”Ekonomi dunia akan membayar mahal untuk perang di Ukraina, termasuk pertumbuhan yang melemah, inflasi yang menguat, dan potensi kerusakan jangka panjang pada rantai pasok global,” sebut Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada laporan 8 Juni 2022. Hari ini, lebih dari tiga bulan berselang setelah proyeksi tersebut dirilis, situasi mutakhir cenderung menguatkan perkiraan OECD ketimbang memoderasinya. Tak salah pula jika berbagai lembaga internasional menerawang ekonomi global muram pada 2022 dan 2023. Ini terefleksi pada revisi turun perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada 2022 dan 2023 di semua lembaga keuangan dan ekonomi internasional.

Pada 2023, IMF memperkirakan pertumbuhan global melambat menjadi 2,9 % dari proyeksi Mei 3,6 %. Persoalan strategis yang selalu muncul dan menjadi salah satu dasar pertimbangan utama, yakni gangguan rantai pasok global. Awalnya, gangguan rantai pasok global terjadi saat pandemi Covid-19. Gangguan terparah terjadi pada 2020-2021. Bersama dengan pergeseran permintaan, berkurangnya tenaga kerja, dan faktor-faktor struktural, gangguan rantai pasok global menjadi ”badai yang sempurna” bagi perekonomian dunia. Berkobarnya perang Rusia-Ukraina mulai 24 Februari dan belakangan adanya lockdown di sejumlah kota industri di China, sebagaimana laporan JP Morgan per 25 Mei, membawa risiko-risiko baru. Kedua faktor itu, berikut berbagai sanksi AS dan sekutu terhadap Rusia, memengaruhi pasokan sejumlah sektor, di antaranya barang konsumen, pangan, metal, kimia, dan sejumlah komoditas.

Laporan OECD menyebutkan, pengaruh besar dari perang Rusia-Ukraina terhadap ekonomi global terjadi karena kedua negara itu adalah eksportir penting untuk sejumlah komoditas pasar. Secara agregat, kedua negara memasok 30 % ekspor gandum, 15 % jagung, 20 % pupuk dan gas alam, serta 11 % minyak bumi. Rantai pasok global juga sangat bergantung pada ekspor Rusia dan Ukraina untuk metal dan gas. Harga dari komoditas-komoditas tersebut meroket tajam setelah perang, termasuk saat gangguan produksi atau ekspor nihil. Rajan Menon, peneliti senior di Institut Saltzman untuk Perang dan Perdamaian Universitas Columbia, dan DanielR DePetris, kolumnis hubungan internasional Newsweek, pada artikel di Politico, 11 Agustus 2022, menyatakan, saat ini tidak ada tanda-tanda dari para pihak bertikai mengupayakan kesepakatan. Hal itu tidak akan berubah dalam waktu dekat. (Yoga)

Kenaikan harga BBM bersubsidi berpotensi menekan daya beli masyarakat lapisan terbawah sehingga dapat memicu kenaikan angka kemiskinan. Namun, apabila harga BBM bersubsidi dipertahankan, anggaran subsidi energi harus ditambah yang berdampak menghambat langkah terwujudnya konsolidasi fiskal untuk jangka menengah-panjang. Komitmen pemerintah dalam mewujudkan transformasi subsidi energi yang tepat sasaran sangat dinanti agar peran APBN sebagai instrumen stabilisasi perekonomian dapat berjalan lebih baik. Sebelumnya diberitakan, kuota BBM bersubsidi tahun ini, yakni pertalite sebesar 23,05 juta kiloliter dan biosolar sebanyak 15,1 juta kiloliter, dapat habis sebelum akhir 2022 diakibatkan melonjaknya konsumsi BBM bersubsidi seiring pulihnya mobilitas masyarakat pasca pandemi Covid-19.

Kepala Ekonom Bahana Sekuritas Satria Sambijantoro, Minggu (28/8), mengalkulasi kenaikan harga pertalite dan biosolar masing-masing sebesar Rp 2.850 per liter cukup untuk mengompensasi kebutuhan anggaran BBM bersubsidi hingga akhir tahun. Kendati demikian, menaikkan harga pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.500 per liter serta menaikkan harga biosolar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 8.000 per liter bisa berdampak pada terkereknya inflasi ke level 6,8-7,2 % tahun ini. Satria menilai, jika pemerintah mampu mematangkan mekanisme penyaluran subsidi energi menjadi lebih tepat sasaran, efek berkelanjutan dari lonjakan harga minyak mentah dunia bisa dihindari dan dapat menahan laju kenaikan harga kebutuhan lain, seperti bahan pangan dan bahan bangunan. (Yoga)

Beberapa waktu lalu, Indonesia sebagai produsen CPO nomor satu dunia mengalami krisis minyak goreng sawit. Pemerintah kesulitan menjaga stok dan harga minyak goreng karena tidak menguasai stok dan pasar. Di sisi lain, hampir setiap tahun Indonesia yang merupakan produsen tebu nomor sembilan dunia bergantung pada gula impor. Padahal, program revitalisasi pabrik gula dan bongkar ratun atau peremajaan tanaman tebu telah digulirkan. Oleh karena itu, dua perusahaan milik negara, yakni PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Group dan ID Food, diminta menopang program peremajaan dan hilirisasi sawit rakyat serta swasembada gula kristal putih atau konsumsi.

PTPN Group menginisiasi pembentukan dan integrasi tiga subholding, yaitu PalmCo, SugarCo (PT Sinergi Gula Nusantara), dan SupportingCo. PalmCo bergerak di sektor sawit, SugarCo untuk gula, serta SupportingCo untuk teh, kopi, dan optimalisasi aset. Di sektor industri kelapa sawit, PalmCo bakal mengintegrasikan industri hulu dan hilir kelapa sawit PTPN. ”Pembentukan subholding PalmCo bakal rampung Oktober 2022. Subholding ini sudah menjadi proyek strategis pemerintah,” kata Dirut PTPN III (Persero) sekaligus PTPN Group Mohammad Abdul Ghani di Jakarta, Senin (22/8).

Tidak hanya PTPN, ID Food yang merupakan Holding BUMN Pangan juga turut berperan sebagai distributor minyak goreng curah dan kemasan sederhana di kala krisis minyak goreng melanda. Selain menjaga stabilitas stok dan harga minyak goreng, pemerintah juga berupaya mengurangi ketergantungan impor gula. Kebutuhan gula nasional pada 2022 diperkirakan 7,3 juta ton. Dari jumlah itu, 3,2 juta ton adalah kebutuhan gula untuk konsumsi dan 4,1 juta ton untuk industri. Rata-rata produksi gula nasional untuk konsumsi 2,35 juta ton per tahun. Jadi, ada kekurangan 850.000 ton gula konsumsi. Pemerintah menargetkan swasembada gula konsumsi 2,54 juta ton bisa terealisasi pada 2024. PTPN Group melalui SugarCo dan ID Food diminta ambil bagian merealisasikan target swasembada itu. (Yoga)

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Tauhid Ahmad, Sabtu (27/8) di Jakarta mengatakan, kenaikan suku bunga acuan BI dan berakhirnya fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah pada September 2022 menjadi pukulan bagi konsumen properti. ”Karena suku bunga acuan BI naik, ongkos pinjaman properti pun akan naik,” ujarnya. (Yoga)

Dalam kunjungan kerja di Pasar Cicaheum, Kota Bandung, Jabara, Minggu (28/8), Presiden Jokowi turut mengecek harga bahan  pangan di pasar. Menurut Presiden, harga bahan pangan relatif stabil, kecuali harga telur yang masih fluktuatif beberapa hari terakhir. ”Pertama, karena (harga) pakan ternak naik, kedua ini fluktuasi biasa. Nanti dua minggu, insya Allah, akan turun,” katanya. (Yoga)

Aktivitas penambangan emas tanpa izin di Aceh masih berjalan hingga kini. Pemda dan penegak hukum didorong agar penertiban aktivitas penambangan dilakukan secara menyeluruh sehingga tidak berdampak pada kerusakan alam. Direktur Aliansi Peduli Lingkungan (APEL) Aceh, Syukur, Minggu (28/8) mengatakan, hasil pemantauan mereka di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, tambang emas ilegal masih beroperasi. Tambang itu berada dalam kawasan hutan lindung. ”Pelaku tambang ilegal sebagian orang luar Nagan Raya. Penindakan masih tebang pilih, seharusnya semua titik dihentikan,” kata Syukur. 

”Tambang emas ilegal merusak alam, tetapi mengapa sampai sekarang tidak berhasil dihentikan? Ini menunjukkan upaya penindakan masih setengah hati,” ujar Syukur. Polisi berulang kali menangkap pelaku aktivitas tambang ilegal di Nagan Raya. Namun, aktivitas tambang di sana tidak juga surut. Syukur berharap penegakan hukum bukan hanya terhadap pelaku di lapangan. Para pemodal juga harus ditangkap.  (Yoga)

Pemerintah Kota Bandar Lampung didorong mengembangkan ekonomi kreatif dengan keunggulan produk kriya, busana, dan kuliner. Di tengah bangkitnya sektor pariwisata, ekonomi kreatif diharapkan menopang pertumbuhan ekonomi baru di daerah dan nasional. Menparekraf Sandiaga S Uno menyatakan itu dalam Workshop Kabupaten dan Kota Kreatif di Bandar Lampung, Minggu (28/8). (Yoga)

Sodikin (40), warga Cijulang, Pangandaran, Jabar, berkata saat daerahnya masih masuk Kabupaten Ciamis, jalan rusak parah. Kini, kondisi jalan jauh lebih baik. Ke depan, aksesibilitas idealnya dibutuhkan untuk mengembangkan banyak potensi terpendam. Jalan dekat rumah Sodikin pernah mirip kubangan kerbau, beban truk pengangkut pasir besi dan kayu dari Tasikmalaya menuju Cilacap, Jateng, jadi penyebabnya. ”Padahal, jalan itu adalah akses menuju wisata kelas internasional, Pantai Pangandaran,” katanya, Rabu (24/8).  Perbaikan muncul sejak tahun 2013, Pemprov Jabar melakukan moratorium penambangan pasir besi. Perbaikan jalan dilakukan dan memicu gairah ekonomi. Minimarket dan rumah makan berdiri di sejumlah titik jalan.

Di Ciletuh, Sukabumi, anggota Koperasi Konsumen Nelayan Berdaulat Ciwaru (KKNBC) juga menikmati jalan layak. Sebelum 2019, nelayan harus menempuh 7 jam pergi pulang dari Ciwaru ke Palabuhan ratu untuk mengirim ikan. ”Jalan rusak bikin pengiriman terlambat dan ikan rusak. Harganya turun, Rp 12.000 per kg jadi Rp 9.000 per kg,” ujar Atin Irawan, Ketua KKNBC. Setelah Geopark Ciletuh mendunia sekitar 2018, jalan diperbaiki. Jalan mulus lebih dari 40 kilometer mampu memangkas waktu tempuh menjadi 3 jam. Pengiriman ikan meningkat dari sekali jadi dua kali sehari.

Perbaikan di jalan utama jalur selatan terbukti memberikan kehidupan lebih baik. Namun, itu semuanya belum ideal. Konektivitasnya dengan jalur lainnya butuh peningkatan. Jalan di Sukabumi, Cianjur, hingga Pangandaran, misalnya, tidak selebar jalur utara. Kualitas jalan belum sepenuhnya memadai di lebih dari 412 km jalur selatan. Jarak tempuh antar-kecamatan di satu kabupaten bisa menelan waktu berjam-jam. Layanan kesehatan dan pendidikan dengan permukiman terkendala, terutama di pelosok. Padahal, dengan luas wilayah 10.059 km persegi, Jabar selatan dihuni lebih dari 11,3 juta jiwa, setara 23,4 % jumlah penduduk Jabar tahun lalu, yakni 48 juta orang.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, tanah di jalur selatan cukup miring, sedangkan di Jabar utara  Relatif datar. ”Karakteristik jalan yang curam membuat infrastruktur pasti dua kali lebih mahal. Kebencanaan juga dua kali lebih banyak,” ujarnya. Meski demikian, Jabar selatan kaya akan potensi pariwisata, pertanian, juga perikanan. Sekitar 400 curug atau air terjun terdapat di selatan. Kehadiran Perpres No 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jabar Bagian Selatan, lanjutnya, diharapkan mempercepat pembangunan infrastruktur. Dalam perpres, ada 170 program senilai Rp 392 triliun. Sebanyak 89 proyek senilai Rp 157 triliun terdapat di Jabar selatan, yang 75 % merupakan infrastruktur. (Yoga)

Kenaikan harga komoditas energi dan pangan kian membebani di tengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19, kondisi ekonomi tahun ini masih dibayangi ancaman inflasi. Selain memanfaatkan instrumen fiskal dan moneter untuk mengendalikan harga, pemerintah juga perlu menyiapkan bantuan sosial atau bansos bagi masyarakat yang rentan terdampak. Didorong roda perekonomian yang melambat selama pandemi, serta terganggunya rantai pasok global akibat konflik Rusia-Ukraina, inflasi di nyaris tiap negara melonjak 2-3 kali lipat secara tahunan (YOY). Bahkan, di Argentina dan Turki, inflasi meroket di atas 50 %.

Laporan BPS terkait inflasi pada Juli lalu menunjukkan bahwa kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau serta transportasi menjadi yang paling besar mengalami inflasi. Masyarakat yang baru “bangkit” dari keterpurukan ekonomi membutuhkan ”bantalan sosial” agar daya beli dapat terus didorong untuk menggerakkan roda ekonomi. Bansos jadi andalan. Selain memanfaatkan kebijakan fiskal dan moneter untuk menekan laju kenaikan, pemerintah bisa membentengi masyarakat dari dampak inflasi dengan menyalurkan bantuan.

Berdasarkan hasil Jajak Pendapat Kompas pertengahan Agustus, bansos yang digelontorkan pemerintah dirasa belum tepat sasaran. Hal ini dirasakan lebih dari 70 % responden. Masih belum tepat sasarannya distribusi bantuan sosial tentu patut dijadikan catatan penting oleh pemerintah. Terlebih lagi, menggenjot bantuan sosial menjadi salah satu kebijakan yang akan diambil pemerintah dalam memitigasi potensi dampak yang dapat di- timbulkan dari melonjaknya inflasi sepanjang tahun ini. Jangan sampai anggaran yang telah disiapkan di masa sulit ini justru tidak sampai ke mereka yang paling membutuhkan. (Yoga)

JAKARTA, ID -- Meski Bank Indonesia pekan lalu menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,75%, kalangan bankir menyatakan tidak akan terburu-buru menaikkan suku bunga. Perbankan akan melihat situasi pasar terlebih dahulu sebelum memutuskan penyesuaian suku bunga. Sedangkan kenaikan lagi BI7DRR yang diperkirakan sebesar 100 basis poin ke level 4,75% hingga akhir tahun 2022 dinilai masih belum akan berdampak signifikan pada kondisi industri perbankan secara umum. Selain menaikkan BI7DRR, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 Agustus 2022 juga memutuskan untuk menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 3,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 4,50%. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja menilai, dengan proyeksi dari para ekonom mengenai arah suku bunga acuan BI7DRR yang masih akan naik hingga ke angka 4,75%, masih belum akan berdampak signifikan pada kondisi industri perbankan secara umum. (Yetede)