BI mencabut dan menarik uang rupiah khusus peringatan 50 tahun Kemerdekaan RI tahun emisi 1995 dari peredaran sejak 30 Agustus 2022. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, Rabu (31/8) di Jakarta, mengatakan, uang yang ditarik itu adalah uang rupiah khusus seri demokrasi dengan pecahan Rp 300.000 dan uang rupiah khusus seri presiden republik Indonesia pecahan Rp 850.000.  Uang tersebut tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah. (Yoga)

Emiten pengelola Rumah Sakit Mayapada, PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk, berencana menerbitkan obligasi senilai Rp 950 miliar Dana yang dihimpun dari obligasi tersebut akan digunakan untuk pengembangan usaha. Associate Director Strategic Partners Mayapada Healthcare Mark Kristomo Lee, Rabu (31/8) di Jakarta, menjelaskan, Sejahteraraya Anugrahjaya telah menunjuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai wali amanat untuk penerbitan obligasi. (Yoga)

Selain fokus mengembangkan komoditas unggulan, pelaku UMKM Papua didorong masuk ke ekosistem digital agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada peresmian Galeri UMKM Papua di Jayapura, Papua, Rabu (31/8), mengatakan, pihaknya mendorong Pusat Layanan Usaha Terpadu UMKM mendampingi pelaku UMKM agar bisa segera masuk ekosistem digital. (Yoga)

Kelompok masyarakat sipil menyatakan, isu perlindungan pekerja migran perlu menjadi topik pembahasan dalam pertemuan menaker negara-negara G20 yang akan diselenggarakan diBali pada 14 September 2022. Presidensi G20 Indonesia 2022 diharapkan mampu mengadvokasi  persoalan tersebut. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo, Rabu (31/8) menilai, isu pekerja migran belum mendapat pembahasan serius dalam lima kali pertemuan Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20. Hal ini ironis mengingat presidensi G20 Indonesia mengusung misi ”Bangkit Bersama” seusai pandemi Covid-19. ”Pekerja migran kelompok paling terdampak pandemi,” kata Wahyu dalam diskusi daring bertajuk ”Menuju Pertemuan Menaker Negara-negara G20”.

Pandemi Covid-19 membuat ratusan ribu pekerja migran Indonesia kehilangan pekerjaan. Namun, setelah pulang ke TanahAir, mereka juga tidak mendapat akses bantuan sosial, misalnya subsidi upah. Menurut Wahyu, pembahasan isu perlindungan pekerja migran juga perlu didorong karena angka perdagangan orang semakin meningkat sejak pandemi Covid-19 melanda. Ketua Aliansi Migran Internasional Eni Lestari berharap pertemuan negara-negara G20 di Bali nanti dapat melahirkan reformasi kebijakan yang implementasinya bermanfaat bagi pekerja migran. Oleh karena itu, negara-negara G20 didorong membahas masalah-masalah yang nyata, seperti jaminan sosial bagi pekerja migran dan mekanisme penanganan kasus lintas negara. (Yoga)

Jakarta- Hari menjelang maghrib ketika Johan memacu sepeda motornya  menuju stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) disekitar jalan Palmerah, Jakarta Selatan, kemarin. Begitu sampai di pompa bensin, pria berusia tiga puluh tahun ini melihat antrean panjang sepeda motor hingga meluber ke badan jalan. Melihat antrean tersebut, mulanya Johan tak gentar. Ia tetap masuk kesalah satu barisan antrean menuju dispenser Pertalite. Sekitar 20 menit mengantre, Johan belum juga mencapai dispenser. Akhirnya dia menyerah. Ia pun akhirnya mengarahkan sepeda motornya menuju antrean Pertamax yang lebih pendek. Antrean panjang juga dilaporkan sempat terjadi di daerah lain, seperti di SPBU Ciputat dan Pamulang, Tangerang Selatan; hingga sejumlah SPBU di Kota Bandung. Sekretaris Perusahaan PT Pertamina  Patra Niaga, Irto Ginting, membenarkan bahwa sebagian besar  SPBU diserbu masyarakat lantaran mereka khawatir harga BBM naik. Perseroan pun sempat mencatat adanya peningkatan konsumsi  BBM bersubsidi  sekitar 1-2 % dari rata-rata harian lantaran panic buying tertsebut. (Yetede)

Jakarta- sudah sembilan tahun nasib Ariyani Susilawati, 52 tahun, digantung. Meski lolos seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2013, ia tak kunjung diangkat. Hingga kini, ia tetap berstatus guru honorer. Ariyani sudah sekitar 20 tahun bertugas di Sekolah Negeri (SD) Krangggan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ariyani bekerja di kolam budi daya ikan. Setiap pagi, ia bertugas memberi makan ikan-ikan yang dibudidayakan.  Setelah itu, ia harus bergegas pulang. dan bersiap-siap ke sekolah. Sore sepulang mengajar, Aryani kembali ke kolam untuk memberi makan ikan. Dari pekerjaan ini, guru kelas IV tersebut menerima upah sebesar Rp600 ribu setiap bulan. "Saya single Parent, jadi tugasnya harus berjuang sendirian," kata dia. Pada 2015, Aryani baru mengetahui bahwa berkas 296 orang yang tidak diangkat itu telah dikembalikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor regional kantor regional 1 dengan status tidak memenuhi syarat. Ariyani dan kawan-kawannya bingung dengan keputusan itu. Mereka akhirnya mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negeri Yogyakarta. (Yetede)

JAKARTA, ID – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI) tengah dalam proses buyback saham yang total nilai maksimal mencapai Rp 3 triliun. Seperti diketahui, pada 1 Maret 2022 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), BRI telah mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk melaksanakan buyback saham BBRI, dan prosesnya dilaksanakan dalam kurun waktu 18 bulan sejak disetujuinya buyback lewat RUPS, atau pada rentang waktu 1 Maret 2022 - 31 Agustus 2023. Sesuai dengan Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan, saham hasil buyback akan digunakan untuk program kepemilikan saham bagi Insan BRILian. Terkait hal tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan kondisi likuiditas Perusahaan pada saat mengusulkan rencana buyback dalam RUPST tahun ini sehingga aksi korporasi tersebut tidak akan mengganggu keuangan perseroan. “Di sisi lain buyback BBRI diproyeksikan akan meningkatkan motivasi dan kinerja Insan BRILian sehingga dapat lebih optimal terhadap pencapaian target sehingga dapat berujung pada peningkatan kinerja perseroan”, tambahnya. (Yetede)

SINGAPURA, ID — Implementasi perjanjian perdagangan bebas regional, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang meliputi sepuluh negara anggota Asean dan lima negara mitra —Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Republik Korea, Australia, dan Selandia Baru— mampu mengakselerasi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perjanjian ini membuat ekspor Indonesia lebih kompetitif dan rantai pasok menjadi lebih lengkap. Dalam 13 tahun ke depan, terutama 2025-2035, pertumbuhan ekonomi harus bisa melaju di atas 6% agar Indonesia terhindar dari middle income trap. RCEP membuka akses pasar ke negara-negara yang mewakili 27% perdagangan dunia, 29% produk domestik bruto, dan 30% populasi dunia,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Singapura, Selasa (30/08/2022). Dalam RCEP, banyak item penurunan tarif yang membuat ekspor Indonesia semakin kompetitif. Pada kuartal kedua 2022, kontribusi ekspor terhadap PDB sebesar 24,68%, sedang investasi sebesar 29,85%. (Yetede)

JAKARTA, ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Indonesia meneken komitmen untuk pelaksanaan capacity building dengan meluncurkan kelas jurnalis. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam upaya mengembangkan jurnalisme berkualitas. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, jurnalisme merupakan kebutuhan mendasar bagi negara demokrasi di mana media berperan sebagai pilar keempat. “Dalam situasi kritis, pilar (media) ini paling menentukan ketika yang lain mengalami dinamikanya. Jadi, komitmen membangun jurnalisme berkualitas, objektif, independen, tajam, dalam, dan analitikal merupakan elemen-elemen yang sangat penting. Tanpa komitmen itu berarti kosong,” kata Mahendra dalam peluncuran kelas jurnalis di Gedung OJK Menara Radius Prawiro, Selasa (30/8/2022). (Yetede)

JAKARTA, ID – Pemerintah harus merumuskan skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tepat. Jika tidak, beban subsidi yang ditanggung pemerintah akan terus membengkak dan membebani keuangan negara. Besarnya konsumsi BBM bersubsidi disebabkan mekanisme subsidi saat ini bersifat terbuka dan diberikan ke produk energi. Artinya, siapa pun bisa mengakses BBM bersubsidi tersebut jika tanpa pembatasan,” ujar Chief Economist Bank Permata Josua Pardede, Selasa (29/8). Menurut Josua, dengan pola subsidi selama ini, di mana seluruh masyarakat menikmati subsidi BBM cukup besar, perlu dilakukan penyesuaian harga secara bertahap agar gejolak sosial yang ditimbulkan dapat tertangani dengan baik. “Sebagai langkah awal, pemerintah dapat\ menaikkan harga BBM (pertalite) ke level Rp10.000 per liter untuk mengurangi beban anggaran negara saat ini dan kuota BBM bersubsidi tahun mencukupi,” katanya. (Yetede)