Pandemi memaksa orang-orang untuk menggunakan teknologi internet yang belum pernah mereka dengar dan gunakan sebelumnya. Hal ini berakibat kepada dua hal, yang pertama adalah mengubah cara kita bekerja seperti menggunakan teknologi untuk bekerja secara jarak jauh, dan hadirnya tempat kerja yang berbasis karantina. Selain itu, ada juga berbagai adaptasi lain yang dilakukan, misalnya, terhadap rantai logistik, yang semakin bergantung dengan menggunakan internet untuk kegiatan operasionalnya. Di sisi lain, pandemi juga membuka mata bahwa teknologi yang ada sekarang juga tidak memadai jika kita menghadapi peristiwa yang lebih besar lagi di masa depan. Hal ini akhirnya memicu berbagai terobosan, dengan cara kita menggunakan internet, dan internet itu sendiri. Pada akhirnya, terobosan, atau lebih tepatnya evolusi internet, ini juga membawa perubahan ke lingkungan bisnis.

Secara keseluruhan, berbagai hal baru yang didorong oleh evolusi internet ke tahap yang berikutnya ini, membuat pengguna menemukan aspek baru dalam dunia digital: “metaverse”.Seperti “multiverse”, metaverse terdengar seperti istilah dalam cerita fiksi. Namun, berbeda dengan multiverse, metaverse sudah hadir dan memberikan pengalaman baru di internet, atau biasa disebut dengan Web3. Singkat kata, lingkungan Web3 akan memfasilitasi pertukaran data tanpa batasan sambil tetap mempertahankan batasan privasi atau akses. Dan saya percaya hal ini kan menjadikan metaverse sebagai cara utama dalam aktivitas komersial di masa depan. Seperti inovasi teknologi baru lainnya, ada banyak pendapat, termasuk harapan dan keraguan mengenai metaverse. Berbagai pendapat terkait metaverse itu muncul karena metaverse tampak hanya seperti game atau hiburan bagi konsumen. Hal yang sama pernah terjadi pada saat internet baru lahir.

Kementerian Komunikasi dan Informatika bakal menggelar pendaftaran sistem elektronik dan penyelenggara sistem elektronik sektor keuangan guna melindungi konsumen dari pinjaman online ilegal. Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan bahwa kewajiban pendaftaran itu melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna menangani pinjaman online ilegal, seiring dengan aturan terkait Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di sektor keuangan. “Dengan registrasi nanti apabila terjadi masalah penanganan bisa kita lakukan dengan mudah. Tentu dalam rangka perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia,” katanya dalam keterangan resmi, Minggu (28/8). Johnny menyatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan OJK telah mendiskusikan mengenai pendaftaran sistem elektronik dan PSE sektor keuangan. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Ogi Prastomiyono mengingatkan masyarakat yang akan mengajukan pinjaman online, untuk waspada terutama terhadap tawaran pinjaman melalui daring berupa WhatsApp karena bisa saja itu pinjaman ilegal. Alasannya, dia menegaskan, OJK melarang lembaga jasa keuangan termasuk penyelenggara fintech peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online yang berizin OJK menyampaikan penawaran melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen.

Kinerja industri food and beverage (F&B) diproyeksi masih cukup positif hingga akhir tahun ini, ditandai makin banyaknya pemain baru di sektor ini. Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Jawa Timur memperkirakan tren kinerja industri F&B di Jawa Timur (Jatim) sampai dengan akhir tahun ini bisa tumbuh 30% seiring dengan pulihnya perekonomian. Wakil Ketua Apkrindo Jatim Ferry Setiawan mengatakan pertumbuhan kinerja penjualan F&B ini juga sejalan dengan pertumbuhan jumlah investor baru di bidang kuliner yang tumbuh 30% hingga saat ini.

Manajemen transportasi di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dinilai perlu untuk dilakukan pembenahan guna menghadapi pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara di Benua Etam. Sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara masuk ke dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) pada Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Tetangga Penajam Paser Utara, yakni Kota Balikpapan diproyeksi menjadi kota penyangga dinilai perlu memiliki transportasi yang dapat mengimbangi perkembangan IKN nantinya. Direktur Pusat Studi Perkotaan Planosentris Farid Nurrahman menyatakan, wilayah yang menjadi penyangga IKN pasti mengakibatkan lonjakan penduduk, sehingga akan terjadi hambatan samping yang luar biasa di setiap ruas jalan Balikpapan. “Pertama, yang diperlukan sebaiknya kita melakukan kajian-kajian rekayasa lalu lintas yang digunakan untuk mengukur tingkat kepadatan jalan di kota Balikpapan ini selama 5 tahun terakhir hingga 5 tahun mendatang,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Minggu (28/8). Kedua, lanjutnya, perlu perbaikan transportasi publik yang lebih modern dan tidak hanya mengandalkan angkutan kota, ojek online, dan lainnya. Ketiga, pemerintah bisa mendorong masyarakat untuk menggunakan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan, misalnya memberikan insentif kepada mereka yang menggunakan mobil listrik sebagai upaya timbal balik ke masyarakat.

Jalur selatan Jabar adalah masa depan Jabar. Butuh kerja bersama untuk memanggungkan kekayaan dan keindahan alam, perkebunan, perikanan, serta energi baru terbarukan daerah itu. Kerja bersama itu tampak dalam Cycling de Jabar 2022, Sabtu-Minggu (27-28/8). Kegiatan yang digelar Pemprov Jabar, Bank BJB, dan harian Kompas ini berupa perjalanan sepeda dari Pantai Palangpang, Geopark Ciletuh, Sukabumi, hingga Pangandaran sejauh 319 kilometer. Tercatat ada 69 peserta, dua di antaranya dari Rusia dan Latvia. Ketika finis di Alun-alun Paamprokan, Pangandaran, Minggu (28/8), pesepeda disambut warga, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum, Wakil Bupati Pangandaran Ujang Endin Indrawan, dan Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas Tri Agung Kristanto.

Sementara itu, pemerintah setempat menggelar lomba memasak pindang gunung, kuliner khas  pangandaran. Aneka produk lokal ikut dipamerkan. Acara itu turut diisi akad program kredit BJB Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera) kepada 50 penerima manfaat yang sekaligus puncak peringatan Hari Jadi Ke-77 Jabar yang jatuh pada 18 Agustus. Menurut Uu, Cycling de Jabar adalah ide Gubernur Ridwan Kamil. ”Pak Gubernur ingin hari jadi Jabar dinikmati masyarakat, ikut meningkatkan kebahagiaan warga,”  ujarnya. Salah satu inspirasi lahir dari potensi perikanan. Kadis Kelautan dan Perikanan Jabar Hermansyah mengatakan, dari 10.000 hektar lahan tambak udang, baru ratusan hektar yang dikembangkan. Potensi energi terbarukan, seperti matahari dan angin, cukup besar di jalur selatan.

Terlebih, pemerintah pusat  telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Beberapa proyek yang dinantikan adalah pemanfaatan pembangkit listrik tenaga bayu. Pembangunan jalan diyakini bakal mendongkrak wisata. Sutrisno (48), pemandu wisata body rafting di Citumang, Pangandaran, menambahkan, kunjungan turis meningkat hingga ribuan orang per hari. Tambahan fasilitas pun dibutuhkan. ”Untungnya, kami dapat kredit BJB Mesra jadi bisa beli sekitar 200 pelampung baru,” ujarnya. (Yoga)

Tradisi bertani yang dipraktikkan turun temurun selama ribuan tahun oleh masyarakat Dayak di Kalteng berakhir karena larangan membuka lading dengan membakar. Tidak hanya melemahkan ketahanan pangan, berhentinya peladangan menyebabkan krisis multidimensi di perdesaan. Dari observasi dan mewawancarai para pihak di lapangan oleh Kompas pada 15-28 Juli 2022, dilakukan pula survei di tiga desa lokasi ekstensifikasi proyek lumbung pangan, yaitu Kalumpang (Kecamatan Mantangai, Kapuas), Pilang (Kecamatan Jabiren Raya, Pulang Pisau), dan Tewai Baru (Kecamatan Sepang, Gunung Mas). Kondisi di tiga desa ini dibandingkan dengan Desa Blanti Siam, Kecamatan Pindih Batu, Pulang Pisau, lokasi intensifikasi proyek lumbung pangan.

Desa Kalumpang, Pilang, dan Tewai Baru dihuni para peladang tradisional Dayak Ngaju. Adapun di Blanti Siam, mayoritas penduduknya transmigran dari Jawa yang mulai menanam padi di kawasan gambut ini sejak 1982. Iber Djamal (83), tokoh adat Pilang di Pulang Pisau mengatakan, pelarangan membuka ladang tradisional diterapkan setelah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2015. Iber mengatakan, peladang tradisional dijadikan kambing hitam atas kebakaran hutan dan lahan. Padahal, penyebab awal terjadinya kebakaran hutan yang meluas di Kalteng adalah rusaknya ekosistem gambut setelah Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PPLG) sejuta hektar pada 1995/1996. Proyek itu membuat gambut mongering dan menjadi sumber kebakaran hebat pada musim kemarau 1997. Sejak itu, hampir setiap tahun terjadi kebakaran, termasuk tragedi karhutla 2015.

Sanyo, mantir (tetua) adat Desa Kalumpang, mengatakan, pembakaran luas biasanya dilakukan pihak bermodal, seperti perusahaan yang ingin menguasai lahan. Warga pun turut membantu memadamkan agar api tak membakar kebun karetnya. Ia mengatakan, pembakaran ladang untuk keperluan berladang tidak dilakukan sembarangan. Ada banyak aturan adat yang harus dipenuhi, termasuk membuat sekat untuk memastikan kebakaran tak melebihi batas ladang yang hendak dibuka. Kami sudah mempraktikkan hal ini turun-temurun, tetapi baru sekarang dilarang,” kata Sanyo. Beberapa petani mencoba menanam padi tanpa membakar, salah satunya Norhadi Karben, Ketua Kelompok Tani Taheta di Mantangai, Kapuas. Namun, menurut Norhadie, hasil panen padi dengan cara membakar tetap masih jauh lebih besar.

Ketua Majelis Hindu Kaharingan Tewai Baru, Rangkap (52), berhentinya perladangan juga menghilangkan identitas budaya Dayak. ”Berladang bagian penting dari sistem kepercayaan kami,” katanya. Kepala Badan Perwakilan Desa Kalumpang Derianto mengatakan, di desanya kini tak ada lagi warga yang berladang. Apalagi, aparat keamanan gencar menangkap mereka yang masih membuka ladang dengan membakar. Berdasarkan data BPS Kalteng, berhentinya kegiatan peladangan menurunkan luas panen dan produksi padi di Kapuas, Pulang Pisau, dan Gunung Mas. Penurunan terjadi pula di tingkat provinsi. (Yoga)

”Ekonomi dunia akan membayar mahal untuk perang di Ukraina, termasuk pertumbuhan yang melemah, inflasi yang menguat, dan potensi kerusakan jangka panjang pada rantai pasok global,” sebut Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada laporan 8 Juni 2022. Hari ini, lebih dari tiga bulan berselang setelah proyeksi tersebut dirilis, situasi mutakhir cenderung menguatkan perkiraan OECD ketimbang memoderasinya. Tak salah pula jika berbagai lembaga internasional menerawang ekonomi global muram pada 2022 dan 2023. Ini terefleksi pada revisi turun perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada 2022 dan 2023 di semua lembaga keuangan dan ekonomi internasional.

Pada 2023, IMF memperkirakan pertumbuhan global melambat menjadi 2,9 % dari proyeksi Mei 3,6 %. Persoalan strategis yang selalu muncul dan menjadi salah satu dasar pertimbangan utama, yakni gangguan rantai pasok global. Awalnya, gangguan rantai pasok global terjadi saat pandemi Covid-19. Gangguan terparah terjadi pada 2020-2021. Bersama dengan pergeseran permintaan, berkurangnya tenaga kerja, dan faktor-faktor struktural, gangguan rantai pasok global menjadi ”badai yang sempurna” bagi perekonomian dunia. Berkobarnya perang Rusia-Ukraina mulai 24 Februari dan belakangan adanya lockdown di sejumlah kota industri di China, sebagaimana laporan JP Morgan per 25 Mei, membawa risiko-risiko baru. Kedua faktor itu, berikut berbagai sanksi AS dan sekutu terhadap Rusia, memengaruhi pasokan sejumlah sektor, di antaranya barang konsumen, pangan, metal, kimia, dan sejumlah komoditas.

Laporan OECD menyebutkan, pengaruh besar dari perang Rusia-Ukraina terhadap ekonomi global terjadi karena kedua negara itu adalah eksportir penting untuk sejumlah komoditas pasar. Secara agregat, kedua negara memasok 30 % ekspor gandum, 15 % jagung, 20 % pupuk dan gas alam, serta 11 % minyak bumi. Rantai pasok global juga sangat bergantung pada ekspor Rusia dan Ukraina untuk metal dan gas. Harga dari komoditas-komoditas tersebut meroket tajam setelah perang, termasuk saat gangguan produksi atau ekspor nihil. Rajan Menon, peneliti senior di Institut Saltzman untuk Perang dan Perdamaian Universitas Columbia, dan DanielR DePetris, kolumnis hubungan internasional Newsweek, pada artikel di Politico, 11 Agustus 2022, menyatakan, saat ini tidak ada tanda-tanda dari para pihak bertikai mengupayakan kesepakatan. Hal itu tidak akan berubah dalam waktu dekat. (Yoga)

Kenaikan harga BBM bersubsidi berpotensi menekan daya beli masyarakat lapisan terbawah sehingga dapat memicu kenaikan angka kemiskinan. Namun, apabila harga BBM bersubsidi dipertahankan, anggaran subsidi energi harus ditambah yang berdampak menghambat langkah terwujudnya konsolidasi fiskal untuk jangka menengah-panjang. Komitmen pemerintah dalam mewujudkan transformasi subsidi energi yang tepat sasaran sangat dinanti agar peran APBN sebagai instrumen stabilisasi perekonomian dapat berjalan lebih baik. Sebelumnya diberitakan, kuota BBM bersubsidi tahun ini, yakni pertalite sebesar 23,05 juta kiloliter dan biosolar sebanyak 15,1 juta kiloliter, dapat habis sebelum akhir 2022 diakibatkan melonjaknya konsumsi BBM bersubsidi seiring pulihnya mobilitas masyarakat pasca pandemi Covid-19.

Kepala Ekonom Bahana Sekuritas Satria Sambijantoro, Minggu (28/8), mengalkulasi kenaikan harga pertalite dan biosolar masing-masing sebesar Rp 2.850 per liter cukup untuk mengompensasi kebutuhan anggaran BBM bersubsidi hingga akhir tahun. Kendati demikian, menaikkan harga pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.500 per liter serta menaikkan harga biosolar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 8.000 per liter bisa berdampak pada terkereknya inflasi ke level 6,8-7,2 % tahun ini. Satria menilai, jika pemerintah mampu mematangkan mekanisme penyaluran subsidi energi menjadi lebih tepat sasaran, efek berkelanjutan dari lonjakan harga minyak mentah dunia bisa dihindari dan dapat menahan laju kenaikan harga kebutuhan lain, seperti bahan pangan dan bahan bangunan. (Yoga)

Beberapa waktu lalu, Indonesia sebagai produsen CPO nomor satu dunia mengalami krisis minyak goreng sawit. Pemerintah kesulitan menjaga stok dan harga minyak goreng karena tidak menguasai stok dan pasar. Di sisi lain, hampir setiap tahun Indonesia yang merupakan produsen tebu nomor sembilan dunia bergantung pada gula impor. Padahal, program revitalisasi pabrik gula dan bongkar ratun atau peremajaan tanaman tebu telah digulirkan. Oleh karena itu, dua perusahaan milik negara, yakni PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Group dan ID Food, diminta menopang program peremajaan dan hilirisasi sawit rakyat serta swasembada gula kristal putih atau konsumsi.

PTPN Group menginisiasi pembentukan dan integrasi tiga subholding, yaitu PalmCo, SugarCo (PT Sinergi Gula Nusantara), dan SupportingCo. PalmCo bergerak di sektor sawit, SugarCo untuk gula, serta SupportingCo untuk teh, kopi, dan optimalisasi aset. Di sektor industri kelapa sawit, PalmCo bakal mengintegrasikan industri hulu dan hilir kelapa sawit PTPN. ”Pembentukan subholding PalmCo bakal rampung Oktober 2022. Subholding ini sudah menjadi proyek strategis pemerintah,” kata Dirut PTPN III (Persero) sekaligus PTPN Group Mohammad Abdul Ghani di Jakarta, Senin (22/8).

Tidak hanya PTPN, ID Food yang merupakan Holding BUMN Pangan juga turut berperan sebagai distributor minyak goreng curah dan kemasan sederhana di kala krisis minyak goreng melanda. Selain menjaga stabilitas stok dan harga minyak goreng, pemerintah juga berupaya mengurangi ketergantungan impor gula. Kebutuhan gula nasional pada 2022 diperkirakan 7,3 juta ton. Dari jumlah itu, 3,2 juta ton adalah kebutuhan gula untuk konsumsi dan 4,1 juta ton untuk industri. Rata-rata produksi gula nasional untuk konsumsi 2,35 juta ton per tahun. Jadi, ada kekurangan 850.000 ton gula konsumsi. Pemerintah menargetkan swasembada gula konsumsi 2,54 juta ton bisa terealisasi pada 2024. PTPN Group melalui SugarCo dan ID Food diminta ambil bagian merealisasikan target swasembada itu. (Yoga)

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Tauhid Ahmad, Sabtu (27/8) di Jakarta mengatakan, kenaikan suku bunga acuan BI dan berakhirnya fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah pada September 2022 menjadi pukulan bagi konsumen properti. ”Karena suku bunga acuan BI naik, ongkos pinjaman properti pun akan naik,” ujarnya. (Yoga)