Kenaikan anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi dipastikan bakal membebani APBN 2023. Untuk menjaga fungsi APBN sebagai peredam gejolak secara berkelanjutan, pemangku kebijakan perlu menyesuaikan harga BBM sembari mengatur agar penyaluran subsidi BBM tepat sasaran. Dalam Sidang Paripurna Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas RUU tentang APBN 2023 Beserta Nota Keuangannya, Selasa (30/8), di Jakarta, Menkeu Sri Mulyani menekankan, jika harga BBM bersubsidi tidak naik, beban APBN tahun depan semakin berat.

”Dengan pertimbangan tren harga minyak dunia, kurs rupiah, serta konsumsi pertalite dan biosolar yang melebihi kuota, jika harga BBM bersubsidi dipertahankan, jumlah subsidi dan kompensasi mencapai Rp 698 triliun hingga akhir tahun. Hal ini menjaditambahan belanja RAPBN 2023,” kata Sri Mulyani. Ia mengakui, subsidi dan kompensasi yang sangat besar tersebut justru dinikmati kelompok mampu. Jumlah rumah tangga miskin dan tidak mampu hanya menikmati 5 % subsidi solar serta 20 % subsidi pertalite. Jika pola konsumsi ini dipertahankan, masalah kesenjangan di tengah masyarakat tidak akan teratasi. (Yoga)

Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, sukses menanam padi sawah di lahan gambut sehingga menjadi rujukan proyek lumbung pangan atau food estate. Namun, upaya mereplikasi Belanti Siam bukan perkara gampang karena para transmigran di desa ini membutuhkan 18 tahun sebelum akhirnya bisa memanen padi. Sebelum berganti nama menjadi Belanti Siam, desa ini merupakan kawasan transmigrasi Unit Pangkoh VII. Heriyanto (43), anggota Kelompok Tani Sido Mekar di Desa Belanti Siam, mengingat masa remajanya saat ikut orangtua meninggalkan Ponorogo, Jatim  menuju Pangkoh tahun 1982. Sebagaimana transmigran lain, keluarga Heriyanto mendapat lahan 2 hektar di Unit Pangkoh VII.

Tiga tahun, keluarga Heriyanto dan transmigran lain mencoba menanam padi. Sayangnya, gagal. Hanya singkong yang bisa dipanen dan itulah makanan mereka sehari-hari. Kegagalan panen yang berulang membuat sebagian transmigran meninggalkan Pangkoh. Namun, keluarga Heriyanto tetap bertahan. Hingga pada tahun 1995, pemerintah membuat proyek pengolahan lahan gambut (PLG) satu juta hektar. Kawasan gambut, termasuk desa transmigran di Pulang Pisau, menjadi bagian proyek itu. Namun, proyek ini gagal serta menyebabkan bencana lingkungan. Lahan gambut yang kering menjadi sumber kebakaran dahsyat hutan dan lahan pada tahun 1997, terbesar sepanjang sejarah Kalimantan. Kebakaran lahan pada tahun 1997, dan kemudian berulang di setiap musim kemarau, perlahan menggerus lapisan gambut. Sebagian petani yang bertahan di Pangkoh VII mencoba kembali menanam padi.

Para transmigran kemudian belajar dari peladang Dayak untuk membakar lahan sebelum menanam. ”Setiap mau menanam, kami juga membakar lahan, jadi gambut di sawah lama-lama hilang. Apalagi, proyek PLG itu membangun kanal-kanal yang membuat lahan cepat kering, tinggal berikutnya kami buat irigasinya,” kata Heriyanto. Padi mulai bisa tumbuh baik di lahan sawah yang mulai matang itu. Namun, panen benar-benar baru bisa dinikmati setelah tahun 2000, sekitar 18 tahun sejak kedatangan mereka di sana. Keberhasilan desa transmigran Belanti Siam dan Gadabung menanam padi sawah di lahan gambut menjadi inspirasi proyek food estate di Kalteng.

Pada 8 Oktober 2020, Presiden Jokowi melakukan penanaman perdana di kawasan food estate Desa Belanti Siam, yang menandai dimulainya program lumbung pangan nasional, food estate,di Kalteng. Hartoyo dari Kelompok Tani Sumber Rejeki, Belanti Siam, dalam diskusi daring pada Selasa (23/8), mengatakan, ”Memang awalnya satu tahun kami hanya bisa tanam dua kali. Dengan food estate, pemerintah meminta kami menanam tiga kali setahun. Namun, pada musim ketiga gagal panen.” Menurut dia, kondisi lingkungan di Kalimantan berbeda dengan di Jawa. Perlu kesabaran untuk mengolah lahan sampai siap ditanami. (Yoga)

AS menolak mengembalikan miliaran dollar AS uang milik bank sentral Afghanistan yang dibekukannya. Padahal, dana itu diperlukan untuk mengatasi kondisi Afghanistan yang makin memburuk. ”Sekitar 25 juta orang hidup dalam kemiskinan. Pengangguran bisa mencapai 40 %,” kata Martin Griffiths, Koordinator Bantuan Darurat PBB, dalam rapat Dewan Keamanan PBB, Senin (29/8) di New York, AS. (Yoga)

Sekjen PBB Antonio Guterres, Selasa (30/8) menyerukan permohonan bantuan untuk Pakistan. Negara yang kini dilanda banjir besar itu membutuhkan setidaknya 160 juta dollar AS. Dalam seruan yang disampaikan melalui video dari Geneva itu, Guterres mengatakan, dana itu dibutuhkan untuk memberi makan, air, dukungan kesehatan, sanitasi, dan pendidikan darurat bagi 5,2 juta warga Pakistan yang terdampak. (Yoga)

Upaya memenuhi kebutuhan pangan nasional agar tidak mengorbankan perladangan tradisional yang merupakan bagian dari keberagaman sistem pangan lokal. Selain memenuhi kebutuhan kalori, keberagaman pangan lokal dibutuhkan guna memenuhi zat gizi mikro untuk mengatasi beban malanutrisi di Indonesia. Anggota DPD asal Kalteng, Agustin Teras Narang, Selasa (30/8) mengatakan, pembakaran lahan untuk perladangan merupakan tradisi turun-temurun dan bagian dari kearifan lokal. Ia menyarankan agar dilakukan pemetaan wilayah yang masih menggunakan tata cara tradisional tebas bakar.

Gubernur Kalteng 2005-2015 itu mengatakan, semasa menjadi gubernur, ia pernah mengeluarkan pergub pada 2008 dan 2010 tentang tata cara pengolahan lahan dengan cara membakar. Namun, pergub itu dicabut pemerintah pusat. Dalam pergub tahun 2008 dan 2010 itu, membakar lahan untuk kegiatan perladangan tradisional diizinkan dengan batasan tertentu, seperti seizin aparat desa dengan batasan maksimal 2 hektar. Untuk pembakaran lebih dari 5 hektar, harus seizin camat. Bagi perkebunan atau pemegang izin pertanian, dalam hal ini pengusaha, tidak diperkenankan sama sekali membakar lahan. (Yoga)

Pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM dan berbagai barang terhadap daya beli masyarakat. Dengan target penerima yang bertambah, ruang pendaftaran program bantuan itu perlu dibuka agar bisa merangkul lebih banyak  pekerja dan rakyat kecil. Menkeu Sri Mulyani menyampaikan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 24,17 triliun untuk menyediakan tiga jenis bantalan sosial. Salah satunya, BSUyang akan diberikan ke 16 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Setiap pekerja akan mendapat bantuan senilai Rp 600.000 yang dibayarkan sekali oleh Kemenaker.

Presiden Jokowi meminta berbagai program bantalan sosial, termasuk BSU itu, sudah dieksekusi mulai  pekan ini. Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi, Selasa (30/8) mengatakan, pihaknya sedang mempercepat proses penyaluran BSU. Menurut Sekken Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar, dengan adanya tambahan target penerima, cakupan penerima seharusnya bisa dibuka lebih luas, tak hanya berpatok pada data peserta aktif di BP Jamsostek. Dengan demikian, BSU lebih luas melindungi pekerja. (Yoga)

Kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang siap digulirkan oleh KKP dikritisi oleh Komisi IV DPR. Perizinan khusus penangkapan ikan terukur berbasis kuota terkesan memberikan hak istimewa bagi pemodal besar untuk menggarap sumber daya ikan nasional. Dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, Selasa (30/8) anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDI-P, Yohanis  Fransiskus Lema, mempertanyakan sejauh mana kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota mampu mengurangi angka kemiskinan nelayan tradisional dan kecil. Di sisi lain, bagaimana kemampuan negara untuk menjaga ekosistem laut dan cadangan ikan jika kebijakan itu diterapkan.

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PAN, Alimin Abdullah, mengemukakan, Indonesia masih lemah dalam pengawasan laut. Sumber daya ikan Indonesia hingga kini terus dicuri nelayan asing, sedangkan nelayan Indonesia belum bisa sejahtera. Kebijakan penangkapan terukur dikhawatirkan akan sulit diawasi dengan pengawasan yang masih lemah. Menteri Trenggono menjelaskan, kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota telah disiapkan secara komprehensif. Hasil penangkapan ikan terukur dinilai akan mendongkrak PNBP yang hasilnya akan dialokasikan untuk mengangkat kesejahteraan nelayan Indonesia (Yoga)

Ajang Pahlawan Digital UMKM digelar kembali untuk mencari para inovator digital yang berkomitmen membantu UMKM naik kelas melalui inovasi dan solusi digital. Pendaftaran Pahlawan Digital UMKM 2022 dibuka pada 29 Agustus 2022 dan akan berlangsung hingga 26 September 2022. ”Kita butuh banyak inovator digital yang kita sebut Pahlawan Digital. UMKM tak bisa naik kelas sendiri, harus diagregasi,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Selasa (30/8). (Yoga)

Satu per satu emiten sektor teknologi sudah merilis kinerja di semester I tahun ini. Terbaru adalah emiten yang acap disebut saham sejuta umat lantaran saham beredarnya dalam jumlah besar yakni PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Sampai semester I-2022, pendapatan bruto GOTO naik 49% secara tahunan atau year on year mencapai Rp 10,7 triliun dari Rp 7,19 triliun (proforma). Sementara nilai transaksi bruto atau gross transaction value (GTV) naik 42% mencapai Rp 290,5 triliun. Direktur Keuangan Grup GOTO Jacky Lo dalam rilis (30/8) bilang, tingkat belanja per pengguna tumbuh 17% secara tahunan menjadi penopang. Dampaknya, margin kontribusi atau nilai pendapatan setelah dikurangi berbagai biaya variabel naik 47 bps. Meski begitu, GOTO belum berhasil menekan kerugian bersih yang kini mencapai Rp 13,65 triliun. Angka ini membengkak 117,36% secara tahunan.  Analis Sucor Sekuritas Paulus Jimmy melihat, realisasi kinerja GOTO masih di bawah proyeksi dia. "GTV sedikit di bawah ekspektasi kami. Kabar baiknya net take rate dari tiap bisnis GOTO tampak naik secara kuartalan," ujar dia. Dia kecewa karena rugi bersih GOTO justru membengkak, padahal GTV dan pendapatan bruto GOTO naik. "Ke depan sentimen makro ekonomi masih menantang," ujar dia. Antara lain daya beli, harga BBM dan inflasi. Maka, Paulus masih memilih BUKA dengan target Rp 830.

Rencana pemerintah mengerek harga Pertalite dan Solar bersubsidi terus bergulir. Kabar yang masuk ke KONTAN, kenaikan harga akan dilakukan pekan ini. Agar tak memberatkan perekonomian, pengusaha kompak minta pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi secara bertahap. Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) minta menaikkan harga BBM secara gradual dengan mempertimbangkan aspek perekonomian nasional, khususnya efek gulir kenaikan harga kebutuhan bahan pokok. Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) juga menyebut kenaikan harga BBM subsidi, khususnya Solar akan berefek besar bagi tarif jasa angkutan logistik. Jika harga Solar naik hingga 40% seperti yang dikabarkan, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Mahendra Rianto mengatakan akan mendorong tarif jasa angkutan. "Jadi kalau BBM akan naik hingga 40% dan ditambah sparepart naik, maka bahaya. Snow ball effect terhadap biaya," ujar dia dia.