Stok Tipis BBM Bersubsidi
Jakarta- Hari menjelang maghrib ketika Johan memacu sepeda motornya menuju stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) disekitar jalan Palmerah, Jakarta Selatan, kemarin. Begitu sampai di pompa bensin, pria berusia tiga puluh tahun ini melihat antrean panjang sepeda motor hingga meluber ke badan jalan. Melihat antrean tersebut, mulanya Johan tak gentar. Ia tetap masuk kesalah satu barisan antrean menuju dispenser Pertalite. Sekitar 20 menit mengantre, Johan belum juga mencapai dispenser. Akhirnya dia menyerah. Ia pun akhirnya mengarahkan sepeda motornya menuju antrean Pertamax yang lebih pendek. Antrean panjang juga dilaporkan sempat terjadi di daerah lain, seperti di SPBU Ciputat dan Pamulang, Tangerang Selatan; hingga sejumlah SPBU di Kota Bandung. Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, membenarkan bahwa sebagian besar SPBU diserbu masyarakat lantaran mereka khawatir harga BBM naik. Perseroan pun sempat mencatat adanya peningkatan konsumsi BBM bersubsidi sekitar 1-2 % dari rata-rata harian lantaran panic buying tertsebut. (Yetede)
Nasib Guru Honorer Masih Menggantung
Jakarta- sudah sembilan tahun nasib Ariyani Susilawati, 52 tahun, digantung. Meski lolos seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2013, ia tak kunjung diangkat. Hingga kini, ia tetap berstatus guru honorer. Ariyani sudah sekitar 20 tahun bertugas di Sekolah Negeri (SD) Krangggan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ariyani bekerja di kolam budi daya ikan. Setiap pagi, ia bertugas memberi makan ikan-ikan yang dibudidayakan. Setelah itu, ia harus bergegas pulang. dan bersiap-siap ke sekolah. Sore sepulang mengajar, Aryani kembali ke kolam untuk memberi makan ikan. Dari pekerjaan ini, guru kelas IV tersebut menerima upah sebesar Rp600 ribu setiap bulan. "Saya single Parent, jadi tugasnya harus berjuang sendirian," kata dia. Pada 2015, Aryani baru mengetahui bahwa berkas 296 orang yang tidak diangkat itu telah dikembalikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor regional kantor regional 1 dengan status tidak memenuhi syarat. Ariyani dan kawan-kawannya bingung dengan keputusan itu. Mereka akhirnya mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negeri Yogyakarta. (Yetede)
Buyback Saham BBRI Dilakukan Sampai Agustus 2023
JAKARTA, ID – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI) tengah dalam proses buyback saham yang total nilai maksimal mencapai Rp 3 triliun. Seperti diketahui, pada 1 Maret 2022 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), BRI telah mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk melaksanakan buyback saham BBRI, dan prosesnya dilaksanakan dalam kurun waktu 18 bulan sejak disetujuinya buyback lewat RUPS, atau pada rentang waktu 1 Maret 2022 - 31 Agustus 2023. Sesuai dengan Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan, saham hasil buyback akan digunakan untuk program kepemilikan saham bagi Insan BRILian. Terkait hal tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan kondisi likuiditas Perusahaan pada saat mengusulkan rencana buyback dalam RUPST tahun ini sehingga aksi korporasi tersebut tidak akan mengganggu keuangan perseroan. “Di sisi lain buyback BBRI diproyeksikan akan meningkatkan motivasi dan kinerja Insan BRILian sehingga dapat lebih optimal terhadap pencapaian target sehingga dapat berujung pada peningkatan kinerja perseroan”, tambahnya. (Yetede)
Implementasi RECP Mampu Cegah Middle Income Trap
SINGAPURA, ID — Implementasi perjanjian perdagangan bebas regional, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang meliputi sepuluh negara anggota Asean dan lima negara mitra —Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Republik Korea, Australia, dan Selandia Baru— mampu mengakselerasi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perjanjian ini membuat ekspor Indonesia lebih kompetitif dan rantai pasok menjadi lebih lengkap. Dalam 13 tahun ke depan, terutama 2025-2035, pertumbuhan ekonomi harus bisa melaju di atas 6% agar Indonesia terhindar dari middle income trap. RCEP membuka akses pasar ke negara-negara yang mewakili 27% perdagangan dunia, 29% produk domestik bruto, dan 30% populasi dunia,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Singapura, Selasa (30/08/2022). Dalam RCEP, banyak item penurunan tarif yang membuat ekspor Indonesia semakin kompetitif. Pada kuartal kedua 2022, kontribusi ekspor terhadap PDB sebesar 24,68%, sedang investasi sebesar 29,85%. (Yetede)
OJK Dan Forum Pemred Komit Kembangkan Jurnalis Berkualitas
JAKARTA, ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Indonesia meneken komitmen untuk pelaksanaan capacity building dengan meluncurkan kelas jurnalis. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam upaya mengembangkan jurnalisme berkualitas. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, jurnalisme merupakan kebutuhan mendasar bagi negara demokrasi di mana media berperan sebagai pilar keempat. “Dalam situasi kritis, pilar (media) ini paling menentukan ketika yang lain mengalami dinamikanya. Jadi, komitmen membangun jurnalisme berkualitas, objektif, independen, tajam, dalam, dan analitikal merupakan elemen-elemen yang sangat penting. Tanpa komitmen itu berarti kosong,” kata Mahendra dalam peluncuran kelas jurnalis di Gedung OJK Menara Radius Prawiro, Selasa (30/8/2022). (Yetede)
Pemerintah Harus Rumuskan Skema Subsidi yang Tepat
JAKARTA, ID – Pemerintah harus merumuskan skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tepat. Jika tidak, beban subsidi yang ditanggung pemerintah akan terus membengkak dan membebani keuangan negara. Besarnya konsumsi BBM bersubsidi disebabkan mekanisme subsidi saat ini bersifat terbuka dan diberikan ke produk energi. Artinya, siapa pun bisa mengakses BBM bersubsidi tersebut jika tanpa pembatasan,” ujar Chief Economist Bank Permata Josua Pardede, Selasa (29/8). Menurut Josua, dengan pola subsidi selama ini, di mana seluruh masyarakat menikmati subsidi BBM cukup besar, perlu dilakukan penyesuaian harga secara bertahap agar gejolak sosial yang ditimbulkan dapat tertangani dengan baik. “Sebagai langkah awal, pemerintah dapat\ menaikkan harga BBM (pertalite) ke level Rp10.000 per liter untuk mengurangi beban anggaran negara saat ini dan kuota BBM bersubsidi tahun mencukupi,” katanya. (Yetede)
Transaksi BI-Fast Mencapai Rp 810,4 T
JAKARTA, ID – Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi menggunakan BI-Fast sejak 1 Januari hingga 24 Agustus 2022 mencapai 224,8 juta transaksi dengan nominal Rp 810,4 triliun. BI terus mengoptimalisasi dan memperluas kepesertaan BI-Fast untuk semakin memudahkan masyarakat bertransaksi. Sejak implementasi pada Desember 2021, volume transaksi BI-Fast terus meningkat seiring perluasan peserta dan stabilitas sistem yang terus terjaga. Di mana rata-rata harian volume transaksi selama 1-24 Agustus 2022 sebesar 1,83 juta transaksi, meningkat 16% dibandingkan rata-rata harian 1-24 Juli 2022 sebesar 1,57 juta transaksi,” kata Direktur Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Fitria Irmi Triswati dalam Taklimat Media BI, Selasa (30/8). Hingga saat ini terdapat 77 peserta BI-Fast yang telah mewakili 85% dari pangsa sistem pembayaran ritel nasional. Pengembangan BI-Fast dilakukan secara bertahap. Saat ini dilakukan pengembangan Fase 1 Tahap 2 yaitu direct debit, bulk credit, dan request for payment yang akan diimplementasi pada Mei 2023. (Yetede)
Krisis Pangan Global Didorong Lonjakan Harga
SINGAPURA, ID – Perang berkepanjangan antara Rusia dengan Ukraina telah membuat harga pangan tetap tinggi. Hal itu juga memperburuk tekanan yang sudah timbul akibat gangguan rantai pasokan serta perubahan iklim. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakin krisis pangan global ini bukan disebabkan masalah ketersediaan pangan, melainkan lonjakan harga. Menurut Arif Husain, kepala ekonom Program Pangan Dunia atau World Food Programme (WFP) -badan di bawah PBB, Ukraina adalah produsen utama komoditas seperti gandum, jagung dan minyak bunga matahari. Meski ekspornya secara global dibatasi akibat invasi Rusia, “Perang telah memperburuk situasi yang sudah parah. Krisis ini tentang keterjangkauan, artinya ada makanan yang tersedia, tetapi harganya sangat tinggi,” ujarnya. Sedangkan Husain berpendapat bahwa krisis saat ini sebagian besar berasal dari harga tinggi dan masalah keterjangkauan. Hal tersebut, lanjutnya, dapat berubah menjadi krisis ketersediaan pangan jika krisis pupuk tidak diselesaikan. (Yetede)
Bantalan Tipis Dampak Kenaikan Harga Bensin
Jakarta- Di tengah isu kenaikan harga BBM penugasan dan bersubsidi, pemerintah menambah belanja bantuan sosial (Bansos). Dana sebesar Rp24,17 triliun bakal disebar dalam waktu dekat melalui tiga program. Saat mengumumkan kebijakan tersebut pada Senin, 29 Agustus 2022 lalu, Menteri Sri Mulyani Indrawati tak secara tegas menyatakan dana ini berkaitan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Dia hanya menyebutkan bantuan tersebut merupakan bentuk pengalihan subsidi BBM dan ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun kemarin, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan kebijakan tersebut berkaitan dengan rencana penaikan harga BBM bersubsidi. "Pemerintah telah menyiapkan bantuan. Antisipasi kalau ada kenaikan harga BBM," ujarnya saat bicara dalam forum Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah. (Yetede)
Revisi Aturan Penyaluran di Depan Mata
Jakarta-Penghitungan perubahan harga dan skema pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) nyaris mencapai garis akhir. Direktur BBM Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Patuan Alfon, mengatakan draft revisi Pengaturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM sudah disetor ke Istana Kepresidenan. Artinya, penerbitan aturan kendalai bahan bakar itu kini hanya bergantung pada persetujuan dari Presiden Joko Widodo. "Revisi Perpres sudah rampung, lalu pengisian atau penyesuaian konsumen pengguna yang akan diatur sudah clear," katanya dalam acara Ngobrol Tempo di Jakarta, kemarin. Alfon tak merinci poin-poin krusial yang masuk revisi aturan tersebut. Yang Pasti, aturan baru akan lebih ketat merinci kriteria konsumen yang berhak menerima jenis bahan bakar khusus penugasan, tidak lagi berupa jenis BBM tertentu. (Yetede)









