan dukungan tahapan Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada 2022 ini. Meskipun dari kebutuhan anggaran Rp 8,06 triliun, hanya disetujui Rp 3,69 triliun, anggaran tersebut cukup untuk melaksanakan berbagai tahapan pemilu, di antaranya perencanaan program dan regulasi serta pendaftaran peserta pemilu, verifikasi, dan penetapan peserta pemilu. Anggaran yang ada juga akan digunakan untuk penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan serta pencalonan anggota DPD. (Yoga)

Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO bisa mengincar siapa saja. Apalagi, pandemi Covid-19 menyebabkan kontraksi ekonomi besar-besaran yang membuat masyarakat semakin ditindih beban ekonomi. Mereka rentan terjerat sindikat perdagangan orang, seperti yang 232 warga Indonesia di Kamboja. Mereka direkrut di media sosial dan ditipu hingga dijadikan pekerja paksa. Angka 232 itu adalah perhitungan terbaru, Senin (8/8). Pekan lalu, jumlahnya masih 100 orang. Para warga negara Indonesia (WNI) korban TPPO itu diselamatkan, antara lain, dari kota Phnom Penh, Sihanoukville, dan Bavet. Semua mengaku dipaksa bekerja di perusahaan penipuan daring yang mengincar mangsa WNI di Tanah Air.

”Proses wawancara dan verifikasi terus berlangsung guna memastikan mereka memenuhi syarat sebagai korban TPPO. Jika iya, negara mengusahakan penegakan hukum di dalam negeri dan untuk para pelaku di Kamboja,” kata Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha. Judha menjelaskan, khusus TPPO di Kamboja, jebakan yang paling umum ialah iklan di media sosial dengan iming-iming bekerja di perusahaan judi daring dengan gaji tinggi. Kamboja membuka industri pariwisata judi dengan mendirikan banyak kasino dan situs-situs perjudian daring. Ini adalah bisnis yang sah di negara itu. Bahkan, beberapa kasino di Kamboja dimiliki pengusaha Indonesia. (Yoga)

Akhir Juni 2022 lalu, galangan kapal nasional, PT PAL Indonesia telah dipilih Departemen Pertahanan Nasional Filipina untuk memproduksi dua kapal perang jenis ”landing platform dock” atau LPD yang akan digunakan oleh Angkatan Bersenjata Filipina. Kesepakatan ini merupakan kedua kalinya Manila memesan LPD dari Indonesia. Sebelumnya PT PAL telah menyerahkan dua LPD kepada Angkatan Laut Filipina pada 2016 dan 2017. Selain itu, pada 1 Juli, Pemerintah Indonesia juga mengumumkan bahwa PT PAL akan menandatangani kontrak dengan Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) untuk memasok setidaknya satu LPD.

Keberhasilan PT PAL memproduksi dan memasarkan kapal jenis LPD berawal dari paket offset atau alih teknologi hampir dua decade lalu atau tepatnya pada 2004 ketika Pemerintah Indonesia membeli empat LPD kelas Makassar dari galangan kapal Korea Selatan, Dae Sun Shipbuilding and Engineering. Kontrak tersebut mencakup izin produksi, di mana kapal ketiga dan keempat akan dibangun oleh PT PAL dengan bantuan dan supervisi Dae Sun, yakni KRI Banjarmasin-592 dan KRI Banda Aceh-593, yang masing-masing mulai beroperasi pada 2009 dan 2011.

Dari kesepakatan antara PT PAL dan Dae Sun tersebut, galangan kapal Indonesia dapat dinilai berhasil memanfaatkan program alih teknologi(transfer of Technology/ToT) untuk membangun dan mengekspor kapal perang buatan dalam negeri. Meskipun LPD bukanlah kapal perang yang kompleks, baik dari segi pembuatan maupun spesifikasi, seperti fregat atau kapal selam, kemampuan industri pertahanan nasional dalam menyerap teknologi dari kerja sama pembelian dan pengembangan alutsista tersebut perlu diapresiasi, karena skema ini berhasil meningkatkan kapasitas dan kapabilitas industri strategis Indonesia. (Yoga)

Selama krisis karena pandemi, menurut CNBC, sejumlah perusahaan membuktikan, berinvestasi dalam teknologi bukanlah biaya, melainkan menjadi pendorong bisnis dan pembeda. Teknologi menjadi faktor pemecah masalah. Kini sejumlah perusahaan malah telah berani tidak menarik kembali dana yang dikucurkan dalam investasi teknologi terlepas dari prospek ekonomi yang tak menentu. Survei CNBC Technology Executive Council mengungkapkan tiga perempat pemimpin teknologi mengharapkan organisasi mereka membelanjakan lebih banyak untuk teknologi pada tahun 2022. Teknologi diyakini  dapat membantu saat resesi, teknologi itu antara lain kecerdasan buatan, robot, dan keamanan siber.

Analisis Vijay Govindarajan dan Anup Srivastava di Harvard Business Review, Juni lalu, mengingatkan bahwa dalam sejarah usai resesi selalu akan diikuti dengan ekonomi baru yang cerah. Usai perang dunia kedua, banyak negara kembali menjadi makmur. Oleh karena itu, penurunan harga saham perusahaan digital saat ini bukan berarti akhir dari revolusi digital. Hampir setiap perusahaan memiliki strategi digital yang terbukti memungkinkan perusahaan untuk menjalankan operasinya senormal mungkin selama pandemi Covid-19.

Mereka menyebutkan, manfaat strategi digital yang dipikirkan dengan matang dan terdokumentasi dengan baik adalah peningkatan visibilitas sumber daya dan manajemen sumber daya yang lebih baik, peningkatan fleksibilitas dan kelincahan organisasi, biaya lebih rendah, manajemen rantai pasokan yang lebih lancar, pengalaman pelanggan yang lebih baik, peningkatan produktivitas, pengembangan produk yang lebih cepat, dan perencanaan SDM yang unggul. (Yoga)

Ekspor untuk memperluas pasar merupakan salah satu kendala yang dihadapi pelaku UMKM serta industri kecil menengah atau IKM. Opsi jalan keluar yang bisa mereka ambil adalah berkolaborasi dengan perusahaan dengan jenama besar, seperti masuk ke rantai pasok produksi. ”Masuk ke pasar luar negeri berarti pelaku usaha harus memahami permintaan konsumen di negara lain. UMKM dan IKM, termasuk yang dikelola wirausaha perempuan, bisa memanfaatkan perusahaan besar agar mereka mendapatkan akses pasar,” ujar Chair of Business 20 (B20) Indonesia dan CEO of Sintesa Group Shinta W Kamdani dalam konferensi pers terkait inisiatif One Global Women Empowerment (OGWE), Selasa (9/8) di Jakarta.

Presdir Unilever Indonesia sekaligus Chair of B20 Women in Business Action Council Ira Noviarti menyampaikan, ”OGWE menurut rencana akan diluncurkan pada 22 Agustus 2022,” sekretariat OGWE akan ada di masing-masing negara. Sekretariat ini, menurut Head of Sustainability and Corporate Affairs Unilever Indonesia sekaligus Co-Chair of B20 Women in Business Action Council Nurdiana Darus, bertugas menjalankan berbagai layanan OGWE. ”Sejauh ini sudah ada 18 perusahaan skala besar, baik nasional maupun internasional, yang bergabung dalam OGWE, seperti P&G, Unilever, Grab, dan Tokopedia,” ujarnya. (Yoga)

Transformasi menuju ekonomi hijau menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan tingginya tingkat kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan. Namun, minimnya kapasitas SDM, lambatnya adaptasi teknologi, serta sumbatan aliran investasi menjadi kelindan persoalan yang perlu diurai untuk memperkuat program pembangunan ekonomi hijau di Indonesia. Dalam peluncuran Indeks Ekonomi Hijau yang bertepatan dengan side event Presidensi G20 di Nusa Dua, Bali, Selasa (9/8), Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang hadir secara virtual mengatakan, negara yang memiliki daya saing tinggi adalah yang menjaga keseimbangan ekonomi dan lingkungan. (Yoga)