JAKARTA, ID – Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi menggunakan BI-Fast sejak 1 Januari hingga 24 Agustus 2022 mencapai 224,8 juta transaksi dengan nominal Rp 810,4 triliun. BI terus mengoptimalisasi dan memperluas kepesertaan BI-Fast untuk semakin memudahkan masyarakat bertransaksi. Sejak implementasi pada Desember 2021, volume transaksi BI-Fast terus meningkat seiring perluasan peserta dan stabilitas sistem yang terus terjaga. Di mana rata-rata harian volume transaksi selama 1-24 Agustus 2022 sebesar 1,83 juta transaksi, meningkat 16% dibandingkan rata-rata harian 1-24 Juli 2022 sebesar 1,57 juta transaksi,” kata Direktur Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Fitria Irmi Triswati dalam Taklimat Media BI, Selasa (30/8). Hingga saat ini terdapat 77 peserta BI-Fast yang telah mewakili 85% dari pangsa sistem pembayaran ritel nasional. Pengembangan BI-Fast dilakukan secara bertahap. Saat ini dilakukan pengembangan Fase 1 Tahap 2 yaitu direct debit, bulk credit, dan request for payment yang akan diimplementasi pada Mei 2023. (Yetede)

SINGAPURA, ID – Perang berkepanjangan antara Rusia dengan Ukraina telah membuat harga pangan tetap tinggi. Hal itu juga memperburuk tekanan yang sudah timbul akibat gangguan rantai pasokan serta perubahan iklim. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakin krisis pangan global ini bukan disebabkan masalah ketersediaan pangan, melainkan lonjakan harga. Menurut Arif Husain, kepala ekonom Program Pangan Dunia atau World Food Programme (WFP) -badan di bawah PBB, Ukraina adalah produsen utama komoditas seperti gandum, jagung dan minyak bunga matahari. Meski ekspornya secara global dibatasi akibat invasi Rusia, “Perang telah memperburuk situasi yang sudah parah. Krisis ini tentang keterjangkauan, artinya ada makanan yang tersedia, tetapi harganya sangat tinggi,” ujarnya. Sedangkan Husain berpendapat bahwa krisis saat ini sebagian besar berasal dari harga tinggi dan masalah keterjangkauan. Hal tersebut, lanjutnya, dapat berubah menjadi krisis ketersediaan pangan jika krisis pupuk tidak diselesaikan. (Yetede)

Jakarta- Di tengah isu kenaikan harga BBM penugasan dan bersubsidi, pemerintah menambah belanja bantuan sosial (Bansos). Dana sebesar Rp24,17 triliun bakal disebar dalam waktu dekat melalui tiga program. Saat mengumumkan kebijakan tersebut pada Senin, 29 Agustus 2022 lalu, Menteri Sri Mulyani Indrawati tak secara tegas menyatakan dana ini berkaitan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Dia hanya menyebutkan bantuan tersebut merupakan bentuk pengalihan subsidi  BBM dan ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun kemarin, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan kebijakan tersebut berkaitan dengan rencana penaikan harga BBM bersubsidi. "Pemerintah telah menyiapkan bantuan. Antisipasi kalau ada kenaikan harga BBM," ujarnya saat bicara dalam forum Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah. (Yetede)

Jakarta-Penghitungan perubahan harga dan skema pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) nyaris  mencapai garis akhir. Direktur BBM Badan Pengatur Hilir Minyak  dan Gas Bumi (BPH Migas), Patuan Alfon, mengatakan draft revisi  Pengaturan Presiden  Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM sudah disetor ke Istana Kepresidenan. Artinya, penerbitan aturan kendalai bahan bakar itu kini hanya bergantung pada persetujuan dari Presiden Joko Widodo. "Revisi Perpres sudah rampung, lalu pengisian atau penyesuaian konsumen pengguna yang akan diatur sudah clear," katanya dalam acara Ngobrol Tempo di Jakarta, kemarin. Alfon tak merinci poin-poin krusial yang masuk revisi aturan tersebut. Yang Pasti, aturan baru akan lebih ketat merinci kriteria konsumen yang berhak menerima jenis bahan bakar khusus penugasan, tidak lagi berupa jenis BBM tertentu. (Yetede)

Kenaikan anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi dipastikan bakal membebani APBN 2023. Untuk menjaga fungsi APBN sebagai peredam gejolak secara berkelanjutan, pemangku kebijakan perlu menyesuaikan harga BBM sembari mengatur agar penyaluran subsidi BBM tepat sasaran. Dalam Sidang Paripurna Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas RUU tentang APBN 2023 Beserta Nota Keuangannya, Selasa (30/8), di Jakarta, Menkeu Sri Mulyani menekankan, jika harga BBM bersubsidi tidak naik, beban APBN tahun depan semakin berat.

”Dengan pertimbangan tren harga minyak dunia, kurs rupiah, serta konsumsi pertalite dan biosolar yang melebihi kuota, jika harga BBM bersubsidi dipertahankan, jumlah subsidi dan kompensasi mencapai Rp 698 triliun hingga akhir tahun. Hal ini menjaditambahan belanja RAPBN 2023,” kata Sri Mulyani. Ia mengakui, subsidi dan kompensasi yang sangat besar tersebut justru dinikmati kelompok mampu. Jumlah rumah tangga miskin dan tidak mampu hanya menikmati 5 % subsidi solar serta 20 % subsidi pertalite. Jika pola konsumsi ini dipertahankan, masalah kesenjangan di tengah masyarakat tidak akan teratasi. (Yoga)

Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, sukses menanam padi sawah di lahan gambut sehingga menjadi rujukan proyek lumbung pangan atau food estate. Namun, upaya mereplikasi Belanti Siam bukan perkara gampang karena para transmigran di desa ini membutuhkan 18 tahun sebelum akhirnya bisa memanen padi. Sebelum berganti nama menjadi Belanti Siam, desa ini merupakan kawasan transmigrasi Unit Pangkoh VII. Heriyanto (43), anggota Kelompok Tani Sido Mekar di Desa Belanti Siam, mengingat masa remajanya saat ikut orangtua meninggalkan Ponorogo, Jatim  menuju Pangkoh tahun 1982. Sebagaimana transmigran lain, keluarga Heriyanto mendapat lahan 2 hektar di Unit Pangkoh VII.

Tiga tahun, keluarga Heriyanto dan transmigran lain mencoba menanam padi. Sayangnya, gagal. Hanya singkong yang bisa dipanen dan itulah makanan mereka sehari-hari. Kegagalan panen yang berulang membuat sebagian transmigran meninggalkan Pangkoh. Namun, keluarga Heriyanto tetap bertahan. Hingga pada tahun 1995, pemerintah membuat proyek pengolahan lahan gambut (PLG) satu juta hektar. Kawasan gambut, termasuk desa transmigran di Pulang Pisau, menjadi bagian proyek itu. Namun, proyek ini gagal serta menyebabkan bencana lingkungan. Lahan gambut yang kering menjadi sumber kebakaran dahsyat hutan dan lahan pada tahun 1997, terbesar sepanjang sejarah Kalimantan. Kebakaran lahan pada tahun 1997, dan kemudian berulang di setiap musim kemarau, perlahan menggerus lapisan gambut. Sebagian petani yang bertahan di Pangkoh VII mencoba kembali menanam padi.

Para transmigran kemudian belajar dari peladang Dayak untuk membakar lahan sebelum menanam. ”Setiap mau menanam, kami juga membakar lahan, jadi gambut di sawah lama-lama hilang. Apalagi, proyek PLG itu membangun kanal-kanal yang membuat lahan cepat kering, tinggal berikutnya kami buat irigasinya,” kata Heriyanto. Padi mulai bisa tumbuh baik di lahan sawah yang mulai matang itu. Namun, panen benar-benar baru bisa dinikmati setelah tahun 2000, sekitar 18 tahun sejak kedatangan mereka di sana. Keberhasilan desa transmigran Belanti Siam dan Gadabung menanam padi sawah di lahan gambut menjadi inspirasi proyek food estate di Kalteng.

Pada 8 Oktober 2020, Presiden Jokowi melakukan penanaman perdana di kawasan food estate Desa Belanti Siam, yang menandai dimulainya program lumbung pangan nasional, food estate,di Kalteng. Hartoyo dari Kelompok Tani Sumber Rejeki, Belanti Siam, dalam diskusi daring pada Selasa (23/8), mengatakan, ”Memang awalnya satu tahun kami hanya bisa tanam dua kali. Dengan food estate, pemerintah meminta kami menanam tiga kali setahun. Namun, pada musim ketiga gagal panen.” Menurut dia, kondisi lingkungan di Kalimantan berbeda dengan di Jawa. Perlu kesabaran untuk mengolah lahan sampai siap ditanami. (Yoga)

AS menolak mengembalikan miliaran dollar AS uang milik bank sentral Afghanistan yang dibekukannya. Padahal, dana itu diperlukan untuk mengatasi kondisi Afghanistan yang makin memburuk. ”Sekitar 25 juta orang hidup dalam kemiskinan. Pengangguran bisa mencapai 40 %,” kata Martin Griffiths, Koordinator Bantuan Darurat PBB, dalam rapat Dewan Keamanan PBB, Senin (29/8) di New York, AS. (Yoga)

Sekjen PBB Antonio Guterres, Selasa (30/8) menyerukan permohonan bantuan untuk Pakistan. Negara yang kini dilanda banjir besar itu membutuhkan setidaknya 160 juta dollar AS. Dalam seruan yang disampaikan melalui video dari Geneva itu, Guterres mengatakan, dana itu dibutuhkan untuk memberi makan, air, dukungan kesehatan, sanitasi, dan pendidikan darurat bagi 5,2 juta warga Pakistan yang terdampak. (Yoga)

Upaya memenuhi kebutuhan pangan nasional agar tidak mengorbankan perladangan tradisional yang merupakan bagian dari keberagaman sistem pangan lokal. Selain memenuhi kebutuhan kalori, keberagaman pangan lokal dibutuhkan guna memenuhi zat gizi mikro untuk mengatasi beban malanutrisi di Indonesia. Anggota DPD asal Kalteng, Agustin Teras Narang, Selasa (30/8) mengatakan, pembakaran lahan untuk perladangan merupakan tradisi turun-temurun dan bagian dari kearifan lokal. Ia menyarankan agar dilakukan pemetaan wilayah yang masih menggunakan tata cara tradisional tebas bakar.

Gubernur Kalteng 2005-2015 itu mengatakan, semasa menjadi gubernur, ia pernah mengeluarkan pergub pada 2008 dan 2010 tentang tata cara pengolahan lahan dengan cara membakar. Namun, pergub itu dicabut pemerintah pusat. Dalam pergub tahun 2008 dan 2010 itu, membakar lahan untuk kegiatan perladangan tradisional diizinkan dengan batasan tertentu, seperti seizin aparat desa dengan batasan maksimal 2 hektar. Untuk pembakaran lebih dari 5 hektar, harus seizin camat. Bagi perkebunan atau pemegang izin pertanian, dalam hal ini pengusaha, tidak diperkenankan sama sekali membakar lahan. (Yoga)

Pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM dan berbagai barang terhadap daya beli masyarakat. Dengan target penerima yang bertambah, ruang pendaftaran program bantuan itu perlu dibuka agar bisa merangkul lebih banyak  pekerja dan rakyat kecil. Menkeu Sri Mulyani menyampaikan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 24,17 triliun untuk menyediakan tiga jenis bantalan sosial. Salah satunya, BSUyang akan diberikan ke 16 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Setiap pekerja akan mendapat bantuan senilai Rp 600.000 yang dibayarkan sekali oleh Kemenaker.

Presiden Jokowi meminta berbagai program bantalan sosial, termasuk BSU itu, sudah dieksekusi mulai  pekan ini. Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi, Selasa (30/8) mengatakan, pihaknya sedang mempercepat proses penyaluran BSU. Menurut Sekken Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar, dengan adanya tambahan target penerima, cakupan penerima seharusnya bisa dibuka lebih luas, tak hanya berpatok pada data peserta aktif di BP Jamsostek. Dengan demikian, BSU lebih luas melindungi pekerja. (Yoga)