Dalam kunjungan kerja di Pasar Cicaheum, Kota Bandung, Jabara, Minggu (28/8), Presiden Jokowi turut mengecek harga bahan  pangan di pasar. Menurut Presiden, harga bahan pangan relatif stabil, kecuali harga telur yang masih fluktuatif beberapa hari terakhir. ”Pertama, karena (harga) pakan ternak naik, kedua ini fluktuasi biasa. Nanti dua minggu, insya Allah, akan turun,” katanya. (Yoga)

Aktivitas penambangan emas tanpa izin di Aceh masih berjalan hingga kini. Pemda dan penegak hukum didorong agar penertiban aktivitas penambangan dilakukan secara menyeluruh sehingga tidak berdampak pada kerusakan alam. Direktur Aliansi Peduli Lingkungan (APEL) Aceh, Syukur, Minggu (28/8) mengatakan, hasil pemantauan mereka di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, tambang emas ilegal masih beroperasi. Tambang itu berada dalam kawasan hutan lindung. ”Pelaku tambang ilegal sebagian orang luar Nagan Raya. Penindakan masih tebang pilih, seharusnya semua titik dihentikan,” kata Syukur. 

”Tambang emas ilegal merusak alam, tetapi mengapa sampai sekarang tidak berhasil dihentikan? Ini menunjukkan upaya penindakan masih setengah hati,” ujar Syukur. Polisi berulang kali menangkap pelaku aktivitas tambang ilegal di Nagan Raya. Namun, aktivitas tambang di sana tidak juga surut. Syukur berharap penegakan hukum bukan hanya terhadap pelaku di lapangan. Para pemodal juga harus ditangkap.  (Yoga)

Pemerintah Kota Bandar Lampung didorong mengembangkan ekonomi kreatif dengan keunggulan produk kriya, busana, dan kuliner. Di tengah bangkitnya sektor pariwisata, ekonomi kreatif diharapkan menopang pertumbuhan ekonomi baru di daerah dan nasional. Menparekraf Sandiaga S Uno menyatakan itu dalam Workshop Kabupaten dan Kota Kreatif di Bandar Lampung, Minggu (28/8). (Yoga)

Sodikin (40), warga Cijulang, Pangandaran, Jabar, berkata saat daerahnya masih masuk Kabupaten Ciamis, jalan rusak parah. Kini, kondisi jalan jauh lebih baik. Ke depan, aksesibilitas idealnya dibutuhkan untuk mengembangkan banyak potensi terpendam. Jalan dekat rumah Sodikin pernah mirip kubangan kerbau, beban truk pengangkut pasir besi dan kayu dari Tasikmalaya menuju Cilacap, Jateng, jadi penyebabnya. ”Padahal, jalan itu adalah akses menuju wisata kelas internasional, Pantai Pangandaran,” katanya, Rabu (24/8).  Perbaikan muncul sejak tahun 2013, Pemprov Jabar melakukan moratorium penambangan pasir besi. Perbaikan jalan dilakukan dan memicu gairah ekonomi. Minimarket dan rumah makan berdiri di sejumlah titik jalan.

Di Ciletuh, Sukabumi, anggota Koperasi Konsumen Nelayan Berdaulat Ciwaru (KKNBC) juga menikmati jalan layak. Sebelum 2019, nelayan harus menempuh 7 jam pergi pulang dari Ciwaru ke Palabuhan ratu untuk mengirim ikan. ”Jalan rusak bikin pengiriman terlambat dan ikan rusak. Harganya turun, Rp 12.000 per kg jadi Rp 9.000 per kg,” ujar Atin Irawan, Ketua KKNBC. Setelah Geopark Ciletuh mendunia sekitar 2018, jalan diperbaiki. Jalan mulus lebih dari 40 kilometer mampu memangkas waktu tempuh menjadi 3 jam. Pengiriman ikan meningkat dari sekali jadi dua kali sehari.

Perbaikan di jalan utama jalur selatan terbukti memberikan kehidupan lebih baik. Namun, itu semuanya belum ideal. Konektivitasnya dengan jalur lainnya butuh peningkatan. Jalan di Sukabumi, Cianjur, hingga Pangandaran, misalnya, tidak selebar jalur utara. Kualitas jalan belum sepenuhnya memadai di lebih dari 412 km jalur selatan. Jarak tempuh antar-kecamatan di satu kabupaten bisa menelan waktu berjam-jam. Layanan kesehatan dan pendidikan dengan permukiman terkendala, terutama di pelosok. Padahal, dengan luas wilayah 10.059 km persegi, Jabar selatan dihuni lebih dari 11,3 juta jiwa, setara 23,4 % jumlah penduduk Jabar tahun lalu, yakni 48 juta orang.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, tanah di jalur selatan cukup miring, sedangkan di Jabar utara  Relatif datar. ”Karakteristik jalan yang curam membuat infrastruktur pasti dua kali lebih mahal. Kebencanaan juga dua kali lebih banyak,” ujarnya. Meski demikian, Jabar selatan kaya akan potensi pariwisata, pertanian, juga perikanan. Sekitar 400 curug atau air terjun terdapat di selatan. Kehadiran Perpres No 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jabar Bagian Selatan, lanjutnya, diharapkan mempercepat pembangunan infrastruktur. Dalam perpres, ada 170 program senilai Rp 392 triliun. Sebanyak 89 proyek senilai Rp 157 triliun terdapat di Jabar selatan, yang 75 % merupakan infrastruktur. (Yoga)

Kenaikan harga komoditas energi dan pangan kian membebani di tengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19, kondisi ekonomi tahun ini masih dibayangi ancaman inflasi. Selain memanfaatkan instrumen fiskal dan moneter untuk mengendalikan harga, pemerintah juga perlu menyiapkan bantuan sosial atau bansos bagi masyarakat yang rentan terdampak. Didorong roda perekonomian yang melambat selama pandemi, serta terganggunya rantai pasok global akibat konflik Rusia-Ukraina, inflasi di nyaris tiap negara melonjak 2-3 kali lipat secara tahunan (YOY). Bahkan, di Argentina dan Turki, inflasi meroket di atas 50 %.

Laporan BPS terkait inflasi pada Juli lalu menunjukkan bahwa kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau serta transportasi menjadi yang paling besar mengalami inflasi. Masyarakat yang baru “bangkit” dari keterpurukan ekonomi membutuhkan ”bantalan sosial” agar daya beli dapat terus didorong untuk menggerakkan roda ekonomi. Bansos jadi andalan. Selain memanfaatkan kebijakan fiskal dan moneter untuk menekan laju kenaikan, pemerintah bisa membentengi masyarakat dari dampak inflasi dengan menyalurkan bantuan.

Berdasarkan hasil Jajak Pendapat Kompas pertengahan Agustus, bansos yang digelontorkan pemerintah dirasa belum tepat sasaran. Hal ini dirasakan lebih dari 70 % responden. Masih belum tepat sasarannya distribusi bantuan sosial tentu patut dijadikan catatan penting oleh pemerintah. Terlebih lagi, menggenjot bantuan sosial menjadi salah satu kebijakan yang akan diambil pemerintah dalam memitigasi potensi dampak yang dapat di- timbulkan dari melonjaknya inflasi sepanjang tahun ini. Jangan sampai anggaran yang telah disiapkan di masa sulit ini justru tidak sampai ke mereka yang paling membutuhkan. (Yoga)

JAKARTA, ID -- Meski Bank Indonesia pekan lalu menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,75%, kalangan bankir menyatakan tidak akan terburu-buru menaikkan suku bunga. Perbankan akan melihat situasi pasar terlebih dahulu sebelum memutuskan penyesuaian suku bunga. Sedangkan kenaikan lagi BI7DRR yang diperkirakan sebesar 100 basis poin ke level 4,75% hingga akhir tahun 2022 dinilai masih belum akan berdampak signifikan pada kondisi industri perbankan secara umum. Selain menaikkan BI7DRR, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 Agustus 2022 juga memutuskan untuk menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 3,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 4,50%. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja menilai, dengan proyeksi dari para ekonom mengenai arah suku bunga acuan BI7DRR yang masih akan naik hingga ke angka 4,75%, masih belum akan berdampak signifikan pada kondisi industri perbankan secara umum. (Yetede)

JAKARTA, ID – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus mencatatkan kinerja gemilang. Pada kuartal II/2022, bank yang didorong menjadi lokomotif industri keuangan syariah itu mampu membukukan laba bersih hingga Rp2,13 triliun, tumbuh 41,31% year on year (yoy). Menurut Direktur Utama BSI Hery Gunardi, kinerja BSI yang solid ini dipengaruhi oleh kemampuan perseroan menjaga keseimbangan seluruh rasio keuangan sehingga tumbuh berkualitas dan fungsi intermediasi yang terus membaik. Kinerja positif itu juga didukung oleh kepercayaan masyarakat melalui penempatan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp 244,6 triliun, tumbuh 13,07% dengan proporsi DPK didominasi oleh tabungan wadiah, giro dan deposito. Kepercayaan masyarakat terhadap tabungan BSI menghantarkan tabungan BSI berada pada posisi Top 5 industri perbankan nasional. Tabungan wadiah menjadi salah satu produk yang diminati masyarakat karena bebas biaya administrasi bulanan dengan fasilitas e-banking yang modern dan mudah diakses, sedangkan dari sisi bank menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan efisiensi bagi hasil. (Yetede)

JAKARTA, ID – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berhasil mencatatkan penyaluran kredit secara bank only meningkat 11,38% secara tahunan (year on year/yoy) per akhir Juli 2022. Pertumbuhan kredit tersebut didorong oleh perbaikan dari seluruh segmen kredit perseroan. Ini secara khusus ditopang oleh segmen wholesale yang menjadi unggulan Bank Mandiri dengan pertumbuhan sebesar 10,8% (yoy). Di samping itu, kredit di segmen ritel tumbuh 12,53% (yoy),” kata Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha kepada Investor Daily, akhir pekan lalu. Dia mengatakan, kenaikan bunga acuan Bank Indonesia (BI 7DRR) tidak terlalu berdampak signifikan terhadap pertumbuhan kredit ke depan. Oleh karena itu, perseroan masih meyakini dapat mencapai target yang ditetapkan untuk tahun ini. “Bank Mandiri tetap optimistis bahwa target pertumbuhan kredit sebesar 11% hingga akhir 2022 dapat terealisasi dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian,” kata Rudi. (Yetede)

JAKARTA, ID – Pemerintah dikabarkan bakal menaikkan harga  bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar pada 1 September 2022, masing-masing menjadi Rp 10.000 untuk Pertalite dan Rp 8.500 untuk Solar per liter. Saya mendapat info cukup valid bahwa kenaikan harga akan dilakukan pada 1 September. Bahkan sudah di meja Presiden, tinggal eksekusi. Tapi tentunya kepastian akhirnya ada pada Pak Jokowi,” kata Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi kepada Investor Daily, Minggu (28/8) malam. Menurut Fahmy, sinyal kenaikan harga sebenarnya sudah disampaikan jauh-jauh hari oleh sejumlah menteri. Ditambah lagi, pemerintah menyampaikan bahwa tanpa adanya kenaikan, akan ada tambahan subsidi hingga menjadi lebih dari Rp 600 triliun yang akan sangat memberatkan APBN. “Untuk subsidi, pemerintah sudah mengunci di angka Rp 502,4 triliun, tidak akan menambah lagi,” katanya. (Yetede)

JAKARTA, ID– PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS) menyiapkan anggaran belanja modal (capital expenditure/capex) sekitar Rp 1 triliun sampai akhir 2022. Dana ini salah satunya digunakan untuk menyiapkan lahan pusat data (data center) yang menjadi bisnis berprospek cemerlang. Direktur Keuangan Puradelta Lestari Tondy Suwanto menjelaskan, biaya untuk fasilitas pendukung data center sekitar 20-30% capex tahun ini atau sekitar 200-300 miliar. Pagu sekitar Rp 1 triliun tersebut antara lain dimanfaatkan untuk menyempurnakan infrastruktur dasar seperti jalanan hingga jaringan ber-optik. “Perkembangan bisnis digital yang begitu pesat, semua perlu data center untuk menyimpan semua data, contohnya perusahaan e-commerce. Data center ini bisnis baru, emas baru,” ungkap Tondy kepada Investor Daily, baru-baru ini. “Sehingga kalau terjadi apa-apa mereka tidak akan terganggu. Keamanan tentu menjadi hal paling penting dalam mempersiapkan lahan data center, maksudnya capex itu kan kami terutama tahun ini ditunjukkan ke infrastruktur seperti itu,” sambung dia. (Yetede)